<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/1706841408652-3826935300.jpg" alt="Diskusi forum ASEAN Religious Leaders Summit rangakaian acara AICIS di UIN Walisongo Semarang (2/2)." width="100%">
<figcaption>Diskusi forum ASEAN Religious Leaders Summit rangakaian acara AICIS di UIN Walisongo Semarang (2/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu penanganan pengungsi Rohingya menjadi salah satu bahasan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2024 di UIN Walisongo, Semarang. Forum ilmiah yang diikuti akademisi dan tokoh agama itu bakal membahas dan merumuskan solusi pengungsi Rohingya. Ketua Steering Committee AICIS 2024 Mukhsin Jamil menyatakan sampai sekarang masih terjadi dinamika agama dan identitas etnis dalam konflik di Asia Tenggara. Terutama krisis Rohingya di Myanmar dan penerimaannya di Aceh masih menjadi lanskap sosio-politik yang kompleks dan dilematis. "Isu Rohingya secara langsung bersinggungan dengan hukum internasional dan maqasid al-shari'ah," kata Mukhsin di UIN Walisongo pada Jumat (2/2). Dia mengatakan, implikasi hukum internasional terhadap pengungsi Rohingya menunjukkan adanya tantangan yang tak mudah dalam menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam skala global. Isu Rohingya sendiri telah dikupas oleh para peneliti melalui sejumlah riset. Ini seperti terpotret dalam artikel Almirah Meida Risfina tentang "Government Policy for Handling Rohingya Refugees". Almirah menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum dan etika berdasarkan teori Maslahah Mursalah Asy Syatibi. &ldquo;Disebutkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pengungsi Rohingya, berdasarkan teori Maslahah Mursalah Asy Syatibi, mengharuskan adanya keseimbangan antara hukum dan etika,&rdquo; tutur Mukhsin. Kemudian, peneliti lain Maftuh dalam Harmonization of Maqashid Sharia and International Law. Dia menyoroti kompleksitas perspektif Islam terhadap suaka politik yang semakin memperumit permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh, mengingat prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Islam. Selain itu, Mulizar dalam Dinamika Eksistensi Etnis Rohingya di Negeri Syariat Aceh menggambarkan dinamika ulama dan umara dalam membentuk keberadaan etnis Rohingya berdasarkan pertimbangan etis dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, Hapid Durohman dalam Analysis of Pros and Cons Regarding the Arrival of Rohingya Refugees menganalisis implikasi agama, kemanusiaan, dan sosio-ekonomi dalam identitas dan kewarganegaraan pengungsi Rohingya. Kemudian Yudi Hamsah dalam penelitiannya, Conflict between Human Rights and Social Stability mengungkap kompleksitas krisis Rohingya dari sudut pandang etika dan keamanan. Mukhsin menjelaskan, studi-studi tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menciptakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam skala global terkait implikasi hukum internasional terhadap pengungsi Rohingya. "Melalui analisis yang komprehensif, studi-studi ini berkontribusi untuk memahami berbagai dimensi krisis pengungsi Rohingya dan implikasinya terhadap upaya kemanusiaan global dalam lanskap sosial-politik-agama," pungkasnya.&nbsp;

Isu penanganan pengungsi Rohingya menjadi salah satu bahasan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2024 di UIN.

