<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp-pgi-ini-langkah-maju_m_167818.jpeg" alt="Sekretaris Umum Pdt. Gomar Gultom" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Umum Pdt. Gomar Gultom</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang bersedia memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Namun, dia meminta publik tidak memahaminya bahwa PGI menyediakan diri untuk ikut dalam pengelolaan tambang. Dia menegaskan, sejak awal pihaknya menyampaikan bahwa lembaga keagamaan memiliki keterbatasan untuk urusan itu. &rsquo;&rsquo;Saya juga mengimbau lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Meski demikian, Gomar menghormati keputusan lembaga atau ormas keagamaan yang memilih memanfaatkan kesempatan dari pemerintah tersebut. &rsquo;&rsquo;Tetapi, menyangkut PGI, kami belum memiliki sikap resmi,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menjelaskan, PGI justru sedang mengkaji kebijakan tersebut karena masih diliputi beragam kontroversi. Dia menegaskan, urusan tambang bukan bidang pelayanan PGI. Benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki PGI. Di sisi lain, lanjut Gomar, selama ini PGI justru aktif mendampingi korban-korban kebijakan pembangunan. Termasuk korban usaha tambang di sejumlah daerah. Karena itu, jika ikut menjadi pelaku usaha tambang, PGI berpotensi berhadapan dengan diri sendiri. Dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral. Pada bagian lain, suara dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) &ndash;organisasi uskup-uskup gereja Katolik di Indonesia&ndash; disampaikan Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migran, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan WKI Rm Marthen Jenarut. &rsquo;&rsquo;Prinsipnya, KWI tidak akan mengambil tawaran sebagai pemegang WIUPK/IUP pertambangan. Sebab, KWI konsisten pada urusan keagamaan, pewartaan, dan pelayanan,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin. Dia menyampaikan, KWI memilih sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan. Dengan agenda utama melakukan pewartaan dan pelayanan untuk terwujudnya tata kehidupan yang bermartabat. Dia menjelaskan, KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian. Jadi, segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip pelayan gereja Katolik. Marthen menyatakan, KWI lebih memilih untuk memantau secara kritis dan bijak berbagai realitas pembangunan yang sedang berlangsung. KWI terus menyuarakan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. (wan/c14/oni)

Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang bersedia memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan.

Fokus Layani Umat, PGI-KWI Enggan Kelola Izin Tambang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Prabowo-salaman-1521429396.jpg" alt="Prabowo saat melakukan pertemuan dengan presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)." width="100%">
<figcaption>Prabowo saat melakukan pertemuan dengan presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menjalankan kontestasi politik yang santun demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, nilai-nilai kerukunan itu harus dimulai dari para pemimpin, yang nantinya akan dicontoh oleh rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita berkomitmen kepada kontestasi yang santun, yang damai. Kembali saya jelaskan di depan Konferensi Waligereja Indonesia bahwa saya menganut keyakinan apapun yang terjadi, yang paling penting adalah persatuan dan kerukunan diantara seluruh rakyat Indonesia terutama yang harus dipelopori, diberi contoh oleh para elit, para pemimpin-pemimpinnya," ujar Prabowo saat melakukan pertemuan dengan presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Meutia 10, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia melanjutkan, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo juga telah memberikan nasihat dan saran yang sangat bagus. Tidak hanya untuk umat katolik, tetapi untuk keseluruhan umat di Indonesia jelang Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kardinal Suharyo menyampaikan juga nasihat-nasihat dan saran secara umum dan menyampaikan saran kepada umat katolik yang dijelaskan kepada kami yang kami anggap sangat cocok, sangat bagus tidak hanya untuk umat katolik tapi untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo pun berterima kasih karena telah diterima oleh presidium KWI. Ia kembali menegaskan, akan terus mengedepankan Pancasila dan hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sangat berterima kasih kesempatan ini dan kami selalu akan mengutamakan nilai-nilai yang kami pegang teguh yaitu Pancasila, Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," pungkas dia.</div>

Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menjalankan kontestasi politik yang santun demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Prabowo: Kita Komitmen pada Kontestasi yang Santun dan Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/boks-25012.jpg" alt="KERJA SAMA: Founder Sababay Winery Mulyati Gozali (kiri) dan Sekretaris Jenderal KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC. (Sababay Winery for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KERJA SAMA: Founder Sababay Winery Mulyati Gozali (kiri) dan Sekretaris Jenderal KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC. (Sababay Winery for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Anggur misa tidak sama dengan wine yang ada di pasaran, harus diproduksi sesuai dengan Hukum Gereja dan Tata Aturan Peribadatan Katolik. Kerja sama dengan winery lokal di Bali mengakhiri tradisi wine impor yang telah berlangsung 500 tahun.  FARID S. MAULANA, Buleleng  ---  DARI rumah sakit. Berlanjut ke tempat produsen anggur. Dan, bermuara di gereja. Itulah jalan yang mengakhiri tradisi anggur misa impor di Gereja Katolik tanah air yang telah berusia sekitar 500 tahun.  ’’Jadi, waktu itu saya dan Michael (Fleming) sama-sama menjenguk Uskup Bogor Mgr Paskalis Bruno Syukur yang tengah dirawat di rumah sakit di Sintang,’’ kenang Romo Agustinus Surianto kepada Jawa Pos.  Ketika itu, November 2017, mereka berada di Sintang, Kalimantan Barat, untuk menghadiri penahbisan Mgr Samuel Oton Sidin sebagai uskup setempat. Tiba-tiba saja Mgr Paskalis Bruno Syukur sakit dan langsung dilarikan ke RSUD Ade Mohammad Djoen, Sintang.  Berbincanglah Romo Agus, kepala Departemen PSDM-PU-TG (Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Umum, dan Tenaga Gereja) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) itu, dengan Michael. Entah bagaimana, arah obrolan mereka menuju ke anggur misa.  Kebetulan, Michael merupakan tangan kanan Mulyati Gozali, founder Sababay Winery, produsen wine yang berlokasi di Gianyar, Bali. Muncullah ide agar Sababay Winery bisa memproduksi anggur misa.  Walau sempat beberapa kali gagal, pada 30 Agustus 2017 Romo Agus dan Michael akhirnya bertemu kembali. Yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke Sababay Winery dan petani binaan mereka di Buleleng.  Sababay Winery, tutur Romo Agus, menyanggupi memproduksi sacramental wine alias anggur misa dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peribadatan Katolik. ’’Setelah berbagai pembicaraan, penelitian lapangan, dan uji coba yang memadai. Bahan baku buah anggur diperoleh dari kebun para petani setempat yang bermitra dengan Sababay,’’ jelasnya.  Jadilah sejak 28 November tahun lalu, seluruh Gereja Katolik di Nusantara punya anggur misa buatan lokal. Yang artinya menghapus tradisi impor sacramental wine dari luar negeri yang sudah dilakukan selama 500 tahun keberadaan Gereja Katolik di Indonesia.  Jawa Pos kemarin (24/12) berkesempatan berkunjung ke Sababay Winery. Melihat langsung bagaimana anggur misa dibuat dengan sangat cermat. Mulai pengolahan hingga proses produksinya.  Sejak anggur datang dari para petani misalnya, seleksi dilakukan. Hanya anggur-anggur yang dalam kondisi baik yang dipilih. Langkah selanjutnya, anggur dihancurkan dan diambil juice-nya saja. Sebelum kemudian dimasukkan ke dalam tangki untuk difermentasi dengan ragi.  Ada tiga tangki di Sababay Winery yang khusus diperuntukkan sacramental wine. Yang proses fermentasinya hingga menjadi wine membutuhkan waktu 6–8 bulan. ’’Sebenarnya, untuk prosesnya, sacramental wine sama saja dengan wine lain. Tapi, kami menjaganya secara khusus. Ada tangki tersendiri,’’ kata Winery Tour Assistant Manager Sababay Winery Vania Dorothea.  Sacramental wine itu, lanjut Vania, jadi suci kalau sudah diberkati. ’’Artinya, ketika di gereja dan diberkati, anggur misa ini jadi suci,’’ lanjutnya.  Dalam bahasa lain, ’’anggur misa halal’’. Artinya, anggur yang sesuai dengan Hukum Gereja dan Tata Aturan Peribadatan Katolik. ’’Serta mendapat status Nihil Obstat dari otoritas gereja yang berwenang,’’ jelas Romo Agus.  Kesulitan terbesar selama 500 tahun sebelumnya adalah tidak adanya winery lokal yang memadai. Banyak yang tidak sanggup karena pembuatan anggur misa tidak boleh sembarangan. Pembuatannya tidak sama dengan wine yang ada saat ini.  Ya, anggur misa memang tidak sama dengan wine yang ada di pasaran yang sudah diproduksi winery lokal. Anggur misa harus dihasilkan dari fermentasi buah anggur jenis Vitis vinifera yang dicampur ragi tertentu.  Dua komponen itu tidak boleh dicampur dengan bahan apa pun lagi. Dan, yang terpenting, anggur misa harus dalam keadaan segar saat digunakan. ’’Tidak masam ataupun rusak. Karena itu, kadar alkoholnya harus diukur sedemikian rupa,’’ kata Romo Agus.  Dia menambahkan, ada batas minimal dan maksimal alkohol. ’’Agar (anggur misa) segar dalam waktu yang lama ketika didistribusikan ke tempat yang jauh dari pembuatannya,’’ lanjutnya.  Proses untuk mewujudkan anggur misa lokal sebenarnya berlangsung sejak dulu. Romo Agus menyatakan, Indonesia sejak 1974 mengimpor anggur misa dari Sevenhill Winery di Australia Selatan. ’’Sebelum tahun itu, konon diimpor dari Spanyol,’’ terangnya.  Ketika mengimpor, proses realisasinya setahun. Mulai negosiasi harga, jumlah produksi, pengurusan dokumen, hingga transportasi selama pengiriman. Belum lagi pendistribusiannya ke seluruh keuskupan di Indonesia.  Kerumitan itulah yang membuat ide agar anggur misa lokal bisa swasembada muncul pada 2010–2011. Tentu tidak lantas berjalan mulus. Banyak kendala yang menghadang.  Salah satunya, pemerintah masih melihat anggur misa secara hitam-putih. Masih disamakan dengan table wine pada umumnya sebagai minuman beralkohol. ’’Impor dilakukan tiga tahun sekali saat itu. Kebutuhan per tiga tahun mencapai 400–800 drum, total 88.000–105.600 liter setiap impor,’’ terangnya.  Ujungnya, impor tampak seperti dipersulit. Nah, agar 37 keuskupan di Indonesia bisa mendapatkan anggur misa, impor dilakukan dengan kuantitas tidak terlalu mencolok. Bukan tiga tahun sekali, melainkan diperpendek menjadi dua tahun sekali. Jadi, rata-rata 61.600–70.400 liter sekali impor.  Romo Agus mengakui, saat memilih Sababay Winery, sempat terjadi penolakan dari kalangan internal tertentu. Baik dari uskup maupun pastor. ’’Tapi, akhirnya semua bisa menerima hasil kerja sama itu. Anggur misa bisa diproduksi lokal,’’ ujarnya.  Sebab, selain dapat membuat anggur misa yang ’’halal’’, Sababay Winery mampu memproduksi anggur misa bagi peribadatan umat Katolik di seluruh Indonesia.  Apalagi, mereka sudah biasa memproduksi table wine dengan berbagai varian bagi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selain memiliki kebun anggur sendiri, Sababay mempunyai ratusan mitra petani lokal di Kabupaten Buleleng, Bali Utara.  ’’Laboratorium dan kebun anggur mereka saat ini terus-menerus melakukan penelitian dan percobaan untuk mengembangkan benih-benih pohon anggur yang baik.”  Chief Operation Officer Sababay Winery Yohan Handoyo menyebutkan, ketika ’’dititipi’’ untuk memproduksi anggur misa, pihaknya tidak merasa keberatan. Bahkan, dia mengakui, tidak ada kesulitan untuk membuat anggur misa yang ’’halal’’.  ’’Romo Agus ketika datang ke sini bawa contoh anggur misa yang impor, lalu kami analisis dan cicipi, ternyata rasanya tidak berbeda dengan salah satu hasil wine produksi kami. Jadi, tidak ada masalah untuk membuatnya,’’ paparnya.  Walau punya hak penuh memproduksi, Yo menuturkan, seluruh proses distribusi ditangani langsung oleh KWI. Bahkan, ketentuan produksi pun diatur.  ’’Awalnya hanya untuk Gereja Katolik, kemudian ada jemaat yang ingin. Lalu, ada persetujuan dijual, tapi melalui Toko Obor yang dikelola Gereja Katolik. Di luar itu tidak boleh dijual,’’ tegasnya.  Bahkan, walau setiap hari ada winery tour dan keinginan para turis mencicipi sacramental wine sangat besar, Vania menegaskan tidak akan mungkin mengizinkannya. Pihaknya menghargai keinginan Gereja Katolik yang hanya ingin sacramental wine didistribusikan melalui KWI.  ’’Jadi, jemaat yang mau, silakan ke pihak Gereja Katolik,’’ tuturnya.

Cerita di Balik Anggur Misa Lokal Gereja Katolik Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pihak-gereja-khawatir-sekolah-minggu-terjebak-birokratisasi-pendidikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi politikus anggota DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politikus anggota DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendidikan Keagamaan bakal mendapatkan perhatian besar dari DPR. Hal itu seiring tengah dibahasnya RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) oleh wakil rakyat tersebut. Hanya saja, dari RUU inisiatif DPR tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Persoalan itu tidak hanya meliputi pendidikan agama Islam semata, tapi juga pendidikan keagamaan Kristen pun didalami. Ketentuan sekolah minggu misalnya. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta sekolah minggu tidak terjebak pada birokratisasi. Kekhawatiran itu dikemukakan pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat melakukan diskusi di DPP PSI pada Selasa (30/10) lalu. Jubir PSI Dara A Kesuma Nasution menuturkan, RUU Pesantren dan LPK memiliki semangat yang bagus. Semangat itu bermula dari keinginan memberikan political recogniction pada lembaga pendidikan nonformal, terutama pesantren. Di sisi lain, pihak PSI mendapat keberatan dari pihak gereja. Terutama untuk Pasal 69 ayat 3 di RUU tersebut yang menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang. Begitu juga di pasal 69 ayat 4 yang memuat ketentuan bahwa setiap pengajaran nonformal harus dilaporkan dulu ke kementerian agama kabupaten atau kota. &ldquo;Wajar jika kemudian ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi,&rdquo; ujar Dara dalam keterangan persnya, Kamis (1/11). Menurut Dara, karakteristik pesantren dan sekolah minggu tidak sama. Kedua lembaga pendidikan itu jika diperlakukan sama, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Untuk itu, kata Dara, PSI merekomendasikan dua hal. Pertama, RUU tentang pesantren LPK tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain. Pengaturan itu harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama. Jika hal tersebut dilakukan, RUU tersebut akan menjadi produk hukum yang inklusif untuk semua agama di Indonesia. "Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur terkait pesantren saja,&rdquo; ujar Dara. Dari kalangan Islam sendiri, RUU ini dikhawatirkan bisa menghilangkan keragaman pesantren karena pesantren adalah subkultur sosial kemasyarakatan yang sangat kaya, dengan kekhasan dan karakter masing-masing. "Jika pesantren diatur secara detail hingga ke level teknis seperti kurikulum, kondisi itu akan mengancam keragaman di setiap pesantren di Indonesia,&rdquo; pungkas Dara.

Pihak Gereja Khawatir Sekolah Minggu Terjebak Birokratisasi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/desak-revisi-uu-terorisme-romo-siapkan-gantidpr2019_m_212238.jpeg" alt="Pray for Surabaya" width="100%">
<figcaption>Pray for Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara belum berhasil membasmi aksi terorsime. Sejumlah aksi teror masih saja terjadi belakangan ini dan memakan korban. Terbaru di Surabaya. Melihat kondisi ini, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendesak DPR untuk merevisi Undang-undang (UU) Terorisme. Sekretaris Eksekutif Hubungan Hak dan Kepercayaan KWI Romo Agustinus Uluhayanan menegaskan, pengesahan UU terorisme merupakan langkah DPR dalam mendukung aparat penegak hukum membasmi kelompok radikal. "Kepada segenap warga bangsa saudara-saudari yang terkasih, mari kita menanti wakil rakyat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi membantu pihak kepolisian membasmi terorisme di bangsa ini," ungkap Romo Agus di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (13/5). Agus melihat di dalam undang-undang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/13/212193/warga-malang-tidak-takut-teroris" target="_blank">terorisme</a> yang saat ini masih terdapat celah kelemahan. Seperti tidak adanya kewenangan kepolisian menangkap kelompok radikal jika mereka belum melakukan pelanggaran pidana. Atas dasar itu, Agus menyerukan agar revisi UU <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/13/212229/ugm-desak-revisi-uu-terorisme-segera-disahkan" target="_blank">terorisme</a> segera disahkan supaya penegak hukum dapat melakukan langkah pencegahan lebih maksimal. Karena kelemahan itu pula yang ditengarai penyebab tidak maksimalnya pemberantasan teroris di Indonesia. "Undang-undang MD3 aja bisa (disahkan), jadi kenapa yang dibutuhkan rakyat semua berteriak perang melawan terorisme tapi dasar hukum kita tahu lemah," lanjut Agus. Jika DPR terus-menerus mengulur-ngulur waktu dalam mengesahkan revisi UU terorisme, maka Romo menyiapkan tanda pagar (tagar) ganti DPR 2019 atau #gantiDPR2019. Tagar itu terpaksa disiapkan, karena wakil rakyat dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan terorisme. "Kalau sampai akhir tahun ini belum juga ada pengesahan Revisi Undang-undang Terorisme, mari kita bangun tagline #GantiDPR2019," pungkasnya.

Desak Revisi UU Terorisme, Romo Siapkan #GantiDPR2019