<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/49_atur-2693644313.jpg" alt="SEPAKAT: Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan) menyaksikan penyampaian keputusan Konbes NU di Jogjakarta kemarin." width="100%">
<figcaption>SEPAKAT: Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan) menyaksikan penyampaian keputusan Konbes NU di Jogjakarta kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Jogjakarta menghasilkan beberapa aturan perkumpulan baru. Mulai penataan kegiatan bahtsul masail hingga inventarisasi fasilitas kesehatan di bawah bendera NU. Hasil pertemuan yang berlangsung tertutup itu disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Dia mengatakan, secara garis besar konbes menghasilkan tiga peraturan perkumpulan. Pertama, peraturan perkumpulan tentang tata laksana keorganisasian. &rdquo;Sifatnya memperbaiki peraturan sebelumnya," ujarnya di Jogjakarta kemarin (30/1). Peraturan perkumpulan yang kedua terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di bawah bendera NU. Baik yang didirikan warga NU maupun pengurus NU di berbagai tingkatan. Gus Yahya mengatakan, ada ratusan fasilitas kesehatan di bawah NU. Dia menargetkan inventarisasi atau pendataan fasilitas kesehatan itu bisa selesai dalam lima tahun ke depan. Lalu, hasil konbes yang cukup strategis adalah penataan hierarki kegiatan bahtsul masail. Yahya mengatakan, bahtsul masail adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan NU sejak dulu. &rdquo;Diatur hierarkinya mulai dari bahtsul masail tingkat desa, kabupaten, provinsi, sampai nasional," katanya. Yahya menegaskan, pengaturan hierarki itu bukan berarti pembatasan. Ketika ada persoalan keagamaan yang jadi pertanyaan umat, tetap harus diakomodasi dalam kegiatan bahtsul masail. Hanya, kegiatannya ditata. Supaya NU dapat meneguhkan posisinya sebagai pemegang otoritas keagamaan di masyarakat. Poin lain yang dihasilkan dalam pertemuan itu adalah pembentukan majelis tahkim. Gus Yahya menegaskan, majelis tahkim bukan hasil dari forum Konbes NU, melainkan hasil pembahasan PBNU. Meskipun dilaksanakan dalam forum yang sama. Lebih lanjut soal majelis tahkim dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Dia mengatakan, lembaga baru itu dibentuk untuk menyelesaikan sengketa internal NU. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal. Amin menjelaskan, dalam rapat gabungan syuriah dan tanfidziyah Desember 2023 lalu, PBNU membentuk tim guna mendaftar nama yang diajukan untuk menjadi pengurus majelis tahkim. Mereka terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota. &rdquo;Ketuanya adalah KH Miftachul Akhyar. Beliau merangkap juga sebagai anggota," jelasnya. Kemudian, sekretarisnya adalah Dr KH Abdul Ghofur Maimoen yang juga merangkap sebagai anggota. Dibantu beberapa wakil ketua, beberapa wakil sekretaris, dan beberapa anggota. Majelis tahkim ini, terang Amin, mendapatkan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan internal yang terjadi di lingkungan NU. Lebih jelas, di dalam Perkum Pasal 7, diuraikan bahwa hal tersebut berlaku untuk kepengurusan NU dan badan otonom di semua tingkatan. Amin juga menyebutkan bahwa majelis tahkim ini bersifat pasif. Artinya, persidangan majelis tahkim dilakukan saat ada permintaan penyelesaian sengketa. &rdquo;Majelis tahkim akan bersidang hanya manakala ada permohonan penyelesaian-penyelesaian sengketa atau perselisihan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih dari lingkungan NU," jelasnya. (wan/c9/oni)

Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Jogjakarta menghasilkan beberapa aturan perkumpulan baru.

