<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/keraton-solo1.jpg" alt="Ilustrasi Keraton Solo. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keraton Solo. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak kepolisian tetap mengupayakan keadilan restoratif (restorative justice) terkait laporan konflik Keraton Solo, yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang berseteru.  "Sesuai dengan apa yang diarahkan Pak Kapolda (Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Red) diupayakan restoratifve justice. Artinya tergantung dari kedua belah pihak terutama korban," kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi, di Solo, dikutip dari Antara Kamis (5/1).  Ia mengatakan keadilan restoratif adalah upaya dilakukan jika pihak yang berperkara memang menghendaki penyelesaian dengan jalan kekeluargaan.  "Artinya mungkin tidak bermuara sampai ke pengadilan," katanya pula.  Sebelumnya, dua kubu internal Keraton Solo yang berkonflik saling melapor ke kepolisian. Namun demikian, saat ini kedua kubu tersebut sudah sepakat untuk berdamai.  Dari sisi pengamanan keraton, katanya lagi, saat ini masih tetap dilakukan sesuai dengan permintaan Paku Buwana XIII.  "Jumlah personel pengamanan masih sama, kami lihat perkembangan nanti. Perlu kita ingat bahwa pengamanan di sana untuk pengamanan keraton, untuk mengamankan keraton, tidak terkait dengan masalah apa-apa. Ini permintaan Sinuhun (PB XIII) kepada negara untuk mengamankan keraton," katanya lagi.  Putra Mahkota Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya mengatakan mengenai kelanjutan laporan dugaan penganiayaan yang dialami oleh abdi dalem keraton beberapa waktu lalu, tergantung dari korban.  "Itu kan tergantung korban, bukan saya, abdi dalem yang kena. Saya sebagai yang ada di dalam situ pasti ikut mengawal abdi dalem yang jadi korban," katanya pula.

Tangani Konflik Keraton Solo, Polisi Upayakan Restorative Justice

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-solo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Konflik internal keraton Surakarta belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Musababnya belum ada titik temu yang dicapai kedua belah pihak yang bertikai. Suasana keraton justru memanas terkait adanya pembukaan pintu Kamandungan untuk wisata, hingga pemberian gelar bangsawan kepada pemilik Padepokan Nur Dzat Sejati Samsudin Jadab alias Gus Samsudin.  Menurut kubu Paku Buwono (PB) XIII, hal tersebut dianggap tidak etis, karena dilakukan di luar pengetahuan Sinuwun sebagai penguasa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.  Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat menjelaskan, soal kawasan yang dibuka tersebut merupakan kawasan private dari PB XIII dan pembukaan tersebut tanpa seizin dari PB XIII.  “Sinuwun tahu, beliau marah. Tapi tidak dawuh untuk menutup. Kemungkinan takut, kalau gegabah ditutup, Bisa memicu konflik kembali,” ujar Dani di Mapolresta Surakarta, disela-sela mendampingi KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro dalam kasus penamparan yang dilakukan GKR Timoer Rumbai, dikutip dari Radar Solo.  Penutupan kawasan wisata keraton, lanjut Dani memang atas perintah PB XIII. Ini untuk mencegah orang luar keraton masuk, mengingat kondisi keraton sedang memanas pasca santer beredar maling masuk ke dalam lingkungan keraton. “Kalau dihitung rugi, ya rugi. Karena saat musim liburan seperti ini kunjungannya bisa mencapai 500 ribu orang,” paparnya.  “Tapi karena ini demi keamanan dan kenyamanan, maka Sinuwun meminta keraton tidak dibuka dulu. Apalagi banyak aset di sana, kemudian para abdi dalem juga masih trauma. Pasti, setelah kasus ini selesai, secepatnya kami buka untuk umum,” paparnya.  Soal pemberian gelar terhadap Gus Samsudin oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) Kraton Kasunanan Surakarta, lanjut Dani, pihak Sinuwun juga tidak tahu menahu. Dia juga menyangsikan keabsahan dari gelar tersebut. Apabila membawa embel-embel keraton, maka tidak sah tanpa sepengetahuan Sinuwun.  “Saya tidak bisa mengatakan itu (pemberian gelar) ilegal atau legal. Yang jelas dalam pemberian gelar ini ada tata caranya. Nama tersebut harus diajukan dulu ke Sinuwun, setelah beliau cermati, setuju baru boleh dilakukan pemberian gelar,” tuturnya.  Dani menekankan mereka yang mendapat gelar dari keraton pasti ada beberapa kriterianya. Dimana pemberian gelar dibagi dua, untuk kerabat dan masyarakat umum. Masyarakat ini dibagi dua lagi, yaitu mereka yang berkarir di lingkungan keraton dalam hal ini abdi dalem yang kemudian naik derajatnya. Atau bisa juga mereka yang dirasa memberikan kontribusi nyata dan positif kepada ke masyarakat luas.  “Biasanya diberikan pada saat momen adat, seperti wiyosan dalem, jumenengan, dan momentum lainnya. Kemudian yang bersangkutan datang langsung ke keraton, karena nantinya pemberian gelar ini dilakukan langsung oleh beliau Sinuwun PB XIII,” pungkas Dani.

