<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/Screen-Shot-2026-01-07-at-172509-2144841252.png" alt="Penyidik Kejagung memasukkan satu kontainer berisi barang bukti hasil penggeledahan di kantor Kemenhut, (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Kejagung memasukkan satu kontainer berisi barang bukti hasil penggeledahan di kantor Kemenhut, (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung akhirnya buka suara terkait dengan aktivitas penyidik di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Rabu (7/1). Pihak Kejagung membantah telah melakukan penggeledahan di Kemenhut. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, penyidik hanya mencocokan data. Anang menyampaikan keterangan tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media di Jakarta pada Kamis (8/1). Dia menjelaskan bahwa pencocokan data dilakukan dalam pengusutan kasus tambang di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Saat ini, kasus tersebut sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Meski belum dibuka secara rinci, Anang menyebut kasus itu terkait kegiatan tambang di kawasan hutan yang diduga melanggar aturan dan ketentuan. Sehingga dilakukan proses hukum oleh Kejagung. &rdquo;Perkara pembukaan kegiatan tambang oleh perusahaan-perusahaan tambang yang memasuki wilayah kawasan hutan yang diberikan oleh kepala daerah saat itu di Konawe Utara dengan melanggar dan tidak sesuai ketentuan,&rdquo; kata dia. Penyidik yang datang ke Kantor Kemenhut kemarin (7/1), kata Anang, berasal dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung. Sehingga dapat dipastikan bahwa kasus itu menyangkut dugaan korupsi yang biasa ditangani oleh penyidik di Gedung Bundar. &rdquo;Kegiatan pencocokan data ini bukanlah penggeledahan dan semua berjalan dengan baik sebagai bentuk proaktif penyidik mendatangi Kantor Kementerian Kehutanan untuk mempercepat dan memperoleh data sesuai yang dibutuhkan,&rdquo; jelasnya. Menurut Anang, pencocokan data tersebut berlangsung dengan aman dan lancar. Dia menyatakan, jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kemenhut membantu para penyidik dengan memberikan dan mencocokan data yang dibutuhkan. Meski membantah kegiatan itu adalah penggeledahan, Anang mengaku ada beberapa data yang diambil oleh penyidik. &rdquo;Beberapa data dan dokumen yang diperlukan dalam penyidikan dan sudah diberikan oleh pihak Kemenhut ke penyidik dan disesuaikan atau dicocokan datanya,&rdquo; ucap dia. Sebelumnya, pihak Kemenhut juga membantah telah dilakukan penggeledahan oleh Kejagung. Serupa dengan keterangan Anang, Kemenhut menyatakan bahwa kegiatan penyidik Kejagung di Kantor Kemenhut dalam rangka pencocokan data dalam kasus yang tengah ditangani oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung. &nbsp;

Kejagung bantah geledah kantor Kemenhut, beralasan tengah mencocokan data kasus tambang Konawe Utara Sulawesi Tenggara.

Kejagung Bantah Geledah Kantor Kemenhut, Hanya Cocokkan Data Kasus Tambang di Konawe Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-1JPG-2551589362.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak berkompetisi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan dugaan korupsi pemberian izin tambang di Konawe Utara yang diduga melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. KPK menegaskan, mendukung langkah Kejaksaan yang tengah mengusut perkara tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya berharap penanganan kasus dugaan korupsi izin tambang itu dapat dituntaskan secara menyeluruh oleh Kejagung. &ldquo;KPK juga berharap penanganan perkara ini bisa dituntaskan, bisa diselesaikan di Kejaksaan Agung,&rdquo; kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (8/1). Menurut Budi, dukungan KPK diberikan agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari. Ia menekankan pentingnya penyidikan yang menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat. &ldquo;Kami berharap semua pihak-pihak yang punya peran dalam dugaan tindak pidana korupsi itu bisa dijerat secara tuntas,&rdquo; tegasnya. Pengusutan kasus dugaan korupsi perizinan tambang di Konawe Utara mencuat setelah penyidik Kejagung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), pada Rabu (7/1) sore. Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, setelah KPK menghentikan penyidikan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pengusutan dugaan korupsi perizinan tambang di Konawe Utara. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penyidikan perkara ini mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2025. &ldquo;Penyidikannya kalau enggak salah sekitar bulan Agustus atau September 2025,&rdquo; ucap Anang Supriatna, Rabu (31/12). Meski telah memasuki tahap penyidikan, Kejagung hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Selain telah menggeledah sejumlah tempat, Kejaksaan juga telah memeriksa beberapa saksi guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin tambang di kawasan hutan tersebut.

