<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjelaskan secara terbuka kekurangan alat bukti yang menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai penerbitan SP3 oleh KPK secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ia menekankan pentingnya penjelasan yang komprehensif agar publik memahami alasan penghentian perkara tersebut. &ldquo;Tentu di sisi lain kita juga tidak bisa mengabaikan pertanyaan publik. Kalau memang kurang bukti, lalu apa dasar hukum KPK menetapkan saudara Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada tahun 2017 lalu?&rdquo; kata Hasbiallah kepada wartawan, Minggu (28/12). Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, KPK perlu menjawab pertanyaan mendasar masyarakat terkait proses penetapan tersangka pada 2017. Menurutnya, publik berhak mengetahui secara jelas alat bukti apa saja yang dinilai belum terpenuhi sehingga perkara tersebut akhirnya dihentikan. &ldquo;Bukankah syarat penetapan tersangka adalah didukung minimal dua alat bukti? Lalu kekurangan alat bukti apa lagi yang diperlukan?&rdquo; ungkap Hasbiallah. Ia juga mempertanyakan kemungkinan bahwa pada saat penetapan tersangka dilakukan, alat bukti sebenarnya belum mencukupi. &ldquo;Ataukah saat penetapan waktu itu sebenarnya alat buktinya belum cukup? Inilah beberapa pertanyaan publik yang harus segera dijawab oleh KPK,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, Hasbiallah menegaskan dirinya tetap percaya terhadap integritas dan profesionalitas KPK sebagai lembaga penegak hukum. Ia menyatakan keyakinannya bahwa setiap keputusan yang diambil KPK didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif. &ldquo;Saya pribadi dan sebagai mitra KPK di Komisi III yakin dan percaya terhadap integritas dan profesionalitas KPK dalam menjalankan tugasnya. Jika KPK bilang kurang alat bukti, kita percaya itulah faktanya,&rdquo; ucapnya. Hasbiallah menambahkan, transparansi tetap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPK. Ia juga mengapresiasi sikap KPK yang menyatakan siap membuka kembali perkara tersebut jika ditemukan alat bukti baru. &ldquo;Menurut saya ini bagus, KPK bersikap transparan. Jika masyarakat menemukan bukti baru, silakan ke KPK untuk membuka kembali kasus ini,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penghentian penyidikan dilakukan setelah penyidik menilai tidak terpenuhinya unsur pembuktian yang cukup dalam perkara tersebut. Menurutnya, proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. &ldquo;Benar. Penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat, karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, pasal 2 pasal 3 nya, yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara,&rdquo; ujar Budi, Minggu (28/12). Selain persoalan pembuktian kerugian negara, KPK juga mempertimbangkan aspek waktu terjadinya perkara. Budi menjelaskan bahwa tempus delicti kasus tersebut sudah cukup lama sehingga berdampak pada penanganan unsur pidana lainnya. &ldquo;Kemudian dengan tempus perkara yang sudah 2009, ini juga berkaitan dengan daluarsa perkaranya, yakni terkait pasal suap nya,&rdquo; jelasnya. Budi menegaskan, SP3 bukan dimaksudkan untuk menghentikan upaya pemberantasan korupsi, melainkan sebagai langkah hukum yang harus diambil ketika syarat formil dan materiil tidak terpenuhi. &ldquo;Artinya, pemberian SP3 ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para pihak terkait,&rdquo; tegas Budi. Ia menambahkan, setiap penegakan hukum wajib dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari. Lebih lanjut, Budi menegaskan langkah KPK tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. &ldquo;Hal ini juga sesuai dengan azas-azas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjelaskan secara terbuka soal kekurangan alat bukti kasus tambang nikel di Konawe Utara.