PB XIII Marah Gegara Pintu Kemandungan Dibuka dan Gelar Gus Samsudin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-solo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua kubu Keraton Solo yang sedang berseteru, yakni pihak Paku Buwono XIII dengan salah satu putra-putri nya saling lapor ke pihak kepolisian.  "Kami bersama tim hukum Keraton Kasunanan Surakarta, dimintai tolong para korban penganiayaan di kawasan keraton, hak bagi mereka untuk melaporkan," kata Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat di Solo, Senin (26/12) dikutip dari Antara.  Terkait hal itu, pihaknya mendampingi para korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.  "Jadi ketika kami dimintai keterangan sebagai saksi kami siap, agar tidak terjadi simpang siur. Semua jadi gamblang, ini bermula dari kasus pencurian kok melebar kemana-mana, agar alur nya jelas. Termasuk aktor intelektualnya," ujarnya.  Ia juga berharap pelaporan tersebut menjadi pembelajaran semua pihak agar tidak main hakim sendiri.  "Sebetulnya korban yang luka (akibat penganiayaan) banyak, namun kami konsentrasi ke yang luka parah, ada empat orang. Mereka mengalami trauma juga. Abdi dalem sepuh kami juga trauma, karena kami tidak terbiasa dengan aksi anarkis seperti ini," ucapnya.  Sebelumnya, tepatnya pada Minggu (25/12) salah satu putri Raja Keraton Solo Paku Buwono XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi, juga melakukan pelaporan ke polisi.  Ia mengatakan pelaporan atas kasus dugaan penodongan menggunakan senjata api yang terjadi di Keraton Solo. Dalam keterangan, laporan dilakukan bersama dua cucu PB XIII yakni BRM Yudistira dan BRM Suryo Mulyo.  "Kami melaporkan kejadian kemarin, dugaan pengeroyokan dan penganiayaan, serta dugaan penodongan senjata api dari oknum aparat," katanya.  Konflik di Keraton Surakarta pecah pada Jumat (23/12). Pada ricuh tersebut sejumlah orang, di antaranya dari abdi dalem terluka.