KPK memastikan tidak berkompetisi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan dugaan korupsi pemberian izin tambang di Konawe Utara.

KPK Klaim Tak Bersaing dengan Kejagung Tangani Kasus Izin Tambang Konawe Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-1JPG-200636168.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah dugaan adanya intervensi, dalam penghentian penyidikan kasus dugaan suap izin tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,7 triliun. Dalam perkara tersebut, mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sempat ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan keputusan penghentian perkara dilakukan secara profesional dan independen, tanpa adanya campur tangan pihak mana pun. &ldquo;KPK pastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Selasa (30/12). Budi menjelaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sepenuhnya didasarkan pada materi serta perkembangan penyidikan yang dimiliki KPK. Salah satu kendala utama dalam perkara ini adalah tidak diperolehnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor. &ldquo;Penerbitan SP3 ini murni pertimbangan teknis dalam proses penyidikannya, yakni penghitungan kerugian keuangan negara yang tidak bisa dilakukan oleh auditor,&rdquo; ujarnya. KPK menyadari keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah publik, mengingat tindak pidana korupsi di sektor pertambangan merupakan isu yang sensitif dan mendapat sorotan luas. Namun demikian, Budi menegaskan penegakan hukum tetap harus berpijak pada kecukupan alat bukti.&nbsp;&ldquo;Tentu dalam proses hukumnya, harus tetap berdasarkan alat bukti,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Aswad Sulaiman, Bupati Konawe Utara pada periode 2007&ndash;2009 dan 2011&ndash;2016, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi. Kasus tersebut berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan di lingkungan Pemkab Konawe Utara periode 2007&ndash;2014 yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Dalam konstruksi perkara, KPK memperkirakan negara mengalami kerugian sedikitnya Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel melalui perizinan yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, Aswad juga dijerat dalam perkara dugaan suap terkait penerbitan izin kuasa pertambangan. Selama periode 2007&ndash;2009, ia diduga menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. &nbsp;

KPK bantah ada intervensi dalam penghentian kasus suap izin tambang nikel Konawe Utara yang rugikan negara Rp 2,7 triliun.

Soal SP3 Kasus Suap Izin Tambang Nikel Konawe Utara Rp 2,7 Triliun, KPK Bantah Ada Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1271312557.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin pengelolaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perkara yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, itu resmi dihentikan sejak Desember 2024. &ldquo;Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (26/12). Budi menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada 2009. Namun, setelah melalui proses penyidikan yang mendalam, penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya. &ldquo;Setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan tidak ditemukan kecukupan bukti,&rdquo; tegasnya. Meski penyidikan dihentikan, KPK menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk membuka kembali perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu tetap membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti baru terkait kasus tersebut. &ldquo;Kami terbuka, jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini untuk dapat menyampaikannya kepada KPK,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Aswad Sulaiman, yang menjabat sebagai Bupati Konawe Utara pada periode 2007&ndash;2009 dan 2011&ndash;2016, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi. Kasus tersebut berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada periode 2007&ndash;2014. KPK menduga perizinan itu dilakukan secara melawan hukum. Dalam konstruksi perkaranya, KPK memperkirakan negara mengalami kerugian sedikitnya Rp 2,7 triliun. Kerugian tersebut berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh melalui proses perizinan yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, KPK juga menjerat Aswad dalam perkara dugaan suap terkait izin kuasa pertambangan. Selama periode 2007&ndash;2009, Aswad diduga menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara, kerugian negara Rp 2,7 triliun.

KPK Hentikan Penyidikan Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Konawe Utara yang Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-politikus-terlibat-korupsi-dengan-praktik-antimahar_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengambil alih kasus korupsi pertambangan di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus ini diduga telah merugikan negara Rp 135,8 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disuarakan oleh Perhimpuman Aktivis Hukum Sulawesi Tenggara (PAHI-SULTRA) melalui aksi massa di depan Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. Dengan pengambilalihan kasus oleh Kejagung diharapkan proses hukum bisa lebih cepat, termasuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jelas-jelas bukti sudah nyata kuat dan meyakinkan sebagaimana penyataan seorang saksi dalam persidangan," kata Ketua PAHI-SULTRA Irsan, Jumat (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut 3 diantaranya merupakan pihak dari PT LAM. Kasus ini sendiri sudah mencuat sejak 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/016919513/9-cara-mendapatkan-diskon-tiket-kereta-murah-untuk-libur-nataru">9 Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Murah untuk Libur Nataru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PAHI SULTRA mendorong Kejagung mengusut tuntas kasus ini. Sehingga, pihak-pihak lain yang terlibat harus dijerat hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"kami mendesak Kejagung RI harus segera mengambil alih kasus tersebut, dan melakukan tindakan tegas," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kejagung juga diharapkan mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara ini. Kasus ini diminta segera dituntaskan.</div>

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengambil alih kasus korupsi pertambangan di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara.

Percepat Proses Hukum, Kejagung Diminta Ambil Alih Kasus Korupsi Tambang Nikel di Konawe Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/kepala-bp-taskin-2229422947.jpg" alt="Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menerima aduan Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara di kantornya, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menerima aduan Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara di kantornya, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) berkomitmen mencari solusi terbaik untuk mengatasi kemiskinan di sekitar wilayah tambang Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara. Langkah ini diambil setelah BP Taskin menerima audiensi dari Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konut di kantornya, Selasa (30/9). Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti ironi di balik kekayaan sumber daya alam di Konut. Meski menjadi penyumbang devisa lewat pertambangan nikel, ternyata angka kemiskinan di wilayah itu masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Konut pada 2024 tercatat 13,93 persen, lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan Provinsi Sultra yang berada di angka 10 persen. "Banyak rakyat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak lagi bisa memanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dikarenakan lahannya sudah masuk dalam izin usaha pertambangan," ujar Budiman. Budiman mengungkapkan, pencemaran karena pertambangan membuat warga yang umumnya petani dan nelayan kehilangan pekerjaannya. Kondisi ini diperparah dengan tidak dilibatkannya warga sebagai pekerja tambang. "Hampir nol pelibatan usaha tambang lokal oleh usaha-usaha Konut maupun rakyat di dalam pengerjaan dan pelibatan aktivitasnya, sehingga sudah pertaniannya tersingkir, perikanannya juga tidak bisa lagi diakses memadai, usaha tambangnya tidak melibatkan tenaga kerja lokal maupun usaha tambang lokal sehingga terjadi kesenjangan sosial," ungkap Budiman. <h3>Minta ESDM Fasilitasi Dialog dengan Perusahaan Tambang</h3> Untuk mencari jalan keluar, BP Taskin akan menyurati Kementerian ESDM agar memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Konut. Diharapkan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti. "Kami ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak," tegas Budiman. <h3>Belajar dari NTB: Koperasi Rakyat Bisa jadi Solusi</h3> Budiman menilai, keterlibatan koperasi rakyat dapat menjadi kunci untuk menekan kemiskinan di daerah tambang. Ia mencontohkan keberhasilan model koperasi tambang rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat hukum. "Skemanya macam-macam lewat koperasi, kontraktor, penyerapan tenaga kerja minimal. Kami akan menggali lagi ya," kata dia. Menurut Budiman, skema koperasi tambang rakyat bukan hanya soal ekonomi, tapi juga memastikan keadilan bagi warga sekitar tambang. "Kalau di Konut ini tambangnya legal, namun tidak sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 124 UU Minerba," jelasnya. <h3>Konawe Utara Sumbang Rp 1,4 Triliun ke Negara, tapi Masyarakat Miskin</h3> Ketua IUJP Konawe Utara Rakhmat menekankan pentingnya agar hasil tambang juga dirasakan masyarakat sekitar. Apalagi, dari 159 desa di Konawe Utara, sekitar 30 desa berada di lingkar tambang. "Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, kami yakin perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat," katanya. Rakhmat menjelaskan bahwa pemberdayaan bisa dilakukan lewat berbagai skema. Mulai dari kemitraan dengan kontraktor lokal, hingga pembentukan koperasi berbasis masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. "Harapan kami, kekayaan sumber daya alam di Konawe Utara tidak hanya menyumbang devisa bagi negara, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat di lingkar tambang," imbuhnya.

BP Taskin berupaya mengatasi kemiskinan di Konawe Utara akibat pertambangan melalui koperasi rakyat dan keterlibatan masyarakat.

