<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/IMG_8989JPG-296644868.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa. (PKB)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa. (PKB)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengaku prihatin terhadap konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). &ldquo;Kami prihatin ya ada peristiwa semacam ini. Kami prihatin,&rdquo; ujar pria yang akrab disapa Cak Imin setelah menghadiri acara Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025 di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, konflik yang terjadi di internal PBNU tersebut membuat sejumlah warga NU sedih. &ldquo;Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih. Warga NU merasa &lsquo;kok begini?&rsquo;,&rdquo; katanya. Walaupun demikian, dia mengajak semua pihak untuk menunggu penyelesaian konflik tersebut. Adapun konflik bermula saat munculnya hasil Risalah Harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya dan diberikan tenggat waktu selama 3x24 jam. Tak lama kemudian, muncul Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sebagai tindak lanjut dari risalah harian Syuriyah. SE tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir. Dalam surat tersebut, Yahya Cholil Staquf disebut sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung tanggal 26 November 2025. Menanggapi hal tersebut, Yahya Cholil Staquf meminta polemik internal dalam kepengurusan organisasi itu yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai ketua umum diselesaikan bersama dalam Muktamar NU. Sementara itu, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir mengatakan Yahya Cholil Staquf bisa mengajukan keberatan atas keputusan dicopot dari jabatan Ketua Umum PBNU ke Majelis Tahkim PBNU. (*)

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengaku prihatin terhadap konflik yang terjadi di internal PBNU

Prihatin dengan Konflik di Internal PBNU, Cak Imin: Bikin Warga NU Sedih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/paku-3422966258-1766149574.jpg" alt="Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, Raja Keraton Surakarta mangkat hari ini, Minggu (2/11/2025) di usia 77 tahun. (M Ihsan/Radar Solo)" width="100%">
<figcaption>Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, Raja Keraton Surakarta mangkat hari ini, Minggu (2/11/2025) di usia 77 tahun. (M Ihsan/Radar Solo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Konflik internal kembali mengguncang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dua putra mendiang Pakubuwono XIII kini sama-sama mengklaim diri sebagai penerus sah takhta dengan gelar SISKS Pakubuwono XIV. Mereka adalah KGPAA Hamangkunegoro atau Gusti Purbaya dan sang kakak, KGPH Hangabehi. Perebutan takhta ini bermula setelah wafatnya PB XIII. Dari dua garis keturunan berbeda, masing-masing pihak kini memiliki kubu pendukung sendiri yang saling menobatkan raja baru. Kubu pertama menobatkan Gusti Purbaya, putra bungsu PB XIII. Sementara kubu kedua melalui Lembaga Dewan Adat (LDA) memilih Hangabehi, putra tertua dari istri kedua PB XIII. Gusti Purbaya dijadwalkan menjalani prosesi Jumenengan Dalem atau penobatan resmi pada Sabtu (15/11) di kompleks Keraton Surakarta. Ketua panitia GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani menyebut, persiapan sudah mencapai 70 persen. Dia mengklaim bahwa sebelum wafat, PB XIII telah menyepakati Gusti Purbaya sebagai penerus takhta. Kesepakatan itu bahkan disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Namun, dua hari sebelumnya, Kamis (13/11), kubu Lembaga Dewan Adat ternyata lebih dulu menggelar penobatan bagi KGPH Hangabehi di Sasana Handrawina Keraton Surakarta. Dalam prosesi itu, Hangabehi yang mengenakan busana kebesaran raja melakukan sungkem kepada para sesepuh sebelum dinyatakan sah sebagai Pakubuwono XIV versi LDA. Penobatan disaksikan Maha Menteri KGPA Tedjowulan, GKR Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Moeng), serta para abdi dalem dan sentono keraton. Gusti Moeng menjelaskan, keputusan menobatkan Hangabehi diambil berdasar garis keturunan dan hukum adat Jawa yang mengutamakan anak laki-laki tertua. &ldquo;Hangabehi adalah anak pertama Sinuwun PB XIII.&nbsp;Secara adat dialah yang berhak naik takhta,&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Grup), Kamis (13/11). Pernyataan ini sekaligus menegaskan penolakan terhadap penetapan Gusti Purbaya sebagai putra mahkota. Meski begitu, pihak keluarga besar pendukung Gusti Purbaya tetap bersikeras menggelar Jumenengan Dalem sesuai rencana. GKR Timoer mengaku prihatin atas pecahnya kembali keraton. Dia menilai, penobatan Hangabehi oleh LDA tidak sah secara adat maupun hukum karena tidak dihadiri mayoritas ahli waris. Dari 23 undangan, hanya sebagian kecil yang hadir dan dua orang bahkan memilih keluar dari forum. Pertikaian dua darah biru ini mengulang babak kelam suksesi di Keraton Solo, mirip seperti perebutan tahta PB XIII dua dekade lalu. Kini, dua matahari kembali bersinar di langit Surakarta yang menandai babak baru perseteruan dalam dinasti Kasunanan yang belum menemukan titik damai.