Dua Kubu Keraton Solo yang Bertikai Saling Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Penobatan-KGPH-Mangkubumi.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bersamaan kembali mencuatnya keonaran di internal Keraton Kasunanan Surakarta, Lembaga Dewan Adat (LDA) mengubah nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi di Sitinggil, Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu (24/12).  Penobatan putra tertua Paku Bowono (PB) XIII Hangabehi itu dilaksanakan bertepatan perayaan ke-91 Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakoso). Dilakukan setelah kirab.  Ketua LDA Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari alias Gusti Moeng mengklaim, perubahan nama tersebut sudah sesuai kesepakatan dari sentana dan abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta.  Alasannya, karena Keraton Kasunanan Surakarta tidak pernah memakai nama Mangkubumi untuk anak laki-laki tertua. “Meskipun kakak bapak saya (PB XI) juga Mangkubumi, tapi tidak baiklah itu,” ujarnya.  Menurut Gusti Moeng, nama Adipati Anom hanya bisa diberikan kepada putra raja dari permaisuri atau wanita yang dinikahi secara Bhayangkari. Namun demikian, nama itu bisa diberikan kepada putra raja, jika sang raja telah mangkat atau meninggal dunia.  “Pemberian nama Hangabehi itu sama seperti kasus Sinuhun PB IX. Semua tidak di-Bhayangkari, jadi tidak bisa menjadi Adipati Anom sebelum bapaknya meninggal,” ucap dia.  Salah seorang kerabat Keraton Kasunanan Surakarta GKR Ayu Koes Indriyah menambahkan, pergantian nama dari Mangkubumi menjadi Hangabehi adalah untuk mendewasakan putra tertua PB XIII Hangabehi.  Hal tersebut bisa dilakukan setelah putra raja dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan Keraton Kasunanan Surakarta. “Biasanya melewati usia 30 dan sudah memiliki istri dan anak,” terang dia.  Dihubungi terpisah, GPH Soeryo Wicaksono, adik PB XIII Hangabehi menegaskan, LDA yang diketuai GKR Wandansari bukan struktur atau lembaga resmi di Keraton Kasunanan Surakarta.  “Dengan demikian, pengangkatan gelar (KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangabehi), secara adat tidak diperbolehkan. Diketahui bahwa lembaga Keraton Kasunanan Surakarta yang formal sudah dideklarasikan tiga tahun lalu, dan GKR Wandansari tidak dipakai lagi oleh PB XIII Hangabehi. Bagi mereka yang tidak tahu, LDA adalah lembaga formal keraton,” bebernya.  Ditambahkan sentana dalem yang akrab disapa Gusti Nino itu, para kerabat internal keraton sudah memprediksi bahwa hal ini akan terjadi, yaitu muncul tandingan calon penerus takhta keraton setelah PB XIII Hangabehi menetapkan Gusti Purboyo, putra dari pernikahannya dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakoeboewono sebagai putra mahkota.  “Mangkubumi dan Purboyo ini sama-sama putra dari PB XIII Hangabehi tapi beda ibu. Yang berhak meneruskan takhta hanya anak laki-laki dari permaisuri,” tandasnya.  Artinya, dengan telah ditetapkannya Gusti Purboyo sebagai putra mahkota, lanjut Gusti Nino, berarti Purboyo-lah yang berhak meneruskan takhta PB XIII Hangabehi.  “Yang menobatkan putra mahkota menjadi raja, bukan rajanya, karena sudah mangkat (meninggal dunia). Yang menobatkan nanti para pengageng. Antara lain Pengageng Parentah Keraton, Pengageng Sentana, Pengageng Keputren, dan pengageng lainnya dengan persetujuan para kerabat,” ungkapnya.  Apakah penobatan KGPH Mangkubumi menjadi KGPH Hangebehi oleh LDA akan berpengaruh terhadap keputusan PB XIII Hangabehi menetapkan putra mahkota? Gusti Nino menuturkan, tidak ada pengaruhnya.  “Tapi bagi yang tidak mengerti, KGPH Hangabehi bisa dianggap sebagai tandingan putra mahkota. Nama Hangabehi ini bisa dikatakan sebagai sandi calon raja versi LDA. Dilihat saja nanti perkembangannya seperti apa,” pungkasnya

