<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/khmer-rouge-3790662280.png" alt="Kondisi rakyat Kamboja pada masa Rezim Khmer Rouge (Dok. Indochina Voyages)" width="100%">
<figcaption>Kondisi rakyat Kamboja pada masa Rezim Khmer Rouge (Dok. Indochina Voyages)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Khmer Rouge merupakan gerakan komunis radikal yang berkuasa di Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979 setelah memenangkan perang gerilya. Gerakan ini didirikan sekitar tahun 1967 sebagai kelompok bersenjata dari Partai Komunis Kampuchea.&nbsp; Dikutip dari&nbsp;Britannica, di bawah kepemimpinan Pol Pot, pemerintahan Khmer Rouge bertanggung jawab atas genosida Kamboja yang terjadi antara tahun 1976 hingga 1978, di mana hingga tiga juta jiwa menjadi korban pembunuhan massal. Asal Usul&nbsp; Menurut laporan&nbsp;Cambodia Tribunal Monitor,&nbsp;akar gerakan komunis Kamboja bermula dari perjuangan negara tersebut melawan kolonialisme Prancis pada 1940-an dan mendapat pengaruh kuat dari Vietnam. Gerakan ini semakin berkembang selama Perang Indochina Pertama pada dekade 1950-an. Dua puluh tahun berikutnya, ideologi tersebut semakin mengakar di masyarakat. Pada Maret 1970, Marshal Lon Nol, seorang politikus Kamboja yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri, melakukan kudeta terhadap Pangeran Norodom Sihanouk, menggulingkannya dari posisi kepala negara. Saat itu, Khmer Rouge telah memperluas pengaruhnya dan menjalin aliansi strategis dengan Sihanouk. Tentara Khmer Rouge dipimpin oleh Pol Pot, dengan nama lahir Solath Sar. Ia pernah menempuh pendidikan di Prancis dan menjadi anggota Partai Komunis Prancis. Setelah kembali ke Kamboja pada tahun 1953, ia bergabung dengan gerakan komunis bawah tanah dan perlahan naik ke posisi puncak sebagai pemimpin yang kemudian dikenal sebagai salah satu diktator paling brutal dalam sejarah. Kemenangan Khmer Rouge Dengan dukungan Vietnam, pasukan Khmer Rouge mulai meraih kemenangan atas militer Lon Nol. Namun pada akhir tahun 1972, pasukan Vietnam menarik diri dari Kamboja dan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada Partai Komunis Kampuchea (CPK).&nbsp; Antara Januari hingga Agustus 1973, pemerintah Republik Khmer yang dipimpin Lon Nol dan didukung Amerika Serikat menjatuhkan sekitar setengah juta ton bom di wilayah Kamboja, yang menewaskan hingga 300.000 orang. Serangan udara brutal ini justru memperkuat Khmer Rouge, karena banyak warga yang kehilangan keluarga kemudian bergabung dalam revolusi mereka. Menjelang awal tahun 1973, sekitar 85 persen wilayah Kamboja telah dikuasai oleh Khmer Rouge, sementara pasukan Lon Nol semakin terdesak. Meski begitu, dengan bantuan AS, Lon Nol mampu bertahan selama dua tahun berikutnya. Puncaknya terjadi pada 17 April 1975, ketika ibu kota Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Rouge. Tanggal itu menandai berakhirnya lima tahun perang saudara, intervensi asing, dan pemboman besar-besaran di Kamboja. Kejatuhan Rezim Khmer Rouge Melansir dari artikel Khmer Rouge karya Michael Ruth, awal kejatuhan Khmer Rouge dimulai pada akhir tahun 1977, ketika pasukan rezim bentrok dengan tentara Vietnam di perbatasan timur. Ketegangan meningkat selama tahun berikutnya, hingga pada Desember 1978, Vietnam melakukan invasi besar-besaran ke Kamboja. Pada Januari 1979, pasukan Vietnam berhasil merebut Phnom Penh dan memaksa Khmer Rouge mundur ke wilayah barat menuju perbatasan Thailand. Meskipun telah kehilangan kekuasaan, Khmer Rouge masih diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pemerintah sah Kamboja, karena PBB menganggap mereka sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Kamboja. Namun, pada dekade 1980-an, laporan mengenai genosida brutal yang dilakukan rezim ini mulai terungkap ke publik internasional. Kisah kekejaman ini mengejutkan dunia dan pada akhirnya, pada tahun 1990, PBB mencabut pengakuannya terhadap Khmer Rouge. Memasuki akhir 1990-an, kekuatan Khmer Rouge telah melemah drastis dan kembali menjadi kelompok pemberontak kecil. Pada tahun 1997, Pol Pot ditangkap oleh pengikutnya sendiri dan dijatuhi tahanan rumah. Ia meninggal dunia pada tahun berikutnya tanpa pernah diadili atas kejahatannya. Hingga tahun 1999, sebagian besar anggota Khmer Rouge telah meninggal dunia atau ditangkap. Persidangan terhadap pejabat tinggi rezim ini dilakukan oleh tribunal internasional yang didukung PBB, berlangsung hingga dekade 2000-an dan 2010-an. Persidangan terakhir terhadap Nuon Chea dan Khieu Samphan, dua tokoh penting rezim Khmer Rouge, menghasilkan vonis bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida pada tahun 2014 dan 2018. Setelah proses hukum berakhir, tribunal mendirikan pusat dokumentasi di Phnom Penh untuk memberikan edukasi publik mengenai sejarah kelam Khmer Rouge. Secara keseluruhan, rezim Khmer Rouge diperkirakan bertanggung jawab atas kematian hampir dua juta orang akibat eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Hingga kini, genosida itu masih menjadi luka mendalam dalam sejarah Kamboja.

