<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/doa-neno-warisman-jadi-viral-begini-tanggapan-pbnu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PBNU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PBNU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap membantu warga dan pemerintah mencari titik temu permasalahan di Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu dikatakan Wasekjen GP Ansor yang juga Katib Syuriah PBNU H Aunullah A'la Habib (Gus Aun).  "PBNU 100 persen siap membantu warga Wadas dan pemerintah untuk mencari titik temu," kata H Aunullah A'la Habib (Gus Aun) di Purworejo, Minggu (20/2) dikutip dari Antara.  Ia mengatakan, PBNU siap membantu warga dan pemerintah mencari titik temu terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas. Menurut Gus Aun, Masalah bisa diselesaikan jika semua pihak berkepala dingin.  Ia menyampaikan keterlibatan PBNU dinilai vital untuk menghadirkan solusi, mengingat mayoritas warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo adalah kaum nahdliyin. Warga Wadas kini terbelah pro kontra penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk fondasi Bendungan Bener.  Situasi tersebut membuat rencana pembangunan Bendungan Bener terancam molor. Batu andesit dari Desa Wadas menjadi opsi terbaik untuk pembangunan bendungan tertinggi di Asia Tenggara tersebut.  Nama Desa Wadas mencuat hingga tingkat nasional setelah pengamanan 64 warga pada 8 Februari 2022 oleh polisi.  Menurut Gus Aun semua pihak jangan terburu-buru membuat kesimpulan bahwa pemerintah menindas rakyat dan rakyat dimarginalkan.  "Terpenting dari semua masalah adalah solusinya, kita harus mencari solusi terbaik," katanya.  Ia mengungkapkan, Ketua PBNU Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf) selalu memantau permasalahan Wadas dari hari ke hari.  "Teman-teman pengurus PBNU juga sudah banyak yang turun ke Wadas untuk memonitor situasi. Masalah Wadas akan menjadi keputusan organisasi," kata Gus Aun.  Ia menegaskan, PBNU tidak ingin pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain membenturkan warga Wadas dan juga membenturkan warga dengan pemerintah.  "Jangan sampai masalah Wadas ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain. Kita semua harus berkepala dingin. Kita harus membantu rakyat dan mendampingi pemerintah, dua-duanya harus dilaksanakan untuk dicari titik temu," katanya.

GUs Aun: PBNU Siap Bantu Warga Wadas dan Pemerintah Cari Titik Temu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/hasto.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka diskusi menuju peringatan HUT ke-47 dan Rakernas I, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka diskusi menuju peringatan HUT ke-47 dan Rakernas I, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elite DPP Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan apakah ada keterkaitan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengan.  Merespons hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, apa yang disampaikan oleh koleganya Andi Arief tentunya punya dasar kuat, sehingga bisa menyebut nama Hasto.  "Tentunya apa yang disampaikan Bang Andi Arief tak tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Pasti ada yang mendasari dan memiliki argumentasi yang kuat atas apa yang disampaikannya," ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Rabu (16/2).  Menurut Kamhar, dirinya sangat mengenal dengan Andi Arief. Sehingga yang disampaikannya ke publik tentunya sudah terukur.  "Saya tahu betul Bang Andi Arief seorang yang senantiasa menyampaikan segala sesuatunya secara terukur dan memiliki justifikasi yang kuat," katanya.  Oleh karena itu, Kamhar meminta agar Hasto Kristiyanto bisa menjelaskan ke publik apakah adanya keterkaitan dengan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengan.  "Jadi saat ini bola ada di Hasto untuk menjelaskan terkait Tambang Andesit yang disampaikan. Kita juga mendapatkan informasi bahwa pertanyaan dari Komisi III DPR saat Kunker ke Desa Wadas tentang siapa yang akan menjadi kontraktor utama penambangan batu andesit ini juga terkesan ditutup-tutupi Pemprov Jateng," ungkapnya.  Untuk diketahui, Andi Arief mencuit dalam akun Twitter miliknya yang mempertanyakan apakah benar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berada di balik tambang andesit yang akan dibangung di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.  "Setelah PD difitnah atas kasus Wadas, kini tak terbukti. Bolehkah kami bertanya apa benar Hasto Sekjen PDIP berada di balik penambang andesit?" tulis Andi Arief.