KPK Diminta Ungkap Kekurangan Alat Bukti Kasus Tambang Nikel di Konawe Utara yang Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/Screenshot_2025-09-16-14-06-29-022_comwhatsapp-edit-2971663026.jpg" alt="Para siswa menerima pelajaran di SDN 1 Porara, Kabupaten Konawe, Sultra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Para siswa menerima pelajaran di SDN 1 Porara, Kabupaten Konawe, Sultra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dulu, anak-anak di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, harus belajar di ruang sempit, duduk di lantai tanpa bangku, dengan jumlah ruang kelas yang jauh dari cukup. Kini, pemandangan itu tinggal kenangan. Di lahan seluas 4.500 meter persegi, berdiri megah SDN 1 Porara simbol harapan baru bagi ratusan siswa. Renovasi menyeluruh sekolah ini terwujud berkat dukungan pengusaha asal Tiongkok, Tony Zhou. Melalui Yayasan Andrew Zhu &amp; Tony Zhou, ia menyumbangkan dana sebesar CNY 5 juta atau sekitar Rp11 miliar. Pembangunan dimulai pada November 2022 dan rampung Januari 2024. &ldquo;Sejak saya datang itu murid seratus-an, cuma tiga ruang kelas belajar. Sudah mulai resah dan gelisah, anak-anak duduk melantai,&rdquo; kenang Israni, Kepala SDN 1 Porara, Senin (15/9/2025). Kini, sekolah dua lantai dengan struktur beton bertulang itu memiliki 16 ruang kelas, 22 guru, dan menampung lebih dari 500 murid, termasuk 107 siswa baru pada tahun ajaran 2025. Fasilitasnya lengkap: meja belajar, alat peraga, peralatan olahraga, hingga ruang kegiatan. Semua siswa pun belajar tanpa dipungut biaya. Budi Santoso, Kepala Desa Morosi, menegaskan bahwa pembangunan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga menyentuh masa depan warganya. &ldquo;Yang saya tidak pernah lupa, Pak Tony selalu bilang bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena melalui pendidikan dapat mengubah nasib masyarakat menjadi lebih baik,&rdquo; ujarnya. Hubungan masyarakat Morosi dengan Tony Zhou sudah terjalin lebih dari satu dekade. Dari penyediaan air bersih, renovasi sekolah dasar, hingga pendirian Politeknik Tridaya Virtu Morosi, berbagai aspirasi warga diwujudkan. Pertumbuhan industri di kawasan Morosi pun berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Perjalanan Desa Morosi menunjukkan bahwa membangun desa bukan hanya soal jalan, gedung, atau infrastruktur fisik semata, melainkan juga membangun manusia. Pendidikan menjadi fondasi agar desa ini bisa melangkah lebih jauh. &ldquo;Sekarang, Morosi bukan hanya dikenal sebagai desa yang tumbuh bersama industri, tetapi juga sebagai desa yang sedang menyiapkan generasi emas melalui jalur pendidikan,&rdquo; pungkas Budi. (*)

Kini, sekolah dua lantai dengan struktur beton bertulang itu memiliki 16 ruang kelas, 22 guru, dan menampung lebih dari 500 murid

