<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/IMG_8773-4221479892.jpeg" alt="Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul (tengah) menyampaikan keterangan pers di Bangkok, 12 Desember 2025" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul (tengah) menyampaikan keterangan pers di Bangkok, 12 Desember 2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Parlemen Thailand resmi dibubarkan pada Jumat (12/12/2025), sebuah langkah dramatis yang diambil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk menggagalkan mosi tidak percaya dari oposisi. Keputusan ini memicu pemilu kilat hanya tiga bulan setelah Anutin menjabat, sekaligus membuka kembali siklus ketidakpastian politik di Negeri Gajah Putih yang tengah diwarnai bentrokan mematikan di perbatasan dengan Kamboja. Langkah pembubaran ini terjadi ketika oposisi dari Partai People's Power Party (PPP) mengklaim memiliki mayoritas kursi dan siap menjatuhkan pemerintah. Di tengah tekanan itu, Anutin menyatakan pembubaran parlemen sebagai upaya "mengembalikan kekuasaan kepada rakyat", meski kritik menyebut manuver ini sebagai jalan keluar untuk menghindari pemakzulan. Dilansir dari Foreign Policy, Sabtu (13/12/2025), Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui permintaan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Thailand hanya beberapa jam setelah Anutin menyampaikan niatnya secara resmi. Keputusan serba cepat ini, menurut laporan Foreign Policy, dipandang berpotensi memperbesar risiko turbulensi politik baru, terutama karena Thailand dikenal memiliki sejarah pergantian perdana menteri yang relatif cepat. Seiring dengan keputusan tersebut, oposisi menuding Anutin telah mengingkari komitmen politik yang sebelumnya menjadi dasar dukungan parlemen. Partai PPP menyatakan bahwa dukungan yang diberikan pada September lalu disertai syarat pembubaran parlemen dalam empat bulan serta penyelenggaraan referendum konstitusi.&nbsp; Anutin, di sisi lain, membantah tudingan itu. "Anda memilih saya menjadi perdana menteri, lalu sekarang mengatakan tidak lagi mendukung dan meminta parlemen dibubarkan. Saya hanya melakukan apa yang Anda minta," ujarnya kepada wartawan, sebagaimana dikutip Foreign Policy. Dengan pembubaran ini, Thailand diwajibkan menggelar pemilu dalam 45 hingga 60 hari. Selama masa transisi, Anutin memimpin pemerintahan sementara dengan kewenangan terbatas, termasuk tanpa otoritas untuk mengesahkan anggaran baru&mdash;kondisi yang berpotensi menghambat kebijakan ekonomi dan sosial. Namun, krisis politik dalam negeri berjalan beriringan dengan eskalasi konflik eksternal. Di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah berbicara dengan Anutin dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk mendorong penghentian permusuhan dan konflik di perbatasan dan kembali ke kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Washington. Pernyataan itu kontras dengan sikap Anutin beberapa jam sebelumnya. "Saya menjelaskan kepada Presiden Trump bahwa kami bukan agresor terhadap Kamboja, tetapi melakukan pembalasan," kata Anutin. Ia menambahkan, Trump "menginginkan gencatan senjata" dan meminta pesan disampaikan kepada pihak Kamboja. Kedua negara saling menuding sebagai pemicu konflik. Sejak bentrokan pecah awal pekan ini, sedikitnya 20 orang tewas, lebih dari 260 luka-luka, dan ratusan ribu warga sipil mengungsi di kedua sisi perbatasan. Krisis kemanusiaan ini memperberat tekanan terhadap pemerintah Thailand yang sedang memasuki fase transisi politik. Selain itu, oposisi Thailand sejak lama mengkritik penanganan hubungan dengan Kamboja. Pendahulu Anutin, Paetongtarn Shinawatra, dicopot pada Agustus lalu dan akhirnya mundur sebagai pemimpin partai setelah dinyatakan bersalah melanggar etika karena dianggap terlalu lunak dalam negosiasi dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Dengan pemilu kilat di depan mata, Thailand kini menghadapi persimpangan krusial: mengelola transisi politik yang rapuh sambil meredam konflik regional yang berisiko meluas. Bagi kawasan Asia Tenggara, dinamika ini bukan sekadar isu domestik, melainkan ujian stabilitas regional di tengah ketegangan geopolitik yang kian kompleks.

Pembubaran parlemen Thailand oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk menggagalkan mosi tidak percaya dari oposisi.