Elite Demokrat Minta Hasto Jelaskan ke Publik Soal Proyek Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/komnasham.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat Kepolisian untuk tidak mudah melabeli berita bohong alia hoaks, terhadap informasi di media sosial. Komnas HAM menyebut, informasi yang berkembang di medsos merupakan cara masyarakat sipil untuk memberikan informasi terkait insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Timur.  Sebab belakangan, Polri melebelkan hoaks terkait dugaan kekerasan yang terjadi di Desa Wadas.  "Tidak mudah memberikan stempel hoax kepada akun sosial media yang memberikan perkembangan di lapangan secara langsung, serta membangun koordinasi sebagai upaya pencegahan peristiwa kekerasan tidak terulang," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Selasa (15/2).  Beka menyampaikan, berdasarkan temuan awal di Desa Wadas, mengindikasikan adanya tindak kekerasan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan. Terlebih warga merasa ketakutan usai aparat kepolisian mengepung Desa Wadas.  "Dari keterangan yang dihimpun, tercatat beberapa warga yang belum pulang ke rumah karena masih merasa ketakutan. Warga, terutama perempuan dan anak pun mengalami trauma psikis, serta krisis relasi sosial antara warga akibat pro dan kontra atas penambangan batuan andesit," ungkap Beka.  Komnas HAM juga meminta Polda Jawa Tengah untuk menindak tegas aparat yang terbukti melakukan kekerasan. Serta dapat mengembalikan barang-barang milik warga yang disita.  Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy meminta warga Desa Wadas, Purworejo, agar tidak mudah tersulut provokasi dalam menyikapi konflik pembangunan Bendungan Bener. Warga diminta mengedepankan musyarawah untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Iqbal mengatakan, tujuan pembangunan Bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, dengan tersedianya air dan irigasi teknis yang dibangun menyertai bendungan.  “Melalui bendungan tersebut nantinya lahan daerah sekitar akan menjadi subur, karena terairi secara simultan. Bahan pembangunan bendungan tersebut salah satunya diambil dari Wadas yang mengandung andesit,” ucap Iqbal menandaskan.

Komnas HAM Minta Polri Tak Gampang Melabeli Hoaks Insiden di Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220213_214901.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga penolak penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga penolak penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berharap para tokoh Nahdlatul Ulama turun gunung, untuk mendamaikan warga yang terbelah dan menjurus konflik sosial, antara pihak pro dan kontra penambangan batu andesit. Warga Dusun Kali Gendol, Desa Wadas, Wagimin, mengatakan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Wadas mengalami kerusakan dengan adanya pro dan kontra rencana penambangan batu andesit, yang digunakan sebagai bahan fondasi Bendungan Bener. Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo saat ini menjadi sorotan nasional. Dalam peristiwa pengukuran lahan untuk lokasi penambangan batu andesit pada Selasa (8/2) polisi mengamankan 64 orang guna mencegah konflik horizontal antara warga pro dan kontra. Sehari kemudian mereka dilepaskan. Atas rencana penambangan batu andesit, masyarakat Desa Wadas terbelah dua. Satu pihak setuju penambangan batu andesit dan pihak lain menentang. Sikap pro dan kontra ternyata menjalar lebih jauh dan menjurus konflik sosial. Menurut Wagimin, warga pro dan kontra tidak saling tegur sapa. Bahkan acara keagamaan, sosial dan budaya dilakukan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri. "Situasinya memang seperti itu, sudah sangat memprihatinkan," katanya di Purwerejo, Selasa (15/2) dikutip dari Antara. Hal senada diungkapkan Syawaludin, warga Dusun Beran, Desa Wadas, yang menyampaikan ada kejadian mesin sepeda motor diisi dengan garam dan pasir. Hal ini terkait pihak kontra dan pro. "Perpecahan mulai berlangsung dari tahun 2016 hingga sekarang ini, berarti sudah lima tahun," katanya. Koordinator