Siswa-Siswa Morosi Menyemai Harapan lewat Sekolah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/1000304000-2428298142.jpg" alt="Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ujang Sutisna menyebut, tidak ada niat jahat mens rea pemukulan yang dilakukan guru Supriyani terhadap siswanya. JPU menyimpulkan bentuk tindak pidana yang menimpa Supriyani merupakan bentuk mendidik siswa. Sehingga tidak ada sifat yang memberatkan. Terkait hal itu, Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, redaksional tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) mencerminkan cara pandang bahwa actus non facit reum nisi mens sit rea. Yakni perbuatan seseorang tidak membuatnya bersalah kecuali jika terbukti adanya niat jahat. &rdquo;Pada sisi lain, terbukti atau tidaknya niat terdakwa, dia jelas akan merasa dirugikan. Pasalnya, di persidangan terdakwa bersikukuh tidak melakukan perbuatan memukul sebagaimana dituduhkan JPU,&rdquo; tandas Reza. Walau tuntutannya adalah bebas, lanjut dia, kalimat JPU (perbuatan pidana dapat dibuktikan dan mendidik) bermakna bahwa terdakwa paham (cognitive competence) dan berkehendak (volitional competence) untuk mengarahkan pukulan semata-mata ke tubuh si anak. Pukulan yang mengenai tubuh anak itu bukan ketidaksengajaan. Dia menjelaskan, ketika terdakwa secara lengkap mempunyai dua compentence tersebut, kesalahannya justru berada pada level tertinggi. Artinya, pada dasarnya, jika dikenai hukuman, hukumannya adalah yang terberat. Beruntung bahwa mendidik dijadikan JPU sebagai alasan pembenar atas pemukulan tersebut. Menurut dia, kerugian tidak hanya dialami terdakwa. Si anak, yang dalam dakwaan JPU menjadi sasaran pemukulan, pun dirugikan. &rdquo;Penalarannya begini. Ketika JPU mengakui tidak mampu membuktikan mens rea terdakwa, ketidakmampuan itu malah dijadikan dasar untuk menyimpulkan atau tepatnya mengasumsikan bahwa pukulan terdakwa pasti didorong oleh niat baik,&rdquo; papar Reza. &rdquo;Nah, persoalannya, apa niat atau tujuan terdakwa memukul si anak? Jika memukul sebatas ekspresi amarah terdakwa, perilaku itu tentu sama sekali tidak layak disebut sebagai niat baik. Justru merupakan niat jahat. Jadi, apakah terdakwa benar-benar berniat baik atau sesungguhnya berniat jahat, semestinya diungkap secara terang benderang di persidangan,&rdquo; tandas Reza. Jika tidak diungkap, apalagi ketika JPU langsung menyimpulkannya sebagai niat baik, menurut Reza, justru si anak seketika terpotret sebagai anak badung dan kedegilannya itu menjadi alasan bagi terdakwa untuk mendidiknya dengan pukulan. Pertanyaannya, apa tindak-tanduk si anak yang ditafsirkan terdakwa sebagai bentuk kenakalan? Dan apakah kenakalannya itu memang layak untuk diganjar dengan hukuman berupa pukulan? &rdquo;Gambaran situasi serba mengambang itu sama saja dengan memberikan stigma negatif terhadap si anak, dan itu bukanlah hal yang elok untuk dilakukan JPU,&rdquo; ucap Reza. Terlepas dari perkara terdakwa Supriyani, dia menyatakan, sikap bersama perlu dikunci. Apakah pemukulan (kekerasan fisik) terhadap anak hingga derajat tertentu bisa dimaklumi? &rdquo;Ketika orang tua murid di rumah tidak mempraktikkan pukulan sebagai bentuk pendisiplinan. Saat guru menerapkan perlakuan sedemikian rupa di sekolah, apakah adil jika orang tua diharuskan untuk serta-merta menerima ketentuan di sekolah itu?&rdquo; ujar Reza. &nbsp; &nbsp;

Reza Indragiri Amriel sebut, redaksional tuntutan JPU kasus Supriyani cerminkan cara pandang bahwa actus non facit reum nisi mens sit rea

Analisis Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, Terkait Tuntutan Bebas JPU terhadap Guru Supriyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/Jaksa-Tunda-Supriyani-915067184.jpg" alt="Sidang terdakwa Guru SD Negeri 4 Baito dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Negeri Andoolo, Konsel, Senin (11/11). (Andryan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sidang terdakwa Guru SD Negeri 4 Baito dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Negeri Andoolo, Konsel, Senin (11/11). (Andryan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menuntut terdakwa Supriyani guru SD Negeri 4 Baito dengan tuntutan bebas. Pembacaan tuntutan tersebut dilaksanakan pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan, di PN Andoolo, Konsel, Senin (11/11). Jaksa Penuntut Umum Ujang Sutisna menyampaikan, terdakwa melakukan kekerasan kepada anak yang dilakukan satu kali secara spontan, tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat yang dilakukan Supriyani. &rdquo;Oleh karena itu terhadap terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti jadi dakwaan ke dua tidak dapat dibuktikan lagi,&rdquo; lanjut Ujang. Dia mengatakan bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa Supriyani memukul saksi anak korban bukan merupakan bukan tindak pidana. JPU beralasan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum kerena selama persidangan terdakwa bersikap sopan, terdakwa telah mengajar sebagai honorer dari 2009 sampai sekarang, mempunyai dua orang anak kecil dan terdakwa tidak pernah dipidana. &rdquo;Berdasar uraian tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kami dari jaksa penuntut menuntut terdakwa Supriyani untuk lepas dari segala tuntutan hukum,&rdquo; ucap Ujang. &rdquo;Kedua membebaskan terdakwa Supriyani dari dakwaan ke satu, biaya perkara sebesar Rp 5.000 dibebankan kepada negara,&rdquo; imbuh dia. Setelah mendengar tuntutan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo memberikan kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk pembelaan sehingga sidang ditunda pada Kamis (14/11).

JPU Kejari Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menuntut terdakwa Supriyani guru SD Negeri 4 Baito dengan tuntutan bebas

Jaksa Penuntut Umum Kajari Konsel Tuntut Bebas Supriyani Terkait Kasus Dugaan Pemukulan Terhadap Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/salah-pijak-tangga-tka-asal-tiongkok-tewas-setelah-jatuh-dari-ketinggian-6-meter_m_115569.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kecelakaan kerja kembali terjadi di pabrik smelter (pemurnian bijih besi) PT Virtue Dragon Nikel Internasional (VDNI) yang beroperasi di Morosi Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ( Sultra). Jumat (10/3), sekitar pukul 06.50 wita, Nie Zhi Tao (43) meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Ia tewas setelah tergelincir ketika akan menaiki tangga dari ketinggian enam meter. Gendral Manager PT VDNI, Rudi Rusmadi, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dua saksi mata Chen Hang dan ChenCon, korban terpeleset dan langsung terjatuh dengan posisi kepala lebih dulu sampai ke lantai. Akibatnya terjadi pendarahan hebat di kepala, telinga maupun dari hidung. &ldquo;Sempat dilarikan ke rumah sakit Bahteramas, namun saat perjalanan korban meninggal dunia. Dan insiden ini murni kecelakaan, &ldquo;ujarnya melalui telepon selulernya, Sabtu (11/3) sebagimana dilansir dari kendaripos.co.id (Jawa Pos Group). Selanjutnya, kata Rudi Rusmadi, jenasah TKA tersebut akan dikembalikan kepada keluarga korban di China. &ldquo;Apa kremasinya di Sultra atau Makassar semua tergantung pihak keluarga,&rdquo; tutup Rudi. (kmr/sad/JPG)

