<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/28/Screenshot_2026-02-28-15-21-01-832_comandroidchrome-edit-1394780530.jpg" alt="Saling serang antara Pakistan dan Afghanistan berpotensi jadi perang terbuka. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Saling serang antara Pakistan dan Afghanistan berpotensi jadi perang terbuka. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan militer antara Pakistan dan Afghanistan kembali memuncak setelah serangkaian serangan udara dan bentrokan lintas batas memicu eskalasi terbaru di kawasan Asia Selatan. Ibu kota Afghanistan, Kabul, dilaporkan menjadi sasaran serangan pada Jumat lalu hanya beberapa jam setelah baku tembak sengit terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Sejumlah ledakan terdengar di Kabul, sementara laporan juga menyebutkan serangan terjadi di provinsi Paktia dan Kandahar. Insiden ini menandai babak baru konflik antara dua negara bertetangga yang sebelumnya sempat menandatangani gencatan senjata hasil mediasi Qatar pada 2025. Pemerintah Pakistan melalui Menteri Informasi dan Penyiaran Attaullah Tarar menyatakan bahwa serangan udara di Kabul, Paktia, dan Kandahar menewaskan 133 pejabat Taliban Afghanistan serta melukai lebih dari 200 orang. Ia menambahkan bahwa jumlah korban masih dapat bertambah. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan angkatan bersenjata negaranya siap 'menghancurkan' siapa pun yang dianggap sebagai agresor. Sementara itu, Menteri Pertahanan Khawaja Mohammad Asif menyebut situasi yang berkembang sebagai perang terbuka antara kedua negara. Dalam pernyataan di platform X, Asif menuding Taliban telah mengumpulkan militan dari berbagai negara dan mengekspor terorisme ke Pakistan. Ia menyebut Islamabad sebelumnya berharap stabilitas regional terjaga setelah penarikan pasukan NATO dari Afghanistan, namun kenyataannya berbeda. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Afghanistan mengklaim 55 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan perbatasan pada Kamis malam. Otoritas Kabul juga menyebut delapan tentaranya gugur dan 11 lainnya terluka. Selain itu, Afghanistan mengklaim telah menghancurkan 19 pos militer dan dua pangkalan Pakistan. Perbedaan data korban dari kedua pihak menunjukkan sulitnya verifikasi independen di tengah konflik yang terus berkembang. Pemerintah Taliban menyatakan serangan terhadap pasukan perbatasan Pakistan pada Kamis malam merupakan aksi balasan atas serangan udara mematikan yang lebih dulu dilakukan Pakistan di wilayah perbatasan Afghanistan pada akhir pekan sebelumnya. Pola serangan balasan ini memperlihatkan eskalasi yang berlangsung selama berbulan-bulan. Sejak bentrokan besar pada Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 70 orang dari kedua sisi, hubungan bilateral terus memburuk. Sejumlah perlintasan darat utama bahkan ditutup akibat situasi keamanan yang memburuk. Pakistan selama ini menuduh Afghanistan gagal menindak kelompok militan yang melakukan serangan di wilayahnya. Tuduhan tersebut dibantah oleh pemerintah Taliban yang menegaskan tidak mengizinkan wilayah Afghanistan digunakan untuk menyerang negara lain. Sementara itu, mengutip Guardian, Sekretaris Jenderal PBB, Ant&oacute;nio Guterres, mendesak kedua negara untuk melindungi warga sipil sesuai hukum internasional dan menyelesaikan perbedaan melalui jalur diplomasi. Seruan tersebut disampaikan melalui juru bicara PBB, Stephane Dujarric. Di tengah ketegangan, warga sipil menjadi pihak paling rentan. Otoritas Afghanistan mengevakuasi kamp pengungsi di dekat perlintasan Torkham setelah sedikitnya 13 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka akibat kekerasan terbaru. Di sisi Pakistan, aparat setempat melaporkan warga di wilayah perbatasan juga mengungsi ke daerah yang lebih aman. Sejumlah pengungsi Afghanistan yang hendak kembali ke negaranya turut dipindahkan demi menghindari risiko serangan lanjutan. Sebagaimana diketahui, Pakistan dan Afghanistan berbagi garis perbatasan sepanjang 2.611 kilometer yang dikenal sebagai Garis Durand. Perbatasan ini telah lama menjadi sumber ketegangan karena Afghanistan tidak pernah secara resmi mengakuinya sebagai batas internasional yang sah. Sengketa historis tersebut kerap memperumit hubungan kedua negara dan menjadi latar belakang berbagai bentrokan bersenjata yang berulang. Upaya membangun kesepakatan jangka panjang, termasuk melalui mediasi Qatar dan Turki pada Oktober tahun lalu, sejauh ini belum menghasilkan stabilitas permanen. Dengan pernyataan keras dari pejabat tinggi Pakistan dan klaim balasan dari Afghanistan, risiko konflik yang lebih luas semakin nyata. Tanpa langkah diplomasi cepat dan efektif, eskalasi ini berpotensi memperburuk situasi keamanan dan kemanusiaan di kawasan yang telah lama dilanda ketidakstabilan. (*)

