<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/keraton-solo1.jpg" alt="Ilustrasi Keraton Solo. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keraton Solo. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak kepolisian tetap mengupayakan keadilan restoratif (restorative justice) terkait laporan konflik Keraton Solo, yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang berseteru.  "Sesuai dengan apa yang diarahkan Pak Kapolda (Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Red) diupayakan restoratifve justice. Artinya tergantung dari kedua belah pihak terutama korban," kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi, di Solo, dikutip dari Antara Kamis (5/1).  Ia mengatakan keadilan restoratif adalah upaya dilakukan jika pihak yang berperkara memang menghendaki penyelesaian dengan jalan kekeluargaan.  "Artinya mungkin tidak bermuara sampai ke pengadilan," katanya pula.  Sebelumnya, dua kubu internal Keraton Solo yang berkonflik saling melapor ke kepolisian. Namun demikian, saat ini kedua kubu tersebut sudah sepakat untuk berdamai.  Dari sisi pengamanan keraton, katanya lagi, saat ini masih tetap dilakukan sesuai dengan permintaan Paku Buwana XIII.  "Jumlah personel pengamanan masih sama, kami lihat perkembangan nanti. Perlu kita ingat bahwa pengamanan di sana untuk pengamanan keraton, untuk mengamankan keraton, tidak terkait dengan masalah apa-apa. Ini permintaan Sinuhun (PB XIII) kepada negara untuk mengamankan keraton," katanya lagi.  Putra Mahkota Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya mengatakan mengenai kelanjutan laporan dugaan penganiayaan yang dialami oleh abdi dalem keraton beberapa waktu lalu, tergantung dari korban.  "Itu kan tergantung korban, bukan saya, abdi dalem yang kena. Saya sebagai yang ada di dalam situ pasti ikut mengawal abdi dalem yang jadi korban," katanya pula.

Tangani Konflik Keraton Solo, Polisi Upayakan Restorative Justice

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-solo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Konflik internal keraton Surakarta belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Musababnya belum ada titik temu yang dicapai kedua belah pihak yang bertikai. Suasana keraton justru memanas terkait adanya pembukaan pintu Kamandungan untuk wisata, hingga pemberian gelar bangsawan kepada pemilik Padepokan Nur Dzat Sejati Samsudin Jadab alias Gus Samsudin.  Menurut kubu Paku Buwono (PB) XIII, hal tersebut dianggap tidak etis, karena dilakukan di luar pengetahuan Sinuwun sebagai penguasa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.  Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat menjelaskan, soal kawasan yang dibuka tersebut merupakan kawasan private dari PB XIII dan pembukaan tersebut tanpa seizin dari PB XIII.  “Sinuwun tahu, beliau marah. Tapi tidak dawuh untuk menutup. Kemungkinan takut, kalau gegabah ditutup, Bisa memicu konflik kembali,” ujar Dani di Mapolresta Surakarta, disela-sela mendampingi KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro dalam kasus penamparan yang dilakukan GKR Timoer Rumbai, dikutip dari Radar Solo.  Penutupan kawasan wisata keraton, lanjut Dani memang atas perintah PB XIII. Ini untuk mencegah orang luar keraton masuk, mengingat kondisi keraton sedang memanas pasca santer beredar maling masuk ke dalam lingkungan keraton. “Kalau dihitung rugi, ya rugi. Karena saat musim liburan seperti ini kunjungannya bisa mencapai 500 ribu orang,” paparnya.  “Tapi karena ini demi keamanan dan kenyamanan, maka Sinuwun meminta keraton tidak dibuka dulu. Apalagi banyak aset di sana, kemudian para abdi dalem juga masih trauma. Pasti, setelah kasus ini selesai, secepatnya kami buka untuk umum,” paparnya.  Soal pemberian gelar terhadap Gus Samsudin oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) Kraton Kasunanan Surakarta, lanjut Dani, pihak Sinuwun juga tidak tahu menahu. Dia juga menyangsikan keabsahan dari gelar tersebut. Apabila membawa embel-embel keraton, maka tidak sah tanpa sepengetahuan Sinuwun.  “Saya tidak bisa mengatakan itu (pemberian gelar) ilegal atau legal. Yang jelas dalam pemberian gelar ini ada tata caranya. Nama tersebut harus diajukan dulu ke Sinuwun, setelah beliau cermati, setuju baru boleh dilakukan pemberian gelar,” tuturnya.  Dani menekankan mereka yang mendapat gelar dari keraton pasti ada beberapa kriterianya. Dimana pemberian gelar dibagi dua, untuk kerabat dan masyarakat umum. Masyarakat ini dibagi dua lagi, yaitu mereka yang berkarir di lingkungan keraton dalam hal ini abdi dalem yang kemudian naik derajatnya. Atau bisa juga mereka yang dirasa memberikan kontribusi nyata dan positif kepada ke masyarakat luas.  “Biasanya diberikan pada saat momen adat, seperti wiyosan dalem, jumenengan, dan momentum lainnya. Kemudian yang bersangkutan datang langsung ke keraton, karena nantinya pemberian gelar ini dilakukan langsung oleh beliau Sinuwun PB XIII,” pungkas Dani.