Parlemen Thailand Dibubarkan di Tengah Krisis Politik dan Konflik Perbatasan, Pemilu Kilat Membuka Babak Ketidakpastian Baru

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Screen-Shot-2025-10-27-at-135214-1153871985.png" alt="Presiden AS Donald Trump, paling kanan, berjabat tangan dengan PM Thailand Anutin Charnvirakul. PM Hun Manet menyaksikan saat upacara penandatanganan gencatan senjata.(Mark Schiefelbein/AP]." width="100%">
<figcaption>Presiden AS Donald Trump, paling kanan, berjabat tangan dengan PM Thailand Anutin Charnvirakul. PM Hun Manet menyaksikan saat upacara penandatanganan gencatan senjata.(Mark Schiefelbein/AP].</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara lewat perannya dalam perjanjian gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja, yang disertai paket kesepakatan dagang dan pembelian senjata bernilai miliaran dolar. Langkah ini menandai strategi baru Washington di bawah Trump yang menggabungkan diplomasi keamanan dan perdagangan untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan. Mengutip Al-Jazeera, Trump menandatangani kesepakatan tersebut bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Minggu (26/10). Kesepakatan itu memperkuat gencatan senjata Juli lalu yang mengakhiri pertempuran perbatasan berdarah antara Thailand dan Kamboja, dan kini diperluas dengan komitmen ekonomi dan pertahanan baru. &ldquo;Kami melakukan sesuatu yang banyak orang katakan mustahil,&rdquo; ujar Trump saat upacara penandatanganan. Sementara itu Anutin menyebut kesepakatan tersebut sebagai 'fondasi menuju perdamaian abadi', sementara Hun Manet menyebut hal tersebut sebagai hari bersejarah bagi kawasan. Anwar menambahkan bahwa rekonsiliasi 'bukan bentuk kelemahan, melainkan keberanian'. Di balik narasi perdamaian, pengamat menilai kesepakatan ini juga menjadi panggung Trump untuk menegaskan kembali pengaruh militer dan ekonomi AS di Asia Tenggara. Bersamaan dengan perjanjian gencatan senjata, Trump menandatangani paket perdagangan dan pertahanan dengan Thailand, Kamboja, dan Malaysia, termasuk pembelian pesawat tempur, produk energi, dan pertanian dari Amerika Serikat. Menurut rilis Gedung Putih, Thailand sepakat membeli 80 pesawat AS senilai USD 18,8 miliar, serta produk energi dan pertanian senilai lebih dari USD 8 miliar per tahun. Kamboja berkomitmen bekerja sama dengan Boeing untuk &ldquo;membangun ekosistem penerbangan nasional,&rdquo; sementara Malaysia akan membeli 30 pesawat dan LNG senilai USD 3,4 miliar per tahun, serta berinvestasi hingga USD 70 miliar di AS. Selain itu, Malaysia juga berjanji tidak akan membatasi ekspor mineral kritis dan unsur tanah jarang ke Amerika Serikat, langkah yang memperkuat dominasi Washington dalam rantai pasok teknologi global. Namun demikian, meski Trump memproklamirkan gencatan senjata ini sebagai pencapaian diplomatik, sejumlah analis meragukan stabilitasnya. Sebastian Strangio, jurnalis dan penulis Cambodia: From Pol Pot to Hun Sen and Beyond, menyebut perjanjian itu lebih merupakan pertunjukan politik daripada penyelesaian substansial. &ldquo;Mereka tidak menyentuh akar masalah, yaitu batas wilayah yang belum tuntas sejak perjanjian Prancis tahun 1907,&rdquo; ujar Strangio kepada Al Jazeera. &ldquo;Kesepakatan ini lebih untuk memberi Trump panggung diplomatik ketimbang menyelesaikan konflik sebenarnya," katanya. Laporan dari Sa Kaeo, Thailand, menunjukkan bahwa ketegangan di lapangan masih terasa. Sejumlah desa masih membangun tempat perlindungan baru, dan militer Thailand masih berupaya membersihkan area yang dipenuhi ranjau darat. &ldquo;Orang di sini menyambut langkah menuju perdamaian, tapi mereka tahu ini baru awal, bukan akhir,&rdquo; kata Tony Cheng, koresponden Al Jazeera di Thailand. Kunjungan enam hari Trump ke Asia dipandang sebagai kembalinya kebijakan luar negeri Amerika yang lebih agresif di bawah pemerintahannya. Setelah dari Malaysia, Trump akan menuju Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Sanae Takaichi sebelum melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan. Pertemuan puncak yang ditunggu adalah pertemuan tatap muka pertamanya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping sejak 2019, yang dijadwalkan berlangsung di sela KTT APEC di Seoul, Kamis mendatang. Dengan menggabungkan perjanjian damai dan kontrak pertahanan bernilai besar, Trump memperlihatkan pola lama diplomasi transaksionalnya, di mana perdamaian sering kali disertai dengan keuntungan ekonomi bagi Washington. </div>