Ironi Konawe Utara: Kaya Tambang Nikel tapi Warganya Masih Miskin, BP Taskin Siapkan Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/20230329_214019-1975458298.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Konawe Utara 2007-2009 Aswad Sulaiman&nbsp;pada Kamis (14/9) kemarin batal ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena jatuh sakit saat menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik lembaga antirasuah, dikutip dari ANTARA. "Informasi yang kami terima, dari pemeriksaan dokter tersangka sakit dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Mayapada," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta. Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi awalnya hari ini dijadwalkan akan menggelar ekspos kasus dan penahanan terhadap Aswad Sulaiman. Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Indikasi kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sekitar Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum. Selain itu, Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012965352/pilih-rawat-ibunya-zulfiandi-mantan-gelandang-timnas-indonesia-u-19-rehat-sementara-dari-sepak-bola">Pilih Rawat Ibunya, Zulfiandi Mantan Gelandang Timnas Indonesia U-19 Rehat Sementara dari Sepak Bola</a> Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009. Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Konawe Utara 2007-2009 Aswad Sulaiman pada Kamis (14/9) kemarin batal ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Aswad Sulaiman Batal Ditahan KPK Karena Masuk Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/kapolri-dan-jendral-tni3.JPG.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan ke Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi Konawe Utara sekaligus memberikan bantuan pasca banjir yang merendam sebanyak 7 kecamatan dan 47 desa.  Kegiatan ini didampingi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Kabaharkam Polri, Dankorbrimob, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kapusdokkes Polri, Dirtipter Bareskrim Polri, Karo PID Divhumas Polri dan Karo Provost Divpropam Polri.  Dalam kesempatan itu, Tito mengatakan, bencana banjir sejak 2 Juni tersebut sudah menjadi atensi TNI-Polri yaitu dengan menggerakkan jajaran baik Kapolda, Baharkam, Binmas dan Dokkes. Salah satunya dengan membantu dari segi infrastruktur atau bantuan kemanusiaan, yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi.  "Satu sakit semua bergerak, semua masyarakat dan pemerintah berikan perhatian, kita harus punya mekakisme penanganan sehingga kejadian tidak terulang kembali," kata Tito, Sabtu (22/6).  Mantan Kapolda Metro Jaya itu menekankan, bencana sekarang harus dicari akar masalahnya dan menjadi atensi Provinsi dan pemerintah pusat dengan solusi membentuk canal dengan program jangka panjang.  "Apabila penyebabnya banjir karena fungsi hutan berkurang atau karena pembangunan pemukiman. Oleh karena itu penanganannya harus maksimal sehingga tata kelola lahan tidak berdampak bencana serta perlu dilakukan studi mendalam untuk penyelesaian masalah banjir di Konawe," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/kapolri-dan-jendral-tni4.JPG.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Istimewa)  Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan, tahap rehabilitasi akan dimaksimalkan mulai dari Yankes, transportasi dan tempat pengungsian serta TNI-Polri melaksanakan trauma healing bersama instansi terkait. "Jaga dan rawat lingkungan hidup sehingga bencana tidak terjadi lagi," ujar Hadi.  Selain itu, Bupati Konawe Utara Ruksamin menyampaikan, wilayahnya itu telah diguyur hujan mulai 31 Mei 2019 dan terjadi banjir pada 2 Juni 2019. Akibatnya, banjir merendam sebanyak 7 kecamatan dan  47 desa dengan korban yang mengungsi sebanyak 2.502 KK atau 9.609 jiwa.  "Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran TNI-Polri beserta jajaran lainnya atas bantuan baik fisik maupun material sehingga kondisi di Konawe Utara semakin membaik," ucap Ruksamin.  Setelah mengunjungi Desa Konawe Utara, mereka pun langsung bertolak ke tempat pengungsian di Desa Wanggudu, sekaligus meninjau posko trauma healing anak-anak korban bencana banjir.  Setibanya disana, mereka pun disambut hangat dengan nyanyian dari anak-anak korban bencana banjir. Di sana, mereka melaksanakan dialog serta memberikan semangat dan motivasi kepada para anak-anak yang menjadi korban bencana.

Pascabanjir, Kapolri Bersama Panglima TNI Tinjau Kondisi Konawe Utara

konawe utara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konawe utara

Berita Terkini