Solusi untuk Pengungsi Rohingya Jadi Pembahasan dalam Forum AICIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/rohingya-SCMP-Reuters.jpg" alt="Pengungsi Rohingya saat menggendong balita di kamp pengungsian, Sitwe, Rakhine. (Reuters/SCMP)" width="100%">
<figcaption>Pengungsi Rohingya saat menggendong balita di kamp pengungsian, Sitwe, Rakhine. (Reuters/SCMP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saya akan menjadi buron atau tidak eksis sama sekali. Kalimat itu adalah penggalan isi buku From First, They Erased Our Name: A Rohingya Speaks karya Habiburahman.  Pria yang dipanggil Habib itu warga asli Rohingya. Dia lahir di salah satu desa di Rakhine, Myanmar, pada 1979. Habib melarikan diri dari negaranya dan tiba di Australia pada 2009 dengan menaiki perahu.  Buku karya Habib tersebut baru dirilis bulan ini. Di dalamnya, dia menceritakan perjuangan hidup, hinaan, dan ketakutan yang dialami penduduk Rohingya sehari-hari. Setidaknya dari yang dialami Habib selama tinggal di Rakhine.  Habib dan seluruh penduduk Rohingya tak pernah diakui sebagai warga negara Myanmar. Pun demikian ketika dia sampai di Australia. Nasibnya belum jelas. Meski dia diakui sebagai pengungsi dan punya visa sementara, status kewarganegaraannya masih tak pasti. "Saya tak bisa pergi ke mana-mana," ujar Habib sebagaimana dikutip The Guardian.  Habib menceritakan, pada 1982, diktator Myanmar Ne Win mengeluarkan aturan hukum yang menyatakan bahwa warga negara seharusnya anggota etnis tertentu. Dan, di daftar etnis itu, tak ada Rohingya. Sejak saat itu, kata Rohingya menjadi terlarang. Mereka dilabeli sebagai pengungsi dari Bangladesh.  Habib yang kala itu masih anak-anak sering dipanggil dengan sebutan kalar. Itu adalah istilah hinaan untuk menyebut orang berkulit gelap. Warga Rohingya harus mendapat izin jika keluar ke desa lain atau untuk menikah. Akses kesehatan dan pendidikan sangat dibatasi dan bahkan kadang terlarang. Habib harus menyembunyikan identitasnya agar bisa kuliah.  Suap sudah menjadi hal yang wajar. Penduduk Rohingya rela memberikan apa saja ke militer atau pejabat pemerintah lainnya agar terhindar dari masalah. Mereka bahkan harus rela rumahnya diambil untuk toilet militer.  Habib mengaku ingin menuliskan kisahnya karena penderitaan warga Rohingya tidak pernah dilaporkan selama puluhan tahun. Mereka yang pernah menulis hanya tahu dari luar, tidak menjalaninya sehari-hari. Habib ingin seluruh orang tahu seperti apa rasanya menjadi seorang Rohingya.  "Generasi baru di Burma (Myanmar, Red), mereka tak tahu apa-apa tentang Rohingya," terangnya.

Rohingya Entitas yang Tak Pernah Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/rohingya-syed-zakir-hossain-dhaka-tribune.jpg" alt="pengungsian Cox" width="100%">
<figcaption>pengungsian Cox</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekan depan usaha repatriasi warga Rohingya dimulai. Pulang berarti berjudi mempertaruhkan nyawa jika represi kembali terjadi. Tak pulang, tak ada masa depan.  Semua sedang dipersiapkan. Setidaknya begitulah klaim Direktur di Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar Min Thein. Lembaganya akan punya gawe besar pekan depan. Jika tak dibatalkan lagi. Yaitu, pemulangan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh. "Kami sedang bersiap-siap. Membersihkan kamp transit dan menambah jumlah staf," ujar dia seperti dikutip Dhaka Tribune.  Kamp transit itu memang sudah lama kosong. Sebab, pemulangan pengungsi Rohingya juga sudah dua kali tertunda. Para pengungsi tak mau pulang. Mereka masih ketakutan. Pembantaian yang pernah mereka alami masih menyisakan trauma mendalam.  PBB selama ini menyebut warga Rohingya sebagai orang-orang yang paling teraniaya sedunia. Dalam kerusuhan di Rakhine, mereka dibunuh, dianiaya, dan diperkosa secara brutal. Rumah-rumahnya pun dihancurkan.  Rencananya kamp yang sedang dibersihkan itu dipakai untuk tempat tinggal sementara para pengungsi yang dipulangkan dari Bangladesh. Setelah dari kamp tersebut, mereka dimukimkan kembali di Rakhine. Lokasi permukimannya masih tanda tanya. Belum ada paparan yang jelas ke media. Yang jelas, rumah para penduduk Rohingya di pengungsian itu sudah rata dengan tanah. Entah itu dihancurkan atau dibakar dalam kerusuhan 2016-2017.  Sampai hari ini, situasi di pengungsian masih aman. Belum ada penolakan pemulangan kembali seperti akhir tahun lalu. Penduduk Rohingya mungkin berpikir ulang. Sebab, nasib mereka di pengungsian juga tanpa kejelasan.  Pemerintah Bangladesh berencana memindahkan sebagian pengungsi Rohingya ke Bashan Char. Itu adalah pulau terpencil yang rawan banjir saat musim hujan. Akses ke mana-mana sulit. Bisa dikatakan, kamp di Bahsan Char ibarat penjara terbuka. Para pengungsi akan terkungkung di sana.  Di pengungsian Cox's Bazar situasi tak kalah memilukan. Fasilitas dasar seperti toilet dan klinik kesehatan minim. Para pengungsi bekerja serabutan. Beberapa diam-diam keluar area pengungsian dan bekerja di luar Cox's Bazar.  