Buntut Kisruh Keraton Surakarta, Muncul Putra Mahkota Tandingan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kapolresta-solo-ska.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolresta Surakarta Kombes Pol.Iwan Saktiadi, mengatakan tidak ada penodongan pistol pada ricuh Keraton Solo yang terjadi Jumat (23/12) malam.  Iwan mengatakan, selama ini ada empat anggota yang sehari-hari bertugas di Keraton Surakarta. Penugasan tersebut sesuai dengan permintaan dari Paku Buwono XIII, melalui surat resmi yang masuk ke Polri.  "Kalau ada permintaan keraton untuk memberikan pengamanan maka kami berikan pengamanan. Untuk informasi yang berkembang bahwa ada penodongan oleh anggota, kami nyatakan tidak ada," ucapnya.  Meski demikian, anggota yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh internal Polri di Polda Jateng.  "Jadi saya tegaskan, kalaupun ada anggota yang disiapkan untuk pengamanan di sana dan dibekali senjata memang sudah SOP kami. Dari Polri bahwa setiap anggota berdinas salah satunya dibekali senjata. Tapi terkait penodongan senjata anggota terhadap salah satu kerabat di sana saya nyatakan tidak ada," ujarnya.  Sementara itu, mengenai kericuhan tersebut pihaknya bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta mendorong adanya mediasi antara dua pihak yang berseteru.  "Itu kan keluarga semua to. Saya ngobrol sama mas wali (Wali Kota Surakarta), sama Gusti Purbo (putra mahkota Keraton Surakarta), mendorong rekonsiliasi, sehingga permasalahan diselesaikan baik-baik," tuturnya.  Ia mengatakan baik kepolisian maupun pemerintah tidak berada di pihak siapa pun.  "Semua di pihak sinuwun dan adik-adiknya. Kalau dari pihak luar keraton harapannya mereka bisa damai. Tidak ada friksi di antara mereka," katanya.  Ia juga memastikan usai terjadinya ricuh tersebut tidak ada laporan yang masuk ke kepolisian. Oleh karena itu, sejauh ini pihaknya tidak melakukan upaya lain di keraton.  "Karena kami menyadari itu area keraton, karena semua keluarga. (Jika ada laporan masuk) tidak ada masalah, seluruh warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Kalau ada laporan kami proses," jelasnya.  Ia mengatakan untuk proses mediasi akan dilakukan pada Senin (26/12) di Mapolresta Surakarta. Pada mediasi tersebut, seluruh pihak akan diundang agar memperoleh titik temu.  Sebelumnya, terkait dengan penodongan senjata api, Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Kanjeng Pangeran Eddy S Wirabhumi mengatakan pada saat ricuh ada oknum aparat keamanan yang diduga menodongkan pistol ke salah satu cucu PB XIII.  "Ada oknum aparat di situ, dengan mengeluarkan pistol dan ditodong-todongkan ya tentu takut. Makanya ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pengampu kepentingan yang menaruh aparat di sini," imbuhnya.

Kapolresta Surakarta: Tak Ada Penodongan Pistol ke Kerabat Keraton!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/garebek-syawal-keraton-kasunanan-surakarta-diikuti-warga-jakarta_m_220666.jpeg" alt="Sejumlah abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta menggotong gunungan saat Garebek Syawal, Sabtu (16/6)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta menggotong gunungan saat Garebek Syawal, Sabtu (16/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik internal keluarga Keraton Surakarta kembali terjadi. Akibat konflik yang menimbulkan kericuhan pada Jumat 923/12) petang, sejumlah orang mengalami luka-luka.  Bentrokan diduga terjadi antara pihak Paku Buwono XIII (Hangabehi) dengan kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng.  Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi, mengatakan tengah menyelidiki kasus bentrokan tersebut. Ia mengatakan kepolisian akan menindaklanjuti jika ada bukti yang mengarah ke tindak pidana.  "Kalau ada unsur yang mengarah ke pidana akan kami tindak lanjuti," katanya di Solo, Sabtu, dikutip dari Antara .  Meski demikian, pihaknya tetap berharap kedua pihak yang berseteru tersebut dapat mengambil langkah damai.  "Kami akan mediasi," katanya.  Sebelumnya, konflik internal Keraton Surakarta kembali memanas menyusul munculnya isu pencurian dan penganiayaan yang melibatkan pihak dalam keraton.  Mengenai dugaan penganiayaan, Sentono Ndalem Keraton Kasunanan Surakarta, KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro mengaku telah dianiaya oleh putri Keraton Solo berinisial GKR TRKD.  Terkait kericuhan semalam, kuasa hukum KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro, Agung Susilo, melalui pesan tertulisnya mengatakan ada empat orang di pihaknya yang terluka.  "Dari satgas 4 orang luka di kepala," tulisnya.

