<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/ahmad-muzani-sidang-2586068971.jpg" alt="Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan Pidato Pengantar dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025, Jumat (15/8). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan Pidato Pengantar dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025, Jumat (15/8). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina serta berakhirnya konflik Kamboja dan Thailand. Hal itu dia sampaikan dalam Pidato Pengantar dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Jumat (15/8). Ahmad Muzani mengatakan, sementara Indonesia memeringati 80 tahun kemerdekaan, di belahan dunia lain masih banyak penderitaan dan kehilangan. Di tengah kebahagiaan Indonesia, jutaan manusia justru kehilangan hak hidup, hak untuk memiliki rumah, dan bahkan hak untuk menyambut masa depan. "Saat ini, kita menyaksikan ketegangan ang meningkat di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel," kata Ahmad Muzani. "Kita juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi unsur genosida di Gaza, Palestina. Hampir seratus ribu nyawa melayang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan rumah sakit serta sekolah hancur lebur menyisakan puing-puing keputusasaan," imbuh politikus Partai Gerindra itu. Menyikapi kondisi global demikian, Muzani menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan tegas dan konsisten bagi kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia, kata dia, telah membuktikan komitmen ini melalui Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, yang menjadi monumen internasional dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. "Oleh karena itu, MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyerukan perdamaian dalam forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina," kata Muzani. Di sisi lain, sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, Indonesia juga mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggotanya. "Kita meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah cara terbaik untuk membina hubungan di ASEAN, termasuk untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand," tegasnya. Muzani mengingatkan bahwa Indonesia tidak lahir hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan. Tekad luhur ini telah dirumuskan dalam konstitusi dengan visi kemanusiaan yang mulia dan menggetarkan dari Bapak/Ibu pendiri bangsa, yang kemudian ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan".

Ahmad Muzani mengatakan, sementara Indonesia memeringati 80 tahun kemerdekaan, di belahan dunia lain masih banyak penderitan dan kehilangan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani Nyatakan Dukungan terhadap Kemerdekaan Palestina dan Berakhirnya Konflik Kamboja-Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/1000297627-2004188477.jpg" alt="Kamboja menyerukan gencatan senjata dengan Thailand (Athit Perawongmetha/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Kamboja menyerukan gencatan senjata dengan Thailand (Athit Perawongmetha/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kamboja mendesak gencatan senjata tanpa syarat kepada Thailand setelah bentrokan bersenjata di perbatasan kedua negara memasuki hari ketiga dan menewaskan sedikitnya 32 orang. Sementara itu, Thailand menyatakan terbuka untuk menyelesaikan krisis ini melalui jalur diplomatik, termasuk dengan bantuan Malaysia. Dilansir dari&nbsp;The Guardian, Sabtu (26/7/2025), Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Chhea Keo, mengatakan negaranya menyerukan "gencatan senjata segera tanpa syarat" serta solusi damai atas sengketa perbatasan yang memicu eskalasi bersenjata sejak Kamis (24/7) lalu. Seruan ini disampaikan usai pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang dihadiri perwakilan dari Kamboja dan Thailand. Bentrokan terbaru dilaporkan kembali terjadi pada Sabtu (26/7) pagi, menyusul pecahnya kekerasan berskala besar di perbatasan sejak Kamis. Konflik ini melibatkan serangan udara, artileri berat, tank, dan pasukan darat. Situasi yang memburuk itu memaksa Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat guna membahas krisis yang kian mengancam stabilitas kawasan. Menurut laporan&nbsp;The Guardian, jumlah korban jiwa akibat konflik ini telah mencapai 32 orang. Di pihak Thailand, 19 orang tewas sebagian besar adalah warga sipil termasuk enam tentara dan 13 warga sipil. Sebanyak 138.000 orang telah dievakuasi dari wilayah perbatasan, menurut data Kementerian Kesehatan Thailand. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil mengalami luka-luka. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menyebutkan bahwa total korban jiwa di pihak mereka mencapai 13 orang. Jumlah itu termasuk tujuh warga sipil dan lima tentara yang tewas pada hari kedua bentrokan, serta satu warga sipil yang tewas pada hari pertama akibat roket Thailand menghantam pagoda tempat ia berlindung. Lebih dari 23.000 warga juga telah dievakuasi dari daerah perbatasan di sisi Kamboja. Thailand menyatakan siap berdialog, bahkan melalui fasilitasi Malaysia yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN. "Kami siap berdiplomasi, secara bilateral atau melalui Malaysia. Namun sejauh ini kami belum menerima tanggapan dari Kamboja," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, kepada&nbsp;AFP&nbsp;sebelum pertemuan PBB berlangsung. Pihak militer Thailand melaporkan bahwa pertempuran kembali meletus pada Jumat (25/7) sekitar pukul 04.00 pagi di tiga titik konflik. Pada Sabtu, Kementerian Pertahanan Kamboja menuding Thailand menembakkan peluru artileri berat ke berbagai wilayah dan mendesak penghentian segera atas tindakan agresi tersebut. Pejabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, memperingatkan bahwa situasi bisa berkembang menjadi perang terbuka jika tidak dikendalikan. &ldquo;Untuk saat ini, ini masih terbatas pada bentrokan. Tapi situasinya sangat sensitif,&rdquo; ujarnya kepada media di Bangkok. Ketegangan antara kedua negara telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan wilayah perbatasan sepanjang 800 kilometer yang sebagian masih disengketakan. Konflik serupa pernah terjadi antara 2008 hingga 2011 dan menewaskan sedikitnya 28 orang. Sengketa sempat mereda setelah putusan pengadilan PBB pada 2013, namun insiden baru meletus kembali pada Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas. Di PBB, perwakilan Kamboja membantah tuduhan bahwa negaranya memicu bentrokan. Chhea Keo mempertanyakan klaim Thailand dan menegaskan bahwa negaranya hanya ingin menghindari eskalasi lebih lanjut. "Dewan Keamanan menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan menyelesaikan sengketa ini secara diplomatis. Itu pula yang kami inginkan," tegasnya. Konflik ini menambah daftar panjang ketegangan geopolitik di Asia Tenggara dan memperlihatkan rapuhnya perdamaian di kawasan yang sebelumnya relatif stabil. Masyarakat internasional kini menantikan langkah lanjutan dari ASEAN dan PBB dalam meredakan krisis ini.

