<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/59ef8398-a14b-4cce-9057-822247553b32-2928956935.jpg" alt="Sejumlah alim ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan kiai pesantren Madura Raya berkumpul di Bangkalan, Madura. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah alim ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan kiai pesantren Madura Raya berkumpul di Bangkalan, Madura. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah alim ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan kiai pesantren Madura Raya berkumpul di&nbsp;Ndalem Kasepuhan Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Perkumpulan digelar di tengah kisruh yang terjadi di internal PBNU. Sekretaris PCNU Bangkalan, Dimyati Muhammad mengatakan, kegiatan ini dihadiri oleh&nbsp;puluhan Syuriyah NU dan Masyayikh Pesantren se-Madura. Beberapa hal dibahas bersama, termasuk konflik internal PBNU. Dimyati menyampaikan, para alim ulama menyampaikan rasa keprihatinan karena memanasnya kondisi PBNU. Diharapkan konflik ini bisa segera selesai. &nbsp; "Rasa keprihatinan yang teramat mendalam atas kondisi yang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini," kata Dimyati, Rabu (3/12). Para ulama yang hadir menyakini pada sesepuh NU bisa membantu penyelesaian persoalan ini. Sehingga, konflik tidak berlarut-larut. "Memasrahkan sepenuhnya penyelesaiannya kepada alim ulama Khsusnya Musyatasyar&nbsp;dan Sesepuh NU selaku pemegang otoritas tertinggi di Nahdlatul Ulama," imbuhnya. Dimyati mengajar seluruh warga NU agar tetap tenang menyikapi konflik PBNU. Warga diminta&nbsp;mempererat ukhuwah nahdliyyah, dan memperbanyak munajat kepada Allah SWT. "Semoga persoalan yang terjadi di PBNU segera memperoleh jalan keluar terbaik," tandasnya.

Sejumlah alim ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan kiai pesantren Madura Raya berkumpul di Ndalem Kasepuhan Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan.

Di Tengah Kisruh PBNU, Ulama NU dan Kiai Pesantren Berkumpul di Madura, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/yvvEIqIiZc7FqXQKqXtnTGM3Ln91oxNA5VMeVtiB-3242105743.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konflik internal yang tengah terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menarik perhatian banyak pihak. Konflik PBNU itu berujung pada pemecatan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan pelengseran Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU. Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan agar seluruh pihak kembali mengedepankan langkah islah demi menjaga marwah organisasi.&nbsp; &ldquo;Saya begitu masgul mendengar kabar para masayih dan kiai yang duduk di jajaran PBNU berkonflik,&rdquo; kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (30/11). Said Abdullah menyoroti bahwa publik kini disuguhi dinamika internal PBNU yang berlangsung secara terbuka hingga saling pecat-memecat. Ia menilai hal tersebut sangat disayangkan, terutama mengingat NU selama ini menjadi rujukan keteduhan dan kebijaksanaan.&nbsp; &ldquo;Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain,&rdquo; tuturnya. Said yang juga merupakan NU kultural itu merasa prihatin, karena sumber persoalan justru berakar dari urusan duniawi yang menurutnya tidak seharusnya menimbulkan kegaduhan besar.&nbsp; &ldquo;Lebih sedih lagi, perkara konflik bermula dari pengelolaan pertambangan. Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,&rdquo; tegasnya. Sebagai seseorang yang tumbuh dalam tradisi NU, Said menekankan pentingnya kembali pada nilai-nilai dasar akhlak dan ketawaduan. Ia mengaku sedih dan malu melihat konflik tampak begitu tajam hingga menciptakan tontonan publik yang tidak mencerminkan tradisi akhlakul karimah para ulama. &ldquo;Sebagai bagian dari jam&rsquo;iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Ia berharap para kiai kembali memberikan teladan yang selama ini menjadi panutan umat. Said meminta agar seluruh pihak membuka ruang rekonsiliasi.&nbsp; &ldquo;Sungguh, sebagai bagian jam&rsquo;iyah ini, saya memohon para masayih dan kiai di PBNU untuk kembali islah,&rdquo; paparnya.&nbsp; Ia mendorong para musytasar, kiai sepuh, dan ahlul halli wal aqdi untuk menjadi jembatan dari proses penyatuan kembali. Ia mengingatkan, konflik berkepanjangan hanya akan merugikan bangsa.&nbsp; Sebab, NU bersama Muhammadiyah selama ini menjadi pilar utama dalam membangun umat serta memberikan pendidikan karakter.&nbsp; &ldquo;Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia,&rdquo; paparnya. Menurutnya, energi PBNU seharusnya dicurahkan untuk pelayanan umat, bukan sibuk mengurusi konflik internal. Ia mengingatkan, jika jalan pecat-memecat terus ditempuh, maka akan timbul luka organisasi yang sulit dipulihkan.&nbsp; &ldquo;Karena ujungnya yang zero sum game,&rdquo; sesalnya. Ia juga meminta para pendukung masing-masing pihak untuk tidak memperkeruh keadaan. Ia berharap, konflik tidak melebar ke ruang publik maupun media sosial. &ldquo;Saya yakin, dengan keluasan hati para ulama kita bisa menempuh jalan islah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Said Abdullah menyerukan islah di PBNU untuk mengatasi konflik internal dan menjaga marwah organisasi.

Soroti Konflik Internal PBNU, Said Abdullah Sarankan Islah sebagai Jalan Utama, Pecat Memacat Tak Selesaikan Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/pkb-3424799698.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal. (Foto: Ridwan)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal. (Foto: Ridwan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Sjamsurijal enggan mengomentari konflik yang didera internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Termasuk soal desakan mundur terhadap KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. "Itu di PBNU kita nggak ikut-ikutan," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11). Cucun juga enggan mengomentari soal spekulasi yang berhembus bahwa permasalahan internal PBNU didasari soal pengurusan tambang. Ia menegaskan, masalah yang menimpa PBNU harus diselesaikan internal, tanpa harus intervensi pihak lain. "Kita nggak ikut-ikutan. Nggak boleh anak ikut isu orang tua. Itu urusan orang tua. Kita nggak paham," tegasnya. Gejolak internal PBNU memuncak setelah munculnya desakan dari Rais Aam PBNU agar Gus Yahya mundur. Namun, Gus Yahya merespons dengan mengumpulkan alim ulama di kantor PBNU, pada Minggu (23/11) malam. Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, menyatakan bahwa para alim ulama bersepakat tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. &ldquo;Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,&rdquo; pungkas Kiai Said Asrori. &nbsp;

Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Sjamsurijal menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam konflik internal PBNU.