Konflik di Keraton Surakarta Hadiningrat. Dua putra mendiang Pakubuwono XIII, Gusti Purbaya dan KGPH Hangabehi berebut takhta

Konflik Internal Keraton Surakarta: Dua Penerus Sah Takhta Berebut Gelar Pakubuwono XIV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/JKT-1-Presiden-resmikan-kawasan-Indonesia-Islamic-Center-FED-3JPG-1415173150.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memukul alat musik gambang didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di gedung Menara Danareksa" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memukul alat musik gambang didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di gedung Menara Danareksa</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik yang melilit jajaran elite pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih berlarut. Dua kubu dikabarkan berusaha menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tak ingin dilibatkan dalam konflik tersebut. Dia meminta Kadin menyelesaikan masalah itu secara internal. Jokowi menekankan, Kadin bukan organisasi politik, melainkan organisasi pengusaha. "Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," ucapnya. Jokowi menyampaikan, selama menjabat sebagai presiden, dia selalu menjalin hubungan baik dengan seluruh pihak yang pernah memimpin Kadin. "Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Baik yang Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin,&rdquo; tuturnya. Jokowi menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk bertemu dengan siapa pun. "Siapa pun bertemu dengan saya, saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin di internal Kadin,&rdquo; bebernya. Sebelumnya, beredar kabar bahwa pengurus Kadin kubu Arsjad Rasjid melayangkan surat kepada Jokowi. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono membenarkan kabar itu. Dia mengatakan, dewan pengurus telah melayangkan surat kepada presiden mengenai permohonan kepada pemerintah selaku pengawas Kadin Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022. Dewan pengurus juga telah mengirimkan surat kepada menteri hukum dan HAM. Surat itu berisi permohonan audiensi dan penundaan proses pembuatan keppres baru tentang Kadin Indonesia. Dhaniswara menambahkan, secara paralel, Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah melakukan investigasi, pemeriksaan, dan pengkajian. Hasilnya, ditemukan petunjuk adanya pelanggaran oleh anggota kepengurusan (dewan usaha, dewan penasihat, dewan pertimbangan, dan dewan pengurus). Dugaan pelanggaran juga dilakukan beberapa ketua umum Kadin provinsi dan anggota luar biasa (ALB). Hal itu berdasar pada bukti-bukti dalam bentuk surat-surat dan dokumen persiapan munaslub. Bukti-bukti tersebut, antara lain, surat undangan munaslub dan konvensi ALB yang cacat prosedural. Ada juga surat penolakan terhadap munaslub dari 21 ketua umum Kadin provinsi. &rdquo;Klaim yang disampaikan oleh pihak penyelenggara munaslub bahwa 28 Kadin provinsi dan 25 ALB mendukung. Namun, kami menemukan fakta bahwa hanya 13 Kadin provinsi yang mendukung dan hanya dihadiri 10 ketua Kadin provinsi,&rsquo;&rsquo; katanya. Selain itu, pihaknya menemukan hanya ada 23 dari total 124 ALB yang hadir dalam munaslub. "Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran,&rdquo; lanjut Dhanis di Jakarta kemarin (17/9). Menurut dia, berdasar AD/ART dan peraturan organisasi, Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan rapat pengurus harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu. Sedangkan untuk ketua umum Kadin provinsi yang melakukan pelanggaran, dewan pengurus dapat memberikan sanksi berupa pencabutan kartu tanda anggota biasa (KTA-B). Untuk ALB yang terlibat munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan kartu tanda anggota luar biasa (KTA-ALB). (agf/lyn/far/c17/oni)