PB XIII Marah Gegara Pintu Kemandungan Dibuka dan Gelar Gus Samsudin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/keraton-solo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua kubu Keraton Solo yang sedang berseteru, yakni pihak Paku Buwono XIII dengan salah satu putra-putri nya saling lapor ke pihak kepolisian.  "Kami bersama tim hukum Keraton Kasunanan Surakarta, dimintai tolong para korban penganiayaan di kawasan keraton, hak bagi mereka untuk melaporkan," kata Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran (KP) Dani Nur Adiningrat di Solo, Senin (26/12) dikutip dari Antara.  Terkait hal itu, pihaknya mendampingi para korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.  "Jadi ketika kami dimintai keterangan sebagai saksi kami siap, agar tidak terjadi simpang siur. Semua jadi gamblang, ini bermula dari kasus pencurian kok melebar kemana-mana, agar alur nya jelas. Termasuk aktor intelektualnya," ujarnya.  Ia juga berharap pelaporan tersebut menjadi pembelajaran semua pihak agar tidak main hakim sendiri.  "Sebetulnya korban yang luka (akibat penganiayaan) banyak, namun kami konsentrasi ke yang luka parah, ada empat orang. Mereka mengalami trauma juga. Abdi dalem sepuh kami juga trauma, karena kami tidak terbiasa dengan aksi anarkis seperti ini," ucapnya.  Sebelumnya, tepatnya pada Minggu (25/12) salah satu putri Raja Keraton Solo Paku Buwono XIII, GRAy Devi Lelyana Dewi, juga melakukan pelaporan ke polisi.  Ia mengatakan pelaporan atas kasus dugaan penodongan menggunakan senjata api yang terjadi di Keraton Solo. Dalam keterangan, laporan dilakukan bersama dua cucu PB XIII yakni BRM Yudistira dan BRM Suryo Mulyo.  "Kami melaporkan kejadian kemarin, dugaan pengeroyokan dan penganiayaan, serta dugaan penodongan senjata api dari oknum aparat," katanya.  Konflik di Keraton Surakarta pecah pada Jumat (23/12). Pada ricuh tersebut sejumlah orang, di antaranya dari abdi dalem terluka.

Dua Kubu Keraton Solo yang Bertikai Saling Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/memanas-wiranto-siap-rampungkan-konflik-keraton-solo_m_203979.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengaku siap untuk merampungkan konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta yang masih terjadi sampai saat ini. Wiranto berencana untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahan yang masih ada di dalam keraton. Dan nantinya permasalahan tersebut akan dicarikan solusi sehingga keraton bisa kembali bersatu seperti dulu.&nbsp; Demikian disampaikan Wiranto usai menghadiri prosesi Tingalan Jumenengan, PB XIII di Sasana Sewaka Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis (12/4). Menurutnya, saat menghadiri Jumenengan tersebut, dirinya melihat ada kebersamaan atau guyub antara keluarga keraton. Dan hal ini menjadi pertanda bahwa ada simbol kerukunan di dalam keraton. "Tadi terlihat guyub keluarga keraton, dan di sana ada simbol kerukunan untuk menampilkan budaya yang luhur," terangnya.&nbsp; Wiranto berharap, prosesi Tingalan Jumenengan ini menjadi titik awal baru untuk terciptanya kerukunan yang lestari. Yakni kerukunan di dalam keluarga Keraton Kasunanan Surakarta secara permanen. Jika nantinya masih ada ganjalan di hari para anggota keluarga keraton, Wiranto siap untuk menjadi mediator guna menyelesaikan permasalahan tersebut. "Kalau ada hal yang masih ngganjel yang perlu diselesaikan dan saya bersedia. Saya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan (konflik keraton)," katanya.&nbsp; Tetapi, Wiranto tidak menjelaskan kapan pihaknya akan mengundang kerabat keraton yang berkonflik untuk bertemu. Sementara itu, mengenai prosesi Tingalan Jumenengan, Wiranto mengatakan, bahwa kegiatan tersebut cukup bagus dalam upaya untuk melestarikan budaya leluhur yang sudah tercipta sejak lama. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan budaya ini akan tetap terjaga dan jangan sampai hilang. "Saya sengaja datang dari Jakarta ke Solo untuk menghadiri Jumenengan, karena saya juga bagian dari Keraton Surakarta. Dan ada beberapa makna kenapa saya harus hadir. Salah satunya untuk menyaksikan acara yang merupakan warisan budaya leluhur," tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, G.K.R. Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng sudah meminta Wiranto untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik internal keraton. Karena, jika tidak segera diselesaikan bakal mengancam kelangsungan Keraton Kasunanan Surakarta.