Khmer Rouge merupakan gerakan komunis radikal yang berkuasa di Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979 setelah memenangkan perang gerilya.

Jejak Kelam Rezim Khmer Rouge di Kamboja, dari Kebangkitan hingga Kejatuhannya  oleh Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/borgol-1.jpg" alt="Ilustrasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Aceh masih menyelidiki kasus hasutan mudik dengan tersangka WHD. Dia diduga membuat video provokatif itu atas dasar ketidaksukaan pribadi terhadap pemerintah.  "Yang bersangkutan memang sering membuat video provikatif sebelumnya, dan memang karena dasar kebencian yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pemerintah," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy saat dihubungi, Selasa (11/5).  Atas ketidak sukaan tersebut, WHD kerap membuat provokatif yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Seperti yang terbaru menghasut warga agar melakukan mudik.  "Motif yang bersangkutan adalah kesal dengan kebijakan larangan mudik yang dilakukan pemerintah. Menurut yang bersangkutan pemerintah adalah antek-antek komunis," jelas Winardy.  Sebelumnya, viral sebuah video provokatif dari seorang pria bersorban putih mengajak masyarakat Indonesia agar berbondong-bondong melakukan mudik. Hasutan pria tersebut mengajak warga untuk menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada umat islam.  Video ini kemudian terjaring Virtual Police milik Polri. Hasil penyelidikan, pelaku diketahui berinisial WHD asal Desa Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar. Polisi akhirnya menangkap pelaku pada Minggu (9/5).  "Benar, telah kami amankan seorang terduga pelaku berinisial WHD, yang merupakan pemilik video provokatif," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy dalam keterangan tertulis, Senin (10/5).  Winardy menjelaskan, video provokatif WHD sempat diviralkan oleh akun Instagram @cetul.22 dan akun Facebook Zakarya Alhanafi pada 08 Mei 2021. Dalam video terlihat jika WHD meminta warga kompak menerobos pos penyekatan mudik agar bisa pulang ke kampung halaman. "Setelah kami telusuri, ternyata pria bersorban tersebut adalah WHD dan langsung kami amankan," imbuhnya.

Pria Bersorban Hasut Mudik, Pelaku Sebut Pemerintah Antek Komunis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Dahnil-Anzar-Salman.jpg" alt="Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pidato Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal TNI Tri Legionosuko tengah menjadi sorotan. Dia menyampaikan kepada para guru agar rajin menceritakan sejarah pemberontakan dan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada siswa-siswi di sekolah. Karena diduga aliran komunisme masih eksis sampai saat ini di Indonesia.  Hal ini disampaikam Tri saat mewakili pidato Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang berhalangan hadir di acara bedah buku bertajuk PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65 di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11).  Dalam pidato itu, Tri menyampaikan peserta didik harus tahu bagaimana PKI merusak bangsa ini. Bahkan termasuk yang terlibat dalam menggulingkan era kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu.  Terkait itu, Staf Khusus Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan bosnya sama sekali tak mengetahui isi pidato yang disampaikan Tri. Saat dia diwakilkan oleh Tri, yang bersangkutan tak menyampaikan isi pidato yang akan dibacakan kepada Prabowo.  “Pak Menteri Pertahanan tidak dikonfirmasi terkait isi pidato tersebut,” kata Dahnil kepada wartawan, Senin (25/11).  Menurut dia, Prabowo mendorong seluruh sekolah agar lebih kuat memberikan materi ideologi Pancasila kepada peserta didiknya. Hal ini justru bertolak belakang dengan isi pidato yang disampaikan Tri.  Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan, Prabowo meminta agar dendam sejarah direduksi, agar para penerus bangsa yang saat ini masih duduk di bangku sekolah bisa bergerak maju dan membawa perubahan bagi bangsa dikemudian hari.  “Ideologi apapun yang mengancam Pancasila harus dilawan. Dan semaksimal mungkin untuk mereduksir dendam sejarah, kita harus bergerak maju memikirkan kemajuan bersama,” tegas Dahnil.

Pidato Rektor Unhan Sejarah Komunis, Prabowo Ngaku Tak Dikonfirmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/parlemen-as-keluhkan-respon-trump-terhadap-penderitaan-muslim-uighur_m_.jpg" alt="Muslim Uighur kebanyakan tinggal di Xinjiang, Tiongkok. Mereka mengalami pelanggaran HAM" width="100%">
<figcaption>Muslim Uighur kebanyakan tinggal di Xinjiang, Tiongkok. Mereka mengalami pelanggaran HAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota parlemen AS mengeluhkan respons pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap pelanggaran HAM muslim Uighur. Anggota Perlemen AS yang mengeluhkan sikap itu dipimpin oleh Ketua Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri Eliot Engel dan perwakilan anggota Partai Republik Ted Yoho.  "Masalah ini lebih besar dari sekadar Tiongkok. Ini menunjukkan kepada orang-orang secara global bahwa dunia akan meminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka," tulis anggota parlemen dalam surat kepada Menteti Luar Negeri AS Mike Pompeo.  Pada 28 September, Pompeo menulis kepada komite bahwa departemennya sedang mencari permintaan sanksi bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran, dan untuk kontrol atas ekspor teknologi yang memfasilitasi penahanan masal dan pengawasan etnis minoritas di wilayah Xinjiang, Tiongkok barat.  "Tampaknya Pemerintah AS tidak melakukan tindakan yang berarti, dan kami menulis hari ini dengan perasaan urgensi yang diperbarui pada masalah serius ini," kata surat itu, yang juga ditandatangani oleh Ketua Demokrat Subkomite Asia dan Pasifik Brad Sherman dan Anggota Peringkat Republik dari Subkomite Hak Asasi Manusia Chris Smith.  Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional Sam Brownback mengatakan, masalah ini sedang dibahas secara menyeluruh di dalam pemerintahan. Namun ia tak berwenang membuat langkah baru untuk mengumumkan.  Brownback berbicara di sebuah acara di Capitol Hill untuk menandai pembentukan koalisi untuk memajukan kebebasan beragama di Tiongkok. Koalisi ini merupakan kelompok multiagama yang terdiri atas lebih dari belasan organisasi agama dan hak asasi yang dibentuk untuk berkampanye menentang penganiayaan terhadap muslim Uighur.  "Kami akan terus menyerukan kepada Tiongkok untuk mengakhiri kebijakan kontraproduktif ini, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, dan menghentikan upaya untuk memaksa anggota kelompok minoritas Muslim yang berada di luar negeri untuk kembali ke Tiongkok untuk menghadapi nasib yang tidak pasti," kata salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri AS dilansir dari Reuters, Rabu (5/3).