Donald Trump kembali menunjukkan pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara lewat perannya dalam perjanjian gencatan senjata

Disaksikan Donald Trump, Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata: Tapi 'Ada Udang di Balik Batu'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/IMG_7301-1921965549.jpeg" alt="PM Malaysia Anwar Ibrahim (tengah).(Dok. Al Jazeera)." width="100%">
<figcaption>PM Malaysia Anwar Ibrahim (tengah).(Dok. Al Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Thailand dan Kamboja sepakat untuk melakukan gencatan senjata "segera dan tanpa syarat" setelah lima hari bentrokan mematikan di sepanjang perbatasan kedua negara Asia Tenggara tersebut. Kesepakatan itu diumumkan pada Senin (28/7/2025) oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menjadi tuan rumah pertemuan damai antara kedua pemimpin di Putrajaya, wilayah administratif federal Malaysia yang terletak di selatan Kuala Lumpur dan menjadi pusat pemerintahan negara itu. Dilansir dari Al Jazeera, Senin (28/7), gencatan senjata ini disepakati menyusul pertemuan langsung antara Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai. Pertemuan itu juga dihadiri oleh duta besar Amerika Serikat dan Tiongkok. Presiden AS Donald Trump disebut memberikan tekanan diplomatik signifikan dengan mengaitkan kelanjutan negosiasi tarif dengan penghentian pertempuran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016357285/thailand-hadiri-konsultasi-perdamaian-regional-asean-di-kuala-lumpur-bantah-isu-peta-batas-wilayah-dengan-kamboja">Thailand Hadiri Konsultasi Perdamaian Regional ASEAN di Kuala Lumpur, Bantah Isu Peta Batas Wilayah dengan Kamboja</a> Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa kesepakatan itu akan mulai berlaku pada pukul 17.00 GMT dan akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat tinggi antara komandan militer kedua negara pada hari Selasa. "Ini adalah langkah awal yang vital untuk meredakan ketegangan dan memulihkan perdamaian serta keamanan," ujarnya. Konflik perbatasan yang dipicu oleh sengketa wilayah bersejarah ini telah menewaskan sedikitnya 35 orang dan memaksa lebih dari 270.000 warga dari kedua sisi perbatasan mengungsi. Ketegangan memuncak pekan lalu ketika seorang prajurit Thailand kehilangan kakinya akibat ledakan ranjau darat. Thailand merespons dengan menutup sebagian perbatasannya, mengusir duta besar Kamboja, serta menarik diplomatnya dari Phnom Penh. Pertukaran tembakan kemudian pecah pada Kamis pagi, dengan masing-masing pihak saling menyalahkan atas eskalasi kekerasan. Sementara itu, Kamboja menuding militer Thailand melakukan serangan ke wilayah-wilayah yang diklaim sebagai milik Kamboja, termasuk di sekitar kuil Ta Muen Thom dan Ta Kwai. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, menyatakan pasukannya berhasil memukul mundur serangan berat dari udara dan darat oleh Thailand. Di tengah tudingan itu, laporan Al Jazeera juga menyebut bahwa pertempuran terus berlanjut bahkan saat pertemuan perdamaian dimulai di Putrajaya. Wartawan Tony Cheng melaporkan dari Provinsi Surin bahwa suara tembakan artileri masih terdengar, dan pasukan militer Thailand terus memperkuat posisi mereka. Kendati demikian, Presiden Hun Manet menyebut pertemuan tersebut menghasilkan "hasil yang sangat baik" dan menyampaikan harapannya agar kesepakatan itu segera menghentikan pertumpahan darah. Ia pun memuji peran tegas Trump dalam membuka jalan menuju gencatan senjata serta mengajak Thailand untuk membangun kembali kepercayaan bersama. Sementara itu, Phumtham, yang sebelumnya sempat meragukan ketulusan Kamboja, kini menyatakan komitmennya untuk menjalankan gencatan senjata dengan itikad baik. Meski demikian, ketidakpercayaan masih membayangi kedua pihak, seiring dengan meningkatnya sentimen nasionalisme di masing-masing negara. Sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian, Malaysia dan anggota ASEAN lainnya, menurut Anwar, siap berperan dalam mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut dan memastikan penarikan pasukan dari zona konflik. Namun, mengingat masih kuatnya militerisasi di perbatasan dan luka diplomatik yang belum pulih, stabilitas jangka panjang akan sangat bergantung pada komitmen politik kedua negara. Dengan tekanan ekonomi akibat ancaman tarif ekspor ke Amerika Serikat serta desakan kemanusiaan dari ratusan ribu pengungsi, keberhasilan gencatan senjata ini menjadi harapan utama bagi warga yang terdampak. Seorang perempuan lanjut usia di sisi perbatasan Kamboja mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia masih mendengar suara drone Thailand di atas tenda pengungsinya dan berharap agar "perang benar-benar berhenti malam ini." Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016355512/malaysia-mediasi-gencatan-senjata-thailand-kamboja">Malaysia Mediasi Gencatan Senjata Thailand-Kamboja</a>