Memanas, Wiranto Siap Rampungkan Konflik Keraton Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-tingalan-jumenengan-konflik-keraton-kembali-memanas_m_203349.jpeg" alt="ILUSTRASI Menjelang digelarnya tradisi Tingalan Jumenengan atau kenaikan tahta menjadi raja PB XIII konflik keraton kembali memanas." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Menjelang digelarnya tradisi Tingalan Jumenengan atau kenaikan tahta menjadi raja PB XIII konflik keraton kembali memanas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang digelarnya tradisi Tingalan Jumenengan atau kenaikan tahta menjadi raja PB XIII konflik keraton kembali memanas. Adik raja Keraton Kasunanan Surakarta, G. K. R. Wandansari Koes Moertiyah atau yang biasa disapa Gusti Moeng menuding selama ini Sinuhun sudah melanggar tradisi Keraton. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada posisi keraton yang selama ini menjadi pusat atau sumber tradisi yang ada.&nbsp; "Sejak tahun 2012 kami disuruh keluar dari keraton dan kami tidak tahu kesalahan kami apa. Dan Keraton dikembalikan kepada Sinuhun, tetapi aturan baku keraton yang harus ditaati oleh sentana dan juga abdi dalem dilanggar semua," terang Gusti Moeng, Selasa (10/4).&nbsp; Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan dan adat-adat yang dilanggar, Gusti Moeng mengatakan, Sinuhun sudah melakukan kesalahan. Mengingat, selama ini Keraton Kasunanan Surakarta sudah menjadi sumber adat yang memiliki aturan atau pakem yang sudah tidak bisa diganti-ganti. Adik Sinuhun tersebut mencontohkan beberapa tradisi yang dilanggar seperti upacara Mahesa Lawung. "Itu sudah molor satu bulan. Kalau begitu terus itu upacara apa. Lalu untuk Tingalan Jumenengan juga tidak sesuai tanggal. Kalau menurut kami itu tanggal 11 April, tapi dari Sinuhun 12 april," katanya.&nbsp; Tidak hanya itu saja, yang paling membuat Gusti Moeng dan kerabat keraton lain tidak terima adalah pelanggaran tradisi tarian Bedhaya Ketawang. Menurutnya, Sinuhun Hangabehi sudah melakukan pelanggaran sangat berat. Seperti latihan tari Bedhaya Ketawang yang tidak diadakan di dalam kompleks keraton yakni di Sasana Sewaka, melainkan di luar keraton. Kemudian, waktu pelaksanaan latihan juga tidak sesuai dengan waktunya yakni setiap Selasa Kliwon 35 bulan sekali.&nbsp; "Tarian Bedhaya Ketawang ini merupakan pusaka yang berbentuk tarian. Dan ini nilai spiritualnya paling tinggi. Sebelum latihan ada ritual yang perlu dilakukan yakni meminta izin ke makam-makam bahasanya ngunjuki wuninga. Dan ini semua sudah dilanggar, lalu eksistensi Bedhaya ketawang itu di mana," ucapnya. Untuk itu, Gusti Moeng berharap kakak kandungnya itu sadar dan kembali ke khitah tradisi keraton yang selama ini sudah ada.&nbsp; Karena Gusti Moeng yakin, apa yang dilakukan oleh Sinuhun tidak lain karena ada para pembisik yang selama ini selalu berada di dekat Sinuhun.