Parlemen AS Keluhkan Respons Trump terhadap Penderitaan Muslim Uighur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/razia-buku-komunisme-dianggap-lelucon_m_.jpg" alt="Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Hutri Agustino." width="100%">
<figcaption>Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Hutri Agustino.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kodim 0809 Kediri merazia buku-buku yang dianggap mempropagandakan komunisme pada sepekan lalu. Sejumlah buku pun disita. Di antaranya berjudul Komunisme ala Aidit, The Missing Link G 30 S, Siapa Dalang G30S dan Kabut G30S. Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Hutri Agustino lantas angkat bicara. Menurutnya, razia tersebut adalah lelucon bagi kalangan akademisi di era reformasi seperti sekarang. "Ini era reformasi. Di mana keterbukaan informasi publik? Eksistensi masyarakat madani harusnya betul-betul dihargai. Maka yang perlu dikedepankan adalah sisi-sisi edukatif dan literatif," ungkap Hutri dalam keterangannya, Jumat (4/1). Pengedukasian terhadap masyarakat bisa dilakukan melalui panggung-panggung resmi. Untuk itu, perkembangan literasi di Indonesia harus dibarengi dengan kebebasan masyarakat memiliki buku. "Bagaimana masyarakat tahu bahwa komunis berbahaya bila pengetahuan terhadap komunis disimpan dalam peti (ditutup-tutupi, red)," kata pendiri Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara tersebut. Di sisi lain, negara juga perlu adil dalam melindungi warga dari paham-paham yang membahayakan ideologi Pancasila. "Mengapa hanya ideologi komunis dan radikal yang digaungkan berbahaya? Mengapa tidak dengan kapitalisme juga? Jangan sampai yang seolah-olah musuh Indonesia ini hanya dua (komunis dan radikal). Sedangkan satunya melenggang,&rdquo; tukas Hutri. Simbol kebudayaan Tionghoa pada era Presiden Soeharto saat itu tidak diizinkan dipertontonkan di muka publik. Alasannya, etnis Tionghoa dianggap pasti komunis. Jika saja merujuknya kepada simbol,seharusnya kapitalisme yang berwujud ke beberapa produk besar yang merajai pasar Indonesia juga menjadi perhatian. Demikian Hutri menekankan pentingnya pemerintah berlaku adil. Ke depan, Hutri berharap ada regulasi yang jelas dan kongkret terkait model pelarangan-pelarangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Supaya masyarakat tidak mudah dalam menghakimi. Serta perilaku melabeli seseorang juga harus terminimalisasi. "Jika buku, ya perlu dijelaskan yang seperti apa isinya dan lain (variabel penilian) sebagainya," ulas Hutri. Hutri menceritakan pengalamannya saat mengikuti sosialisasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Pendopo Kabupaten Malang. Ia pernah bertanya terkait status beredarnya buku-buku dengan paham komunis. Perpusnas menjelaskan bahwa buku-buku yang berisikan paham komunisme mendapatkan perlakuan khusus. Namun bagi Hutri, yang disebut Perpusnas belum terjelaskan secara kongkret. Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Kabupaten Malang ini juga mengharapkan gerakan literasi perlu dukungan yang serius dari negara. Penutupan terhadap sumber literasi bukan tindakan yang benar. "Tentu ke depan harus ada edukasi-edukasi masif ke tataran grass root. Seperti sosialisasi ideologi apa-apa saja yang bertentangan dengan Pancasila," tegas Hutri.

Razia Buku Komunisme Dianggap Lelucon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aksi-bela-muslim-uighur-usir-komunis-sekarang-juga_m_.jpg" alt="Selain itu, kelompok ormas yang sudah berkumpul sejak pagi meneriakkan," width="100%">
<figcaption>Selain itu, kelompok ormas yang sudah berkumpul sejak pagi meneriakkan,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia melakukan aksi bela Muslim Uighur di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta pada Jumat (21/12). Dalam aksi tersebut, mereka mengutuk keras dan mengecam pemerintahan Tiongkok atas penindasan yang terjadi pada Muslim Uighur. "Kami mengecam keras bahwa perbuatan yang dilakukan oleh rezim komunis Tiongkok tersebut adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional," kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Syekh Yusuf Martak pada Jumat (21/12). Selain itu, kelompok ormas yang sudah berkumpul sejak pagi meneriakkan, "Usir komunis, sekarang juga". Para ormas juga membawa beberapa poster bertuliskan "Bela Uighur" dan juga membawa bendera tauhid. Aksi ini juga bertujuan agar pihak Kedubes Tiongkok menyampaikan kecaman kepada pemerintahnya di Tiongkok. "Menghimbau kepada mujahid, agar menyampaikan aspirasinya tertib agar didengar oleh kedubes dan bisa disampaikan ke Pemerintah Tiongkok bahwa kami mengutuk keras apa yang dilakukan oleh mereka," kata Yusuf kepada masa. Yusuf saat ditemui wartawan juga menyampaikan bahwa aksi kali ini juga menginginkan Kedubes Tiongkok untuk terbuka. "Kita meminta agar kedubes bisa terbuka menyampaikan kepada kami, agar umat Islam bisa tahu bahwa ini benar atau tidak," kata Yusuf. "Kami akan terus menyampaikan dengan craa apapun selama yang kami sampaikan tidak melanggar hukum," tambahnya. Aksi ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Front Pembela Islam KH. Sobri Lubis, Aktris Senior Neno Warisman, Novelis Pipit Senja. Aksi ini juga didukung oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk bisa menyalurkan donasi dari umat untuk Muslim Uighur.

Aksi Bela Muslim Uighur: Usir Komunis Sekarang Juga!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kaum-milenial-yang-tertarik-sejarah-di-lubang-buaya_m_.jpg" alt="Suasana Monumen Pancasila Sakti" width="100%">
<figcaption>Suasana Monumen Pancasila Sakti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kaum milenial biasanya menikmati libur akhir pekan ke pusat perbelanjaan atau berwisata ke alam. Namun sepertinya jarang ada yang ingin ke museum sejarah untuk menelaah merdekanya bangsa ini dari pihak Komunis. Tetapi nyatanya, Monumen Pancasila Sakti yang bertabur sejarah ramai dikunjungi masyarakat baik muda-mudi maupun kalangan orangtua. Semuanya nampak antusias, tetapi ada yang menggelitik ketika pengunjung melihat Sumur Maut. Seperti yang diketahui, Sumur Maut menjadi saksi bisu dibunuhnya ke-7 pahlawan bangsa atas penolakannya terhadap paham PKI. Tetapi ternyata ada saja, anak-anak yang mengira bahwa Sumur Maut menyimpan buaya di dalamnya. "Mau lihat buaya di Lubang Buaya, pas kesini ternyata nggak ada. Iya bareng sama teman-teman dari sekolah dikiranya darah beneran ternyata lampu merah. Bagus, keren," ujar siswa SD Angkasa 04 Pagi, Dani, 9, di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (22/9). Berbeda dengan, siswa SMP 81 Jakarta, Sintia,13, yang menyatakan kunjungannya hanyalah mengisi waktu libur bersama teman. Dirinya cukup terhibur, selain menambah wawasan Sintia mengaku menjadi bisa foto-foto dengan teman-temannya. "Ya buat ilmu sih jadi tahu sejarah Lubang Buaya, iya buat update juga di Instagram kan bagus juga spot fotonya. Sejauh ini sih bagus saja, terawat cuman mungkin disediain petugas ya buat nanya-nanya supaya bisa lebih ngerti," ujar perempuan berhijab ini. Pengelola Lubang Buaya, Arifin mengaku anak jaman sekarang sulit untuk memahami dan suka dengan sejarah. Sebab, selama ini penyampaian di sekolah dinilai membosankan dan tidak kreatif. "Apalagi kesini kebanyakan para pengunjung hanya melihat-lihat, foto tanpa membaca keterangannya. Bagaimana dia bisa mendalami peristiwa kalau kita hanya melihat saja. Apalagi kalau membayangkan peristiwa saat itu," terang Arifin. Arifin hanya berharap agar ke depan, Pemerintah dapat memberikan kurikulum untuk sekolah-sekolah diwajibkan pergi ke museum-museum agar lebih mendalami sejarah. Sebab, mau tidak mau mereka harus mempelajari sejarah agar tidak kembali ke peristiwa kelam yang lalu. "Sekarang mendekati Pilpres itu semuanya bangkit loh. Baik dari keagamaan, esktrim kanan kiri, bangkit. Tahun 1950-1964 itu terefleksi dengan kejadian Indonesia saat ini, makanya saya berpesan dan selalu mengingatkan belajarlah dari sejarah," tutupnya.