Anak-anak juga tidak mendapat pendidikan yang memadai. Jumat (16/8) Unicef menyerukan agar ada peningkatan kesempatan belajar untuk anak-anak Rohingya yang tinggal di pengungsian. Dalam laporannya yang berjudul Beyond Survival: Rohingya Refugee Children in Bangladesh Want to Learn, Unicef mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami anak-anak di kamp pengungsian. Salah satunya soal pendidikan.  "Anak-anak dan remaja menuntut lebih dari sekadar bertahan hidup. Mereka ingin pendidikan berkualitas yang bisa menyediakan masa depan penuh harapan." Demikian bunyi laporan Unicef tersebut.  Dalam laporan Unicef itu terungkap bahwa 97 persen anak-anak usia 15-18 tahun tidak mengenyam pendidikan di sekolah. Orang tua mereka khawatir, jika tak kunjung sekolah, anak-anak tersebut akan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan.  Bagi anak perempuan, situasinya lebih buruk lagi. Pendidikan mereka jauh lebih tertinggal bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Biasanya begitu memasuki masa puber, anak perempuan tak lagi menuntut ilmu. Banyak yang dikawinkan paksa. Praktik itu jamak terjadi di pengungsian.  "Solusi untuk krisis ini adalah memberikan kemungkinan kepada para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk secara sukarela kembali ke rumah mereka di Rakhine, Myanmar." Demikian bunyi laporan tersebut.  Tapi, Unicef memberikan catatan. Mereka harus pulang dengan aman dan bermartabat serta bisa hidup damai dan harmoni dengan tetangga mereka sebagai anggota penuh masyarakat. Dengan kata lain, status mereka sebagai warga negara Myanmar harus diakui.  Selama ini warga Rohingya tak pernah diakui secara penuh sebagai warga Myanmar. Tapi, belakangan ini Myanmar berjanji untuk mengakui mereka. Proses pertama yang harus dilalui para pengungsi itu adalah pulang lebih dulu alias repatriasi.  Selain pendidikan, akses kesehatan anak-anak di pengungsian juga terbatas. Mereka mengalami masalah kesehatan, kekurangan nutrisi dan akses ke air bersih, serta fasilitas sanitasi. Wabah kolera bisa mengancam kapan saja.  Hal senada dilontarkan mantan Direktur UNHCR Shamsul Bari. Menurut dia, solusi terbaik bagi para pengungsi adalah pulang ke Myanmar dan menjalani kehidupan yang normal. Termasuk diakui sebagai warga negara dan tak dibatasi pergerakannya.  Sejatinya para pengungsi juga ingin pulang. Namun, mereka ingin jaminan bahwa kerusuhan yang pernah terjadi tidak akan terulang. Repatriasi November tahun lalu gagal karena tidak ada jaminan tersebut.  "Krisis pengungsi Rohingya adalah bom waktu yang harus segera dijinakkan," tegas dia seperti dikutip The Daily Star. Solusi pasti diperlukan untuk menghindari gejolak di masa depan.

Mencari Solusi Krisis Pengungsi Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-jadi-satu-satunya-delegasi-yang-menyuarakan-kepentingan-ini_m_.jpg" alt="Anggota Delegasi Indonesia yang juga Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Jawaeni saat berbicara dalam Sidang IPU 139 di Jenewa, Swiss, 14-18 Oktober 2018." width="100%">
<figcaption>Anggota Delegasi Indonesia yang juga Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Jawaeni saat berbicara dalam Sidang IPU 139 di Jenewa, Swiss, 14-18 Oktober 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah isu dibahas dalam sidang komite dan assembly untuk menghasilkan resolusi yang akan diadopsi dalam Sidang IPU 139 di Jenewa, Swiss, 14-18 Oktober 2018. Parlemen Indonesia mendorong sejumlah misi penting, termasuk demokrasi dan perdamaian dunia. Menurut Anggota Delegasi Indonesia yang juga Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Jawaeni, sejak awal parlemen Indonesia membawa misi untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih aman, damai, dan berkeadilan. "Kita menyerukan dan mendorong parlemen dunia untuk menjadikan Sidang IPU sebagai momentum mempromosikan dunia yang lebih aman, damai, dan berkeadilan, baik dalam aspek pembangunan," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.&nbsp; Anggota BKSAP DPR ini memberikan penekanan pada isu penanganan korban perang, konflik, dan kekerasan bersenjata yang terjadi di dunia, khususnya terhadap nasib rakyat Palestina, Syria, Yaman, dan etnis Rohingnya di Myanmar.&nbsp; "Delegasi Indonesia menjadi&nbsp;menjadi satu-satunya negara yang menyuarakan penyelesaian tuntas dan komprehensif atas nasib pengungsi dan korban kekerasan bersenjata khususnya di Palestina, Suriah, Yaman, dan Rohingya di Myanmar," tegasnya.&nbsp; Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR ini mengatakan bahwa dunia tidak boleh berhenti hanya dengan mengutuk, menyesalkan, atau mengecam. Tapi, harus mengambil langkah nyata dengan memberikan solusi yang komprehensif.&nbsp; "Kita anggota parlemen dunia yang mewakili rakyat dunia semestinya mampu mewujudkan solusi tersebut dengan mendesak negara-negara anggota IPU menyelesaikan masalah kemanusiaan ini dengan terukur dan komprehensif," tandasnya.&nbsp; Diketahui, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua Rofi Munawar, serta Anggota Jazuli Juwaini, Evita Nursanty, Achmad Ferial, Melani Suharli, Irine Yusiana, Aryo Djojohadikusumo, dan Dave Fikarno menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa, Swiss.