Permintaan Kamboja untuk gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand setelah bentrokan bersenjata mematikan di perbatasan kedua negara.

Kamboja Desak Gencatan Senjata Tanpa Syarat dengan Thailand di Tengah Konflik Mematikan yang Tewaskan 32 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/lodewijk-3517543007.jpg" alt="Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) terdampak konflik antara Kamboja dengan Thailand. Sejauh ini WNI yang berada di Kamboja maupun Thailand dalam keadaan aman. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan hal itu.&nbsp; Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Jumat (25/7). Dia menyampaikan bahwa lokasi konflik antara Kamboja dengan Thailand berada di daerah perbatasan yang jauh dari perkotaan.&nbsp; &rdquo;Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi kami tetap monitor. Kami punya deputi politik luar negeri yang terus monitor,&rdquo; terang dia.&nbsp; Lodewijk menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menyesali konflik yang terjadi antara Kamboja dengan Thailand. Mengingat kedua negara tersebut merupakan bagian dari negara-negara ASEAN. Dia menyebut, konflik terjadi karena persoalan lama. Indonesia beberapa persoalan itu bisa selesai.&nbsp; &rdquo;Kita juga sangat menyesalkan itu, ya. Karena memang ini semuanya permasalahan lama mereka, antara Thailand dengan Kamboja. Dan ini mudah-mudahan dapat diselesaikan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebagai sesama negara yang berada di kawasan ASEAN, Lodewijk menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah-langkah diplomasi untuk membantu menyelesaikan persoalan di antara kedua negara. Menurut dia, negara-negara ASEAN harus mampu menjaga stabilitas kawasan. &rdquo;Tentunya secara diplomatis kita akan mendekati kedua negara dari Kementerian Luar Negeri untuk berkomunikasi. Tentunya kita ajak untuk berdialog. Itu yang terus kita upayakan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan ASEAN,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Pemerintah memastikan tidak ada WNI terdampak konflik Kamboja dan Thailand, semua WNI dalam keadaan aman.

Kemenko Polkam Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Konflik Kamboja dengan Thailand