Komunitas Masyarakat Terdampak Desa Wadas (Mata Desa) Emha Saiful Mujab yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, sebelumnya warga Wadas ramah dan guyub rukun. Menurut Gus Ipul, 100 persen warga Wadas adalah kaum nahdliyin alias warga Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kaum nahdliyin, mereka gemar silaturahim dengan bersama-sama mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. "Ini sungguh berbahaya dan harus dicarikan jalan keluarnya. Perlu digagas untuk mempertemukan pihak pro dan kontra, agar kehidupan kemasyarakatan warga Wadas kembali normal seperti semula," katanya. Ia menyoroti kekacauan bahkan terjadi hingga tingkat keluarga hanya karena beda pandangan. "Ada seorang ibu tidak mendatangi hajatan anaknya gara-gara beda pandangan tentang penambangan batu andesit. Benar-benar parah kerusakan sosial di Desa Wadas," katanya. Warga Dusun Beran, Wadas, Amat Marlan yang juga anggota Banser NU Kecamatan Bener, mengharapkan tokoh NU turun ke Desa Wadas untuk mendamaikan dan mempersatukan lagi warga Desa Wadas yang 100 persen kaum nahdliyin. "Tolong tokoh-tokoh NU datang secepat mungkin ke sini. Kami ingin kedamaian kembali di Desa Wadas. Sungguh sangat tidak nyaman hidup bertetangga tidak saling sapa selama bertahun-tahun," katanya.

Warga Wadas Berharap Tokoh NU Turun Gunung Damaikan Konflik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-tiga-kartu-sakti-jokowi-gerindra-masyarakat-tidak-akan-terbius_m_.jpg" alt="Politikus Gerindra Desmond Mahesa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/3)." width="100%">
<figcaption>Politikus Gerindra Desmond Mahesa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan tujuh hasil rekomendasi terkait kunjungan spesifik yang dilakukan komisi hukum tersebut ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 10 Februari 2021 lalu. Kunjungan spesifik Komisi III DPR ke Desa Wadas tersebut dilakukan terkait adanya konflik antara polisi dengan warga setempat karena penolakan terhadap pembangunan bandungan di sana.  "Itu adalah hasil keputusan temuan di lapangan itu rekomendasi kami ya. Catatan lapangan itu ada 13 item. Rekomendasi ada tujuh item," ujar Desmond saat dikonfirmasi, Selasa (15/2).  Berikut rekomendasi Komisi III DPR yang dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan:  1. Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Balai Besar Wilayah Sungai melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi Proyek Strategis Nasional maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak), khususnya terkait dengan rencana Pemerintah dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan kemanfaatan dan ketentuan perundang-undangan, mekanisme proses dan pembayaran akibat pengalihan hak atau ganti rugi, rencana Pemerintah untuk dapat mendukung kesejahteraan warga pasca pengalihan hak, skema reklamasi atau perbaikan tanah pasca proyek dan lokasi penambangan, dan manfaat dari Proyek Strategis Nasional bagi warga setempat.  2. Komisi III DPR RI merekomendasikan agar Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah (Gubernur), Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko protes atau penolakan warga di sekitar Proyek Strategis Nasional.  3. Komisi III DPR RI meminta Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai untuk melakukan re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi. Komisi III DPR RI meminta peta kebutuhan batu andesit di wilayah Desa Wadas (warga yang setuju).  4. Komisi III DPR RI meminta Balai Besar Wilayah Sungai agar merealisasikan komitmen pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak lain.  5. Komisi III DPR RI meminta agar pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibiltas, dan Transparansi Berkeadilan) terhadap seluruh warga (baik yang setuju maupun tidak setuju), serta mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat.  6. Komisi III DPR RI meminta agar Pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri.  7. Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara Pemerintah dengan warga pemilik tanah.