Generasi Milenial yang Tertarik Sejarah di Lubang Buaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/partai-komunis-akan-hapus-batas-waktu-xi-jinping-jadi-presiden_m_191648.jpeg" alt="Presiden Tiongkok Xi Jinping" width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok Xi Jinping</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Komunis Tiongkok akan menghapus batas waktu menjadi presiden. Seperti dilansir Xinhua, Minggu, (25/2), langkah tersebut membuka jalan bagi Presiden Xi Jinping untuk tetap menjadi kepala negara hingga 2023. Rencana ini memicu perdebatan khususnya di media sosial, sebab beberapa orang memprediksi Tiongkok akan menjadi Korea Utara (Korut) selanjutnya. Seorang aktivis prodemokrasi menuduh keputusan ini akan menciptakan pemimpin yang diktaktor. Partai Komunis berkuasa mengusulkan untuk menghapus klausul konstitusional yang berarti Xi yang juga pemimpin partai dan militer tidak akan pernah bisa pensiun. Usulan tersebut akan disahkan oleh delegasi yang setia kepada Partai Komunis pada pertemuan tahunan parlemen panel yang merupakan bagian dari amandemen konstitusi negara tersebut. "Kita akan menjadi Korea Utara," tulis seorang pengguna Weibo. Dinasti Kim telah memerintah sejak akhir 1940-an. Kim Il Sung mendirikan Korut pada tahun 1948 dan keluarganya telah memerintah sejak saat itu. Komentar tersebut dihapus pada hari Minggu malam setelah Weibo mulai memblokir istilah pencarian 'two term limit.' Keputusan tersebut juga meresahkan beberapa orang di wilayah Tiongkok tepatnya di Hongkong. Pihak berwenang berusaha keras mengendalikan gerakan prodemokrasi. "Langkah ini memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan kekuatan politik. Tiongkok akan kembali memiliki seorang diktator sebagai kepala negara, Xi Jinping," kata Joshua Wong, salah satu pemimpin gerakan tersebut dilansir dari SCMP Senin, (26/2). "Undang-undang itu mungkin ada di Tiongkok, tapi ini hanya membuktikan bahwa hukum Tiongkok ada hanya untuk melayani individu dan tujuan partai," tambahnya. Tiongkok kemungkinan besar akan melihat kritik semacam itu sebagai sebuah rencana melawan Partai Komunis.