Indonesia Jadi Satu-satunya Delegasi yang Suarakan Kepentingan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bahas-persoalan-ini-air-mata-ketua-fraksi-pks-jatuh-di-kantor-pbb_m_196304.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat berpidato di depan legislator asal PKS di DPR." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat berpidato di depan legislator asal PKS di DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini memimpin langsung delegasi Fraksinya di DPR yang berkujung ke Kantor UNHCR, di Kantor Persatuan Bangsa-Bansa yang menanangani pengungsi korban konflik. Rombongan Delegasi Fraksi PKS itu juga didampingi langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB Hasan Kleib dan ditemui oleh Volker Turk dan Indrika Lawatte dari Komisi UNHCR. Menurut Jazuli, fraksinya datang dengan membawa misi menyuarakan keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap penanganan kemanusiaan para pengungsi korban konflik khususnya di Rohingnya, Suriah, Palestina, Srilanka. &ldquo;Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras UNHCR demi kemanusiaan dunia selama ini," kata Jazuli, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (15/3). Dalam pernyataannya di depan Komisi UNHCR, Jazuli meminta, PBB khususnya UNHCR lebih serius dan kuat dalam menghentikan konflik kekerasan atas nama apapun karena sudah banyak memakan korban, baik dari kalangan anak-anak, perempuan dan orang tua. Tangis Jazuli pun pecah saat mengajak semua delegasi dan perwakilan PBB untuk bersama-sama memikirkan korban konflik di berbagai negara seperti Palestina, Suriah, Rohingya, Srilanka dan lain sebagainya. "Bayangkan jika mereka adalah anak-anak kita, orang tua kita, atau saudara-saudara kita sendiri yang tersiksa dan terbunuh dengan cara mengenaskan dan memilukan akibat konflik," ujar Jazuli. Karena itu, Jazuli menegaskan, atas nama rakyat Indonesia, atas nama parlemen Indonesia, dan atas nama Pemerintah Indonesia yang cinta kemanusiaan dan perdamaian, meminta PBB untuk ikut menghentikan kekerasan dan mencarikan solusi damai bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik. "Atas nama bangsa Indonesia kami mengetuk rasa kemanusiaan dunia. Stop konflik sekarang juga. Hentikan semua bentuk kekerasan yang hanya menghasilkan kesedihan bagi masyarakat dunia," pungkasnya. Diketahui, delegasi Fraksi PKS yang terdiri dari HM. Nasir Jamil, Tamsil Linrung, Sutriyono dan Yudi Koutoky. Ikut membersamai delegasi, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri.

Bahas Persoalan Ini, Air Mata Ketua Fraksi PKS Jatuh di Kantor PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/as-bakal-hukum-per-individu-pelaku-kekerasan-terhadap-rohingya_m_168904.jpeg" alt="PILU: Orang Bangladesh membantu pengungsi Rohingya turun dari kapal di sungai Naf setelah melintasi perbatasan Myanmar di Teknaf pada 30 September 2017 lalu." width="100%">
<figcaption>PILU: Orang Bangladesh membantu pengungsi Rohingya turun dari kapal di sungai Naf setelah melintasi perbatasan Myanmar di Teknaf pada 30 September 2017 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil penyelidikan yang dipublikasikan militer Myanmar tentang kekerasan terhadap Rohingya tidak dipercayai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson. Dalam konferensi pers kemarin (15/11), dia tetap meminta ada penyelidikan independen agar dalang di balik kekejian di Rakhine bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, pelaku bisa dihukum per individu, bukan institusi. Pernyataan itu dibuat setelah Tillerson bertemu dengan Kepala Militer Myanmar Jendral Senior Min Aung Hlaing dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi secara terpisah. &rsquo;&rsquo;Kami sangat khawatir dengan laporan tentang meluasnya kekejian yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar,&rsquo;&rsquo; ujar Tillerson saat konferensi pers bersama Suu Kyi. Dia juga memaparkan adanya kelompok massa yang ikut melakukan tindakan brutal di Rakhine, tetapi tidak ditindak oleh pasukan keamanan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tillerson tidak percaya dengan hasil investigasi junta militer yang dirilis pada Senin (13/11). Dalam investigasi itu, militer mengaku tidak terlibat dalam tragedi Rohingya di Rakhine. Menlu ke-69 AS tersebut juga mengecam serangan militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang memicu konflik. Meski begitu, respons dari pasukan militer seharusnya ditujukan untuk menghindari korban yang lebih masif dari pihak sipil. Yang terjadi di Rakhine sebaliknya. Para senator di AS menginginkan adanya sanksi ekonomi dan pembatasan perjalanan bagi anggota militer Myanmar. Namun, Tillerson tidak menginginkan hukuman masal yang akan berimbas pada pemerintah Myanmar secara keseluruhan. Dia ingin hukuman tersebut diberlakukan pada individu yang terbukti bersalah. AS akan bekerja sama dengan berbagai pihak agar para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. &rsquo;&rsquo;Ini adalah tanggung jawab pemerintah dan pasukan keamanan untuk melindungi dan menghormati HAM semua penduduk di lingkup wilayahnya dan menghukum mereka yang gagal melakukannya,&rsquo;&rsquo; ucap Tillerson. Rencananya, AS memberikan tambahan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/02/17/110560/ketika-menggalang-bantuan-kemanusiaan-untuk-aleppo-dengan-puisi" target="_blank">bantuan kemanusiaan</a> ke Myanmar sebesar USD 47 juta (Rp 635,9 miliar). Jika ditotal, sejak Agustus lalu, Negeri Paman Sam sudah mengucurkan Rp 87 juta (Rp 1,17 triliun). Dia juga membicarakan pemulangan kembali para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. (*)

AS Bakal Hukum Per Individu Pelaku Kekerasan terhadap Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/militer-myanmar-ngotot-tak-apa-apakan-rohingya_m_168589.jpeg" alt="KATANYA TIDAK ADA: Mohammad Shobaik, 12, menunjukkan bekas luka tembak yang didapatnya saat militer Myanmar menyerang desanya. Kini, dia mengungsi di Kutupalong, Bangladesh." width="100%">
<figcaption>KATANYA TIDAK ADA: Mohammad Shobaik, 12, menunjukkan bekas luka tembak yang didapatnya saat militer Myanmar menyerang desanya. Kini, dia mengungsi di Kutupalong, Bangladesh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bukti dan saksi atas kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine bisa dengan mudah ditemukan. Penyelidikan berbagai badan independen pun memberikan hasil yang mendukung adanya kekerasan tersebut. Namun, junta militer di Myanmar ngotot tidak bersalah atas kejadian tersebut. Senin (13/11) junta militer mengunggah hasil investigasi internal di akun Facebook Komandan Pasukan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Hasilnya sangat bertolak belakang dengan paparan media internasional, bebagai lembaga HAM, dan PBB. Junta militer menyatakan telah mewawancarai ribuan etnis Rohingya. Hasilnya, mereka menyatakan bahwa militer tidak menembak, memukuli, menangkap, dan memerkosa penduduk sipil. Militer juga tidak membakar rumah, masjid, serta mencuri perhiasan dan benda-benda berharga lainnya dari penduduk. Junta militer balik menuding penduduk Rohingya lari ke Bangladesh karena takut kepada kelompok militan Rohingya alias Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). &rsquo;&rsquo;Sekali lagi, militer Myanmar mencoba menghapuskan pelanggaran serius yang dilakukan kepada Rohingya dan menyembunyikannya,&rsquo;&rsquo; ujar James Gomez, direktur regional wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Amnesty International. Mereka menegaskan, banyak sekali bukti-bukti bahwa militer membunuh dan memerkosa <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/14/168444/kepedihan-anak-anak-rohingya-diburu-myanmar-dieksploitasi-bangladesh" target="_blank">etnis Rohingya</a> serta membakar rumah-rumah mereka hingga rata dengan tanah. Apa yang dilakukan militer adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Lembaga nonprofit yang berbasis di London itu mendesak PBB agar membentuk tim pencari fakta. Mereka juga meminta penyelidik independen diberi akses penuh ke Rakhine. Tudingan bahwa militer benar-benar melakukan kekejian juga datang dari Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May. Dia menyebut apa yang terjadi pada penduduk Rohingya adalah krisis kemanusiaan yang menyerupai pembasmian etnis. Pemerintah Myanmar dan junta militer harus bertanggung jawab. Hingga kini, junta militer hanya membebastugaskan pemimpin komando di Rakhine Mayor Jenderal Maung Maung Soe. Utusan khusus PBB untuk masalah kekerasan seksual Pramila Patten menegaskan bahwa dirinya akan membawa kasus Rohingya ke Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haaq. Yang digugat tentu saja junta militer. &rsquo;&rsquo;Kekerasan seksual telah dikomando, diatur, dan dilakukan pasukan bersenjata Myanmar atau yang dikenal dengan Tatmadaw,&rsquo;&rsquo; tegas Patten yang tengah berada di kamp pengungsian Cox&rsquo;s Bazar, Bangladesh. Sekitar 600 ribu penduduk Rohingya lari ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Mayoritas mereka berada di Cox&rsquo;s Bazar. Hasil investigasi itu dirilis menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Aung San Suu Kyi di Manila, Filipina, hari ini. Tillerson juga dijadwalkan berkunjung ke Myanmar setelah itu. Kemarin (14/11) Suu Kyi bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dalam KTT ASEAN di Filipina. Dia meminta Suu Kyi membiarkan pengungsi Rohingya di Bangladesh bisa pulang ke desanya dengan selamat, mempermudah akses kemanusiaan, dan rekonsiliasi di antara komunitas di Myanmar. &rsquo;&rsquo;Situasi yang ada bisa menjadi sumber ketidakstabilan regional.&rsquo;&rsquo; Demikian bunyi pernyataan PBB setelah berlangsung pertemuan dua pemimpin tersebut. Desakan serupa datang dari PM Kanada Justin Trudeau yang juga bertemu dengan Suu Kyi di lokasi yang sama. (*)

Militer Myanmar Ngotot Tak Apa-apakan Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kecewa-bob-geldof-putuskan-suu-kyi_m_168445.jpeg" alt="MERASA MALU: Bob Geldof memegang piagam penghargaan Freedom of the City of Dublin yang diterimanya bersama Aung San Suu Kyi." width="100%">
<figcaption>MERASA MALU: Bob Geldof memegang piagam penghargaan Freedom of the City of Dublin yang diterimanya bersama Aung San Suu Kyi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bob Geldof kecewa berat kepada Aung San Suu Kyi. Sebagai ikon demokrasi Myanmar, Suu Kyi seharusnya tak berpangku tangan saat terjadi kekerasan terhadap kaum Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Kemarin (13/11) musisi Irlandia itu mengembalikan Freedom of the City of Dublin yang diterimanya bersama Suu Kyi. &rdquo;Namanya yang melekat pada kota ini hanya membuat kita malu,&rdquo; katanya saat mengembalikan penghargaan bergengsi tersebut ke balai kota kemarin pagi waktu setempat. Geldof menyesalkan sikap diam Suu Kyi. Saat dunia menyorotinya karena kasus Rohingya pun, perempuan 72 tahun itu tak berbuat apa-apa. Kekesalan Geldof pun akhirnya memuncak. Dia lantas memutuskan untuk menjauh dari Suu Kyi. Dengan mengembalikan penghargaan yang diterima pada 1999 itu, Geldof merasa lega. Sebab, dia tak lagi punya hubungan dengan Suu Kyi yang dulu dikaguminya. &rdquo;Kita begitu menghargai dan menghormati dia. Tapi, lihat apa yang dia lakukan. Dia membuat kita malu,&rdquo; papar pendiri Band Aid tersebut. Dia menganggap putri mendiang Jenderal Aung San itu telah gagal membuktikan diri sebagai pejuang demokrasi. Bulan lalu Oxford City Council alias Dewan Kota Oxford, Inggris, mencabut penghargaan serupa&mdash;Freedom of the City&mdash;terhadap Suu Kyi. Mereka memberikan penghargaan tersebut kepada <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/23/164289/suu-kyi-beri-harapan-palsu-untuk-rohingya" target="_blank">Suu Kyi</a> pada 1997. &rdquo;Keputusan seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya.&rdquo; Demikian keterangan resmi Dewan Kota Oxford dalam pernyataan tertulis. Kabarnya, Kota London akan melakukan hal yang sama. Inggris menjadi negara yang paling aktif mereaksi sikap diam Suu Kyi terhadap kekerasan di negerinya. St Hugh&rsquo;s College di Oxford University baru-baru ini menurunkan foto Suu Kyi yang menghiasi dinding kampus. Beberapa waktu lalu Kota Glasgow dan Kota Sheffield juga menarik kembali penghargaan yang mereka berikan kepada Suu Kyi. (*)

Kecewa, Bob Geldof ”Putuskan” Suu Kyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pilu-anak-anak-rohingya-jadi-korban-pemerkosaan-sadis_m_164706.jpeg" alt="Anak-anak Rohingya di Cox" width="100%">
<figcaption>Anak-anak Rohingya di Cox</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anak-anak Rohingya, beberapa di antaranya berusia di bawah 10 tahun, saat ini sedang mendapatkan perawatan setelah menjadi korban pemerkosaan di kamp-kamp di perbatasan Bangladesh. Menurut seorang petugas medis yang merawat mereka, separo korban pemerkosaan itu adalah anak-anak. M&eacute;decins Sans Fronti&egrave;res (MSF) mengatakan ada puluhan gadis Rohingya yang saat ini mendapatkan bantuan medis dan psikologis di unit kesehatan seksual dan reproduksi Kutupalong. Itu adalah klinik spesialis untuk orang-orang yang selamat dari serangan seksual yang berbasis di kamp pengungsi terbesar di Cox's Bazar. &rdquo;Sekitar 50 persen berusia 18 atau di bawah itu. Termasuk seorang gadis yang berusia sembilan tahun dan beberapa lainnya di bawah usia 10 tahun&rdquo; kata juru bicara MSF. Organisasi tersebut menekankan bahwa ini hanya sebagian kecil dari korban yang diyakini telah mendapatkan penyerangan seksual dan diperkosa sejak operasi militer dimulai pada 25 Agustus. Pasalnya, tidak semua korban selamat atau bisa mendapatkan akses pengobatan. &rdquo;Perempuan dan anak perempuan sering tidak mencari perawatan medis untuk kekerasan seksual karena stigma, rasa malu, dan takut disalahkan atas apa yang terjadi pada mereka,&rdquo; kata Aerlyn Pfeil, seorang bidan MSF yang berfokus pada dukungan untuk orang-orang yang selamat dari hubungan seksual dan berbasis gender kekerasan di Cox's Bazar. Dikisahkan Pfeil, minggu lalu ada seorang gadis berusia sembilan tahun termasuk di antara pendatang baru yang mendapat perawatan medis setelah diperkosa seiring kekerasan militer terhadap Muslim Rohingya di Rakhine yang belum usai. Pengungsi Rohingya telah berulang kali menggambarkan insiden pemerkosaan geng dan serangan seksual oleh tentara Myanmar selama operasi militer yang PBB katakan berkaitan dengan pembersihan etnis. Namun, ini adalah kali pertama ada banyak korban anak-anak. Menurut seorang spesialis medis SGBV lain yang bekerja di kamp pengungsian, sebagian korban yang dirawatnya mengatakan kalau mereka dikumpulkan di sebuah desa. Anak-anak perempuan dan perempuan dewasa. Nanti, ada tentara yang datang dan memilih mereka yang paling cantik untuk diperkosa. Sadis. &rdquo;Banyak dari mereka baru berusia 12 atau 13 tahun,&rdquo; katanya. Salah kasus terakhir yang dia hadapi melibatkan seorang anak di bawah usia 10 tahun dengan pendarahan hebat yang telah diperkosa oleh tiga tentara. Saat diwawancarai oleh The Guardian, dengan seorang perempuan berusia 27 tahun dari daerah Buthidaung di Rakhine, mengatakan bahwa suami dan ayahnya ditangkap dan dibunuh oleh militer Myanmar sesaat setelah 25 Agustus. Tak hanya itu, adik perempuannya yang berusia 14 tahun telah diperkosa selama serangan tersebut. &rdquo;Militer menempatkan semua orang laki-laki ke satu sisi dan membawa semua orang perempuan ke dalam hutan,&rdquo; katanya. Dia menambahkan bahwa tentara tersebut kemudian memilih beberapa gadis dan perempuan dewasa. &rdquo;Saya menangis saat mereka mengambil adik perempuan saya, tapi saya tidak bisa menghentikannya. Mereka menyiksa dan memperkosa banyak gadis dan wanita. Ketika mereka berhenti dan pergi, saya mencari adik perempuan saya dan melihat banyak mayat di tanah. Ketika saya menemukan saudara perempuan saya, saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati, tapi dia bernafas.