<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/TtKBoMiHcdk4SP6qLHR8oLSvItMQMSu55GF6eG8m-3614990833.jpg" alt="Mediasi pasca pembubaran aktivitas jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di sebuah rumah di wilayah Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah pada Minggu (27/7). (Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Mediasi pasca pembubaran aktivitas jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di sebuah rumah di wilayah Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah pada Minggu (27/7). (Padang Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat (Sumbar) meminta masyarakat bijak menyikapi insiden di Padang Sarai, Kota Padang, terkait pembubaran ibadah jemaat Kristen dan dugaan perusakan rumah doa, pada Minggu (27/7). Plt Kakanwil Kemenag Sumbar, Edison menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan secara damai dan sesuai hukum. &ldquo;Kita sangat menyesalkan adanya peristiwa ini dan tindakan yang jauh dari norma-norma dalam hidup bersosial di masyarakat. Kita ini negara hukum, semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan aturan yang berlaku,&rdquo; kata Edison dalam keterangannya, Senin (28/7). Menurut Edison, insiden yang terjadi bukanlah konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melainkan murni persoalan sosial kemasyarakatan. Ia mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Padang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menangani situasi tersebut secara damai dalam waktu singkat. &ldquo;Kami memberikan apresiasi kepada Wali Kota Padang, Kakan Kemenag Kota Padang, FKUB, Forkopimcam Koto Tangah, serta tokoh masyarakat yang telah melakukan pertemuan dan menyepakati langkah-langkah konstruktif untuk menjaga suasana harmonis,&rdquo; ucapnya. Edison menjelaskan, mediasi antara warga Nias dengan warga RT 02 Teratai Indah dilaksanakan di Kantor Camat Koto Tangah hanya dalam waktu tiga jam sejak kejadian.&nbsp; Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk hidup berdampingan secara damai dan mengakui bahwa permasalahan ini tidak berkaitan dengan isu agama atau etnis. Hasil mediasi merekomendasikan beberapa poin penting, di antaranya komitmen warga keturunan Nias untuk menjalin hubungan harmonis dengan warga lokal serta penegasan bahwa insiden ini tidak boleh dikaitkan dengan isu SARA. Lebih lanjut, Edison juga mengimbau para pemuka agama agar terus membina masyarakat dalam semangat kebersamaan dan toleransi. &ldquo;Walaupun berbeda suku, bahasa, dan agama, namun Allah Tuhan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Islam sejatinya menjadi rahmat bagi seluruh alam,&rdquo; pungkasnya.

Kemenag Sumbar meminta masyarakat bijak dalam menyikapi insiden kerukunan di Padang Sarai, Kota Padang, demi menjaga harmoni.

Kemenag Sumbar Minta Masyarakat Bijak Sikapi Isu Kerukunan di Padang Sarai Kota Padang, Klaim Bukan konflik SARA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/sampang.jpg" alt="Pengungsi asal Sampang Madura menggunakan bus kembali ke kampung halaman mereka setelah kurang lebih sepuluh tahun terakhir mengungsi di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo. Indra/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengungsi asal Sampang Madura menggunakan bus kembali ke kampung halaman mereka setelah kurang lebih sepuluh tahun terakhir mengungsi di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo. Indra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 14 keluarga pengungsi Sampang dipulangkan dari Rumah Susun di Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka mengungsi di lokasi tersebut selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir.  Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan, pemulangan pengungsi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan lokasi mereka di Sampang. ”Untuk sekarang ini terdapat 14 keluarga yang dipulangkan dengan jumlah 54 jiwa. Mereka dipulangkan secara bertahap karena persoalan perumahan tempat tinggal mereka di Sampang,” kata Slamet Junaidi seperti dilansir dari Antara, Jumat (29/4).  Dia mengatakan, sudah sejak setahun terakhir Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat terkait dengan rumah warga yang mengungsi tersebut. Namun demikian, sampai saat ini masih belum ada bantuan dari pemerintah, baik itu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan pemerintah pusat.  Bupati mengatakan, sebagai pemerintah daerah pihaknya tidak bisa serta merta membiarkan para pengungsi tersebut tinggal di pengungsian. ”Kepada mereka yang dipulangkan hari ini (29/4) masih punya tempat dan akan dipulangkan secara bertahap,” ujar Slamet Junaidi.  Menurut dia, upaya pemulangan itu adalah untuk memanusiakan manusia yang butuh perhatian dari pemerintah. ”Saya tidak bicara aqidah, tetapi bagaimana memanusiakan manusia yang butuh perhatian pemerintah,” tutur Slamet Junaidi.  Disinggung mengenai pekerjaan para pengungsi tersebut setelah balik ke tempat asalnya, dia mengatakan, kalau akan dipikirkan sambil jalan. ”Tentunya untuk pekerjaan, pemerintah daerah akan mengarahkan seperti apa baiknya,” papar Slamet Junaidi.  Puluhan pengungsi asal Sampang tersebut pulang dengan menggunakan dua bus. Selain itu, sejumlah peralatan dan barang-barang mereka diangkut dengan menggunakan kendaraan bak terbuka. Perjalan menuju ke lokasi asal mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian.  Konflik antara syiah dan sunni telah berakhir damai, setelah semua pengikut syiah berbaiat untuk kembali memeluk ajaran Islam sunni pada November 2020. Konflik bernuansa SARA antara syiah dan sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur, itu terjadi pada 2012 hingga akhirnya para korban diungsikan di Rusunawa Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.  Komunitas Syiah Sampang diusir dari kampung halaman mereka di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu`uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang, oleh sekelompok massa anti syiah, lantaran berbeda paham dengan mayoritas penganut Islam di wilayah itu.

