<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/eks-pimpinan-panja-dpr-sebut-hpl-pulau-reklamasi-tak-sah_m_181944.jpeg" alt="Ilustrasi Reklamasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Reklamasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas menghentikan kegiatan reklamasi ilegal di pesisir Desa Ulu Sawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Proyek tersebut diketahui milik PT GMS yang membangun jetty (dermaga) tanpa izin resmi pemanfaatan ruang laut. "Benar kami setop sementara aktivitas reklamasi dan pemanfaatan jetty untuk aktivitas terminal khusus," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), dikutip dari Antara, Minggu (27/9). Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan jetty seluas 2.231 hektare tersebut tidak dilengkapi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). "Karena hasil pemeriksaan jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen izin PKKPRL," ungkap Pung Nugroho. KKP menegaskan aktivitas di lokasi tersebut dihentikan sementara waktu sampai PT GMS memenuhi seluruh persyaratan dasar, termasuk dokumen PKKPRL. Dari keterangan pihak perusahaan, pembangunan jetty itu disebut untuk menunjang kegiatan pertambangan nikel di kawasan tersebut. Namun, tanpa izin resmi, seluruh aktivitas dianggap melanggar regulasi pemanfaatan ruang laut. <h2>Diduga Langgar UU Cipta Kerja dan Aturan Kelautan</h2> Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan mengungkapkan, kegiatan reklamasi tersebut diduga kuat melanggar sejumlah regulasi di bidang kelautan dan perikanan. Dia menyebut pelanggaran itu terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. "Penguatan operasi pengawasan kegiatan di ruang laut ini sekaligus dalam rangka Bulan Bakti Kelautan Perikanan menuju puncak HUT KKP ke-26 pada akhir Oktober," kata Kurniawan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya pelaku usaha memenuhi seluruh ketentuan perizinan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah, kata dia, telah menerapkan sistem perizinan berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Trenggono menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci keberlanjutan usaha dan kelestarian laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan reklamasi ilegal di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tanpa izin resmi

KKP Hentikan Reklamasi Ilegal di Konawe Selatan, Jetty Raksasa Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/WhatsApp-Image-2024-12-05-at-171051_5b61a2701-608977526.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian (tengah) bersama Kabid Propam Kombespol Moch. Sholeh (kiri), Kamis (5/12). (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian (tengah) bersama Kabid Propam Kombespol Moch. Sholeh (kiri), Kamis (5/12). (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjatuhkan sanksi eks (mantan) Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Ipda Muhammad Idris berupa demosi dan penempatan khusus (Patsus). Itu buntut kasus penerimaan uang sebesar Rp 2 juta dari guru honorer SDN 4 Baito Supriyani. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra Kombespol Iis Kristian mengatakan, telah selesai melaksanakan sidang kode etik terhadap dua orang personel Polri yang pernah bertugas di Polsek Baito. Yakni Kapolsek Ipda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aipda Amiruddin. &rdquo;Sidang kode etik (Ipda Muhammad Idris dan Aipda Amiruddin) karena permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak (guru honorer SDN 4 Baito Supriyani) yang terkait perkara yang sedang ditanganinya,&rdquo; kata Iis Kristian seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, untuk pelaksanaan sidang Ipda Muhammad Idris, dipimpin Kabid Propam Polda Sultra Kombespol Moch. Sholeh. Sedangkan sidang Aipda Amiruddin dipimpin Wakapolres Konawe Selatan Kompol Dedi Hartoyo. &rdquo;Dalam sidang dihadiri juga sejumlah saksi, kemudian dihadiri juga penasihat hukum pelapor,&rdquo; ujar Iis Kristian. Iis Kristian mengungkapkan bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam sidang kode etik tersebut, Ketua Komisi menyatakan bahwa Ipda Muhammad Idris terbukti melakukan pelanggaran berupa permintaan bantuan uang tunai kepada pihak Supriyani. &rdquo;Ketua komisi sidang kode etik menjatuhkan putusan hukuman berupa patsus selama tujuh hari dan demosi satu tahun, juga sanksi etikanya berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukannya,&rdquo; ungkap Iis Kristian. Begitu pula dengan Aipda Amiruddin, yang terbukti dalam persidangan melakukan pelanggaran berupa meminta uang kepada pihak Supriyani sebesar Rp 2 juta, dan dijatuhkan hukuman Patsus selama 21 hari dan demosi selama dua tahun, serta sanksi etika berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan. &rdquo;Pelaksanaan sidang komisi kode etik ini merupakan bagian daripada penegakan hukum etika maupun disiplin terhadap personel Polri yang melanggar,&rdquo; jelas Iis Kristian.

Polda Sultra sanksi eks Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Ipda Muhammad Idris berupa demosi dan Patsus buntut kasus guru honorer Supriyani

Eks Kapolsek Baito Disanksi Demosi dan Patsus Buntut Kasus Guru Honorer Supriyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/WhatsApp-Image-2024-12-04-at-124313_4dc433fb-1314629816.jpg" alt="Guru honorer Supriyani bersama suami dan Kepala Desa Wonua Raya saat memasuki ruangan sidang etik Bid Propam Polda Sultra. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Guru honorer Supriyani bersama suami dan Kepala Desa Wonua Raya saat memasuki ruangan sidang etik Bid Propam Polda Sultra. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Supriyani memenuhi panggilan sebagai saksi di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra). Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andre Darmawan mengatakan, pihaknya menerima undangan tersebut pada Selasa (3/11), terkait dengan permintaan hadirnya Supriyani di Polda Sultra. Yakni untuk proses pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang etik mantan Kapolsek Baito Ipda Muhammad Idris dan mantan Kanitreskrim Polsek Baito Amiruddin. &rdquo;Terkait dengan uang Rp 2 juta dan juga terkait dengan adanya permintaan uang Rp 50 juta (agenda pemeriksaan Supriyani),&rdquo; kata Andre Darmawan seperti dilansir dari Antara. Dia menyebutkan, selain Supriyani, Bid Propam Polda Sultra juga memanggil tiga orang lain yang dimintai keterangan sebagai saksi. Yakni suami Supriyani, Katiran; Lilis Herlina Dewi selaku rekan Supriyani; dan Kepala Desa Wonua Raya Rokiman. &rdquo;Kehadiran Supriyani sebagai saksi itu yang akan didalami, total ada empat orang saksi,&rdquo; ujar Andre Darmawan. Andre Darmawan menjelaskan, akan menuntaskan perkara Supriyani satu per satu, yang akan dimulai dengan menunggu hasil sidang etik eks Kapolsek dan eks Kanitreskrim Polsek Baito. &rdquo;Nanti kita lihat hasil etiknya seperti apa, kalau ada unsur pidananya kita akan dorong ke laporan pidana, termasuk permintaan uang-uang itu, kalau memang terbukti di sini, kita akan laporkan pemerasan,&rdquo; jelas Andre Darmawan. Berdasar pantauan, Supriyani mendatangi Polda Sultra bersama dengan tim kuasa hukum dan suami beserta rekannya dan Kepala Desa Wonua Raya. Supriyani dan tiga orang saksi lain masuk ruangan sidang pada pukul 10.00 wita. Ke empat saksi tersebut di dalam ruangan sidang, sedangkan tim kuasa hukum menunggu di depan ruangan. Terlihat juga beberapa personel kepolisian yang mondar mandir keluar-masuk dalam ruangan sidang etik tersebut.

Guru honorer SDN 4 Baito Konawe Selatan Supriyani penuhi panggilan sebagai saksi di Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Guru Honorer Supriyani Hadiri Panggilan Sebagai Saksi di Polda Sultra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-163011_1740b62f-2096985319.jpg" alt="Guru honorer SDN 4 Baito Supriyani saat menjalani sidang. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)" width="100%">
<figcaption>Guru honorer SDN 4 Baito Supriyani saat menjalani sidang. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Supriyani menceritakan kisahnya selama ditahan di Lapas Perempuan Kendari saat menjalani sidang lanjutan perkara dugaan penganiayaan di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo. Guru honorer tersebut mengatakan bahwa selama menjalani penahanan di Lapas, dirinya diperlakukan dengan baik oleh para tahanan di sana. "Di sana (lapas) saya diperlakukan dengan baik yang mulia," saat menjawab pertanyaan majelis hakim terkait dengan kegiatan selama penahanan di Lapas Perempuan Kendari, Kamis (7/11). Supriyani menyebutkan bahwa dalam Lapas itu juga dirinya banyak mendapatkan teman baru dan melakukan aktivitas yang baru. "Kegiatan selama di lapas yaitu senam pagi, apel pagi, untuk kerjaannya, yaitu cabut rumput," ungkap Supriyani. Supriyani juga menyampaikan kepada hakim bahwa alas yang digunakannya untuk tidur selama masa penahanan di Lapas Perempuan hanya tikar yang dibentangkan. Majelis hakim juga sempat menanyakan apakah ada bu guru yang lain di Lapas itu. "Tidak ada yang mulia, hanya bu dokter," jawab Supriyani. Diketahui, usai mendapat sorotan publik, Kejari Konsel dan Pengadilan Negeri Andoolo kemudian menangguhkan Supriyani pada Selasa (22/10). Supriyani keluar dari Lapas Perempuan juga disambut oleh rekan-rekan se-profesinya dan masyarakat yang mendukung dirinya untuk menghadapi kasus tersebut. Tangis haru Supriyani pecah saat keluar dari Lapas Perempuan Kendari, usai kasus itu mendapat banyak sorotan publik hingga menjadi atensi di masyarakat. Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Konsel Teguh Oki Tribowo mengatakan bahwa penangguhan terhadap Supriyani merupakan hasil koordinasi bersama dengan PN Andoolo, untuk menangguhkan penahanan guru honorer tersebut. &ldquo;Pelaksanaan penetapan hakim PN Andoolo terkait penangguhan penahanan tersebut telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Konsel,&rdquo; kata Teguh. Diketahui, Penangguhan penahanan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/LBH-HAMI-Konsel/Kuasa/X/2024 pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Nomor 050/LBH-HAMI-Konsel/X/2024 yang dikeluarkan pada 21 Oktober 2024. Dalam permohonan tersebut terdapat beberapa pertimbangan, yakni Supriyani yang masih memiliki anak balita yang membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang intens. Supriyani juga masih aktif menjadi guru di SDN 4 Baito dan masih harus memenuhi kewajibannya dalam membimbing para murid.

Guru honorer tersebut mengatakan bahwa selama menjalani penahanan di Lapas, dirinya diperlakukan dengan baik oleh para tahanan di sana.

Saat Sidang, Guru SDN 4 Baito Konawe Selatan Supriyani Ceritakan Kisah Selama Ditahan di Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/WhatsApp-Image-2024-10-31-at-120218_a99d62c2-1938188575.jpg" alt="Bupati Konsel Surunuddin Dangga (kiri) bersama Camat Baito yang dicopot Sudarsono. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Konsel Surunuddin Dangga (kiri) bersama Camat Baito yang dicopot Sudarsono. (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga menyebut, pencopotan Camat Baito Sudarsono tidak berkaitan dengan yang bersangkutan sering mendampingi kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Supriyani. Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengatakan, pergantian Camat Baito Sudarsono oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Konsel Ivan Ardiansyah merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Sudarsono. &rdquo;Ditarik ke staf (Camat Baito Sudarsono) Sekretariat Pemda sebagai pembinaan kinerja,&rdquo; kata Surunuddin Dangga seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, pencopotan Camat Baito itu bukan karena alasan Sudarsono sering mendampingi Supriyani, melainkan beberapa hal yang disesalkan oleh dirinya selaku Bupati Konawe Selatan. Salah satunya karena dirinya sama sekali tidak menerima laporan dari Camat Baito terkait kasus Supriyani yang viral di berbagai media sosial. &rdquo;Saya lihat sudah beredar di mana-mana. Tiba-tiba saya ditelepon (Sudarsono) mobil saya ditembak, ini kan parah, padahal kita belum bisa pastikan itu karena tembakan atau apa harus diuji dulu,&rdquo; ujar Surunuddin Dangga. Surunuddin Dangga juga menyesalkan tindakan Camat Baito Sudarsono saat diwawancarai yang langsung menyebutkan bahwa pecahnya jendela kaca mobil dinas Camat Baito itu disebabkan tembakan. &rdquo;Yang saya sesalkan, saat wawancara (Sudarsono) memakai pakaian dinas mengatakan ditembak (mobil dinas Camat Baito), ini hal yang fatal,&rdquo; jelas Surunuddin Dangga. Dia menyampaikan, salah satu fungsi camat adalah perpanjangan tangan dari Bupati untuk membuat situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya isu penembakan itu dapat membuat situasi di Kecamatan Baito menjadi mencekam dan membuat warga menjadi takut. &rdquo;Saya tidak mau daerah saya di Konawe Selatan dianggap rawan, Sehingga daerah Baito itu dianggap daerah gelap karena ada penembakan,&rdquo; tutur Surunuddin Dangga. Meski pencopotan terhadap Sudarsono dilakukan, Surunuddin mengungkapkan pihaknya tetap akan memberikan pendampingan kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani dalam menghadapi perkaranya di pengadilan. &rdquo;Pendampingan terhadap Supriyani adalah tugas dari pemerintah,&rdquo; ucap Surunuddin Dangga. Dia menambahkan, setelah putusan yang dikeluarkan pengadilan terkait dengan kasus Supriyani dan keluarga Aipda Wibowo Hasyim, pihaknya akan tetap mendamaikan kedua belah pihak. Sebab, mereka berdua merupakan warga yang tinggal dalam satu kawasan di Kecamatan Baito. Sementara itu, Sudarsono mengungkapkan permohonan maaf kepada Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Sebab, tidak melaporkan kejadian yang menimpa warga di Kecamatan Baito. &rdquo;Saya memohon maaf kepada Pak Bupati,&rdquo; ucap Sudarsono.

Bupati Konawe Selatan sebut, pencopotan Camat Baito tak berkaitan dengan yang bersangkutan sering mendampingi kasus guru honorer SDN 4 Baito

Bupati Konsel Sebut Pencopotan Camat Baito Tak Terkait dengan Supriyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/97_sidang-14553402.jpg" alt="SOLIDARITAS: Supriyani (tengah, berjilbab hitam) didampingi kuasa hukum Samsuddin SH (dua dari kanan) dan sejumlah guru saat tiba di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, kemarin." width="100%">
<figcaption>SOLIDARITAS: Supriyani (tengah, berjilbab hitam) didampingi kuasa hukum Samsuddin SH (dua dari kanan) dan sejumlah guru saat tiba di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah anggota organisasi guru se-Sulawesi Tenggara menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan, kemarin (24/10). Mereka memberikan dukungan kepada Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang didakwa kasus kekerasan. Laporan Kendari Pos, Supriyani tiba di PN Andoolo sekitar pukul 09.30 Wita. Turun dari mobil dinas DT 146 H didampingi Camat Baito Sudarsono Mangidi, Supriyani disambut perwakilan elemen guru. Mereka mendesak pembebasan Supriyani. Termasuk agar perjalanan kasus yang menjerat rekan mereka dievaluasi. &rsquo;&rsquo;Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya. Saya tidak pernah melakukan penganiayaan yang dituduhkan terhadap murid saya,&rsquo;&rsquo; kata Supriyani terharu. Supriyani didakwa melakukan kekerasan terhadap siswanya pada Rabu (24/4). Yakni, dengan cara memukul memakai gagang sapu. Orang tua siswa, Ajun Inspektur Dua Wibowo Hasyim yang juga kepala Unit Intelkam Polsek Baito, melaporkan Supriyani ke institusinya. Supriyani yang telah berstatus tersangka ditahan di lapas perempuan sejak Rabu (16/10). Di sisi lain, Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti memberikan advokasi ke Supriyani. PN Andoolo pada Selasa (22/10) mengabulkan penangguhan penahanan kepada Supriyani. Mu&rsquo;ti juga berjanji memberikan afirmasi kepada Supriyani untuk masuk sebagai guru PPPK. Dalam persidangan perdana, JPU telah membacakan dakwaan Supriyani. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Supriyani dan kuasa hukum untuk eksepsi. Samsuddin, kuasa hukum Supriyani, meminta waktu hingga pekan depan. (ndi/mia/c19/bay)

Para guru memberikan dukungan kepada Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito yang didakwa kasus kekerasan.

Kasus Polisi Polisikan Guru Honorer, Elemen Guru Dukung Guru Honorer Supriyani di Sidang Perdana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-085431_c7f498bd-3072086299.jpg" alt="Pengamanan kepolisian sidang kasus guru honorer di PN Andoolo, Konsel, Sultra, Kamis (24/10). (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan kepolisian sidang kasus guru honorer di PN Andoolo, Konsel, Sultra, Kamis (24/10). (La Ode Muh Deden Saputra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Konawe Selatan (Konsel) menyiapkan 500 personel untuk menjaga sidang perdana guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito Supriyani di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Konsel AKP Ismail mengatakan, pengamanan yang disiapkan merupakan personel gabungan Polres Konsel, Brimob, dan Dalmas Polda Sultra. &rdquo;Polres Konawe Selatan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polda dan Brimob,&rdquo; kata Ismail seperti dilansir dari Antara. Pengamanan itu, kata AKP Ismail, berdasar informasi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan masyarakat akan melakukan aksi solidaritas untuk memberikan dukungan terhadap Supriyani dalam menjalani sidang perdana. Diperkirakan jumlah massa sebanyak 1.650 orang. &rdquo;Kami dari awal sudah mendapat informasi awal dari PGRI, maupun OKP akan turut hadir di kantor pengadilan untuk menyaksikan jalannya sidang pembukaan. Jadi, kami menurunkan dan berkoordinasi dengan Polda Sultra. Polda membantu kami sebagai satuan kewilayahan dengan mengirimkan Dalmas dan Brimob,&rdquo; ujar Ismail. Dia mengimbau masyarakat yang melakukan aksi solidaritas guru honorer SDN 4 Baito untuk melakukan aksi dengan tertib dan aman. Pihaknya akan memberikan rasa aman kepada seluruh tamu yang datang di PN Andoolo, Konsel. &rdquo;Kami tetap memberikan ruang supaya teman-teman yang datang bisa mendengarkan atau mungkin bisa melihat secara langsung jalannya sidang,&rdquo; jelas Ismail. Pagi ini (24/10), PN Andoolo akan menggelar sidang pembukaan kasus perkara yang menimpa guru honorer SDN 4 Baito, Konsel. Sebelumnya, seorang guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Supriyani dilaporkan oleh salah satu orang tua murid kelas 1 atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito pada 25 April 2024. Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan juga menempuh upaya mediasi bersama dengan pemerintah setempat. Namun, jalan damai tidak ditemukan sehingga pihak kepolisian meningkatkan status ke penyidikan, kemudian melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan.

Kepolisian siapkan 500 personel untuk menjaga sidang perdana guru honorer SDN 4 Baito Supriyani di PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan

Polres Siapkan 500 Personel Jaga Sidang Perdana Guru Honorer di Konawe Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/sentra-literasi-keuangan-3658458366.jpg" alt="PEMBERDAYAAN: Pertemuan rutin ibu-ibu nasabah BTPN Syariah yang bergabung dalam Sentra Sakura di Desa Onewila, Konawe Selatan." width="100%">
<figcaption>PEMBERDAYAAN: Pertemuan rutin ibu-ibu nasabah BTPN Syariah yang bergabung dalam Sentra Sakura di Desa Onewila, Konawe Selatan.</figcaption>
</figure> Di Konawe Selatan, ibu-ibu mendapat pendidikan perbankan serta kewirausahaan gratis lewat sentra. Saat ini BTPN Syariah sudah memiliki 256 ribu sentra yang tersebar di 2.600 kecamatan di Indonesia. AGAS PUTRA HARTANTO, Konawe Selatan --- KELUHAN yang disampaikan para ibu di Desa Onewila, Sulawesi Tenggara, itu beragam. Mulai tidak ada modal untuk buka usaha, sulit bayar sekolah anak, sampai suami yang kehilangan pekerjaan. Dengan sabar Desi Satria Ratna mendengarkan semuanya. &rsquo;&rsquo;Kami bertemu tokoh desa dan masyarakat, mengenalkan serta menyampaikan tujuan dan program kami. Dari situ minat warga antusias,&rsquo;&rsquo; kata Business Manager BTPN Syariah Area Ranomeeto, Konawe Selatan, tersebut kepada Jawa Pos. Dari situ, Desi memahami kebutuhan masyarakat Onewila yang masuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan itu. Pembiayaan secara berkelompok menjadi pilihan model yang nyaman karena lebih memudahkan proses dan pendampingan. Seperti arisan. Hasil survei nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022 untuk literasi keuangan menunjukkan 85,10 persen dari sampel 14.634 orang di 34 provinsi di Indonesia telah menggunakan produk/layanan industri keuangan formal. Hanya, pemahaman masyarakat alias literasi keuangan masih relatif rendah: 49,68 persen. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan Indo nesia mencapai 90 persen pada 2024. Berbagai upaya pun dilakukan untuk merealisasikan target tersebut. Kalangan perbankan turun langsung ke lapangan dari pintu ke pintu. Pada akhir Mei lalu, Jawa Pos berkesempatan mengikuti langsung bagian dari upaya tersebut yang diadakan BTPN Syariah. Rombongan mengunjungi para nasabah program pendampingan dan pembiayaan. Sasaran pembiayaan adalah ibu-ibu rumah tangga karena mereka lebih banyak berada di rumah. Di sisi lain, para ibu memiliki potensi untuk bisa diberdayakan agar produktif. Seperti Siti Mulyati yang semula hanya mengandalkan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sangat pas-pasan mengingat sang suami masih berstatus tenaga honorer di instansi pemerintahan. Siti menceritakan, pada 2015, seorang community officer datang menyosialisasikan kampung pinjaman modal usaha tanpa agunan. Hanya, pembiayaan diberikan harus dalam bentuk kelompok. Minimal 8 orang. Dengan syarat harus disiplin dan rutin hadir pertemuan. Semula, Siti sempat ragu untuk bergabung dan membentuk sentra sebagai mitra BTPN Syariah. Masih ada keraguan dengan pinjaman tanpa agunan itu. Tapi, karena butuh modal usaha, dia berani mencoba mengajukan diri membentuk Sentra Sakura. &rsquo;&rsquo;Awalnya, bantuan modal hanya Rp 3 juta. Alhamdulillah, karena usaha meningkat, sekarang bantuan modalnya sudah Rp 35 juta,&rdquo; ungkap ibu tiga anak itu. Usaha toko kelontong dan sembako miliknya berkembang. Kini, Siti sudah bisa membeli satu unit motor dan membayar biaya kebutuhan anak sekolah. Bahkan mendapat reward berangkat umrah pada April lalu. Business Coach BTPN Syariah Sulawesi Tenggara Sanowati Samosir menyatakan, Siti masuk dalam kategori nasabah menginspirasi. Sebab, dia mampu memberdayakan ibu-ibu di sekitarnya. Saat ini anggota Sentra Sakura sudah bertambah menjadi 15 orang. &rsquo;&rsquo;Indikator lainnya, lanjut Sanowati, usahanya maju serta tabungannya meningkat,&rdquo; katanya. Nurhaeni, anggota Sentra Sakura lainnya, mengaku harus mencari pinjaman untuk uang bensin tiga anak laki-lakinya. Ditambah, biaya untuk kehidupan sehari-hari juga terasa pas-pasan. Beruntung, dia diajak Siti ikut arisan Sentra Sakura. Dari situ, ibu 54 tahun itu mendapat pinjaman modal Rp 3 juta. &rsquo;&rsquo;Untuk usaha jualan makanan di kantin sekolah SD Negeri 92 Kendari,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Corporate and Marketing Communications BTPN Syariah Ainul Yaqin menuturkan, sebagai bank umum syariah, pihaknya fokus mengumpulkan dana dari keluarga sejahtera dan menyalurkan kepada keluarga inklusi sejak 2014. Juga, membuka akses kepada masyarakat inklusi yang ada di pelosok negeri, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Hingga kuartal I 2023, pembiayaan yang tersalurkan sebesar Rp 78,7 miliar untuk sekitar 27 ribu perempuan keluarga prasejahtera produktif di Sulawesi Tenggara. Latar pekerjaan mereka beragam, dari berdagang, produksi, hingga beternak. &rsquo;&rsquo;Tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga akses pengetahuan lewat program pendampingan, akses suplai, dan pasar agar semakin mempermudah kehidupan masyarakat inklusi mewujudkan hidup yang lebih berarti,&rdquo; terang Ainul. Di dalam sentra, para anggota akan mendapat pinjaman tanpa jaminan, tabungan tanpa potongan biaya, pelatihan gratis, dan asuransi kematian. Pinjaman paling kecil yang diberikan mencapai Rp 2 juta dan maksimal bisa sampai Rp 50 juta. Untuk nasabah pemula, diberikan pinjaman Rp 2 juta&ndash;Rp 5 juta. Ketika hasil survei sebelum pinjaman serta evaluasi prospek usahanya bagus dan berkembang, pinjaman itu bisa bertambah secara bertahap. Anggota juga dibekali modul daya. Untuk bergabung dengan sentra, calon anggota wajib mengikuti pendidikan dasar keanggotaan. Bagi perkumpulan baru, pelatihan berlangsung selama lima hari. Nasabah tambahan dalam satu sentra harus mengikuti pelatihan tiga hari. Pada hari terakhir, akan ada pelantikan dan pengelolaan keuangan. Ainul menjelaskan, peran utama para community officer sebagai bankir pemberdaya. Bankir yang memberikan pemberdayaan kepada keluarga prasejahtera produktif melalui pelatihan dan pendampingan berkala. Baik pengetahuan keuangan, kewirausahaan, maupun kesehatan. Dia menyebut bahwa strategi BTPN Syariah adalah menyasar segmen ultramikro (UMi). Bahkan menjadi satu-satunya bank yang berfokus pada pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat prasejahtera produktif. Sebab, potensinya sangat besar. Meski demikian, segmen UMi memiliki risiko pembiayaan tinggi. Karena itu, penyaluran pembiayaan dilakukan secara kelompok atau sentra. Saat ini sudah ada 256 ribu sentra yang tersebar di 2.600 kecamatan di Indonesia. &rsquo;&rsquo;Setiap sentra kemudian didampingi oleh community officer atau petugas terlatih dan mengadakan pertemuan wajib secara rutin. Dengan begitu, risiko pembiayaan bisa ditekan,&rdquo; katanya. (*/c17/ttg)

Di Konawe Selatan, ibu-ibu mendapat pendidikan perbankan serta kewirausahaan gratis lewat sentra dari BTPN Syariah.

Sentra Literasi Keuangan di Pelosok Negeri: Usaha Berkembang, Reward-nya Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rumah-Duka-korban-tersambar-petir-di-Konawe-Selatan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari, Polda Sulawesi Tenggara, menyebut satu warga di Kabupaten Konawe Selatan tewas akibat tersambar petir saat memancing ikan di perairan Teluk Kendari, di Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.  Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman di Kendari, Minggu, mengatakan korban bernama Herli Patty, 42, meninggal dunia akibat tersambar petir saat terjadi cuaca buruk sekitar pukul 17.30 WITA.  "Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 17.30 WITA telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Herlin Patty, akibat tersambar petir saat memancing ikan di Kelurahan Mata," kata Kapolresta Kendari.  Muhammad Eka mengatakan pada Minggu (5/3) sekitar pukul 13.00 WITA, adik korban bernama Hendrawan Pattti menyusul kakaknya Herlin Patty untuk memancing ikan di perairan sekitar Kelurahan Mata dengan menggunakan sampan.  "Yang mana korban sudah lebih dahulu berada di laut dengan menggunakan sampan sendiri," jelasnya.  Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, terjadi angin kencang mengakibatkan kedua perahu mereka tertiup angin mengarah ke laut sehingga korban dan adiknya berinisiatif untuk kembali ke pantai. Namun tali pengikat antara kedua perahu tersangkut sebatang kayu.  "Sehingga adik korban melepaskan ikatan perahunya dengan maksud agar tali tersebut tidak terlilit. Namun saat mendayung ke pantai, perahu yang digunakan korban terbawa arus ke tengah laut hingga kemudian tiba-tiba datang petir yang menyambar tubuh korban dan korban kemudian terjatuh ke perahu," jelas Kombes Eka.  Adik korban, lanjutnya, berusaha untuk mendekati perahu kakaknya yang berjarak sekitar 20 meter dan melihat tubuh kakaknya sudah terbaring di atas perahu. Adik korban, kemudian mengikat perahu kakaknya dan berenang dengan mendorong perahu ke arah tepi pantai.  Setelah sampai di tepi pantai, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Santaana Kendari. Namun, karena susah meninggal, korban lalu dibawa ke rumah duka di BTN Tawang Alun 1 Desa Ranoha Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.  "Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar pada punggung kanan dan lengan kanan dan meninggal dunia," kata Kombes Eka.

Seorang Warga Konawe Selatan Tewas Tersambar Petir saat Mancing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/evakuasi-buaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara telah mengerahkan petugas untuk mengevakuasi beberapa buaya muara tangkapan warga di Desa Lalonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.  Menurut Kepala BKSDA Sulawesi Tenggara Sakrianto Djawie di Kendari, Senin (2/1), warga Desa Lalonggombu menangkap empat buaya muara (Crocodylus porosus) pada 30 Desember 2022.  Sakrianto Djawie mengatakan, menerima laporan dari pejabat kepolisian setempat mengenai upaya warga menangkap empat buaya yang menimbulkan keresahan warga di Desa Lalonggombu.  "Penangkapan empat ekor buaya itu dibantu dua orang pawang buaya yang didatangkan dari Sulawesi Selatan atas inisiatif warga," katanya.  Setelah menerima laporan mengenai penangkapan buaya muara di Desa Lalonggombu, ia mengatakan, BKSDA mengerahkan petugas dan perlengkapan untuk mengevakuasi buaya-buaya tersebut serta berkoordinasi dengan pengelola Balai Taman Nasional Rawa Aopa Warumohai di Kabupaten Konawe Selatan untuk mempersiapkan lokasi pelepasliaran buaya.  Tim BKSDA yang meliputi 10 orang berangkat dari Kota Kendari menuju ke Desa Lalonggombu untuk mengevakuasi buaya tangkapan warga.  Saat tim tiba di lokasi, dua dari empat buaya muara yang ditangkap warga sudah mati. Tim BKSDA kemudian mengevakuasi dua buaya jantan yang masih hidup ke Taman Nasional Rawa Aopa.  Sakrianto mengemukakan bahwa konflik buaya dengan manusia utamanya terjadi karena kerusakan habitat buaya. Alih fungsi lahan di daerah muara sungai menjadi kawasan permukiman atau tambak telah mempersempit habitat buaya sehingga mereka kesulitan mendapat mangsa.  "Hutan-hutan yang ada di sekitar muara sungai itu, yang didiami pakan-pakan buaya muara, jadi hilang, sehingga tidak ada lagi ketersediaan pakan untuk buaya muara," kata Sakrianto.  Kondisi yang demikian memaksa buaya keluar dari habitat mereka untuk mencari mangsa dan kadang sampai masuk ke daerah permukiman penduduk.

Petugas BKSDA Evakuasi Buaya Tangkapan Warga di Konawe Selatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konawe selatan

Berita Terkini