Polemik yang melilit jajaran elite pengurus Kadin Indonesia masih berlarut. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tak ingin dilibatkan.

Soal Polemik Kadin Indonesia, Presiden Jokowi: Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/WhatsApp-Image-2023-07-03-at-130853-1925912835.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim 9 PB PGRI yang terdiri atas ketua, sekjen, dan ketua departemen PB PGRI menyampaikan somasi kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi. Somasi itu disampaikan untuk meluruskan apa yang dituduhkan dalam Surat Edaran Pengurus Besar Nomor 553/Um/PB/XXII/2023 Tanggal 3 Juli 2023. Menurut Tim 9 hal itu ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengatakan, ada tujuh poin somasi yang ditujukan kepada ketua umum. Pertama, pernyataan mosi tidak percaya yang dibuat sebagai aspirasi murni dari beberapa pengurus PGRI provinsi adalah pernyataan sikap yang seharusnya dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh Unifah Rosyidi selaku ketua umum yang menjadi oknum dari mosi tidak percaya tersebut. &rdquo;Mosi tidak percaya itu ditujukan kepada ketua umum, bukan kepada pengurus besar PGRI secara kolektif. Untuk itu sekali lagi kami minta kebesaran hati Ibu Unifah Rosyidu untuk menanggapi, menjawab, dan mempertanggungjawabkan hal ikhwal terkait dengan substansi mosi tidak percaya tersebut,&rdquo; kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/7). Kedua, lanjut Dadang, ada indikasi persoalan yang serius dalam kepemimpinan Unifah Rosyidi. &rdquo;Seandainya pun yang membuat mosi tidak percaya hanya 1 provinsi saja, Ibu Unifah Rosyidi selaku oknum yang disomasi, tetap berkewajiban memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan fakta yang ada, bukan dengan cara mengalihkan persoalan yang berbau fitnah,&rdquo; tegas Dadang. Ketiga, menurut Dadang, Unifah Rosyidi selaku ketua umum telah dengan sengaja melakukan pelanggaran tata tertib persuratan. Ada beberapa surat yang ketua umum keluarkan tanpa tanda tangan sekretaris jenderal atau tanpa pendelegasian sekretaris jenderal kepada pihak yang diberikan mandat untuk mewakili penandatanganan surat sesuai dengan peraturan organisasi. &rdquo;Tim 9 dari pengurus besar yang terdiri atas 2 orang ketua, sekretaris jenderal, dan 6 orang ketua departemen, dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab telah menyatakan sikap berbeda pandangan dengan ketua umum dalam memimpin dan mengelola organisasi, serta dalam menyikapi mosi tidak percaya yang disampaikan beberapa pengurus provinsi,&rdquo; papar Dadang. &rdquo;Unifah Rosyidi kami anggap sebagai oknum perusak marwah organisasi, karena kepemimpinan yang sangat otoriter dan tidak mengayomi, sehingga selalu menimbulkan konflik dalam mengelola organisasi,&rdquo; tambah dia. Perbedaan cara pandang dan sikap tersebut, menurut Dadang, secara sadar Tim 9 menyatakan setelah mencermati substansi dan respons ketua umum terhadap mosi tidak percaya. Respons ketua umum dalam menanggapi mosi tidak percaya tersebut, lanjut dia, tidak menggambarkan kedewasaan seorang pemimpin. &rdquo;Saudara Unifah Rosyidi selaku subjek mosi tidak percaya seharusnya lebih fokus untuk menjelaskan secara bijak apa yang menjadi objek mosi yang tertuang dalam mosi tersebut,&rdquo; ujar Dadang. Namun, kata Dadang, sangat disayangkan bahwa ketua umum justru memberikan respons yang sangat emosional, penuh kemarahan, dan bernada melecehkan pengurus provinsi yang tidak sejalan. &rdquo;Terkait dengan itu, kami sarankan ketua umum untuk menyimak ulang paparannya dalam menanggapi mosi tidak percaya tersebut pada momen Rakornas 15 Juni,&rdquo; jelas Dadang. Dia menambahkan, keterangan ketua umum pada surat edaran poin 3 huruf b yang menyatakan bahwa peserta Rakornas meminta PB PGRI untuk memberikan sanksi tegas kepada Tim 9 yang mendukung mosi tidak percaya adalah kebohongan yang sangat menyesatkan. Rakornas itu dilaksanakan pada 15 Juni, sementara pernyataan sikap dari Tim 9 itu pada 16 Juni yaitu sehari setelah pelaksanaan Rakornas. &rdquo;Bagaimana mungkin peserta rakornas meminta kepada PB PGRI menjatuhkan sanksi kepada kelompok Tim 9 dengan alasan mendukung mosi tersebut, sementara pernyataan sikap kami disampaikan sehari setelah Rakornas. Dalam hal ini kami ingatkan kepada ketua umum agar tidak selalu mengumbar kebohongan dan fitnah,&rdquo; ucap Dadang. Jika ketua umum selaku oknum PB PGRI yang disasar dalam mosi tidak percaya tersebut berani memberikan sanksi kepada Tim 9 yang berbeda pandangan dengan ketua umum, menurut dia, secara hukum Tim 9 berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada Unifah Rosyidi. Sebab, dianggap tidak bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan perihal mosi tidak percaya yang disampaikan beberapa pengurus provinsi. &rdquo;Perlu kami ingatkan kembali bahwa kedudukan ketua umum secara hukum dalam kepengurusan PB PGRI setara dengan Sekjen dan ketua yang sama-sama dipilih melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan organisasi,&rdquo; papar Dadang.

Tim 9 PB PGRI menyampaikan somasi kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi untuk meluruskan apa yang dituduhkan dalam Surat Edaran PGRI

Tim 9 PB PGRI Somasi Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/WhatsApp-Image-2023-06-18-at-125250-3077916675.jpg" alt="Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi Dudung Nurullah Koswara (kiri)." width="100%">
<figcaption>Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi Dudung Nurullah Koswara (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi Dudung Nurullah Koswara menilai, adanya mosi tidak percaya dari para ketua PGRI provinsi esensinya adalah sejumlah pengurus PGR daerah tidak percaya kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosidi. Menurut Dudung, Unifah Rosyidi satu-satunya Ketum PB PGRI yang mendapat mosi tidak percaya dari para pengurus PGRI daerah. Jejak sejarah itu akan menempel abadi. &rdquo;Adanya Tim 9, yang muncul dari tubuh PB PGRI sendiri menjelaskan ada masalah dalam kepemimpinan Unifah Rosyidi di daerah dan internal PB PGRI,&rdquo; kata Dudung dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6). Dudung menduga ada beberapa janji yang tidak ditepati Unifah Rosyidi kepada pengurus PGRI, salah satunya di PGRI Kota Sukabumi. Unifah Rosyidi pernah menjanjikan jabatan Sekjen PB PGRI kepada ketua PGRI Kota Sukabumi. Namun, tidak ditepati. &rdquo;Teriak bela guru, tapi faktanya dalam tubuh PB PGRI seorang guru dia khianati,&rdquo; ucap Dudung. Dudung mengajak semua pengurus untuk selamatkan PGRI dan guru. &rdquo;Jangan sampai PGRI dan guru jadi korban. PGRI didirikan untuk guru, bukan guru dieksploitasi untuk kepentingan sosok atau aktor di PGRI,&rdquo; tutur Dudung. Dia meminta Unifah Rosyidi ikhlas mundur demi menghentikan konflik yang akan terus menggelinding. &rdquo;Jangan korbankan rumah guru demi egoisme para tokoh. Saya berharap, Dewan Pembina PGRI dan pemerintah, jangan diam. Selamatkan PGRI, bukan selamatkan seseorang,&rdquo; ungkap Dudung. Sementara itu secara terpisah sebelumnya, Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi PB PGRI Wijaya Winarya menuturkan, perbedaan pandangan atau sikap di sebuah organisasi adalah hal biasa. Dinamika, friksi, ataupun perbedaan pendapat antar pengurus dan berbagai kelompok kepentingan, sebatas persaingan internal. &rdquo;Biasanya diselesaikan secara internal organisasi,&rdquo; kata Wijaya kepada wartawan Minggu (18/6).&nbsp; Dia mengatakan, saat ini ada manuver atau upaya tidak sesuai dengan AD/ART PGRI. &rdquo;Segelintir oknum PGRI yang mengatasnamakan provinsi dan berupaya menyoroti kepemimpinan di PB PGRI saat ini,&rdquo; jelas Wijaya. Mosi tidak percaya itu disuarakan Tim 9 atau sejumlah 18 orang pengurus PGRI. Salah satu penyebab keluarnya mosi tidak percaya itu adalah kepemimpinan Unifah dinilai tidak menjalankan sistem kolektif kolegial.&nbsp; Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi merespons tudingan tidak menerapkan sistem kolektif kolegial itu. Guru besar Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan, di PGRI ada forum rapat pleno. Dalam sebulan, minimal digelar satu kali rapat pleno. Tujuannya untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Hasil rapat pleno dicatat. Termasuk setiap pengurus PGRI yang hadir, diabsen. &rdquo;Kolektif kolegial itu artinya segala keputusan tidak diputuskan sendiri,&rdquo; tutur Unifah di Gedung Guru PGRI pada Sabtu (17/6).

Dewan Pembina PGRI Kota Sukabumi menilai, adanya mosi tidak percaya  tanda hilangnya kepercayaan kepada ketua umum PB PGRI

PGRI Kota Sukabumi Minta Dewan Pembina Selamatkan PGRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/WhatsApp-Image-2023-06-16-at-224514-3590391865.jpg" alt="Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang (kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Adanya mosi tidak percaya dari beberapa pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) provinsi terhadap kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, ditanggapi serius tim sembilan anggota PB PGRI. Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengatakan, pihaknya sangat prihatin atas kemelut di internal PGRI. Sehingga, mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan di tingkat pusat dan daerah menjadi tidak harmonis. &rdquo;Apabila hal ini terus berlanjut, sangat dikhawatirkan perpecahan dalam tubuh PGRI akan semakin meluas,&rdquo; kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6) malam. Dadang menambahkan, ada beberapa pertimbangan yang disampaikan dalam mosi tidak percaya oleh beberapa pengurus PGRI provinsi dan kabupaten/kota tersebut. Secara umum, tim sembilan itu menerima dan maklumi. Dia menjelaskan, PB PGRI melihat dan merasakan hal yang sama dalam dinamika kepengurusan Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi sangat tidak bijak dalam memimpin organisasi dan sangat emosional. Sehingga, selalu berkonflik dengan beberapa pengurus lain. &rdquo;Organisasi tidak dijalankan secara kolektif kolegial, sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART. Kami juga melihat dan merasakan bahwa PB PGRI di bawah kepemimpinan Ibu Unifah Rosyidi tidak punya visi yang baik dan terukur dalam membawa organisasi PGRI menjadi lebih dihormati dan disegani, baik oleh pemerintah maupun organisasi guru lainnya,&rdquo; tegas Huzaifa Dadang. Menurut dia, tim sembilan memohon kepada Dewan Pembina agar mengadakan pertemuan dengan PB PGRI dan pengurus provinsi untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan sengketa antara pembuat mosi tidak percaya dengan ketua umum. Tim sembilan berharap agar organisasi PGRI harus tetap solid dan semakin kokoh berdiri tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai dimensi dan elemen bangsa harus diberi ruang untuk mengembalikan kejayaan PGRI seperti di masa lalu. &rdquo;Mereka yang pernah berseberangan sedapat mungkin dirangkul kembali, diajak dialog untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memajukan PGRI. Ego sektoral dan ambisi pribadi dikesampingkan dulu, demi keutuhan dan kejayaan PGRI, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri,&rdquo; jelas Huzaifa Dadang. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