Salah Pijak Tangga, TKA Asal Tiongkok Tewas Setelah Jatuh dari Ketinggian 6 Meter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/melihat-pemulihan-populasi-kima-di-toli-toli-dan-labengki-sulawesi-tenggara_m_101494.jpeg" alt="TAK SEMBARANGAN: Habib memerik sa kondisi kima di dasar laut Labengki." width="100%">
<figcaption>TAK SEMBARANGAN: Habib memerik sa kondisi kima di dasar laut Labengki.</figcaption>
</figure> Populasi kima yang terus susut di perairan Pulau Labengki, Konawe, menggerakkan Habib Nadjar Buduha, warga Desa Toli-Toli, Konawe, Sulawesi Tenggara. Dia mendirikan konservasi taman laut secara swadaya untuk menyelamatkan kehidupan biota laut jenis kerang itu.    AGUS DWI PRASETYO, Konawe    HABIB menghirup napas dalam-dalam sebelum nyemplung ke laut. Gerakannya terlihat lincah. Dalam sekejap, tubuhnya sudah tidak terlihat, angslup di dasar perairan sedalam 3 meter tersebut.   Untuk menyelam cukup lama itu, dia tidak membawa tabung oksigen untuk membantu pernapasannya. Dia hanya memakai snorkel di bagian mulut dan hidung agar tidak kemasukan air. Tentu saja, itu sulit dilakukan penyelam biasa.  Beberapa menit kemudian, Habib muncul di permukaan air. Napasnya tampak ngos-ngosan tidak beraturan. &rsquo;&rsquo;Arusnya (di bawah laut) lumayan deras. Jadi, harus hati-hati,&rsquo;&rsquo; ujarnya sambil membetulkan posisi snorkel yang menutupi wajahnya.   Sabtu siang itu (31/12), Habib turun ke laut untuk mengecek beberapa ekor kima yang hidup di terumbu karang di pinggiran perairan Pulau Labengki, Konawe. Spesies laut tersebut baru saja diambilnya dari laut lepas untuk dikonservasi. Kegiatan itulah yang dalam tujuh tahun terakhir dijalani Habib.   Kawasan yang berada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Pulau Labengki itu merupakan satu di antara dua lokasi konservasi taman laut kima yang didirikannya. Satu lagi berada di Toli-Toli. Jarak dua lokasi itu sekitar satu setengah jam perjalanan laut dengan menggunakan kapal motor.  Habib tidak sendiri. Dia bersama delapan warga sekampungnya mengelola balai konservasi secara mandiri sejak Oktober 2009. Mereka sudah menempatkan 8.400 ekor kima di perairan Desa Toli-Toli dan Labengki.   Jumlah tersebut meliputi tujuh spesies kima yang ada di Asia. Yakni, kima raksasa (Tridacna gigas), kima air (derasa), kima sisik (squamosa), kima besar (maxima), kima lubang (crocea), kima pasir (hippopus), dan kima cina (porcelanus). Ada dua spesies kima lagi yang sampai saat ini belum memiliki nama ilmiah alias masih baru.  Kegiatan para aktivis lingkungan itu berawal dari rasa prihatin terhadap populasi kima di perairan Toli-Toli yang setiap tahun terus berkurang. Bahkan bisa dibilang hampir punah. Kondisi itu terjadi seiring rusaknya terumbu karang di perairan yang berjarak 30 kilometer dari Kota Kendari tersebut.  Kima merupakan biota laut yang hidup di karang. Dengan sistem filter alami yang melekat di tubuhnya, air laut akan selalu bersih. Telur kima juga menjadi makanan yang kaya protein bagi ikan-ikan. Kelebihan itulah yang harus dijaga.   &rsquo;&rsquo;Kalau kima punah, ekosistem laut terancam,&rsquo;&rsquo; ujar pria yang genap berusia 53 tahun pada Maret mendatang itu.  Menyusutnya kima di perairan kampung pesisir Sulawesi Tenggara itu menyadarkan warga setempat yang mayoritas berprofesi nelayan untuk bergerak. Gerakan pemulihan yang digagas Habib tersebut dimaksudkan mencegah perburuan kima yang masif kala itu. Maklum, daging kima yang kaya protein menjadi incaran banyak nelayan. Terutama nelayan dari luar negeri.  Tentu saja, perburuan kima secara masal menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup di laut lepas. Terlebih, mayoritas spesies kima membutuhkan waktu lama untuk tumbuh dan berkembang. Setahun rata-rata hanya tumbuh 2&ndash;12 cm. Dengan begitu, dibutuhkan waktu puluhan tahun agar kima mencapai ukuran maksimal 100&ndash;150 cm.  Sebenarnya, Habib semula tidak begitu mencintai kehidupan laut meski lahir di kampung pesisir. Sejak kecil mantan jurnalis di salah satu media cetak di Makassar tersebut sering bepergian jauh daripada berdiam di kampung.   &rsquo;&rsquo;Saat pulang (kampung), saya kaget. Kima yang dulu banyak di perairan dekat rumah sekarang kok habis. Saya penasaran dan ingin mencarikan solusi,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Rasa penasaran itulah yang medorong Habib untuk mendirikan kawasan konservasi taman laut kima. Dia mengajak nelayan yang dulu sering menangkap ikan dengan menggunakan bom dan obat bius di kawasan tersebut. Penangkapan ikan secara serampangan itu tidak memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut.  &rsquo;&rsquo;Sekarang mereka sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini membuat kima di perairan habis,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Saat ini puluhan nelayan terlibat dalam gerakan pemulihan kima tersebut.  Yang dilakukan Habib cs untuk memulihkan kima sebenarnya cukup sederhana. Mereka hanya mengumpulkan biota indah tersebut dari laut lepas dan menempatkannya di perairan Toli-Toli serta Labengki.  Habib membagi anggotanya dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4&ndash;5 orang. Mereka mengarungi laut lepas untuk mencari habitat kima. Jaraknya bisa belasan mil dari kampung mereka.  Setelah menemukan lokasi kima, beberapa anggota kelompok itu melakukan penyelaman. Tentu saja mereka menggunakan alat selam komplet untuk safety. Di dasar laut, mereka mengambil sejumlah kima untuk dikonservasi di taman laut yang telah mereka tentukan. Yakni, di perairan Toli-Toli dan Labengki.  Dengan cara begitu, ikan dan hewan laut lain akan berkumpul di kawasan pesisir dua wilayah tersebut. Semakin banyak kima yang dikonservasi, semakin banyak pula populasi ikan yang akan mengerumuninya. Sebab, kima merupakan sumber makanan bagi ikan.  Setelah menempatkan ribuan hewan laut lunak itu di tempatnya, para anggota tim konservasi mengajak masyarakat untuk menjaga populasi kima dan tidak memburunya. Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat Toli-Toli, tapi juga 460 penduduk suku laut Bajo yang tinggal di Labengki.  &rsquo;&rsquo;Dulu memburu kima, sekarang mereka sadar untuk bersama-sama memperbaiki (ekosistem laut),&rsquo;&rsquo; tutur Habib.  Hebatnya, seluruh aktivitas itu dibiayai dari hasil sumbangan masyarakat setempat. Mereka menyisihkan uang hasil menjual ikan, lobster, dan teripang yang mereka peroleh saat melaut. Bila ditotal sejak 2009, sudah Rp 500 juta yang dihabiskan untuk membiayai kegiatan konservasi itu. Mulai membeli peralatan selam hingga bahan bakar minyak (BBM) untuk pengoperasian kapal.  Meski tidak mendapat perhatian dari pemerintah, semangat tim konservasi kima Konawe tak pernah surut. Bahkan, pada 2011 aksi mereka mendapat apresiasi dari para peneliti kima asal Australia. Gara-garanya, ada spesies kima raksasa di kepulauan Labengki yang belum masuk jurnal ilmiah mereka.   &rsquo;&rsquo;Saya kirim gambar sama video ke mereka. Dari gambar itu, mereka mengkajinya secara ilmiah,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Oleh suku Bajo, kima misterius itu diberi nama boe. Secara kasatmata, hewan bercangkang tersebut mirip spesies kima iblis (Tridacna tevoroa) yang hidup di perairan kepulauan Fiji dan Tonga di Samudra Pasifik. &rsquo;&rsquo;Sampai sekarang belum diketahui jenis apa kima itu,&rsquo;&rsquo; kata Habib sambil menunjukkan gambar di laptopnya.  Oleh peneliti The Western Australian Museum di Perth, kima yang mempunyai ukuran hingga 50&ndash;100 cm itu disebut-sebut masuk spesies hippopus. Namun, oleh peneliti Australia lain, kima tersebut dianggap lebih mirip spesies tridacna karena tinggal di karang.   &rsquo;&rsquo;Kalau hippopus, hidup di laut padang pasir dan lamun. Itulah yang jadi perdebatan,&rsquo;&rsquo; terang Habib.  Spesies yang belum teridentifikasi itu kini dijaga baik-baik oleh masyarakat setempat. Sekali dalam seminggu Habib melakukan penyelaman di lokasi konservasi kima itu di Labengki dan Toli-Toli untuk memastikan keberadaannya. Dia berencana membawa sampel kima langka tersebut ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta agar bisa diteliti dan dipatenkan sebagai spesies kima baru.   &rsquo;&rsquo;Tapi, sampai sekarang belum ada respons dari pihak-pihak terkait,&rsquo;&rsquo; tandasnya. (*/c5/ari/sep/JPG)