14 Keluarga Pengungsi Sampang Dipulangkan dari Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Screen-Shot-2019-08-28-at-09.16.49.png" alt="Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat tata muka dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua. (Pupen TNI for jAwapos.com)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat tata muka dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Papua. (Pupen TNI for jAwapos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Persoalan keamanan dan gejolak konflik menjadi salah satu faktor yang paling disorot.  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan, potensi kerawanan dalam pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Karena itu, pihaknya sudah memperkirakan sejumlah potensi kerawanan dalam pilkada.  Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua,” kata Hadi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).  Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu juga mengatakan, berdasar pengalaman kegiatan pada pilkada, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden sebelumnya. Karena itu, Hadi menegaskan, perlu adanya antisipasi.  “Yang jelas, kami antisipasi betul. Sehingga bisa memitigasi kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.  Dikethaui, Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan dimulai pada 1 Oktober 2019 sampai 23 September 2020. Dia mengatakan, sebagaimana pilkada serentak sebelumnya, TNI akan dilibatkan dalam pengamanan dalam setiap tahapan yang ada.  Menurutnya, guna mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.  “Kita sudah belajar dari sebelumnya, pada pemilu yang lalu TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri,” kata Hadi.

Pilkada Serentak 2020, Panglima Endus Potensi Konflik SARA di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menag-hindari-konflik-soal-isu-agama_m_144653.jpeg" alt="Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berpesan untuk terus menjaga harmonisasi sosial dan kerukunan hidup beragama.&nbsp; Menurutnya, harmoni dan kerukunan merupakan fundamen persatuan dan kesatuan bangsa. "Kita perlu menghindarkan bersama segala potensi yang menggiring masyarakat ke arah konflik, terlebih konflik yang mempunyai sangkut&nbsp;paut dengan isu-isu agama," ujar Lukman ketika membuka seleksi MTQ di Tarakan, Kalimantan Utara, kemarin (15/7).&nbsp; "Agama Islam yang dianut mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengajarkan toleransi, baik&nbsp;perbedaan-perbedaan antar internal umat islam maupun antar pemeluk agama yang berbeda," sambungnya. Lukman mengajak masyarakat untuk lebih memahami, mendalami, dan mengamalkan empat pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI,&nbsp;dan Bhinneka Tunggal Ika.&nbsp; Menututnya, empat pilar itu bukan alat mengekang, mengintimidasi dan mendiskriminasi, tapi justru memberikan&nbsp;jaminan kepada warga negara yang ingin menjalankan ibadah sesuai agamanya. "Saya yakin, jika tatanan kebangsaan dan kemasyarakatan kita yang kondusif dapat terus kita pelihara, dengan izin Allah, kita akan&nbsp;mampu membangun hari esok yang lebih baik dan menyelamatkan Negara Republik Indonesia dari segala bahaya perpecahan dan krisis nilai&nbsp;yang berpotensi melanda masyarakat di era globalisasi ini," pesannya. Lukman juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tuan rumah, khususnya Gubernur Kalimantan Utara beserta jajarannya dan&nbsp;Pemkot Tarakan, atas dukungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan STQ Nasional. "Semoga kegiatan STQ berlangsung dengan aman, tertib, lancar dan sukses," harapnya. Kepada qori, qoriah, hafidz, hafidzah, serta para pimpinan khafilah, dewan hakim, dan official, Lukman mengajak untuk menjaga tujuan&nbsp;mulia STQ. "Suasana aman dan damai di provinsi yang mempunyai motto Benuanta, sesungguhnya merefleksikan potret kehidupan kebangsaan yang kita&nbsp;dambakan terwujud di seluruh persada nusantara," pungkasnya.(nif/rmol/mam/JPG)

Menag: Hindari Konflik soal Isu Agama!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74141_93464_Din-Syamsuddin.jpg" alt="Din Syamsuddin" width="100%">
<figcaption>Din Syamsuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nilai toleransi akhir-akhir ini dinilai kurang dipahami oleh masyarakat. Tak ayal, muncul gesekan yang mengakibatkan konflik antar kelompok masyarakat.&nbsp; Menurut Mantan Ketua Umum Pimpiman Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, jalan terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan mengedepankan dialog. &quot;Saya berkeyakinan, dengan ketulusan berdialog, bisa keluar win-win solution,&quot; ujar Din saat dikonfirmasi, Jumat (30/12). Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengatakan, para tokoh agama juga perlu turun tangan membantu penyelesaian masalah-masalah toleransi.&nbsp; Caranya dengan melakukan dialog atau melakukan ceramah-ceramah keagamaan. &quot;Oleh karena itu perlu ada kerjasama lintas agama dan suku. Ini yang harus kita perbanyak (dialog bersama),&quot; pungkasnya.(cr2/JPG)

Hindari Konflik, Din Syamsuddin Sarankan Dialog dan Ceramah Keagamaan

konflik sara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik sara

Berita Terkini

Kemenag Sumbar Minta Masyarakat Bijak Sikapi Isu Kerukunan di Padang Sarai Kota Padang, Klaim Bukan konflik SARA

14 Keluarga Pengungsi Sampang Dipulangkan dari Sidoarjo

Pilkada Serentak 2020, Panglima Endus Potensi Konflik SARA di Papua

Menag: Hindari Konflik soal Isu Agama!

Hindari Konflik, Din Syamsuddin Sarankan Dialog dan Ceramah Keagamaan

Download Aplikasi JawaPos.com