PB PGRI prihatin atas kemelut internal PGRI sehingga mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan menjadi tidak harmonis

Pengurus Besar PGRI Merespons Mosi Tidak Percaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/70-persen-caleg-dan-kader-nasdem-diisi-anak-muda_m_.jpg" alt="Ilustrasi Partai Nasdem" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Nasdem</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surabaya mengirimkan pesan foto kepada JawaPos sore ini (7/2). Di dalam pesan foto itu tampak pernyataan Robert Simangunsong mundur dari kursi ketua DPD Nasdem Surabaya.  Pernyataan mundur itu disampaikan Robert di grup WhatsApp pengurus Nasdem Surabaya. Pesan itu bertulis assalamualaikum salam siang kk semuanya salam sehat salam restorasi. Dengan ini saya sampaikan kepada kakak semuanya saya selaku ketua DPD Nasdem Surabaya mengundurkan diri jabatan ketua DPD Nasdem Surabaya.  Saat dikonfirmasi, Robert tak merespons. Baik dihubungi melalui sambungan telepon atau pesan singkat.  Sementara itu, Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Bidang Media dan Komunikasi Publik Vinsensius Awey menuturkan, Selasa (7/2), Robert telah mengirimkan surat mundur dari ketua DPD Nasdem Surabaya.  ”Memang benar tadi pagi (7/2). Untuk selanjutnya (penunjukkan pengganti) kami sampaikan nanti,” tutur Awey.  Sebelumnya, ada 8 orang selaku wakil ketua di kepengurusan Robert yang tidak puas dengan kinerjanya. Hal itu disampaikan Onny Philipus selaku wakil ketua bidang pemenangan pemilu saat ditemui.  Kedelapan orang itu antara lain, Sri Hono Jularko (wakil ketua bidang kaderisasi dan pendidikan politik), Wendik Arifiyanto (wakil ketua bidang digital dan siber), Gatot Indarto (wakil ketua bidang usaha mikro kecil dan menengah), Anugrah Ariyadi (wakil ketua bidang tenaga kerja), M. Choirul Anwar (wakil ketua bidang pemuda dan olahraga), Gunawan (wakil ketua bidang kehutanan, agraria, dan tata ruang), Tatiek Effendi (wakil ketua bidang migran), serta Onny Philipus (wakil ketua bidang pemenangan pemilu).  Onny menjelaskan, ada beberapa evaluasi untuk Robert dari para kedelapan wakil ketua bidang tersebut. Antara lain, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK Dewan Pengurus Pusat (DPP), tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD, tidak mampu membentuk DPRT/ranting Partai Nasdem, hingga tidak ada transparansi dari Robert terkait penggunaan dana bantuan politik (banpol).  ”Sejak 2020, kami tidak pernah tahu itu dana banpol dipakai apa. Tidak dipaparkan atau diajak rembuk banpol ini 40 persen untuk urusan sekretariat DPD dan 60 persen pendidikan politik,” jelas Onny.

DPW Partai Nasdem Jatim Sebut Ketua DPD Nasdem Surabaya Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-31-at-17.03.16.jpg" alt="Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Bidang Media dan Komunikasi Publik Vinsensius Awey. Vinsensius Awey untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Bidang Media dan Komunikasi Publik Vinsensius Awey. Vinsensius Awey untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Konflik internal DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Surabaya direspons Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur. DPW meminta konflik DPD Nasdem Surabaya diselesaikan secara kekeluargaan.  ”Dalam mekanisme Nasdem, urusan DPD ada di tangan DPW. Sekalipun DPD berkirim surat ke DPP, namun penyelesaiannya tetap oleh DPW,” kata Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Bidang Media dan Komunikasi Publik Vinsensius Awey saat dihubungi.  Awey, sapaan akrab Vinsensius Awey mengatakan, mengenai masalah di DPD Nasdem Surabaya, Ketua DPW Nasdem Jatim Sri Sajekti Sudjunadi atau sering dipanggil Jeanette telah mengajak pengurus DPD untuk bertemu.  ”Intinya, bagaimana bisa berkonsolidasi kembali. Prinsipnya, tak ada yang dikorbankan. Baik Ketua DPD Robert Simangunsong maupun pengurus DPD yang lain. Ketua DPD, pengurus, maupun DPC, tidak ingin ada perpecahan,” ungkap Awey.  Awey menambahkan, Jeannette menunjukkan sikap adil dengan menemui masing-masing pihak. Apalagi  Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan. DPW Jatim tidak ingin ada perpecahan.  ”Apabila ada perbedaan gaya kepemimpinan atau pun tugas yang belum diselesaikan ketua DPD, ketua pasti telah memiliki pertimbangan sendiri,” ujar Vinsensius Awey.  Dia memastikan, jika DPW tidak akan menggeser Robert. Keputusan yang diambil tidak melihat pribadi-pribadi. Namun, lebih kepada target pemenangan ke depan. Sehingga, dia menilai, perlu melepas ego pribadi dan mengedepankan rencana besar partai.  Mantan anggota DPRD Surabaya itu menyampaikan, delapan alasan dari para wakil ketua DPD Nasdem Surabaya yang mendorong Robert mundur telah menjadi masukan pihaknya. Misal, soal transparansi penggunaan dana bantuan politik (banpol) dan belum terbentuknya pengurus di beberapa kecamatan dan kelurahan.  ”Itu sudah menjadi catatan DPW, bahkan DPP. Partai ini kan telinganya nggak cuma satu, tentu partai lebih banyak memiliki telinga,” jelas Awey.  Sebelumnya, Ada 8 wakil ketua di kepengurusan Robert yang tidak puas dengan kinerjanya. Hal itu disampaikan Onny Philipus, wakil ketua bidang pemenangan pemilu.  Kedelapan orang itu antara lain, Sri Hono Jularko (wakil ketua bidang kaderisasi dan pendidikan politik), Wendik Arifiyanto (wakil ketua bidang digital dan siber), Gatot Indarto (wakil ketua bidang usaha mikro kecil dan menengah), Anugrah Ariyadi (wakil ketua bidang tenaga kerja), M. Choirul Anwar (wakil ketua bidang pemuda dan olahraga), Gunawan (wakil ketua bidang kehutanan, agraria, dan tata ruang), Tatiek Effendi (wakil ketua bidang migran), serta Onny Philipus (wakil ketua bidang pemenangan pemilu).  Onny menyampaikan, ada beberapa evaluasi untuk Robert dari para kedelapan wakil ketua bidang tersebut. Antara lain, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK Dewan Pengurus Pusat (DPP), tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD, tidak mampu membentuk DPRT/ranting partai Nasdem, hingga tidak ada transparansi dari Robert terkait penggunaan dana bantuan politik (banpol).  ”Sejak 2020, kami tidak pernah tahu itu dana banpol dipakai apa. Tidak dipaparkan atau diajak rembukkan banpol ini 40 persen untuk urusan sekretariat DPD dan 60 persen pendidikan politik,” jelas Onny.