Elite PKB Tak Ingin Ikut Campur Konflik Internal PBNU: Itu Urusan Orang Tua!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/Screen-Shot-2025-11-23-at-113920-3213140722.png" alt="Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menjadi sorotan setelah munculnya desakan agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mundur dari jabatannya. Kondisi ini memunculkan polemik di tengah kalangan nahdliyin. Akademisi sekaligus ulama muda NU di Australia, Nadirsyah Hosen atau yang akrab disapa Gus Nadir menilai, kondisi organisasi tengah mengalami persoalan serius, terutama terkait hubungan pucuk pimpinan PBNU dengan sejumlah pengurus inti. Gus Nadir menyinggung adanya konflik internal yang membuat organisasi berjalan tidak semestinya. Dalam kritiknya, Gus Nadir menyebut hubungan antara Gus Yahya dengan pengurus lain tidak berjalan harmonis. Ia menyinggung hubungan Gus Yahya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Bendahara Umum (Bendum) Gudfan Arif Ghofur yang sudah tidak sejalan sejak lama. Bahkan, Gus Yahya juga disebut tidak menjalin hubungan harmonis dengan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. &ldquo;Jam'iyyah ini sedang berjalan terbalik. Ketua Umum berkonflik dengan Sekjen dan Bendum. Ketua Umum juga tidak akur dengan Rais 'Am,&rdquo; kata Gus Nadir dalam unggahan pada media sosial Instagram, Minggu (23/11). Menurutnya, ketidakharmonisan tersebut telah menghambat sinergi organisasi yang seharusnya berjalan kolektif dan sesuai mekanisme AD/ART. Gus Nadir juga menyoroti ketidaksinkronan antara pucuk pimpinan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU. Ia memaparkan bahwa persoalan bukan hanya terjadi pada level Ketua Umum, tetapi juga merembet kepada posisi lain dalam struktur PBNU. &ldquo;Sementara Rais 'Am sendiri tidak sreg dengan Katib 'Am (yang kebetulan masih keluarga dekat Ketum). Akhirnya, surat resmi Syuriyah hanya ditandatangani Rais 'Am. Surat Tanfidziyah hanya diteken Ketum," paparnya. Ia mengingatkan, tata kelola organisasi seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Karena itu, tidak heran surat hasil rapat Pengurus Harian Syuriah yang meminta Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum hanya ditandatangani oleh Rais Aam PBNU. &ldquo;Padahal aturan mengharuskan empat tanda tangan: Rais 'Am, Katib 'Am, Ketum, dan Sekjen,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Menurut Gus Nadir, ketika prosedur dasar organisasi saja tidak dijalankan, maka itu menunjukkan adanya persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar miskomunikasi. Dalam kritiknya, ia menggambarkan PBNU bukan hanya macet secara organisasi, tetapi sudah tidak berfungsi.&nbsp; &ldquo;Ini bukan lagi soal organisasi yang macet. Ini soal mesin yang mati dan dibiarkan karatan selama berbulan-bulan," ujar Gus Nadir.&nbsp; Ia menilai, kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan jamaah Nahdliyin menjadi terabaikan. Akibat konflik dan disfungsi organisasi itu, masing-masing kubu di PBNU berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.&nbsp; &ldquo;Masing-masing kubu berjalan sendiri. Jama'ah Nahdliyin bergerak tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa kepemimpinan PBNU. Roda terkunci mati," tuturnya.&nbsp; Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi marwah organisasi besar seperti NU. Gus Nadir menilai, krisis yang terjadi bukan hanya menyangkut persoalan teknis organisasi, tetapi juga menyentuh prinsip dasar yang selama ini dijunjung NU.&nbsp; &ldquo;Wa ba'du, jam'iyyah ini sakit parah. Kehilangan marwah, kehilangan arah. Bukan melayani jama'ah, bahkan menggerakkan roda organisasi saja sudah tak sanggup. AD/ART sudah jadi dokumen mati,&rdquo; ucap Gus Nadir. Tak hanya menyinggung soal konflik struktural, Gus Nadir juga menyoroti pola kebijakan PBNU yang dinilai tidak sesuai dengan semangat perjuangan NU.&nbsp; &ldquo;Tagline ingin "menghidupkan kembali Gus Dur", nyatanya sikap kritis justru hilang sama sekali. Mengaku ingin "governing NU", tapi tata kelola PBNU sendiri remuk redam. Mengibarkan bendera khittah, malah tercebur dalam kubangan dukung-mendukung Pilpres.&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ia juga menyinggung PBNU yang justru bersemangat soal akuisisi tambang, hingga mengundangan tokoh pro zionis. &ldquo;Mengaku berkhidmat untuk bangsa, malah gaduh sendiri soal tambang. Bicara ingin membangun peradaban dunia, tapi yang diundang justru tokoh zionis perusak peradaban," paparnya. Lebih lanjut, Gus Nadir merasa prihatin terhadap perjalanan Satu Abad NU yang justru dilalui dengan persoalan serius.&nbsp; &ldquo;Satu Abad NU bukan dirayakan dengan kejayaan, tapi dilewati dengan perih dan prihatin yang menyesakkan dada," pungkasnya.

Gus Nadir menyoroti konflik internal di PBNU yang berdampak pada pengelolaan organisasi, dan jamaah.

Gus Nadir: Ketum PBNU Berkonflik dengan Sekjen dan Bendum, Serta Tidak Akur dengan Rais Aam

konflik PBNU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik PBNU

Berita Terkini

Di Tengah Kisruh PBNU, Ulama NU dan Kiai Pesantren Berkumpul di Madura, Ada Apa?

Soroti Konflik Internal PBNU, Said Abdullah Sarankan Islah sebagai Jalan Utama, Pecat Memacat Tak Selesaikan Masalah

Elite PKB Tak Ingin Ikut Campur Konflik Internal PBNU: Itu Urusan Orang Tua!

Gus Nadir: Ketum PBNU Berkonflik dengan Sekjen dan Bendum, Serta Tidak Akur dengan Rais Aam

Download Aplikasi JawaPos.com