Konflik Desa Wadas, Komisi III DPR Beri 7 Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/komnasham.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, banyak warga di Desa Wadas yang mengalami trauma. Hal ini akibat insiden atau tindakan represif aparat kepolisian yang terjadi pada Selasa (8/2) lalu.  "Banyak warga dewasa dan anak mengalami trauma," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Senin (14/2).  Tindakan trauma ini ditemukan Komnas HAM setelah melakukan peninjauan langsung ke Desa Wadas. Bahkan, Komnas HAM juga menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju.  Trauma ini pun berdampak pada rasa ketakutan masyarakat, sehingga mereka belum pulang ke rumahnya masing-masing. Karena khawatir, insiden serupa akan terulang lagi.  "Mendapati informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan," tegas Beka.  Peristiwa yang terjadi di Desa Wadas juga mengakibatkan kerenggangan hubungan sosial masarakat. Hal ini dialami antara masyarakat yang setuju dan menolak adanya pembangunan Bendungan Bener.  "Mendapati fakta terjadi kerenggangan hubungan sosial kemasyarakatan antar warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit," cetus Beka.  Terkini, aparat TNI-Polri serta Pemerintah Desa setempat terus berupaya menciptakan situasi kondusif di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu mengingat masih terjadinya konflik akibat penolakan tambang andesit untuk pembangunan Waduk Bener.  Aparat gabungan TNI-Polri pada Minggu (12/2) kemarin, juga menyambangi langsung warga termasuk kepada sejumlah tokoh agama. “Kegiatan dipimpin Kapolsek dan Danramil, didukung personil dari Polres, Polsek dan Koramil Kecamatan Bener,” ungkap Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy.  Dalam kegiatan itu, konselor Polres Purworejo memberikan pelatihan psikoedukasi kepada warga. Pelatihan ini ditujukan agar warga senantiasa termotivasi untuk berkarya dan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari.  “Pelatihan ini juga bermanfaat agar warga berpikir terbuka dan mau menerima perbedaan yang ada di lingkungannya. Karena bagaimanapun perbedaan itu sesuatu yang lumrah dalam hidup bermasyarakat,” pungkasnya.

Komnas HAM Duga Warga Desa Wadas Alami Trauma Usai Insiden Represif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/problem-wadas.jpg" alt="PROYEK NASIONAL: Kegiatan pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, sebagaimana terlihat Kamis (10/2) lalu. (JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>PROYEK NASIONAL: Kegiatan pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, sebagaimana terlihat Kamis (10/2) lalu. (JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat TNI-Polri serta Pemerintah Desa setempat terus berupaya menciptakan situasi kondusif di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu mengingat masih terjadinya konflik akibat penolakan tambang andesit untuk pembangunan Waduk Bener.  Aparat gabungan TNI-Polri pada Minggu (12/2) juga menyambangi langsung warga termasuk kepada sejumlah tokoh agama. "Kegiatan dipimpin Kapolsek dan Danramil, didukung personil dari Polres, Polsek dan Koramil Kecamatan Bener," ungkap Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy kepada wartawan, Senin (14/2).  Dalam kegiatan itu, konselor Polres Purworejo memberikan pelatihan psikoedukasi kepada warga. Pelatihan ini ditujukan agar warga senantiasa termotivasi untuk berkarya dan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari.  "Pelatihan ini juga bermanfaat agar warga berpikir terbuka dan mau menerima perbedaan yang ada di lingkungannya. Karena bagaimanapun perbedaan itu sesuatu yang lumrah dalam hidup bermasyarakat," imbuhnya.  Dalam kegiatan ini, Polda Jateng dan TNI juga memberikan bantuan sosial kepada warga. Selain itu turut dilaksanakan pula kegiatan bersih-bersih dan pengecatan musala.  