Melihat Pemulihan Populasi Kima di Toli-Toli dan Labengki, Sulawesi Tenggara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74635_93962_toko-tkw-asing.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta &nbsp; serius mencermati &nbsp;banjirnya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya, jumlah TKA asal negeri tirai bambu yang bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) itu tiga kali lipat jumlahnya dengan tenaga lokal. &quot;Serbuan TKA khususnya dari Tiongkok ini harus menjadi perhatian serius &nbsp;pemerintah,&quot; tegas Anggota Komisi III DPR Adies Kadir kepada JawaPos.com, Senin (2/1). Apalagi, diketahui penggajian yang diberikan sangat timpang jumlahnya. Dari informasi yang didapatkan JawaPos, TKA Tiongkok bisa dibayar hingga Rp 400 ribu per hari sedangkan pekerja lokal dibayar Rp 90 ribu. &quot;Karena apa? akan menambah kecemburuan sosial antara pekerja pribumi dan TKA khususnya dari China,&quot; sebut politikus Partai Golkar itu. Persoalan TKA asal Tiongkok, menurutnya, &nbsp;harus dibicarakan lintas kementrian sebagai eksekutif pelaku kebijakan dan juga DPR RI sebagai pemegang mandat rakyat untuk mengawasi jalannnya roda pemerintahan. Serbuan TKA, lanjut Adies, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementrian Hukum dan Ham dalam hal ini Imigrasi sebagai garda terdepan mengawasi arus masuk dan keluarnya tenaga kerja asing tersebut. Namun juga menjadi tanggung jawab kemenakertrans, kemenkeu, kemendagri, kemenlu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, DPR serta tokoh masyarakat. Adies mengaku &nbsp;miris karena selama ini kesalahan seakan tertumpu kepada imigrasi seakan-akan banyak kebocoran TKA melalui pintu masuk ilegal. Padahal, semua pintu masuk resmi di Indonesia, baik melalui laut, darat dan udara pasti selalu tercatat dengan baik oleh pihak imigrasi. &quot;Dan kecil kemungkinan ada TKA yang masuk secara ilegal, karena mereka ke negara kita pasti melalui agen resmi,&quot; sebut dia. Adies sangat yakin data yang ada di imigrasi adalah data yang paling valid di banding data yang dimiliki oleh kementrian tenaga kerja. Sebab, bisa saja perusahaan melaporkan datanya secara tidak jujur.&nbsp; &quot;Masalahnya kan ada yang overstay kemudian tidak memperpanjang ijin tinggal dan berpindah-pindah tempat, apalagi kalau agennya yang membawa pasport dan dokumen lainnya kehilangan alamat TKA tersebut,&quot; pungkas pria kelahiran Balikpapan itu. (dna/JPG)