Jelang Tingalan Jumenengan, Konflik Keraton Kembali Memanas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penggembokan-keraton-ancam-bcb-rudy-itu-bisa-dibawa-ke-ranah-hukum_m_184231.jpeg" alt="Keraton Solo" width="100%">
<figcaption>Keraton Solo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo ikut geram dengan sikap Keraton Kasunanan Surakarta yang melakukan penggembokan terhadap sejumlah ruangan, termasuk salah satunya adalah Sasana Pustaka. Penggembokan ini tidak hanya membuat citra Keraton Kasunanan Surakarta menjadi kurang baik, tetapi juga mengancam kelangsungan benda cagar budaya (BCB) yang ada di dalam keraton. &ldquo;Kalau seperti itu bisa saja dibawa ke ranah hukum,&rdquo; tegas Rudy saat ditemui JawaPos.com di sela-sela peresmian rumah deret Ketelan, Banjarsari, Solo, Jumat (26/1). Lebih lanjut Rudy mengatakan, jika selama ini pemerintah mempunyai tugas untuk melestarikan, mengamankan dan juga merawat BCB. Sehingga, jika ada pihak yang justru membuat kewajiban ini terganggu bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Selama ini pelestarian BCB juga sudah diatur di dalam Undang-Undang. Yakni UU nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut Rudy, ancaman pasal yang ada dalam UU tersebut cukup berat. &ldquo;Untuk perawatan itu perlu dilakukan pembersihan dan sebagainya, lah kalau digembok ini bisa kena pasal dan lumayan besar (hukumannya). Nanti kami koordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH),&rdquo; tegasnya. Rudy mengakui, masalah Keraton Kasunanan Surakarta ini menjadi salah satu beban yang cukup berat. Termasuk dalam hal menyelesaikan konflik yang sampai saat ini tidak kunjung mereda. Untuk itu, Rudy pun meminta agar pihak-pihak yang dari luar keraton (Heri dan Ferry) untuk tidak ikut campur tangan terlalu jauh dalam urusan internal keraton. &ldquo;Sebenarnya putra dalem Sinuhun itu sudah mau bersatu, tetapi pendatang yang tidak mengerti keraton Ferry (Firman Nurwahyu) dan Heri ini membuat polemik. Kami berharap, Sinuhun cepat sadar, kalau kedua (orang) ini yang membuat morat-maritnya keluarga keraton,&rdquo; tandas Rudy.

Penggembokan Keraton Ancam BCB, Rudy: Itu Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/konflik-keraton-solo-memanas-abdi-dalem-telat-terima-gaji_m_184200.jpeg" alt="Salah satu abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta, Panut Darmo" width="100%">
<figcaption>Salah satu abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta, Panut Darmo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Buntut dari kembali memanasnya konflik Keraton Kasunanan Surakarta ternyata tidak hanya dirasakan oleh para Sentana atau kerabat keraton saja. Tetapi, konflik ini juga berimbas pada nasib para abdi dalem keraton. Akibat konflik tersebut gaji para abdi dalem pun juga terlambat. Keterlambatan pembayaran gaji ini bervariasi. Ada yang satu bulan, tetapi ada juga yang lebih dari delapan bulan. Salah satu abdi dalem keraton, Hadi Widodo, 55, mengatakan, sudah enam bulan ini dirinya belum menerima gaji. Hadi juga tidak tahu secara pasti kapan gaji sebagai abdi dalem yang sudah dijalaninya selama puluhan tahun ini akan diterimanya. &ldquo;Kalau gajian itu tidak tetap waktunya, jadi kami tidak tahu kapan gaji akan diberikan,&rdquo; terang Hadi kepada JawaPos.com, Jumat (26/1). Pria yang berdomisili di Klaten ini mengatakan, sebenarnya gaji yang diterimanya juga tidaklah besar. Yakni berkisar Rp 120 ribu untuk setiap bulannya. Meski begitu, Hadi mengaku cukup membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini Hadi juga masih bekerja sebagai seorang Ngabehi atau abdi dalem dan tetap menjalani pekerjaan seperti biasanya. &ldquo;Saya sudah enam bulan ini belum terima gaji,&rdquo; katanya. Selain Hadi, abdi dalem yang juga belum menerima gaji yakni Panut Darmo, 65. Tetapi, berbeda dengan Hadi, Panut hanya belum dibayar satu bulan saja. Sedangkan bulan-bulan sebelumnya sudah dibayarkan. &ldquo;Kalau saya hanya sebulan yang belum dibayar,&rdquo; kata Panut. Panut sendiri sudah menjadi abdi dalem lebih dari 34 tahun yang lalu. Selama ini ia diberikan tugas untuk membersihkan pelataran dan juga pendapa yang ada di Sithinggil. &ldquo;Kalau saya ditugaskan untuk membersihkan pendapa dan Sitihinggil ini, untuk gaji sebesar Rp 120 ribu saja,&rdquo; tandasnya.

Konflik Keraton Solo Memanas, Abdi Dalem Telat Terima Gaji