<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/PENGUMUMAN-956203122.jpg" alt="Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen." width="100%">
<figcaption>Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sengketa lahan Blok 15 di area Gelora Bung Karno (GBK), termasuk Hotel Sultan sudah terjadi sejak lama. Kasus ini merupakan sengketa antara negara dengan PT Buildco yang dimiliki Pontjo Sutowo. Sejak tahun 1971, Sutowo sudah mengajukan permohonan pembangunan Hotel Sultan kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin.</p> <div dir="auto">Kemudian, Sutowo akhirnya mendapatkan persetujuan untuk mendirikan hotel di tanah milik negara tersebut pada tahun 1971 dengan diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlaku hingga 30 tahun. Sehingga, HGB itu berakhir pada tahun 2002 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, di sinilah konflik dimulai. Kuasa Hukum PPKGBK Saor Siagian mengatakan, secara sepihak tiba-tiba perusahaan pimpinan Sutowo itu memperpanjang HGB hingga 20 tahun. Keputusan sepihak itu kemudian sempat masuk ke ranah hukum dan menetapkan tiga terdakwa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika sepihak memperpanjang 20 tahun, ada tiga terdakwa pada saat itu yang sempat dihukum, yaitu saudara Kepala Kanwil BPN Jakarta (saat itu) saudara Robert Jeffrey Lumempouw. Yang kedua adalah Direktur Indobuildco saudara Pontjo Sutowo, dan satu lagi pengacara Ali Mazi," katanya kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013043432/kaesang-akan-bertemu-puan-maharani-di-kawasan-menteng-kamis-besok">Kaesang Akan Bertemu Puan Maharani di Kawasan Menteng Kamis Besok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Saor mengungkapkan bahwa kasus ini sudah berperkara di persidangan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak empat kali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <p>&nbsp;</p>

Kuasa Hukum PPKGBK Saor Siagian mengatakan, secara sepihak tiba-tiba perusahaan pimpinan Sutowo itu memperpanjang HGB hingga 20 tahun.

Sengketa Tanah Hotel Sultan Sudah Lama, 3 Terdakwa Pernah Dihukum karena Perpanjang HGB Sepihak

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kasus-novanto-diusut-cepat-pengacara-novel-ini-tak-adil_m_166665.jpeg" alt="Saor Siagian salah satu kuasa hukum Novel Baswedan" width="100%">
<figcaption>Saor Siagian salah satu kuasa hukum Novel Baswedan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengancam pengelola PT Buildco hingga konsumen yang masih memanfaatkan Blok 15 GBK, termasuk Hotel Sultan dengan pidana umum hingga tindak pidana korupsi.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu disampaikan usai Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan itu berakhir pada Maret dan April lalu. Sehingga, status Blok 15 GBK, termasuk Hotel Sultan kepemilikannya adalah negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengapa kami declare, supaya publik tau semuanya, bahwa tidak ada boleh orang masuk-keluar tanpa seizin dari pemilik lahan (negara)," kata Kuasa Hukum PPKGBK Saor Siagian kepada wartawan, Rabu (4/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada konsekeuensi logis kalau ada barang siapapun yang menduduki secara ilegal di tanah eks HGB 26-27 kami ingatkan, banyak pasal-pasal, ada pidana umum, memasuki dengan tanpa hak, menduduki tanpa hak, dan juga ada unsur-unsur pidana khusus tipikor yang ada di sana," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Saor menegaskan agar semua pihak, apalagi publik yang masih menjadi konsumen Hotel Sultan. Pasalnya, pengelolaan hotel tersebut sudah seharusnya tak lagi berada di bawah PT Buildco yang dimiliki Pontjo Sutowo, melainkan negara dalam hal ini PPKGBK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itulah sebabnya kami katakan kepada publik, siapapun, kami telah pancangkan spanduk supaya setiap orang kemudian hati-hati da menghargai daripada perintah pengadilan, putusan pengadilan tersebut," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meminta agar perusahaan milik Pontjo Sutowo itu segera melakukan pengosongan terhadap Hotel Sultan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami masih memberikan waktu kembali seperti penegasan kami pada surat kami yang terakhir yaitu tanggal 29 agar pemilik Indobuildco secara persuasif untuk segera mengosongkan tanah tersebut," ungkap Saor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013043205/penyebar-video-syur-dirinya-sudah-ditangkap-rebecca-klopper-berterima-kasih-ke-bareskrim-polri">Penyebar Video Syur Dirinya Sudah Ditangkap, Rebecca Klopper Berterima Kasih ke Bareskrim Polri </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Mengapa kami declare, supaya publik tau semuanya, bahwa tidak ada boleh orang masuk-keluar tanpa seizin dari pemilik lahan (negara),"

PPKGBK Ancam PT Buildco dan Konsumen dengan Pidana Jika Belum Kosongkan Hotel Sultan

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/PENGUMUMAN-956203122.jpg" alt="Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen." width="100%">
<figcaption>Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasang spanduk pernyataan aset milik negara di sejumlah titik Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) termasuk Hotel Sultan. Selain itu, PPKGBK juga akan memasang pos penjagaan.</p> <div dir="auto">"Dan juga kita akan memasang pos penjagaan agar tanah ini dalam kita monitor," kata Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistia kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti juga ada pos pam terkait dengan deklarasi kepemilikan atau penguasaan hak lahan negara dalam hal ini dari Kemensetneg cq PPKGBK," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu mesti dilakukan, kata Hadi, lantaran aset pengelolaan Blok 15 GBK, termasuk Hotel Sultan adalah milik negara dan sudah melewati batas waktu Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT Buildco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, hari ini setelah kita melakukan beberapa kali somasi hari ini kita lakukan deklarasi untuk disaksikan semua publik bahwa tanah Blok 15 ini adalah tanah milik negara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013043167/partai-nasdem-tak-persoalkan-jika-demokrat-dapat-jatah-menteri-dari-jokowi">Partai NasDem Tak Persoalkan Jika Demokrat dapat Jatah Menteri dari Jokowi </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