Serbuan TKA Di Konawe Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67178_86334_sapi-cewe.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>Menyaksikan manusia &#39;kawin&#39; apalagi di tempat terbuka tentu tidak mungkin. Tapi menonton secara beramai-ramai sapi birahi dan kawin di lapangan terbuka mungkin saja. Berikut cerita perkawinan sapi di Kabupaten Konawe Dedi Finafiskar, Konawe Ribuan Masyarakat Konawe mulai memadati Lapangan Sepakbola Desa Nario Indah Kecamatan Wawotobi.&nbsp; Satu persatu ternak sapi mereka ditarik menuju dalam lapangan. Setelah berada dalam lapangan, sapi-sapi milik peternak mulai dilepas satu persatu. Para sapi jantan seperti terlihat sumringah saat melihat ratusan sapi betina yang menjadi target mereka. Ibarat sedang merayu, para sapi jantan perlahan mulai mendekati targetnya masing-masing. Tanpa banyak gerak gerik terjadilah hubungan intim antara keduanya, tanpa mempedulikan wilayah sekitarnya. Kejadian ini menjadi tontonan menarik para masyarakat yang memadati lapangan tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang mengabadikan momen tersebut, dengan alasan perkawinan masal ternak sapi jarang dilihat. Mengingat perkawinan masal ternak ini baru pertama kali dilakukan di Konawe. Tidak hanya masyarat Konawe, para pejabat seperti Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Wakapolres Konawe Kompol La Sule, para Pejabat SKPD lingkup Pemda Konawe, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Konawe, tidak ingin ketinggalan menyaksikan momen tersebut. Saat menyaksikan sapi Jumbo yang berusaha mendekati sapi betina yang berukuran kecil, para penonton pun memberikan sorak, karena hal itu terlihat lucu bagi mereka. Di dalam lapangan itu, terdapat puluhan jenis sapi dari berbagai jenis yang didatangkan oleh para peternak dari berbagai Kecamatan Seperti Kecamatan Puriala, Wonggeduku, Tongauna, dan Kecamatan-kecamatan lainnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Konawe mengklaim populasi ternak sapi di Konawe terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data sensus ternak populasi sapi terus mengalami peningkatakan, pada tahun 2013 jumlah sapi potong berjumlah 30.972 ekor, namun pada akhir tahun 2016 berjumlah 45.692 ekor dengan peningkatan rata-rata 20%. Kepala Dinas Disnakeswan Jumrin menjelaskan, keberhasilan usaha pembibitan sapi potong salah satunya diukur dari produksi jumlah kelahiran anak-anak sapi. Keberhasilan pengelolaan perkawinan sapi sangat ditentukan oleh pembibitan sapi potong, masa birahi induk sapi dan perkawinan sapi potong. Perkawinan sapi potong dapat dilakukan dengan cara perkawinan alami dan kawin suntik atau inseminasi buatan (IB). Tidak hanya kegiatan kawin alam, dalam kegiatan itu juga turut dilakukan panen Pedet Sapi potong. Hal ini membuktikan pembangunan sektor peternakan di Kabupaten Konawe berhasil. (*/sad/JPG)

Ketika Warga Ramai-Ramai Nonton Sapi Birahi dan Kawin

konawe

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konawe

Berita Terkini