Partai Komunis akan Hapus Batas Waktu Xi Jinping Jadi Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aktivis-komunis-sebut-duterte-seperti-kepala-geng-kriminal_m_189602.jpeg" alt="Presiden Filipina Rodrigo Duterte" width="100%">
<figcaption>Presiden Filipina Rodrigo Duterte</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok hak asasi manusia (HAM) dan aktivis menuduh Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghasut militer untuk melakukan kejahatan perang usai ia menawarkan hadiah USD 384 untuk mereka yang bisa membunuh satu pemberontak komunis. Duterte mendorong pelanggaran konvensi mengenai konflik bersenjata. Carlos H Conde dari Human Rights Watch mengatakan, pernyataan Duterte yang mendorong pasukan keamanan pemerintah dapat melakukan apa yang mereka inginkan untuk mengalahkan musuh mereka. "Termasuk melakukan eksekusi secara singkat," kata Conde seperti dilansir Al Jazeera beberapa hari lalu. Pekan lalu, Duterte mengatakan, dia akan melatih penduduk asli untuk menjadi pejuang paramiliter dan membayar mereka 20&nbsp;ribu peso (USD 384) untuk setiap pemberontak komunis yang mereka bunuh di Pulau Selatan Mindanao. "Anda menginginkan uang? Saya akan memberi Anda uang. Saya akan memberikan 20&nbsp;ribu peso per kepala," ujarnya. Pemimpin Partai Komunis Filipina yang diasingkan, Jose Maria Sison mengatakan, Duterte bertingkah seperti kepala kelompok geng kriminal dengan perintahnya. Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Sison memperingatkan kalau solusi Duterte justru akan menghasilkan pembantaian dan pelanggaran hak asasi manusia. "Cara termurah, paling menguntungkan, dan terbaik untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi hampir 50 tahun di Filipina ini adalah dengan melakukan negosiasi damai," kata Sison. Dia mengatakan, pemerintah harus menangani akar penyebab konflik bersenjata dan menyusun kesepakatan komprehensif mengenai reformasi sosial, ekonomi, dan politik untuk meletakkan dasar bagi perdamaian yang adil dan abadi. Alih-alih melakukan hal tersebut, Duterte malah mendorong pasukannya untuk melakukan kejahatan perang. Rachel Chhoa Howard dari Amnesty International juga mengecam kebijakan terbaru Duterte sebagai hal yang mengerikan dan tidak manusiawi.

Aktivis Komunis Sebut Duterte seperti Kepala Geng Kriminal!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/tiongkok-larang-anak-sekolah-hadiri-acara-keagamaan_m_182084.jpeg" alt="Tiongkok Komunis" width="100%">
<figcaption>Tiongkok Komunis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Pendidikan di Tiongkok melarang anak-anak sekolah untuk menghadiri acara keagamaan selama liburan musim dingin. Pihak berwenang Tiongkok menerapkan itu demi meningkatkan kontrol terhadap pendidikan agama. Murid-murid di Kabupaten Linxia, Provinsi Gansu, tempat bagi banyak anggota etnis minoritas Muslim Hui dilarang memasuki gedung-gedung keagamaan Islam selama liburan. Mereka juga tidak boleh membaca Alquran di kelas atau di gedung-gedung keagamaan. Ini cara Tiongkok melestarikan tradisi komunis. Pemerintah setempat mengatakan, semua guru dan murid harus memperhatikan peringatan tersebut. Kebijakan Tiongkok yang melarang anak-anak menghadiri acara keagamaan dimaksudkan untuk memperkuat ideologi politik dan propaganda komunis. Sampai saat ini belum ada kepastian akan pemberitahuan tersebut. Sebab seorang pria dari biro pendidikan menutup telepon saat dikonfirmasi dan satu lagi staf wanita menolak memberikan komentar. Ilmuwan Marxis di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Xi Wuyi mendukung langkah pemerintah tersebut. "Tindakan itu untuk menjaga agar agama dan pendidikan tetap terpisah, dan harus berpegang teguh pada hukum pendidikan," katanya seperti dilansir SCMP, Rabu, (17/1). Peraturan baru ini dikeluarkan pada bulan Oktober, dan akan mulai berlaku bulan depan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendidikan agama dan memberikan peraturan aktivitas keagamaan. Hukum Tiongkok secara resmi memberikan kebebasan beragama untuk semua orang. Namun peraturan tentang pendidikan dan perlindungan anak di bawah umur juga mengatakan, agama tidak dapat digunakan untuk menghalangi pendidikan atau untuk memaksa anak untuk percaya. Ketakutan akan pengaruh Muslim telah berkembang di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian dipicu oleh kekerasan di Xinjiang. Warga Hui juga mendapat sorotan ari beberapa intelektual yang takut dengan pengaruh Islam dalam masyarakat.

Tiongkok Larang Anak Sekolah Hadiri Acara Keagamaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komunis

Berita Terkini

Jejak Kelam Rezim Khmer Rouge di Kamboja, dari Kebangkitan hingga Kejatuhannya oleh Vietnam