Hasil Konbes NU di Jogja, Atur Bahtsul Masail hingga Bentuk Majelis Tahkim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/konbes-nu-3855384940.jpg" alt="BUKA MUNAS-KONBES NU: Presiden Joko Widodo bersama, dari kanan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua DPR Puan Maharani, dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar." width="100%">
<figcaption>BUKA MUNAS-KONBES NU: Presiden Joko Widodo bersama, dari kanan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua DPR Puan Maharani, dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Acara pembukaan&nbsp;Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) NU di Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur,&nbsp;dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.&nbsp; &nbsp; Sepanjang pidatonya kemarin (18/9), Jokowi sama sekali tidak menyinggung politik. Termasuk urusan pilpres atau Pemilu 2024. Dia lebih sering menyebut soal pengorganisasian SDM NU di seluruh Indonesia dan sejumlah negara. Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU untuk membentuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU). Jokowi menilai inisiatif itu penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Utamanya bagi para nahdliyin di level akar rumput. Sementara itu, dalam tausiahnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar beberapa kali menyinggung soal Pemilu 2024. "Sepertinya ada yang dinanti. Instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan apa nggak ya?" kata ulama asal Surabaya itu. Kiai Miftah lantas menyampaikan hasil muktamar PBNU di Solo beberapa tahun lalu. Pada momen itu diputuskan bagaimana NU harus menjaga jarak dengan semua partai politik. "Ini ada yang lupa, kalau NU itu harus menjaga jarak. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu," ucapnya, disambut tawa para peserta. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf juga tidak banyak menyinggung soal Pemilu 2024 dalam pidatonya. (wan/lum/bry/lyn/c18/oni)

Acara pembukaan Munas dan Konbes NU dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sepanjang pidatonya, Jokowi sama sekali tidak menyinggung p

Rais Aam Tegaskan PBNU Berjarak dengan Semua Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kripto.jpg" alt="TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Berbagai persoalan aktual dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Grand Sahid Jakarta kemarin. Total ada sembilan isu yang dibahas pada acara yang berlangsung selama dua hari itu.  Acara dibuka kemarin siang (25/9) oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga hadir secara virtual. Acara tersebut terbatas untuk 250 peserta yang terlebih dahulu diseleksi dan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.  Sembilan isu yang dibahas dikelompokkan dalam tiga kategori. Yakni, isu aktual (waqiiyah) yang meliputi hukum zat gelatin. Zat itu makin banyak digunakan pada makanan dan minuman. Kemudian, hukum produksi dan konsumsi daging berbasis sel serta hukum mata uang kripto atau cryptocurrency.  Ada juga musyawarah dalam hal hukum (qonuniyah) yang membahas tiga regulasi utama. Yakni, UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta posisi pajak dan perdagangan karbon (carbon tax and carbon trading) kaitannya dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).  Sementara itu, musyawarah tematik (maudluiyyah) akan membahas moderatisme NU dalam berpolitik, tata cara pengambilan hukum istinbath maqashidi, serta pandangan Islam terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).  Terkait dengan UU Penodaan Agama, dalam keterangan resmi yang dirilis panitia munas, akan dibahas definisi dan maksud klausul-klausul penting dalam undang-undang tersebut. Di antaranya, penodaan agama, pokok-pokok agama, serta penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama.  Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendorong pemerintah membenahi sistem kesehatan nasional dengan belajar dari berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi. Perbaikan sistem tersebut bisa berupa meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas), mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan.  ”Saat ini sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional,” ujarnya.  Muktamar Digelar 23–25 Desember 2021  Munas-konbes NU juga menyepakati jadwal pelaksanaan muktamar ke-34. Rencananya, forum tertinggi NU tersebut diselenggarakan pada 23–25 Desember 2021. Keputusan itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam sidang pleno munas-konbes NU tadi malam (25/9).  Sebelumnya Kiai Said melakukan musyawarah terbatas bersama Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Am PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini. Rapat tersebut membahas masukan dari sejumlah PWNU yang ingin muktamar dilaksanakan tahun ini.  Menurut Said, hal itu bertujuan untuk menjaga martabat NU serta keberlangsungan munas dan konbes secara tenang, damai, dan teduh. Namun, agenda tersebut bukan berarti tanpa syarat. Muktamar NU bisa diselenggarakan dengan catatan seluruh kegiatan muktamar akan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan satgas Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah.