Pakistan serang Kabul dan dua provinsi lain, konflik perbatasan Afganistan memanas. PBB desak perlindungan warga sipil dan upaya diplomasi

Pakistan Bombardir Kabul, Konflik Perbatasan dengan Afghanistan Berpotensi jadi Perang Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/1000216447-1489420351.jpg" alt="Suasana warga yang berada di pengungsian karena konflik Thailand dan Kamboja (Dok. Instagram @apnews)" width="100%">
<figcaption>Suasana warga yang berada di pengungsian karena konflik Thailand dan Kamboja (Dok. Instagram @apnews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Para pemimpin Thailand dan Kamboja dijadwalkan bertemu di Malaysia untuk membahas penyelesaian konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi. Dilansir dari laman AP News pada Minggu (27/7), pertemuan ini digagas oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN tahun ini.&nbsp; Pejabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, telah mengonfirmasi kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Meski belum dikonfirmasi oleh pihak Kamboja, Hun Manet disebut juga akan hadir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016352837/thailand-kamboja-memanas-komisi-i-serukan-ri-dan-asean-mediasi-konflik-perbatasan-kedua-negara">Thailand-Kamboja Memanas, Komisi I Serukan RI dan ASEAN Mediasi Konflik Perbatasan Kedua Negara</a> Pertemuan ini berlangsung di tengah tekanan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendorong gencatan senjata segera. Hun Manet menyatakan bahwa Kamboja siap melakukan gencatan senjata tanpa syarat. Hun Manet juga menugaskan Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn untuk berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, serta dengan pihak Thailand untuk merancang langkah damai selanjutnya. Thailand menyambut inisiatif gencatan senjata dengan hati-hati. Phumtham menyampaikan apresiasi atas dukungan Trump dan menyatakan Thailand setuju secara prinsip, namun menginginkan niat baik dari Kamboja. Trump menekankan pentingnya negosiasi bilateral untuk mencari solusi damai yang konkret. Kementerian Luar Negeri Thailand menegaskan pentingnya niat tulus dari kedua pihak. Pertempuran terbaru pecah pada Kamis setelah lima tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau di perbatasan. Kedua negara saling menuduh sebagai pihak yang memicu konflik. Akibat eskalasi itu, duta besar kedua negara ditarik dan Thailand menutup perbatasannya dengan Kamboja. Bentrokan terus terjadi hingga Minggu dengan intensitas yang belum mereda. Militer Thailand menuduh pasukan Kamboja menembakkan artileri berat ke Provinsi Surin dan menyerang wilayah yang disengketakan, termasuk kuil kuno Ta Muen Thom. Sebagai respons, Thailand membalas dengan artileri jarak jauh. Juru bicara militer Thailand menyatakan bahwa operasi akan terus berlanjut hingga Kamboja memulai negosiasi resmi dan menunjukkan itikad baik. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh Thailand meningkatkan kekerasan melalui serangan skala besar yang melibatkan tank dan pasukan darat. Kamboja menilai tindakan Thailand justru menghambat tercapainya solusi damai. Konflik ini telah menewaskan 21 orang di pihak Thailand, sebagian besar warga sipil, dan 13 orang di pihak Kamboja. Lebih dari 168.000 orang mengungsi dari wilayah perbatasan. Masyarakat sipil terdampak berat akibat konflik ini. Warga terpaksa meninggalkan rumah, sekolah ditutup, dan ribuan orang kini berada di tempat penampungan. Para pengungsi berharap perundingan dapat segera mengakhiri kekerasan. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mendesak ASEAN untuk memediasi, dan Human Rights Watch mengecam penggunaan munisi tandan serta meminta perlindungan bagi warga sipil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016352453/trump-klaim-kamboja-dan-thailand-siap-sepakati-gencatan-senjata-ancam-bekukan-kerja-sama-dagang-jika-masih-berperang">Trump Klaim Kamboja dan Thailand Siap Sepakati Gencatan Senjata, Ancam Bekukan Kerja Sama Dagang Jika Masih Berperang</a>

Para pemimpin Thailand dan Kamboja dijadwalkan bertemu di Malaysia untuk membahas penyelesaian konflik perbatasan.