"Nanti juga ada pos pam terkait dengan deklarasi kepemilikan atau penguasaan hak lahan negara dalam hal ini dari Kemensetneg cq PPKGBK,"

PPKGBK Akan Pasang Pos Penjaga di Hotel Sultan 

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/PENGUMUMAN-956203122.jpg" alt="Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen." width="100%">
<figcaption>Plang yang dipasang di Hotel Sultan sehubungan dengan berakhirnya HGB manajemen.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk pernyataan kepemilikan aset negara di Hotel Sultan, area Gelora Bung Karno (GBK). Dalam kesempatan itu, Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi mengatakan sempat hendak sowan dengan manajemen Hotel Sultan, tetapi tak ada yang menemui.</p> <div dir="auto">"Sebagaimana teman-teman lihat, kami mengharapkan adanya perwakilan dari Sultan atau PT Indobuildco, ternyata belum ada yang mau menerima," katanya kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, karena tak ada pihak yang menerima pihak PPKGBK, ia mengatakan bahwa pemasangan plang spanduk dilakukan tanpa komunikasi dengan pihak manajemen Hotel Sultan maupun PT Indobulidco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013043117/benarkah-nabilah-ayu-kini-sedang-didekati-oleh-ustaz">Benarkah Nabilah Ayu Kini Sedang Didekati oleh Ustaz?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PPK-GBK Rakhmadi A Kusumo menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan setelah pihaknya beberapa kali melakukan peneguran kepada PT Indobuildco.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPKGBK telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan ini karena hak guna bangunan yang dimilikinya telah berakhir," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kami datang ke sini untuk mengingatkan bahwa tenggat waktu yang diberikan telah berakhir pada 29 September 2023. Jadi, kami minta pihak Indobuildco maupun manajemen Hotel Sultan bisa bekerja sama dan segera mengosongkan lahan di Blok 15 ini," sambung Rakhmadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pihaknya juga memasang patok dan plang di sekitar Hotel Sultan untuk menyatakan kepemilikan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga memasang sejumlah spanduk pemberitahuan bahwa lahan Blok 15 merupakan barang milik negara untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempertahankan aset negara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

"Sebagaimana teman-teman lihat, kami mengharapkan adanya perwakilan dari Sultan atau PT Indobuildco, ternyata belum ada yang mau menerima,"

PPKGBK Sempat Ingin Bertemu Manajemen Hotel Sultan Saat Hendak Pasang Spanduk, tapi Tak Diterima

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/pengosongan-hotel-sultan-1366034233.jpg" alt="Pemasangan spanduk pengosongan hotel sultan" width="100%">
<figcaption>Pemasangan spanduk pengosongan hotel sultan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mendatangi Hotel Sultan untuk mengeksekusi pengosongan hotel tersebut bersama pihak kepolisian. Dalam giat itu juga, pengelola hendak memasang patok atau spanduk pengosongan hotel.</p> <div dir="auto">Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, pihaknya dalam hal ini ikut serta dalam melakukan pengamanan untuk antisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Pasalnya, pihak manajemen Hotel Sultan, yaitu PT Indobuildco masih tak meneima pengosongan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara 1 satu satuan setingkat kompi (100 personel)," katanya kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kami siapkan konsep pengamanannya itu kegiatan dari GBK untuk memasang patok atau plang di sana,"imbuh Komarudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan bahwa kehadiran personel kepolisian hanya untuk mengantisipasi gangguan terhadap giat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya kehadiran kami di sini utk memastikan bahwa tidak ada potensi-potensi ataupun gangguan terhadap kegiatan tersebut. Pengamanan biasa," pungkas Komarudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Utama PPK-GBK Rakhmadi A Kusumo, menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan setelah pihaknya beberapa kali melakukan peneguran kepada PT Indobuildco.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPKGBK telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan ini karena hak guna bangunan yang dimilikinya telah berakhir," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013042358/ayu-aulia-dianiaya-gege-fransiska-pengacara-masak-main-preman-premanan">Ayu Aulia Dianiaya Gege Fransiska, Pengacara: Masak Main Preman-premanan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kami datang ke sini untuk mengingatkan bahwa tenggat waktu yang diberikan telah berakhir pada 29 September 2023. Jadi, kami minta pihak Indobuildco maupun manajemen Hotel Sultan bisa bekerja sama dan segera mengosongkan lahan di Blok 15 ini," sambung Rakhmadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pihaknya juga memasang patok dan plang di sekitar Hotel Sultan untuk menyatakan kepemilikan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga memasang sejumlah spanduk pemberitahuan bahwa lahan Blok 15 merupakan barang milik negara untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempertahankan aset negara," pungkasnya.</div>

"Yang kami siapkan konsep pengamanannya itu kegiatan dari GBK untuk memasang patok atau plang di sana,"imbuh Komarudin.

100 Personel Polisi Disiagakan untuk Bantu Pengosongan Hotel Sultan oleh PPKGBK