Keraton Surakarta Kembali Ricuh, Sejumlah Orang Terluka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BRM-Suryo-Mulyo.jpg" alt="BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi memperagakan dirinya saat ditodong pistol oleh oknum aparat pada gegeran di dalam Keraton Kasunanan Surakarta, Jumat malam (23/12/2022). (SILVESTER KURNIAWAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi memperagakan dirinya saat ditodong pistol oleh oknum aparat pada gegeran di dalam Keraton Kasunanan Surakarta, Jumat malam (23/12/2022). (SILVESTER KURNIAWAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta kembali terjadi. KP Eddy Wirabhumi, salah seorang kerabat Keraton Kasunanan, menyebut sekitar 50 orang merangsek dan berusaha menutup akses Kori Kamandungan dan Kori Srimanganti, Jumat (23/12) sekitar pukul 21.00  Menurut Wirabhumi yang merupakan suami dari GKR Wandansari alias Gusti Moeng, adik Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi, dari puluhan orang tersebut, ada oknum aparat.  “(Oknum aparat) mengeluarkan pistol dan ditodong-todongkan, ya tentu takut. Ini perlu perhatian serius dari pengampu kepentingan yang menugaskan oknum aparat bersangkutan,” ujar Wirabhumi dikutip dari Radar Solo.  Wirabhumi menambahkan, oknum aparat tersebut sudah lima tahun ditugaskan melakukan pengamanan di Keraton Kasunanan Surakarta dan tidak pernah dipindah. Saking lamanya, lanjut Wirabhumi, oknum aparat bersangkutan menikahi abdi dalem pembantu PB XIII Hangabehi.  “Saya sudah bersurat ke Propam tapi tidak direspons serius. Lima tahun (oknum aparat) tidak pernah dipindah tugas. Mulai sekarang kami mohon kepada pengampu kepentingan menugaskan oknum aparat bersangkutan berjuang untuk kepentingan bangsa di tempat lain. Keraton ini aset bangsa, aset dinasti. Jangan diperlakukan seperti rumah sendiri. Kami berharap ini menjadi kejadian terakhir,” urainya.  Apakah ada kelompok lain yang terlibat gegeran pada Jumat malam? Wirabhumi menyebut, selain oknum aparat, ada kelompok masyarakat lain. “Kembali kami mewanti-wanti. Ini masalah keluarga biar diselesaikan secara internal,” tegasnya.  Lebih lanjut diterangkan Wirabhumi, dari peristiwa tersebut, ada beberapa orang yang mengalami luka lebam. Termasuk BRM Yudistira, yang disebut Wirabhumi sebagai cucu PB XIII Hangabehi.  “Kejadiannya di Kori Kamandungan. Cepat sekali. Untuk langkah hukum belum dipikirkan,” ungkapnya.  Ditemui di kompleks Keraton Kasunanan Surakarta, BRM Suryo Mulyo, cucu PB XIII Hangabehi menuturkan, pihaknya berusaha menghalangi sekitar 70 orang yang memaksa masuk ke dalam kompleks keraton untuk menutup pintu Kori Kamandungan.  “Saya bilang ke orang yang mau menutup pintu itu. Mas ojo ditutup sik (mas pintunya jangan ditutup dulu). Saya tanya baik-baik, tapi diam saja,” ucapnya.  Setelah sebagian massa meninggalkan kawasan Kori Kamandungan, Suryo Mulyo mengaku bertanya kepada salah seorang pria yang masih duduk di lokasi setempat.  “Saya tidak tahu kalau itu aparat. Tahu-tahu saya dibeginikan (memperagakan aksi menodong ke arah leher). Kowe iso meneng ora mas (kamu bisa diam tidak mas) sambil pistol ditodongkan dan didorong. Dia bilang, ojo dupeh aku nganggo klambi biasa, terus kowe nyepeleke aparat (jangan karena saya pakai pakaian sipil, terus kamu menyepelekan aparat). Dia bawa nama aparat juga,” beber Suryo.  Suryo sangat menyayangkan peristiwa tersebut. “Di sini rumah saya sendiri bersama keluarga, kok tahu-tahu diusir paksa begitu, ya nggak mau saya,” terangnya.  Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi ditemui di Kori Kamandungan menjelaskan, pihaknya menerima informasi ada perselisihan di dalam keraton. Siapa yang berselisih, harus dilakukan pendalaman.  “Langkah kami dan anggota memastikan kondisi keraton baik-baik saja. Jika didapati ada kejadian yang mengarah tindak pidana, diselesaikan secara secara yuridis formal,” tegasnya.  Terkait adanya informasi sejumlah orang yang terluka, kapolresta menandaskan, tidak bisa dijawab saat ini karena harus dipastikan lukanya di mana, kenapa, dan saksinya siapa.  “Seluruh informasi yang ada kami pilah, cermati, dan kami dalami,” ucapnya.

Ditodong Pistol, Cucu PB XIII Hangabehi: Kowe Iso Meneng Ora Mas!