DPW Nasdem Jatim Pastikan Ketua DPD Surabaya Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/keluarga-keraton1.jpg" alt="Prameswari Dalem GKR Pakubuwana XIII Hangabehi (duduk dua kanan) memberikan keterangan di Kota Surakarta, Rabu (4/1). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Prameswari Dalem GKR Pakubuwana XIII Hangabehi (duduk dua kanan) memberikan keterangan di Kota Surakarta, Rabu (4/1). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Putra Mahkota Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya berharap tidak ada lagi konflik internal dalam lingkungan keraton.  ”Saya secara pribadi berdoa tidak akan ada masalah lagi. Apa pun yang sudah terjadi kemarin, sekarang sudah dirembuk,” kata Purbaya seperti dilansir dari Antara di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta Loji Gandrung, Surakarta, Rabu (4/1).  Ke depan, lanjut dia, yang harus terus dijaga adalah membangun komunikasi secara baik antaranggota keluarga keraton. ”Bagaimana menjalin komunikasi yang baik antar keluarga, antarsaudara, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” tambah dia.  Sebelumnya, Selasa (3/1), dua kubu keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terlibat konflik memutuskan untuk bertemu. Pertemuan tersebut untuk meredam konflik yang kembali memanas beberapa waktu terakhir.  Terkait hal itu, Perwakilan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Kanjeng Pangeran Eddy S. Wirabhumi mengatakan, perlu upaya damai untuk masa depan keraton.  ”Masalah ini akan selesai jika yang bicara keluarga inti. Dalam pertemuan disampaikan, kalau persoalan ini nggak selesai-selesai, yang kasihan keraton,” kata Eddy.  Sementara itu, istri Pakubuwana XIII, Prameswari Dalem Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakubuwana XIII Hangabehi mengatakan, saat ini seluruh anggota keluarga Keraton Surakarta sudah bersatu. ”Sinuwun (Pakubuwana XIII) merangkul semua putra dan putri dari enam ibu. Sinuwun dan Gusti Wandan sudah sawiji (bersatu), tidak ada apa-apa. Sinuwun menunggu Pemerintah Kota Surakarta untuk pembangunan keraton,” ujar dia.

Putra Mahkota Keraton Surakarta Harap Tidak Ada Lagi Konflik Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/keraton-solo1.jpg" alt="Ilustrasi Keraton Solo. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keraton Solo. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan, revitalisasi Keraton Solo masih menunggu kepastian penyelesaian konflik yang melibatkan pihak internal.  ”Saya menunggu perintah, disuruh ndandani (membenahi) saya berangkat,” kata Gibran Rakabuming Raka seperti dilansir dari Antara di Solo, Senin (2/1).  Mengenai konflik tersebut, menurut dia, sebetulnya Pemkot Surakarta dan pihak kepolisian sudah berupaya memediasi. Namun demikian, upaya mediasi tersebut sampai saat ini belum terealisasi mengingat ada pihak yang enggan dimediasi.  ”Keraton kemarin dipanggil Pak Kapolresta Surakarta nggak datang,” ujar Gibran Rakabuming Raka.  Oleh karena itu, mengenai revitalisasi keraton, saat ini pihaknya masih fokus pada penataan Pura Mangkunegaran dan menyusul lingkungan sekitar Keraton Solo, yakni kawasan Kelurahan Baluwarti. ”Hal-hal yang bisa saya sentuh saja, nggak bisa ya sudah,” tutur Gibran Rakabuming Raka.  Meski demikian, dia menambahkan, hal itu bukan berarti Pemkot Surakarta tidak peduli pada kondisi Keraton Solo. Pihaknya hanya ingin menunggu perintah dari pihak terkait.  ”Bukan ditinggal, aku nunggu perintah saja,” ucap Gibran Rakabuming Raka.  Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan, terkait dengan penataan kawasan Baluwarti dilakukan untuk menghilangkan kesan kumuh. ”Kalau ditata baik, siapa yang nggak suka, abdi dalem rumahnya menjadi lebih layak,” terang Teguh.  Dia mengatakan, nanti penataan difokuskan pada rumah-rumah sekitar museum Keraton Solo dan bagian barat Kantor Kelurahan Baluwarti.  ”Selain itu, Baluwarti kan tidak bisa dipisahkan dengan alun-alun. Dulu kan itu dibagi dua, ada Kauman dan Kedunglumbu. Sekarang masuknya ke wilayah Baluwarti,” ucap Teguh.

Gibran Sebut Revitalisasi Keraton Solo Tunggu Penyelesaian Konflik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik internal

Berita Terkini