Dalam kesempatan tersebut para personil bersilaturahmi dengan tokoh agama sekaligus memberikan tali asih berupa sejumlah perlengkapan ibadah dan kitab suci Alqur'an.  "Di musala Hidayatul Mukmin dusun Kaliawis, tali asih diterima oleh takmir Kyai Munawir, di Mushola Al Muhtadin dusun Kaliancar tali asih diterima oleh Kyai Naruh, sedangkan di Mushola Al Ikhlas dusun Kaliancar tali asih diterima Kyai Rofingi," imbuh Iqbal  Sebelumnya, pemerintah berencana membangun Bendungan Bener. Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018, wilayah Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit bagi material pembangunan Bendungan Bener.  Total lahan yang dibutuhkan untuk penambangan dan bendungan adalah 145 hektare. Sekitar 8,64 hektare digunakan sebagai akses menuju pertambangan.  Namun, rencana penambangan itu ditolak sebagian warga Wadas. Pengukuran lahan tambang terbuka alias kuari pada Selasa (8/2) lalu berlangsung panas. Warga yang menolak berusaha menghalangi pengukuran. Ratusan aparat diterjunkan untuk mengamankan tim pengadaan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Puluhan warga penolak penambangan ditangkap.  Sebanyak 67 warga Desa Wadas yang ditangkap polisi di Mapolres Purworejo akhirnya dibebaskan pada Rabu (9/2). Tiga orang masih menjalani penyidikan karena dianggap sebagai provokator. Rombongan warga diantar dengan menggunakan dua bus ke kompleks Masjid Nurul Huda di Desa Wadas.

TNI-Polisi Beri Psikoedukasi Agar Warga Wadas Bisa Berpikir Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/komnas-ham-wadas.jpg" alt="MISI REKONSILIASI: Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (dua dari kanan) menemui warga Desa Wadas di Masjid Nurul Huda kemarin. (HENDRI UTOMO/JAWA POS RADAR PURWOREJO)" width="100%">
<figcaption>MISI REKONSILIASI: Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (dua dari kanan) menemui warga Desa Wadas di Masjid Nurul Huda kemarin. (HENDRI UTOMO/JAWA POS RADAR PURWOREJO)</figcaption>
</figure><h3>Prioritaskan Jaminan Keamanan dan Pemulihan Trauma</h3> JawaPos.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai turun mengusut peristiwa penangkapan puluhan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Selain itu, pemulihan dari trauma juga menjadi hal yang diperhatikan.  ”Kedatangan kami ingin mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan warga, baik kebutuhan pemulihan mental (trauma) dan kebutuhan lain terkait penyelesaian permasalahan yang ada di sini,’’ kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kompleks Masjid Nurul Huda, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, sebagaimana dilansir Radar Purworejo kemarin (12/2).  Dia menjelaskan, pihaknya sudah bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang. Komnas meminta evaluasi atas peristiwa 8 Februari 2022 terkait pengukuran lahan untuk kuari bendungan. ”Jangan lagi menggunakan keamanan dengan demonstrasi pengerahan pasukan yang begitu banyak, berujung penangkapan dan kekerasan sehingga memicu trauma yang menyebabkan penyelesaian masalah Wadas semakin pelik,’’ jelasnya.  Komnas HAM juga memberikan beberapa masukan. Termasuk soal perizinan dan metode sosialisasi, baik terhadap masyarakat yang menolak maupun yang setuju. Pertimbangan teknis tersebut dinilai sangat penting. Sebab, tahapan pengadaan tanah di Desa Wadas masih panjang. ”Kemarin itu baru pengukuran. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang memiliki tantangan yang lebih besar. Metode sosialisasi menjadi kunci,’’ katanya.  Beka mengatakan, jaminan keamanan terhadap warga Wadas menjadi hal yang paling krusial. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk jaminan peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dengan kata lain, lanjut dia, pendekatannya harus diubah.  Selain itu, relasi sosial warga Wadas harus dikembalikan. Sebab, konflik horizontal warga penolak dan yang setuju di Desa Wadas dipastikan semakin mengeras pasca pengerahan aparat besar-besaran dan insiden penangkapan. ”Memulihkan trauma menjadi langkah pertama. Dalam hal ini, Pak Gubernur juga sudah menyatakan bertanggung jawab. Maka, seluruh sumber daya manusia yang ada di pemerintahan ikut dilibatkan untuk pemulihan trauma warga Wadas. Cooling down dulu, jangan membahas soal pengadaan lahan,’’ katanya.  Berdasar laporan dan data Komnas HAM, konflik antarwarga yang menolak dan setuju kuari juga sudah masuk ke ranah perundungan terhadap anak. Anak warga yang menolak dan yang setuju saling merundung. Ketika itu terjadi, metode pendidikan tidak bisa standar seperti umumnya.  Selain Komnas HAM, kemarin Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid juga mendatangi warga Desa Wadas. Kedatangan putri sulung Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid dan rombongan disambut lagu khas NU Yalal Wathon. Masyarakat penolak penambangan kuari di Desa Wadas juga menyanyikan lagu perjuangan mereka.  Alissa yang mengenakan balutan kemeja batik, celana hitam, dan jilbab hijau muda kemudian memasuki serambi Masjid Nurul Huda untuk berdialog dengan warga. ”Kami mengupayakan untuk berdialog, baik dengan warga yang setuju penambangan dan juga warga yang menolak penambangan,’’ ucapnya.  Berdasar fakta di lapangan, dia menemukan beberapa warga dan anak-anak yang trauma dengan konflik yang terjadi di Wadas. Karena itu, Alissa Wahid bersama LBH Ansor Jaringan Gusdurian akan membawa misi rekonsiliasi warga pro dan kontra penambangan. "Kami (Gusdurian) akan rapatkan, ada beberapa hal tadi sudah muncul. Misalnya, relasi anak-anak sepertinya ada trauma sosial," jelas putri Gus Dur yang berprofesi psikolog keluarga itu.

Komnas HAM Minta Stop Dulu Pembebasan Lahan di Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gus-yahya-di-balikpapan.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketum Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua pihak untuk tidak membuat politis kondisi polemik terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.  Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam pidato sambutannya di acara Musyawarah Kerja Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) 2022 secara daring di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis.  "Kita tidak perlu tergesa-gesa menjadikan politisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat, dan sebagainya. Kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini," kata Gus Yahya secara daring di Semarang, Kamis.  Menurut Gus Yahya seluruh pihak harus bersama-sama mencari jalan keluar dan solusi atas persoalan tersebut. Oleh karena itu, NU siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di Desa Wadas.  "Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya; dan Nahdlatul Ulama, insya Allah, akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri," jelasnya.  Dia juga percaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menyelesaikan persoalan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas itu dengan baik, karena Kabupaten Purworejo mempunyai ikatan emosional dengan orang nomor satu di Jateng itu.  "Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik; dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga Pak Ganjar yang orang Purworejo," tukasnya.  Ganjar Pranowo, yang turut hadir dalam acara tersebut, menilai dukungan dari Gus Yahya dan PBNU tersebut menjadi energi tambahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat Wadas.  "Sehingga nanti, yang pro maupun kontra, sama-sama bisa saling menghargai; dan kami carikan solusi yang paling bagus," ujar Ganjar.  Hadir pula dalam acara itu antara lain anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah, Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah Ubaidillah Shodaqoh, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Yusuf Chudlori dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Ketua PBNU Minta Konflik Wadas Tidak Dipolitisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/GANJAR-WADAS4.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menyambangi warga Wadas Purworejo. Ganjar menyatakan bertanggung jawab dan telah meminta kepolisian untuk membebaskan warga Wadas yang diamankan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menyambangi warga Wadas Purworejo. Ganjar menyatakan bertanggung jawab dan telah meminta kepolisian untuk membebaskan warga Wadas yang diamankan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang sudah menemui warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (9/2) kemarin. Tetapi kedatangan Ganjar ke Desa Wadas justru sangat disesalkan, karena tidak menemui warga yang dilakukan penangkapan hingga dipukuli oleh aparat kepolisian.  Salah seorang warga Desa Wadas, Sulaiman menyampaikan, Ganjar Pranowo hanya menemui sejumlah warga yang setuju adanya pembangunan Bendungan Bener. Padahal, di Desa Wadas banyak warga yang tidak setuju adanya pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.  "Ganjar ini hanya menemuin warga yang pro (setuju pembangunan Bendungan Bener), Ganjar nggak membicarakan penangakapan warga yang dipukuli," kata Sulaiman dalam konferensi daring," Kamis (10/2).  Sulaiman menyesalkan tindakan politikus PDI Perjuangan itu, yang hanya menemui warga yang setuju adanya pembangunan Bendungan. Padahal, situasi masih sangat mencekam. Terlebih, banyak warga di Desa Wadas ditangkap aparat kepolisian, hingga dipukuli oleh aparat.  "Sama sekali warga yang kontra enggak ditemuin itu, posisi warga juga pas takut-takutnya. Pak Ganjar lewat masuk dengan dikawal sedemikian banyak pengawalan," ungkap Sulaiman.  Dalam knjungannya Ganjar, lanjut Sulaiman, hanya berbicara seremonial dengan warga. Ganjar hanya mengimbau, agar warga yang setuju dengan pembangunan Bendungan Bener setelah mendapatkan uang tidak lantas membelikan mobil. Tetapi bisa dibelikan tanah lagi.  Sampai saat ini, kata Sulaiman, banyak warga yang konsisten menolak adanya pembangunan Bendungan Bener. Penolakan ini bukan tanpa dasar, karena warga tak ingin lingkungan tanah kelahirannya hancur, akibat kerusakan alam.  "Disitu membicarakan besok kalau dikasih ganti rugi jangan beli mobil. Kejadian di Desa Wadas sama sekali nggak disinggung. Sampai saat ini warga konsisten menolak," tegas Sulaiman.  Dalam kesempatan yang sama, salah seorang warga Desa Wadas lainnya yang enggan disebutkan identitasnya menyesalkan tindakan Ganjar, yang tidak konsisten menarik aparat kepolisian. Tetapi justru personel aparat kepolisian ditambah, untuk mengawal pengukuran tanah di Wadas.  "Pagi ini katanya mau narik pasukan, justru malah nambah pasukan, warga yang nolak juga dipaksa tanda tangan. Ini sudah saatnya kita warga sipil mengkonsolidasi diri, berjuang bersama dibarisan warga Wadas, nggak ada cara lain membangun kekuatan rakyat," cetusnya.  Terkait adanya insiden di Desa Wadas, Ganjar sendiri telah menyampaikan permintaan maaf atas sikap represif aparat kepolisian terhadap warga setempat. Terkiri memang, 67 warga Wadas telah dibebaskan dari penangkapan, karena menolak pengukuran lahan dari proyek pembangunan Bendungan Bener di daerah tersebut.  “Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas,” ucap Ganjar, Rabu (9/2) kemarin.  Politikus PDIP ini mengklaim, tidak menyangka terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian saat pengukuran lahan tersebut. “Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan betul-betul tidak diamankan. Saya minta maaf,” pungkas Ganjar.

Sulaiman Sebut Ganjar Hanya Datangi Warga yang Pro Proyek Waduk Bener

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Konflik Desa Wadas

Berita Terkini