Munas dan Konbes NU Bahas Hukum Gelatin hingga Uang Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sekjen-pbnu-saya-sama-kiai-said-bolak-balik-dikafir-kafirkan_m_.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kanan) bersama Sekjen Ach. Helmy Faishal Zaini." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kanan) bersama Sekjen Ach. Helmy Faishal Zaini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 untuk tidak menyebut nonmuslim sebagai kafir menimbulkan pro-kontra. Namun, PBNU menyatakan bahwa keputusan itu lebih bersifat ajakan. Sekjen PBNU Ach. Helmy Faishal Zaini mengungkapkan, keputusan itu merupakan respons atas kondisi masyarakat yang cenderung sangat mudah mengafir-kafirkan orang lain. "Bukan hanya kepada nonmuslim, tapi juga kepada sesama muslim yang berbeda jalan dalam perjuangan. Saya sama Kiai Said (Said Aqil Siroj, ketua umum PB NU, Red) juga bolak-balik dikafir-kafirkan orang," kata Helmy pada Jawa Pos seusai penutupan munas. Helmy mengatakan, NU ingin meluruskan pemahaman kafir yang selama ini berkembang. Keputusan bahtsul masail, kata Helmy, adalah respons ulama terhadap konsep kewarganegaraan yang dianut Indonesia. Mantan anggota DPR dari PKB itu menuturkan, konsep negara yang dianut Indonesia adalah darussalam. Karena itu, keputusan terkait konsensus nasional harus ditaati oleh siapa pun dan agama apa pun. "Dalam konteks itu, tidak ada dikotomi muslim-kafir. Makanya ada kon&Acirc;&shy;sep muwathonah dan citizenship," jelasnya. Dalam bahtsul masail, Helmy mengatakan bahwa para ulama sudah menyebutkan sejarah Islam. Nabi Muhammad menyebut mereka yang beragama dengan ahlul kitab. Sebutan kafir disematkan kepada mereka yang tidak bertuhan dan tidak beragama. Helmy mengatakan, keputusan itu akan disosialisasikan secara luas. Tujuannya adalah mengajak masyarakat mengubah cara pandang dalam melihat saudara nonmuslim sebagai saudara sebangsa. Apalagi dalam konteks muamalah. "Kita saling butuh. Mau beli beras, misalnya yang jual Tionghoa, ya tetap kita beli. Sebaliknya kalau toko beras lagi membangun, perlu tukang atau semen yang jual Haji Abidin, kan ya juga butuh. Masak beli beras harus cari yang satu agama," paparnya. Helmy juga menegaskan bah&Acirc;&shy;wa keputusan munas itu tidak un&Acirc;&shy;tuk mengubah atau menghapus konsep kafir di Alquran. "Ini kan belum-belum sudah ada hoaksnya. Katanya, NU mau menghapus surah Al-Kafirun, salah lagi (NU, Red)," katanya. Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj mengungkapkan, dalam konteks pemerintahan, tidak dikenal istilah kafir. Yang ada adalah istilah muwathonah atau citizenship. "Seluruh warga negara memiliki hak yang sama di hadapan konstitusi," katanya dalam pidato sambutan pada penutupan munas kemarin (1/3). Said menyandarkan penda&Acirc;&shy;patnya pada sejarah nabi. Saat periode Makkah, istilah kafir dialamatkan kepada penduduk Makkah yang masih menyembah berhala alias penganut paganisme, animisme, klenik, dan gnostisisme yang tidak memiliki kitab suci. Pascahijrah di periode Madinah, tidak ditemui lagi istilah kafir bagi penduduk Madinah yang tidak memeluk Islam. "Padahal, di Madinah sendiri ada tiga suku pemeluk Yahudi seperti Bani Nadhir, Qainuqa, dan Quraizah," kata Said. Penutupan Munas-Konbes NU Munas Alim Ulama dan Konbes Ke-8 NU ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Poin-poin rekomendasi yang dihasilkan dari tiga bahtsul masail, yakni waqiiyah (aktual), maudluiyah (tematik), dan qanuniyah (regulasi), diserahkan kepada Wapres sebagai representasi pemerintah. Dalam pidato penutupannya, Rais Am PB NU Miftakhul Akhyar menekankan kembali untuk selalu menjunjung tinggi hu&Acirc;&shy;bungan antarumat Islam, tetapi tidak melupakan hubungan antarmanusia. "Tanda-tanda dasar ukhuwah itu adalah senantiasa mendahulukan kepentingan saudaranya," paparnya. Wapres Jusuf Kalla optimistis misi perdamaian yang dibawa NU bisa menjadi solusi konflik yang terjadi di negara-negara muslim dunia. "Saya sedih ka&Acirc;&shy;rena puluhan tahun negeri-negeri muslim harus berjuang keluar dari penjajahan. Sekarang malah terlibat konflik berkepanjangan." Sikap MUI dan Tokoh Lintas Agama Sementara itu, Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi menyatakan, MUI akan mengkaji lebih dahulu rekomendasi bahtsul masail tersebut. Meski demikian, Muhyiddin mengingatkan bahwa kata kafir merupakan bahasa agama. Setiap agama memiliki istilah masing-masing untuk menyebut kaum di luar agama tersebut. Dia menjelaskan, dalam <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/01/03/2019/hasil-munas-alim-ulama-konbes-nu-nonmuslim-jangan-lagi-disebut-kafir" target="_blank">terminologi Islam</a>, ada tiga jenis orang yang disebut Alquran. Yakni, mukmin, kafir, dan munafik. "Bagi kita umat Islam, orang yang tidak beriman (kepada Allah SWT, Red) ya kafir. Itu terminologi agama," lanjutnya. Karena itulah, di Alquran ada surat yang menggambarkannya. Al Mu'minun, Al Kafirun, dan Al Munafiqun. Mungkin, lanjut dia, ada bahasa sosiologis yang dibuat dengan maksud tertentu. Misalnya, mengurangi tensi politik. Sebab, saat ini adalah tahun politik. Maka, dicari istilah yang lebih halus "Di waktu yang sama, kita harus tahu bahwa orang Kristen pun menyebut kita gembala (domba) yang tersesat, dan kita no problem," tutur Muhyidin. Karena itu, menurut dia, bila landasan penyebutan nonmuslim adalah kemasyarakatan, tidak cocok. MUI akan mengkaji dulu apa yang dimaksud bahtsul masail. Namun, bila merujuk pada Alquran, sebutannya sudah jelas: mukmin, kafir, dan munafik. Orang munafik bisa berasal dari orang mukmin maupun kafir. Pada zaman Nabi Muhammad, lanjut dia, penyebutannya adalah kuffar Quraisy. Sebab, ada Quraisy yang muslim. Penyebutannya bukan nonmuslim. Di Alquran pun jelas, wahai orang-orang kafir, bukan wahai orang-orang nonmuslim. "Jadi, saya kurang setuju kalau memang kafir itu harus diganti dengan berbagai macam alasan. Sebab, itu adalah terminologi agama yang sudah baku," ucapnya. Rekomendasi bahtsul masail itu mendapat apresiasi berbagai tokoh agama. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengaku sangat berbahagia mendengar kabar tersebut. Menurut Gomar, fenomena mengafirkan orang adalah bentuk kekerasan teologis. Tentu tidak baik. Akibatnya, akan mengusik persaudaraan dan berpotensi memecah belah bangsa. "Makanya, saya sangat menghargai keputusan NU tersebut. Keputusan yang akan semakin mengukuhkan kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia," tutur dia. Tokoh agama Katolik Romo Benny Susetyo menyampaikan pernyataan senada. Menurut dia, keputusan NU menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar pada nilai kebangsaan, bukan agama. Itu sesuai dengan muktamar NU di Banjarmasin tahun lalu. Sementara itu, salah seorang anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sandjaja menjelaskan, pelarangan sebutan kafir pada warga nonmuslim di Indonesia tidak akan mengubah banyak hal. Menurut dia, kosakata tersebut hanya berkembang di kalangan internal umat muslim Indonesia. Pemeluk agama lain tidak pernah memakai kosakata itu untuk melabeli diri mereka sendiri ataupun warga yang berbeda agama. "Buat kami sebetulnya tidak terlalu berpikir sampai ke situ. Itu kan istilah yang digunakan umat muslim secara internal saja," ucapnya.&nbsp;

Sekjen PBNU: Saya sama Kiai Said Bolak-balik Dikafir-kafirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hasil-munas-alim-ulama-konbes-nu-nonmuslim-jangan-lagi-disebut-kafir_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar NU di Banjar, Jawa Tengah, Rabu (27/2)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar NU di Banjar, Jawa Tengah, Rabu (27/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat, sejak Rabu (27/2) hingga hari ini (1/2) menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satunya, kesepakatan untuk tidak menggunakan sebutan kafir kepada warga Indonesia nonmuslim. Sebagai gantinya, para kiai memilih kata muwathinun atau warga negara. Kesepakatan itu diambil dalam bahtsul masail maudluiyah yang dipimpin KH Abdul Muqsith Ghozali. Kiai Muqsith menjelaskan, NU ingin menekankan semangat untuk tidak gampang mengafirkan siapa pun. Menurut dia, kata kafir mengandung sisi negatif yang berupa kekerasan teologis. "Ini berpotensi menyakiti sebagian kalangan nonmuslim," katanya. Selain itu, tiap-tiap agama mengenal kata kafir untuk meng&shy;identifikasi orang-orang yang tidak seiman. Pria yang juga menjabat wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) itu mengungkapkan, sebelumnya NU sepakat untuk tidak menyebut WNI nonmuslim sebagai kafir harbi (orang kafir yang patut diperangi). Kata muwathinun dipilih sebagai pengganti karena menunjukkan kesetaraan status muslim dan nonmuslim dalam sebuah negara. "Dengan begitu, status mereka setara dengan warga negara lain," terang pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tersebut. Apalagi, menurut dia, banyak WNI nonmuslim yang memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia. Bahkan, beberapa tokoh nonmuslim terlibat dalam pendirian negara Indonesia. "Sehingga penyebutan kafir ini saya rasa tidak bijaksana," katanya. Masalah lain yang dibahas dalam bahtsul masail adalah keharaman multilevel marketing (MLM), politisasi agama, penegasan status kewarganegaraan, hukum ketaatan pada aturan negara, penerimaan konsep negara-bangsa, serta penegasan dan penyeragaman persepsi tentang Islam Nusantara. Selain itu, dibahas produk-produk hukum perundang-undangan yang dihasilkan dengan proses politik modern tanpa melalui rumus-rumus syariat. Salah seorang tim perumus sidang, KH Afifuddin Muhajir, mengungkapkan, jika negara memerintahkan sesuatu yang diwajibkan syariat, sesuatu itu bertambah wajib. Jika negara memerintahkan sesuatu yang disunahkan syariat (mubah), hukumnya naik menjadi wajib. Lalu, jika negara memerintahkan sesuatu yang boleh (mubah) menurut syariat, ditinjau kemaslahatannya. "Kalau mengandung maslahat, wajib ditaati. Jika tidak, tidak wajib ditaati. Jika negara memerintahkan sesuatu yang dilarang syariat, wajib ditolak dan diluruskan lewat kanal-kanal yang tersedia di konstitusi," papar wakil pengasuh PP Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo itu. Salah satu tema menarik yang dijadwalkan adalah hukum politisasi agama. Sayang, masalah tersebut tidak dibahas karena keterbatasan waktu. Namun, Afifuddin menegaskan bahwa politisasi agama adalah haram. "Tapi, jika mengawal politik dengan tuntunan agama, itu wajib," jelasnya. Politisasi agama yang dimaksud Afifuddin adalah berkampanye menggaet dukungan dengan mengutip ayat-ayat suci Alquran yang sebe&shy;narnya tidak berhubungan dengan aktivitas politik tersebut. Namun, mengingatkan agar ca&shy;lon pemimpin harus jujur dengan mengutip ayat Alquran bahwa Allah bersama orang jujur bukan termasuk politisasi agama. Munas juga menghasilkan definisi standar tentang Islam Nusantara. Ketum PB NU KH Said Aqil Siroj mengungkapkan bahwa pertama-tama pengurus wilayah dan pengurus cabang harus memahami pengertian standar Islam Nusantara yang disepakati, baru mengatur strategi memahamkan masyarakat di wilayahnya. Mengenai bisnis MLM, dalam pandangan NU, bisnis yang ber&shy;skema piramida atau Ponzi adalah haram karena mengandung potensi penipuan (gharar). Bisnis jenis itu bisa merugikan konsumen maupun pelaku bisnis, terutama level terbawah. Baik yang dilakukan secara digital maupun tatap muka. Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah melakukan pemba&shy;hasan dengan fokus pada kasus-kasus aktual di masyarakat. "Hukum bisnis money game model MLM, baik menggunakan skema piramida, matahari, maupun Ponzi, adalah haram," tegas pemimpin sidang Asnawi Ridwan.&nbsp;

Hasil Munas Alim Ulama-Konbes NU: Nonmuslim Jangan Lagi Disebut Kafir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tangis-haru-nenek-korban-banjir-bandang-dapat-renovasi-rumah-dari-pbnu_m_170734.jpeg" alt="Inak Maunah bersama Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Ketua PP NU Care-LAZISNU Syamsul Huda, dan sejumlah Direktur NU Care-LAZISNU." width="100%">
<figcaption>Inak Maunah bersama Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Ketua PP NU Care-LAZISNU Syamsul Huda, dan sejumlah Direktur NU Care-LAZISNU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kesedihan masih terlihat jelas di wajah Inak Munah, 70, saat datang ke Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Lombok, NTB, Sabtu (25/11). Dia adalah korban banjir bandang di Lombok Timur yang terjadi beberapa hari lalu. &nbsp; Gara-gara banjir bandang itu, rumahnya hancur. Inak Munah yang tidak punya saudara dan jauh dari anak-anaknya itu dilanda kebingungan. Sebab, semua miliknya hancur. &rsquo;&rsquo;Banjir sampai segini (Maunah memegang lehernya), deras airnya, sudah pasrah, rumah saya hancur,&rsquo;&rsquo; ujarnya. &nbsp; Saat banjir terjadi, dia mengaku diungsikan ke Desa Mendane. Tidak ada pakaian yang dia bawa. Saat ini, Maunah tinggah di posko, dan rumah tetangga. "Anak saya jauh, ada di Sumbawa. Anak saya sudah tahu rumah hancur, tapi sampai sekarang belum pulang,&rsquo;&rsquo; katanya. &nbsp; Kedatangan Inak Maunah ke Munas dan Konbes NU bukan tanpa sebab. PBNU memberikan bantuan recovery rumah untuknya NU Care &ndash; Lazisnu. Penggalangan dana telah dilakukan untuk membangun kembali rumah Inak Maunah. &nbsp; Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Ketua PP NU Care-LAZISNU Syamsul Huda, dan sejumlah Direktur NU Care-LAZISNU bersama-sama secara simbolis menyerahkan bantuan rumah kepada Inak Munah &nbsp; "Ini kita serahkan bantuan pembangunan rumah untuk Ibu Maunah, semoga bermanfaat," Kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj &nbsp; Saat mendapat bantuan itu, Inak Maunah langsung menangis terseguk-seguk. Wajah sedih, haru dan gembira tampak terlihat jelas. Air matanya juga menetes. Dia tidak menyangka ada yang membangunkan rumahnya lagi. ''Alhamdulillah bersyukur dunia akhirat.&nbsp;Bersyukur dengar NU bantu bangun rumah saya lagi,'' imbuh Inak Maunah. &nbsp; Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU Syamsul Huda memastikan pembangunan kembali rumah Inak Maunah. Korban banjir bandang memang banyak, namun Syamsul menyebut untuk saat ini baru Inak Maunah. &rsquo;&rsquo;Kita berharap bisa membantu seluruh korban musibah di sana. Untuk sementara Nenek Maunah dulu karena tidak punya sanak saudara. Rumah yang hancur itu sebelumnya dibangun berkat swadaya warga," jelasnya.

Tangis Haru Nenek Korban Banjir Bandang dapat Renovasi Rumah dari PBNU

konbes nu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konbes nu