Pemimpin Thailand dan Kamboja Bertemu di Malaysia untuk Akhiri Konflik Perbatasan ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Pengungsi-Kamboja-3153131945.jpg" alt="Warga mengungsi di Thailand menyusul bentrokan senjata di perbatasan dengan Kamboja pada Kamis (24/7) (Dok. Xinhua/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Warga mengungsi di Thailand menyusul bentrokan senjata di perbatasan dengan Kamboja pada Kamis (24/7) (Dok. Xinhua/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan terus memanas. Bahkan, konflik bersenjata itu telah menewaskan 32 orang orang dan membuat ratusan warga sekitar perbatasan mengungsi. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menduga memanasnya hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja dipicu sengketa wilayah perbatasan. Ia menyerukan agar Indonesia bersama ASEAN segera mengambil peran strategis dalam meredakan ketegangan tersebut melalui mekanisme diplomasi regional. "Karena penyebabnya soal perbatasan, saya menyarankan sebaiknya kedua kepala negara, Kamboja dan Thailand, segera diundang oleh Ketua ASEAN, yaitu Malaysia. Sekretariat ASEAN perlu difungsikan untuk memediasi dan mendamaikan kedua pihak secara regional," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (27/7). Ketegangan antara Thailand dan Kamboja mencuat sejak Mei lalu, menyusul insiden baku tembak di wilayah sengketa Segitiga Zamrud, area pertemuan antara perbatasan Thailand, Kamboja, dan Laos. Hasanuddin mendorong ASEAN untuk tidak tinggal diam. Ia menilai pentingnya inisiatif pertemuan khusus tingkat kepala negara jika konflik tidak mereda dalam waktu dekat. "Jika diperlukan, ASEAN harus mengadakan pertemuan khusus di tingkat kepala negara untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan konstruktif," tegasnya. Ia pun menekankan, Indonesia sebagai negara besar di kawasan harus mengambil tanggung jawab moral dan strategis. Menurut dia, Indonesia memiliki kapasitas untuk melobi dan menjembatani komunikasi antarnegara yang berseteru. "Sebagai negara besar dan berpengaruh di ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara Kamboja dan Thailand. Baik melalui diplomasi bilateral maupun dalam kerangka ASEAN," ujarnya. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah di kawasan seharusnya dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN sendiri. Menurut Hasanuddin, hal itu penting demi menjaga kohesi internal dan meningkatkan kredibilitas ASEAN di mata dunia internasional. "Masalah antarnegara ASEAN harus diselesaikan oleh ASEAN sendiri. Ini penting untuk menjaga keutuhan dan kredibilitas ASEAN dalam menghadapi tantangan kawasan," pungkasnya.

Komisi I DPR RI mendesak Indonesia dan ASEAN untuk mediasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang memanas.

Thailand-Kamboja Memanas, Komisi I Serukan RI dan ASEAN Mediasi Konflik Perbatasan Kedua Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/foto-jawapos-2025-07-24T155732238-356614984.jpg" alt="Roket BM-21 yang ditembak dari Kamboja mengenai stasiun pengisian bahan bakar PTT di Ban Phue (Dok. X @ThaiEnquirer)" width="100%">
<figcaption>Roket BM-21 yang ditembak dari Kamboja mengenai stasiun pengisian bahan bakar PTT di Ban Phue (Dok. X @ThaiEnquirer)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Hingga berita ini ditulis, sudah ada 11 warga sipil Thailand yang tewas akibat konflik perbatasan dengan Kamboja. Perang itu pecah pada Kamis (24/7). Thailand sudah menerbangkan jet tempur F-16 dan Kamboja menembakan roket dan artileri. Bentrok terjadi di daerah tempat berdirinya kuil kuno Prasat Ta Muen Thom di sepanjang perbatasan provinsi Surin, Thailand dan provinsi Oddar Meanchey, Kamboja. Dilansir dari The Guardian, Menteri Kesehatan Thailand Somsak Thepsuthin mengatakan, 11 warga sipil meninggal dalam konflik tersebut. Dia mengutuk seragan Kamboja yang menyasar sebuah rumah sakit. Ini adalah kejahatan perang yang harus dipertanggungjawabkan Kamboja. "Militer Thailand melanggar integritas wilayah Kerajaan Kamboja dengan melancarkan serangan bersenjata terhadap pasukan Kamboja yang ditempatkan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Maly Socheata seperti dilansir dari AFP. Kamis pagi pukul 7.35 waktu setempat, Kamboja mulai menembakan roket dan artileri. Lalu militer Thailand mengerahkan jet F-16 untuk melakukan serangan udara. Total ada enam jet yang dikerahkan untuk menyerang militer Kamboja. Militer Thailand menyalahkan tentara Kamboja, karena melepaskan tembakan terlebih dahulu. Mereka menuduh serangan itu terarah terhadap warga sipil, karena dua roket BM-21 telah menghantam sebuah komunitas di distrik Kap Choeng, Surin, dan melukai tiga orang. Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh mendesak warga negaranya untuk meninggalkan Kamboja sesegera mungkin. Hanya warga yang memiliki urusan mendesak saja yang masih diperbolehkan tinggal. Sementara itu, Kamboja mengumumkan pihaknya menurunkan hubungan ke tingkat terendah. Mereka menarik semua diplomatnya dan mengusir diplomat Thailand dari Phnom Penh. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat terkait bentrokan ini. Dia bersurat ke pewakilan tetap Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad. "Mengingat agresi yang sangat serius yang dilakukan oleh Thailand baru-baru ini, yang telah sangat mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda untuk mengadakan pertemuan mendesak Dewan Keamanan untuk menghentikan agresi Thailand," bunyi surat tersebut. Surat tersebut juga menuduh Thailand melakukan serangan yang tidak beralasan, direncanakan, dan disengaja di sepanjang perbatasan.&nbsp;(lyn)

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja menyebabkan 11 warga sipil tewas dan meningkatnya ketegangan diplomatik.

Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja, Saling Menyalahkan Setelah Lepaskan Serangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/000_1UH5US.jpg" alt="This illustration photo taken on July 2, 2020 shows a man using Indian app platform Roposo on a mobile phone in Siliguri. - Millions have joined homegrown social media platforms after India banned 59 Chinese apps, including TikTok, amidst a growing showdo" width="100%">
<figcaption>This illustration photo taken on July 2, 2020 shows a man using Indian app platform Roposo on a mobile phone in Siliguri. - Millions have joined homegrown social media platforms after India banned 59 Chinese apps, including TikTok, amidst a growing showdo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bentrokan di perbatasan pada bulan lalu antara India dan Tiongkok memiliki dampak yang besar. Memang tak ada perang terbuka, kini berubah menjadi perang dagang yang memengaruhi sektor bisnis dan teknologi. India telah mengindikasikan bahwa mereka siap memberikan tekanan ekonomi pada tetangganya. Organisasi perdagangan di India melaporkan pekan lalu bahwa pengiriman barang asal Tiongkok ditahan di pos-pos pemeriksaan India. Dan awal minggu ini India mengambil langkah dramatis dengan melarang puluhan aplikasi seluler termasuk yang terkenal di Tiongkok seperti ByteDance's TikTok, Tencent (TCEHY) WeChat, dan jaringan media sosial Weibo (WB). Serangan balasan telah mencapai tingkat politik tertinggi. Weibo mengatakan minggu ini bahwa mereka telah menghapus akun Perdana Menteri India Narendra Modi atas permintaan pemerintah India. Dilansir dari <a href="https://edition.cnn.com/2020/07/03/economy/china-india-trade-war-intl-hnk/index.html">CNN</a>, Senin (6/7), tanggapan Beijing sejauh ini tetap berhati-hati. Pejabat Tiongkok mengatakan bahwa mereka sangat prihatin tentang larangan aplikasi dan segala bentuk pembalasan. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India menekankan bahwa kedua negara harus bekerja sama. Kondisi perang dagang seperti ini justru memberi hambatan dan akan merusak kepentingan India. "Sampai sekarang, Tiongkok hanya memantau situasi," kata seorang profesor ekonomi di Institut Administrasi Publik India (IIPA) Geethanjali Nataraj. "Perang dagang tidak akan menguntungkan kedua negara," tambahnya. Nataraj mengatakan bahwa banyak industri di India termasuk elektronik, farmasi dan perangkat keras TI -sangat bergantung pada impor, terutama dari Tiongkok. Perusahaan pelayaran dan pengiriman telah mengkonfirmasi bahwa perselisihan tersebut sudah menjadi hambatan. DHL Express India mengatakan kepada CNN Business untuk sementara menunda pengambilan pengiriman impor dari Tiongkok daratan, Hongkong, dan Makau karena ada penundaan dalam bea cukai pengiriman ke India. Dan FedEx mengatakan bahwa saat ini mereka menghadapi tumpukan simpanan barang yang terlambat dikirim. Sebetulnya Tiongkok memiliki banyak pengaruh, jika memilih untuk membalas larangan aplikasi India. Kedua negara telah lama menjadi mitra dagang. Dari April 2019 hingga Maret 2020, India membeli barang senilai USD 65 miliar dari Tiongkok, terhitung hampir 14 persen dari total impornya, menurut data pemerintah India. Sementara itu, Tiongkok membeli barang senilai USD 16,6 miliar dari India. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kedua India untuk periode tersebut di belakang Amerika Serikat. "Tiongkok memegang teguh garis sengketa wilayah dengan India, tetapi tidak ingin memperpanjang konfrontasi," menurut seorang peneliti di think tank China Strategic Analysis Center yang berbasis di AS, Deng Yuwen. "Publik Tiongkok tidak berpikir Tiongkok harus menyerah pada India," tambah Deng. "Dalam perspektif masyarakat, Tiongkok dan India seperti dua petinju dari kelas berat yang berbeda. Seharusnya tidak sulit bagi kelas berat untuk mengalahkan yang ringan," tambahnya. India kemungkinan akan kehilangan lebih banyak jika memaksakan perang dagang dengan Tiongkok. Seperti halnya negara lain, ekonomi India telah terpukul oleh pandemi dan tindakan penguncian yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus. Apalagi jika perang dagang terus berlanjut. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=CHPLRGlVBFc https://www.youtube.com/watch?v=k9gaKSpl6mw https://www.youtube.com/watch?v=Dqo7p9H6gIw

India Boikot Produk Tiongkok, Konflik di Perbatasan Picu Perang Dagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/31_tiongkok_jepang.jpg" alt="An Indian Border Security Force (BSF) soldier guards a highway leading towards Leh, bordering China, as villagers carry firewood in Gagangir on June 17, 2020. - The long-running border dispute between Asian nuclear powers India and China turned deadly for" width="100%">
<figcaption>An Indian Border Security Force (BSF) soldier guards a highway leading towards Leh, bordering China, as villagers carry firewood in Gagangir on June 17, 2020. - The long-running border dispute between Asian nuclear powers India and China turned deadly for</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketegangan antara Tiongkok dan India di Lembah Galwan, Ladakh, belum usai. Minggu (21/6) konfrontasi di garis depan masih terjadi meski tidak memakan korban jiwa seperti pada 15 Juni lalu. Dua negara tersebut juga masih saling tuduh. Mulai penyebab awal bentrokan hingga korban jiwa.  ’’Jika ada 20 korban di pihak kami, setidaknya ada dua kali lipat di pihak mereka (Tiongkok, Red),’’ ujar Menteri Jalan dan Transportasi India V.K. Singh dalam wawancara dengan TV News24 Sabtu (20/6) waktu setempat. Dia juga menegaskan bahwa India telah menyerahkan pasukan Tiongkok yang tersesat ke wilayah mereka pascabentrok.  Sehari sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menegaskan bahwa India telah melanggar kesepakatan Garis Kontrol Aktual atau Line of Actual Control (LAC). Yaitu, dengan membangun jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas lainnya sejak April di sisi yang diklaim Tiongkok.  Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar lebih dulu menuding Tiongkok sebagai penyebab. Pasalnya, negeri yang dipimpin Xi Jinping itu melakukan pembangunan di Lembah Galwan sisi India.  Ini bukan kali pertama Tiongkok saling klaim wilayah dengan negara lain. Perebutan kepulauan di Laut China Timur dengan Jepang juga mulai tegang. Ada delapan pulau tak berpenghuni yang diperebutkan. Tiongkok menyebutnya Kepulauan Diaoyu, sedangkan Jepang menamainya Kepulauan Senkaku.  Saling klaim itu terjadi sejak 1970-an. Namun, baru-baru ini situasi kembali tegang dan diperkirakan bisa terjadi bentrokan kapan saja. Sebab, pertengahan April lalu kapal Tiongkok setiap hari terlihat di perairan kepulauan sengketa itu. Hal tersebut membuat Jepang tak senang.  ’’Kepulauan Senkaku di bawah kontrol kami dan secara sejarah maupun hukum internasional masuk teritorial kami. Aktivitas (Tiongkok, Red) yang terus berlangsung itu adalah masalah serius. Kami akan merespons dengan tenang, tetapi tegas,’’ terang Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam konferensi pers Rabu (17/6) seperti dikutip CNN.  Pada Jumat (19/6) Kementerian Luar Negeri Tiongkok merespons dengan menyatakan bahwa Kepulauan Diaoyu adalah bagian tidak terpisahkan dari Tiongkok. Karena itu, mereka merasa berhak untuk berpatroli dan melakukan penegakan hukum di wilayah tersebut.  ANTARA DIAOYU DAN SENKAKU  Delapan pulau tak berpenghuni di Laut China Timur seluas 7 kilometer persegi jadi rebutan. Tiongkok menyebutnya Kepulauan Diaoyu dan Jepang menamainya Senkaku.  -  Abad ke-19, Jepang menyatakan sudah mengamati kepulauan Senkaku selama 10 tahun dan ia tak berpenghuni.  - 14 Januari 1895, Jepang resmi memasukkannya ke wilayah mereka.  - 1951, Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan mengembalikan sejumlah wilayah. Dalam Perjanjian San Francisco, Senkaku masuk perwalian AS.  - 1971, AS mengembalikan Senkaku dalam perjanjian Okinawa.  - 1970-an, Tiongkok mulai mengeklaim Kepulauan Senkaku setelah mencuat isu soal sumber minyak di dekat situ. Taiwan ikut mengeklaim.  - 2004, konflik mulai memanas hingga saat ini. Mulai aksi massa hingga patroli di area tersebut.  - November 2013, Tiongkok memasukkan Diaoyu/Senkaku dalam zona identifikasi pertahanan udara. Semua pesawat di zona itu harus mengikuti aturan mereka. Jepang tak terima atas klaim sepihak itu.  Sumber: BBC, The Guardian

Tak Hanya dengan India, Tiongkok juga Saling Klaim dengan Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/000_1TO1WB.jpg" alt="Members of National Students" width="100%">
<figcaption>Members of National Students</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemarahan warga India terhadap Tiongkok menyusul konflik dan bentrokan di wilayah perbatasan semakin menjadi. Konflik tersebut menyebabkan sedikitnya ada 20 tentara India yang tewas di Lembah Galwan di wilayah Ladakh, Himalaya, wilayah sengketa di perbatasan.  Warga India yang marah membakar foto Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Kamis (18/6). Keluarga tak terima saat mengkremasi 20 tentara yang tewas dalam pertempuran brutal dengan pasukan Tiongkok di wilayah perbatasan. Warga India marah terhadap Tiongkok dan itu dilampiaskan dengan membakar foto Xi Jinping.  Usai bentrokan, tentara dari kedua negara saat ini tetap bersiaga di Lembah Galwan di wilayah Ladakh, Himalaya. India mengklaim Tiongkok juga ada korban. Namun, Tiongkok belum memberikan rincian kematian atau cedera pasukannya.  Dilansir dari <a href="https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/indians-hold-funerals-for-soldiers-killed-at-china-border-burn-portraits-of-chinese">The Straits Times</a>, Kamis (18/6), Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar berbicara dengan diplomat senior Tiongkok Wang Yi bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengambil langkah-langkah apapun yang kontraproduktif dan bisa meningkatkan masalah stabilitas di perbatasan yang diperebutkan.  Seorang pejabat India mengatakan perwira senior militer dari kedua belah pihak mengadakan pembicaraan pada Kamis (18/6) untuk meredakan ketegangan. Tetapi baik Jaishankar dan Wang menyerukan agar masing-masing bisa mengendalikan pasukan.  Dampak konflik tersebut membuat kelompok-kelompok nasionalis garis keras di India meningkatkan seruan untuk memboikot barang-barang Tiongkok dan pembatalan kontrak dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Perusahaan smartphone Tiongkok membatalkan peluncuran online smartphone andalannya di India. Konflik kedua negara terjadi akibat sengketa wilayah yang berlangsung di Lembah Galwan di daerah Aksai Chin, Ladakh. Tentara India pada Selasa (16/6) malam mengonfirmasi ada tiga pasukan tewas. Kemudian mereka menyebut korban bertambah 17 tentara. Belasan tentara yang mengalami kondisi kritis tidak mampu bertahan hingga mengembuskan napas terakhir. Mereka berada di daerah bersuhu di bawah nol derajat di dataran tinggi.  Pasukan Tiongkok dianggap telah bergerak melebihi Garis Kontrol Aktual (LAC) antara India dan Tiongkok di wilayah itu. Tiongkok dan India telah terlibat pembahasan di perbatasan tersebut selama beberapa dekade. Tapi, kekerasan baru-baru ini adalah yang paling berdarah sejak 1967.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Buntut Bentrokan Sengketa Wilayah, Foto Xi Jinping Dibakar Warga India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/000_1TO1DM.jpg" alt="Congress party supporters shout slogans as they gather around a flag displaying the country and flag of China along with an inscription reading" width="100%">
<figcaption>Congress party supporters shout slogans as they gather around a flag displaying the country and flag of China along with an inscription reading</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi perbatasan antara Tiongkok dan India memanas. Pasukan Tiongkok dianggap telah bergerak melebi Garis Kontrol Aktual (LAC) antara India dan Tiongkok di wilayah itu. Konflik tersebut bisa menjadi awal ketegangan yang memicu Perang Dunia III.  Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying berkicau di Twitter bahwa pasukan garis depan India telah melanggar konsensus dan melewati Garis Kontrol Aktual. Dia menuduh para prajurit India dengan sengaja memprovokasi dan menyerang para perwira dan prajurit Tiongkok, sehingga memicu konflik dan menyebabkan korban.  Dilansir dari <a href="https://www.express.co.uk/news/world/1297560/china-news-china-india-war-world-war-3-Galwan-Valley">Express.co.uk</a>, Kamis (18/6), Hua Chunying memperingatkan India untuk tidak salah menilai situasi saat ini atau meremehkan Tiongkok untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Menurutnya, India telah sengaja memprovokasi.  "Pasukan garis depan India melanggar konsensus dan melintasi Garis Kontrol Aktual, sengaja memprovokasi dan menyerang perwira dan tentara Tiongkok," katanya.  "India tidak boleh salah menilai situasi saat ini atau meremehkan kamu untuk menjaga kedaulatan wilayah," tambahnya.  Konflik kedua negara terjadi akibat sengketa wilayah yang berlangsung di Lembah Galwan di daerah Aksai Chin, Ladakh. Tentara India pada Selasa (16/6) malam mengonfirmasi ada tiga pasukan tewas. Kemudian mereka menyebut korban bertambah 17 tentara. Belasan tentara yang mengalami kondisi kritis tidak mampu bertahan hingga mengembuskan napas terakhir. Mereka berada di daerah bersuhu di bawah nol di dataran tinggi.  Di satu sisi India membantah tudingan Tiongkok. Perdana Menteri Narendra Modi bicara terkait konflik yang semakin intensif. "Kami tidak pernah memprovokasi siapa pun. Seharusnya tidak ada keraguan bahwa India menginginkan perdamaian, tetapi jika diprovokasi, India akan memberikan tanggapan yang sesuai," jelasnya.  Para pejabat India mengklaim tentara mereka dipukuli dengan pentungan bertabur paku dan batu selama pertempuran brutal yang meletus di Lembah Galwan di pegunungan wilayah Ladakh perbatasan India dan Tiongkok.  Tiongkok dan India telah saling membahas perbatasan ini selama beberapa dekade. Kekerasan baru-baru ini adalah yang paling berdarah sejak 1967. Pemimpin partai oposisi oposisi India Rahul Gandhi, mengeluarkan peringatan keras kepada Tiongkok setelah kematian tentara India. Dia marah karena prajurit India tewas.  "Sudah cukup, kita perlu tahu apa yang terjadi. Beraninya Tiongkok membunuh prajurit kita, beraninya mereka mengambil tanah kita," tukasnya.  Pasukan dari kedua negara telah berhadapan sejak awal Mei di beberapa lokasi di seberang perbatasan yang disengketakan. India menuduh Tiongkok masuk tanpa izin ke dalam Garis Kontrol Aktual atau perbatasan de facto. Tetapi Tiongkok membantah dan gantian melancarkan tuduhan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Memanas, Tiongkok Ganti Tuduh India Langgar Konsensus Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/duh-konflik-perbatasan-kalteng-kaltim-memanas_m_117956.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik perbatasan antara Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Kalimantan Timur (Kaltim) yakni di wilayah Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, bakal berbuntut panjang. Pasalnya, kewenangan pemutusan tata batas itu berada pada pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu diakui Asisten Sekda Bidang Pemerintah Drs Hendro Nakelo. Menurutnya, pemortalan yang dilakukan warga adalah buntut belum selesainya masalah tata batas tersebut. Sebab kewenangan percepatan penyelesaian itu berada pada pemerintah provinsi. Sedangkan kabupaten tidak bisa langsung ke pusat, tanpa lewat provinsi. &ldquo;Oleh sebab itu, upaya atau langkah dari pemerintah daerah adalah kembali menelusuri masalah ini ke provinsi selanjutnya ke pemerintah pusat. Sebab yang digunakan oleh PT Bharinto Ekatama (PT BEK) adalah kesepakatan sembilan titik yang ditanda tangani sewaktu Plt Sekda Siun Jarias sewaktu Gubernur A Teras Narang,&rdquo; kata Hendro di ruang kerjanya, Selasa (21/3). Dijelaskannya, surat kesepakatan sembilan titik itu sudah dibatalkan oleh Gubernur Kalteng A Teras Narang yang dikirim ke Kemengadri Nomor: 540/0225/PEM tanggal 25 Pebruari 2014 perihal pembatalan batas daerah antara Provinsi Kalteng dengan Provinsi Kaltim. Sementara surat pembatalan Gubernur Kalteng A Teras Narang itu dianggab tidak ada atau tidak dipakai oleh Kemendagri, sementera PT BEK tetap pada pendiriannya dengan menggunakan surat kesepakatan sembilan titik tersebut sebagai dasar mereka mempertahankan areal kerja yang mencaplok wilayah Barito Utara. Padahal secara historis areal kerja PT BEK ini adalah 80-20. Sebanyak 80 persen masuk wilayah Barito Utara yaitu Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur dan 20 persennya adalah masuk wilayah Kaltim yaitu Desa Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Sebagai bukti bahwa areal 80-20 tersebut PT BEK pernah berkantor perwakilan di Muara Teweh tepatnya di Jalan Pendreh. &ldquo;Pemerintah kabupaten sudah maksimal berupaya menyelesaikan masalah tatabatas ini. Namun persoalan ini adalah memiliki rentetan dengan birokrasi panjang. Sehingga penyelesaiannya pun akan cukup panjang. Kita mengerti keinginan masyarakat agar segera diselesaikan,&rdquo; tegasnya. Tetapi ini birokrasinya melibatkan banyak pihak. Pemerintah daerah ini tidak pernah meninggalkan tanggung jawab. Untuk itu, pihaknya akan segera ke provinsi dan pusat untuk menelusuri penyelesaian masalah ini. Dengan ini di imbau kepada masyarakat Benangin bersabar dan tidak melakukan aksi anarkisme. (her/fab/JPG)

Duh, Konflik Perbatasan Kalteng-Kaltim Memanas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik perbatasan

Berita Terkini