&rdquo; Perempuan 34 tahun itu mengatakan kalau adiknya penuh dengan darah. &rdquo;Saya membawanya ke sungai kecil dan membasuhnya. Kemudian saya menggendongnya sampai saya menemukan sebuah klinik medis kecil di Rakhine dan mendapatkan obat untuknya.&rdquo; Sang adik yang malang itu mengatakan bahwa dia telah diperkosa oleh dua tentara dan seorang warga sipil etnis Rakhine yang terlibat dalam serangan di desa mereka. Pfeil mengatakan kalau baru-baru ini banyak korban dari Myanmar yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan media. &rdquo;Sangat memilukan. Sebagian dari mereka meminta kami membelikan baju atau rok baru karena baju yang mereka masih mengenakan pakaian yang sama saat mereka diperkosa,&rdquo; katanya. Lebih dari 600.000 orang telah melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh sejak 25 Agustus dan sekarang berjuang untuk bertahan dalam kondisi buruk di kamp-kamp darurat yang luas. Hak Asasi Manusia mengatakan kalau militer Birma (Myanmar, Red) telah dengan jelas menggunakan pemerkosaan sebagai salah satu dari serangkaian metode pembersihan etnis yang mengerikan melawan Rohingya.(*)

Pilu, Anak-anak Rohingya Jadi Korban Pemerkosaan Sadis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/rekonsiliasi-nasional-rohingya-masih-terus-mengungsi_m_162045.jpeg" alt="LANGKAH PERTAMA: Ribuan warga dari berbagai agama memadati stadion di Yangon. Kemarin mereka melangsungkan doa bersama untuk menghentikan konflik di Myanmar." width="100%">
<figcaption>LANGKAH PERTAMA: Ribuan warga dari berbagai agama memadati stadion di Yangon. Kemarin mereka melangsungkan doa bersama untuk menghentikan konflik di Myanmar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gencatan senjata sepihak yang dideklarasikan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) awal September lalu berakhir Senin malam (9/10). Namun sejauh ini, tidak ada tanda-tanda kekerasan dari kelompok yang disebut pemerintah Myanmar sebagai teroris itu. Namun, gelombang pengungsi terus berjalan saat Myanmar melakukan doa bersama kemarin. Pemerintah menyebutnya upaya rekonsiliasi pertama.  Sekitar 30 ribu warga memadati Stadion Sepak Bola Kyite Ka San di Kota Yangon. Para biksu Buddha, pendeta Hindu, biarawati Katolik, dan ulama muslim duduk di deretan kursi bagian depan. Di belakang mereka, ribuan warga sipil dari Yangon dan sekitarnya duduk sambil bercakap-cakap satu sama lain. Di podium, para pemuka agama bergantian menyampaikan ceramah mereka tentang kerukunan.  &rdquo;Bebaskan diri kita dari keinginan untuk saling membunuh, saling menyiksa, dan saling menghancurkan satu sama lain,&rdquo; kata Iddhibala, salah seorang biksu Buddha senior di Yangon. Setelah ceramah, dia lantas turun dari podium dan menyalami Hafiz Mufti Ali. Selanjutnya, giliran Ali yang berceramah. Ulama muslim itu menggarisbawahi pentingnya mempertahankan persatuan sambil bekerja sama.  &rdquo;Seluruh penduduk harus bisa hidup dengan rukun. Menjalani hidup dengan bebas, mengenyam pendidikan dengan bebas, dan menganut agama dengan bebas adalah kebutuhan fundamental seluruh masyarakat negeri ini,&rdquo; kata Ali. Seluruh warga yang mendengar ceramah tersebut langsung menyambutnya dengan anggukan. Beberapa yang lain bertepuk tangan.  Kemarin sebagian besar massa mengusung gambar Aung San Suu Kyi, sang pemimpin tertinggi Myanmar yang menjabat penasihat negara. &rdquo;Ini cara untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa penduduk negeri kami ramah dan saling mencintai satu sama lain,&rdquo; terang Win Maung, politikus National League for Democracy (NLD), yang ikut dalam rekonsiliasi nasional kemarin.  Melalui rekonsiliasi damai itu, Yangon berusaha menampilkan potret damai Myanmar. Tapi, etnis Rohingya di Rakhine belum berhenti mengungsi. Meski sudah ada tren penurunan angka pengungsi, eksodus tetap terus terjadi. Sejauh ini, lebih dari enam pekan sejak konflik sektarian pecah, sekitar 520.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh.  Jumlah tersebut terus bertambah. Maka, Menteri Luar Negeri Bangladesh A.H. Mahmood Ali mendesak Myanmar segera bertindak. Yakni, membawa pulang para pengungsi Rohingya yang memadati tempat pengungsian di Bangladesh. &rdquo;Masyarakat internasional wajib terus mendesak Myanmar untuk menerima para pengungsi (Rohingya) kembali,&rdquo; ujarnya. Tapi, rumah-rumah mereka telah terbakar habis. (*)

Rekonsiliasi Nasional, Rohingya Masih Terus Mengungsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik rohingya

Berita Terkini