Kesepakatan gencatan senjata tanpa syarat antara Thailand dan Kamboja setelah 5 hari pertempuran sengit di perbatasa .

Thailand dan Kamboja Sepakati Gencatan Senjata Tanpa Syarat Setelah 5 Hari Pertempuran Sengit di Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Pengungsi-Kamboja-3153131945.jpg" alt="Warga mengungsi di Thailand menyusul bentrokan senjata di perbatasan dengan Kamboja pada Kamis (24/7) (Dok. Xinhua/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Warga mengungsi di Thailand menyusul bentrokan senjata di perbatasan dengan Kamboja pada Kamis (24/7) (Dok. Xinhua/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mengatakan bahwa tidak ada korban WNI dalam konflik perbatasan antara Thailand-Kamboja pada Jumat (25/7). Kepastian itu dinyatakan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja Prak Sokhonn dengan korps diplomatik termasuk KBRI Phnom Penh. Dikutip dari situs berita&nbsp;ANTARA&nbsp;dan laman resmi&nbsp;KBRI&nbsp;Phnom&nbsp;Penh, Duta Besar (Dubes) RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto menyampaikan informasi resmi terkait hal tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016344396/update-korban-bentrokan-thailand-kamboja-12-tewas-termasuk-anak-anak-thailand-balas-serang-dengan-jet-tempur-dan-tutup-perbatasan">Update Korban Bentrokan Thailand-Kamboja: 12 Tewas Termasuk Anak-Anak, Thailand Balas Serang dengan Jet Tempur dan Tutup Perbatasan</a> "Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak," kata Santo. "Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban," tambah Santo sesuai informasi yang diterima oleh KBRI Phnom Penh di Jakarta, Jumat (25/7). KBRI Phnom Penh mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Menlu Kamboja diketahui menyampaikan kronologi eskalasi konflik. Konflik bermula ketika bentrokan senjata terjadi yang mengakibatkan tewasnya seorang serdadu Kamboja pada Rabu (28/5) lalu. Pemerintah Kamboja juga menyampaikan komitmen untuk mencari solusi damai berdasarkan hukum internasional dari permasalahan yang dihadapi saat ini dengan Thailand. Menlu Kamboja juga menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet telah mengirimkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan mendorong kesepakatan gencatan senjata. Surat serupa juga sudah disampaikan kepada PM Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk meminta bantuan dalam menengahi kedua negara yang sedang bertikai. Menlu Kamboja juga mengucapkan apresiasi atas upaya PM Malaysia dalam berkomunikasi langsung dengan pimpinan kedua negara yang sedang mengalami konflik Berdasarkan informasi yang diterima KBRI Phnom Penh, tercatat ada WNI yang menetap dan bekerja di O&rsquo;Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja. Di saat bersamaan, Menlu Kamboja meminta agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan di daerah Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear yang sedang berkonflik. Di lain pihak, KBRI Phnom Penh juga menghimbau kepada seluruh WNI di Kamboja agar tidak panik dan tetap waspada serta menghindari daerah yang berkonflik. Selain itu, WNI juga diminta agar mengikuti perkembangan situasi keamanan dari sumber-sumber yang disarankan seperti otoritas Kamboja dan media resmi KBRI Phnom Penh. KBRI Phnom Penh akan terus berupaya memantau perkembangan situasi terkini dan semakin mengintensifkan komunikasi dengan WNI di berbagai provinsi di Kamboja. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016344393/penjelasan-lengkap-sengketa-thailand-kamboja-sejarah-perbatasan-konflik-militer-dan-ketegangan-politik-antar-dinasti">Penjelasan Lengkap Sengketa Thailand-Kamboja: Sejarah Perbatasan, Konflik Militer, dan Ketegangan Politik Antar Dinasti</a>

KBRI Phnom Penh mengatakan bahwa tidak ada korban dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja pada Jumat (25/7).

KBRI Phnom Penh: Tidak Ada WNI yang Menjadi Korban Jiwa dalam Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand