<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/Khairul-Fahmi-3658878382.jpeg" alt="Potret Co-Founder ISESS Khairul Fahmi. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Potret Co-Founder ISESS Khairul Fahmi. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya pemerintah menanggulangi bencana alam di Sumatera menghadapi berbagai tantangan. Termasuk diantaranya berbagai isu yang bermunculan. Dari sudut pandang pertahanan, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyampaikan bahwa pemerintah wajib membangun komunikasi publik yang solid untuk menyikapi berbagai isu tersebut. Dari kacamata pertahanan, Fahmi menyatakan, berbagai isu yang muncul di tengah penanggulangan bencana alam di Sumatera tidak bisa dipandang hanya berdiri sendiri. Dia menyebut, ada hal lain yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Termasuk diantaranya perang hibrida yang terjadi di ranah kognitif. Sehingga serangan muncul bukan secara fisik.&nbsp; &rdquo;Bisa kita lihat polanya ada semacam serangan pengepungan mental,&rdquo; ungkap Fahmi pada Sabtu (3/1). Fahmi mengingatkan situasi bencana yang seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan kesatuan dan persatuan malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah belah. Kondisi tersebut jelas harus disikapi oleh pemerintah. Caranya dengan meyakinkan publik melalui kerja nyata dan komunikasi yang baik. &rdquo;Artinya kita berharap ada perbaikan dalam konsep komunikasi publik,&rdquo; jelas pemerhati isu-isu militer tersebut. Menurut Fahmi, yang dihadapi saat ini bukan ancaman militer yang terlihat secara fisik. Menurut dia, ada perang kognitif mengarah pada pembentukan persepsi. Untuk memastikan ancaman itu tidak semakin berbahaya, harus ada kontra narasi. Namun demikian, pemerintah harus melakukannya dengan cara membangun komunikasi publik yang solid dan meneruskan kerja-kerja nyata di lokasi terdampak bencana.&nbsp; &rdquo;Itu yang tentu kemudian harus dilakukan adalah bagaimana menjaga persepsi masyarakat, persepsi para petugas di lapangan, tetap positif, tetap baik, dan prioritas yang jelas ya penanganan korban,&rdquo; kata doa.&nbsp; Dengan komunikasi yang solid, Fahmi percaya, isu-isu yang muncul hingga menjadi polemik di ruang publik tidak lagi terjadi. Termasuk silang pendapat antar institusi negara. Harapannya, penanggulangan bencana alam di Sumatera semakin baik dan masalah yang dihadapi oleh korban terdampak dapat diselesaikan. Dia menegaskan, prioritas utama adalah menolong dan membantu korban.

Pemerintah diingatkan untuk membangun komunikasi publik yang solid dalam penanggulangan bencana alam di Sumatera.

Ada Bahaya Serangan Mental, Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/13/You-write-your-own-story-fridayvibes-life-selfreminder-1679832929.jpg" alt="Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menuturkan, pemanfaatan bioskop sebagai medium komunikasi dinilai wajar. (Instagram: @fifialeydayahya)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menuturkan, pemanfaatan bioskop sebagai medium komunikasi dinilai wajar. (Instagram: @fifialeydayahya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penayangan video Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop mendapat banyak sorotan masyarakat. Atas kondisi itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyampaikan bahwa penayangan video Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop merupakan bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah dalam menyampaikan capaian kinerjanya. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menuturkan, pemanfaatan bioskop sebagai medium komunikasi, termasuk bioskop dinilai wajar. &ldquo;Selama tujuannya menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat. Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal,&rdquo; ujarnya melalui keterangan resminya. Dia juga menyampaikan, sepanjang tidak melanggar aturan, bioskop merupakan medium yang sah dan wajar untuk dipilih oleh pemerintah. &ldquo;Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, dia menyampaikan, pemerintah memiliki alasan dalam memilih bioskop dalam menyampaikan capaian kinerja tersebut. Yakni, karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima lebih utuh. Fifi juga menyampaikan, seperti halnya media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame, bioskop hanyalah salah satu dari sekian banyak saluran komunikasi yang digunakan pemerintah. Substansinya tetap sama, yakni menyampaikan informasi resmi yang membangun dan berdampak positif. &ldquo;Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur,&rdquo; katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan penayangan video Presiden Prabowo Subianto di bioskop sebagai strategi komunikasi publik.

Penayangan Video Presiden Prabowo di Bioskop, Kemkomdigi Sebut Wajar, Bagian Komunikasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/IMG_4003JPG-2055842909.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto bersama pendiri Microsoft Bill Gates meninjau MBG di SDN Jati 03 Pulo Gadung Jakarta, Rabu (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto bersama pendiri Microsoft Bill Gates meninjau MBG di SDN Jati 03 Pulo Gadung Jakarta, Rabu (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gaduh dan kontroversi kerap terjadi di pentas politik selama tujuh bulan terakhir. Tepatnya semenjak negara ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka. Program-program selama pemerintahan mereka kerap menimbulkan reaksi publik. Padahal program itu bersentuhan langsung pada rakyat. Contohnya makan begizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG). Dua program ini mendapat respons beragam. Ada kritikan maupun apresiasi. Juru Bicara Istana Ujang Komarudin mengatakan, selama tujuh bulan terakhir Kabinet Merah Putih sudah melakukan sejumlah langkah besar. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat. Mulai dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui. Program itu bahkan menarik perhatian dunia salah satunya tokoh filantropi internasional. &ldquo;Bill Gates datang langsung ke Indonesia untuk melihat langsung program ini berjalan,&rdquo; kata Ujang Penjelasan itu disampaikan Ujang dalam Diskusi Publik bertema &ldquo;Komunikasi Merah Putih&rdquo; yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-64 Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), di Jakarta, Minggu (11/5). Diskusi itu turut dihadiri Founder Drone Emprit Ismail Fahmi dan Plt. Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Muhammad Saifulloh. Ujang yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan menambahkan, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga yang telah membantu jutaan masyarakat, serta reformasi besar dalam pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut dia, konsolidasi data ini menjadi terobosan penting untuk memastikan keakuratan dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Ujang menekankan, keberhasilan-keberhasilan tersebut sering kali tenggelam dalam perdebatan di media sosial yang cenderung gaduh dan kurang substansial. Dia menyesalkan bahwa narasi negatif lebih cepat menyebar dibanding informasi faktual yang berbasis data. &ldquo;Sayangnya, yang muncul di ruang publik justru lebih banyak serangan daripada substansi pembangunan,&rdquo; katanya. Padahal Pemerintah menyampaikan capaian-capaian kepada publik secara utuh dan berimbang. Banyak program strategis yang telah dijalankan Presiden Prabowo Subianto selama ini tetapi belum banyak diketahui masyarakat. &ldquo;Seringkali masyarakat tidak tahu, tidak paham apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Akibatnya, muncul banyak serangan dan nyinyiran. Kritik itu sah dan wajar dalam negara demokrasi, tapi fakta juga harus disampaikan,&rdquo; ujar Ujang. Ujang yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan itu mengutip hasil survei yang menyebutkan bahwa netizen Indonesia dikenal sebagai yang paling tidak sopan di dunia digital. Fakta itu menjadi cerminan bahwa komunikasi publik perlu diperbaiki, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. Meski demikian, dia tak menampik adanya kekurangan dalam pelaksanaan sejumlah program. Contohnya, kasus keracunan makanan dalam program MBG. Namun, hal itu sudah direspons cepat oleh Menteri Kesehatan dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Di tempat yang sama, Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mengelola komunikasi publik. Dia menyoroti kasus vaksinasi TBC yang informasi resmi dari pemerintah kerap tenggelam oleh derasnya narasi negatif di media sosial. "Klarifikasi yang disampaikan pemerintah sering kalah cepat dan kalah gaung dibandingkan misinformasi yang disebarkan kelompok oposisi dan akun-akun antivaksin. Narasi negatif itu kemudian lebih mendominasi percakapan publik dan membentuk opini yang keliru di masyarakat," kata Ismail Fahmi. Munculnya isu vaksin TBC langsung direspons negatif oleh publik. "Narasinya Indonesia jadi kelinci percobaan, bahkan dihubungkan dengan kasus di India yang katanya 47 ribu anak lumpuh setelah vaksinasi,&rdquo; ujar Ismail. Menurut pemantauan Drone Emprit, lonjakan percakapan soal vaksin TBC mulai terjadi sejak 7 Mei. Percakapan di Twitter atau aplikasi X mendominasi dengan lonjakan tajam dan didominasi sentimen negatif, yakni sebesar 63 persen, sementara sentimen positif hanya 33 persen. &ldquo;Twitter ini walau penggunanya cuma 20 jutaan, tapi punya pengaruh sangat besar membentuk opini publik. Mereka yang anti vaksin mendominasi narasi dan menyebarkannya ke berbagai kanal,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut Ismail menyebut, aktor utama penyebar narasi negatif ini berasal dari akun-akun oposisi pemerintah, termasuk akun anonim dan kelompok antivaksin. Mereka menyebarkan informasi yang mengaitkan program vaksin ini dengan teori konspirasi. Misalnya keterlibatan Bill Gates hingga tudingan bahwa Indonesia hanya dijadikan pasar oleh Singapura. Padahal faktanya, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden dan Kementerian Kesehatan sudah melakukan klarifikasi. Media mainstream juga sudah memberitakan dari sisi yang positif. "Tapi tetap kalah cepat dengan penyebaran narasi negatif,&rdquo; katanya. Dalam paparannya, Ismail juga menyoroti perlunya komunikasi publik yang lebih inklusif, melibatkan akademisi, media, dan institusi pendidikan agar tidak kalah dari informasi hoaks. &ldquo;Ini pelajaran penting. Program pemerintah, sebaik apapun, bisa tumbang narasinya kalau kalah cepat. Pemerintah harus proaktif membangun narasi dari awal, bukan cuma reaktif menjelaskan setelah isu membesar,&rdquo; pungkasnya. Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. M. Saifullah menyoroti strategi komunikasi politik Pemerintah. Sejatinya komunikasi politik dilakukan cermat dan terencana. Strategi yang baik dapat menjangkau audiens lebih luas secara organik dan membentuk persepsi yang positif di tengah masyarakat. Dalam era politik digital yang sarat informasi dan opini, strategi komunikasi memainkan peran sentral dalam membangun dan menjaga citra politik. Hal ini tercermin dari transformasi citra Presiden Prabowo Subianto saat kampanye. Strategi tersebut dinilai berhasil mendekati pemilih muda melalui pendekatan komunikasi yang lebih segar, santai, dan emosional. &ldquo;Citra Prabowo yang kini dikenal ramah, bersahabat, bahkan digemari anak muda, bukan terjadi secara tiba-tiba. Itu hasil dari komunikasi yang strategis dan disesuaikan dengan kebutuhan audiens hari ini,&rdquo; ujarnya. Keberhasilan tersebut tidak hanya soal mengubah gaya berpakaian atau cara berbicara, tetapi lebih dalam: bagaimana pesan politik dikemas dan disampaikan secara tepat. Dalam kasus Prabowo, pendekatan komunikasi dilakukan dengan memahami karakteristik generasi muda, termasuk sensitivitas mereka terhadap cerita personal dan visual yang kuat. Salah satu narasi yang berhasil menyentuh aspek emosional publik adalah citra Prabowo sebagai sosok setia, yang tidak menikah lagi setelah berpisah dengan sang istri. Narasi ini, menurut Saifullah, memberi dimensi kemanusiaan yang kuat dalam komunikasi politik. &ldquo;Komunikasi politik tidak melulu soal retorika. Kini, emosi dan kehangatan justru menjadi nilai tambah. Masyarakat ingin melihat sisi personal seorang pemimpin, dan di situlah strategi komunikasi memainkan peran penting,&rdquo; imbuhnya.

Gaduh dan kontroversi kerap terjadi di pentas politik selama tujuh bulan terakhir. Tepatnya semenjak negara ini dipimpin Presiden Prabowo.

Tujuh Bulan Pimpin Pemerintahan, Program Prabowo Antara Gaduh dan Keberhasilan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/IMG-20250203-WA0011-798874148.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2). (Salman Toyibi/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2). (Salman Toyibi/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pejabat negara meningkatkan komunikasi publik. Menurutnya, arahan itu bertujuan agar informasi mengenai program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. "Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Artinya, program-program yang sudah dilakukan dan dirasakan oleh rakyat harus mampu kita komunikasikan dengan narasi yang baik serta penyampaian informasi yang cepat," kata Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (26/3). Ia menegaskan, komunikasi publik yang baik akan memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan tidak terdistorsi oleh pihak-pihak tertentu. "Tujuannya agar apa yang sudah kita lakukan bisa benar-benar tersampaikan ke tengah masyarakat," ujarnya. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada publik agar kepercayaan terhadap pemerintah tetap terjaga. "Sehingga ruang komunikasi itu bisa diisi oleh fakta-fakta dari kerja nyata pemerintah, bukan oleh informasi yang tidak sesuai atau yang diplintir oleh satu dua kelompok untuk membelokkan kebenaran," tegasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3). Upaya perbaikan komunikasi ini bertujuan untuk memastikan informasi yang sampai ke masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan mencegah timbulnya kesalahpahaman. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik, tetapi perlu diimbangi dengan penyampaian narasi yang tepat. "Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif kan nggak bagus," tutur Sudaryono Selasa (25/3).

Menteri ESDM Bahlil menjelaskan tujuan perbaikan komunikasi publik oleh pejabat negara yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Minta Pejabat Negara Perbaiki Komunikasi Publik, Bahlil Ungkap Isi Tujuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/VINDA-MAYA-SETIANINGRUM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEJABAT publik, terutama pejabat tinggi negara, harus memahami fungsi komunikasi publik dalam keberhasilan program dan kinerja mereka. Kemampuan komunikasi publik itu diuji ketika berhadapan dengan permasalahan atau krisis. Kasus Bjorka dan kebocoran data yang masih menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini bisa menjadi sampel untuk menakar kemampuan komunikasi publik lembaga pemerintah.  Bjorka muncul dengan klaim pembobolan dokumen negara, data sejumlah pejabat, dan miliaran data lainnya. Kemunculan Bjorka langsung mengalihkan perhatian publik dari kasus besar lainnya seperti perkara Ferdy Sambo dan kenaikan harga BBM. Seiring kabar penambahan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi Rp 624 miliar, Bjorka seolah perlahan hilang dari peredaran. Terlepas dari apa pun motifnya, Bjorka meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah buat pemerintah. Dua di antaranya adalah perbaikan sistem keamanan siber dan komunikasi publik pemerintah.  Dari sisi komunikasi publik, tampaknya, sejak awal pemerintah terlalu gegabah dalam merespons kasus. Misalnya, landing statement para pejabat di masing-masing lembaga langsung bernada bantahan. Istana Negara mengklaim tidak ada kebocoran data, pun dokumen negara. Kalaupun ada, menurut mereka, peretas hanya bisa masuk di daftar isinya.  Kemenkominfo, BSSN, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) lewat juru bicaranya mengklaim kebocoran data tersebut tidak benar. Kendati sama-sama membantah, antarlembaga tidak satu suara. Terdapat perbedaan pernyataan yang membuka peluang penafsiran liar dan memunculkan keraguan publik. Kemudian perlahan diakui pemerintah, memang terjadi kebocoran data. Hal lain yang membuat publik bereaksi keras di antaranya saling lempar tanggung jawab antara Kemenkominfo dan BSSN.  Lantas muncul pula berbagai pernyataan yang seharusnya tidak disampaikan ke publik. Seperti imbauan Dirjen Aptika kepada peretas agar tidak menyerang negara. Juga ada pernyataan kebingungan Menkominfo atas reaksi publik yang ”mendukung” aksi Bjorka.  Pernyataan Menko Polhukam yang mengaku sudah mengantongi identitas ”Bjorka” pun seharusnya tidak gegabah disampaikan ke publik sampai si peretas yang dimaksud benar-benar ditangkap. Setelah statemen itu keluar, ternyata yang ditangkap bukanlah Bjorka.  Rancangan Strategi Komunikasi  Dampak langsung dari lemahnya komunikasi publik pemerintah adalah publik bingung dan gamang dengan informasi yang bersumber dari negara. Pun bisa membuat publik semakin tidak percaya terhadap ”kinerja” pemerintah.  Dikhawatirkan, ketika informasi pemerintah diragukan, publik bisa mencari atau memercayai sumber informasi dari pihak lain. Nah, celah itulah yang sebenarnya dimanfaatkan Bjorka sehingga aksinya tersebut mendapat ”pujian” atau ”dielu-elukan” sebagian netizen. Kasarnya, Bjorka ”lebih” meyakinkan ketimbang pemerintah.  Karena itu, pemerintah sebaiknya merancang strategi komunikasi publik yang baik dalam merespons isu atau kasus dan menyampaikan informasi kepada publik. Setidaknya, model komunikasi Harold Dwight Lasswell bisa dimaksimalkan dalam konteks ini.  Dalam teori komunikasi ini, pemerintah harus memperhatikan unsur siapa, berbicara apa, menggunakan saluran apa, ditujukan kepada siapa, dan apa pengaruhnya (efek atau dampaknya). Pejabat pemerintah harus menyadari bahwa setiap tingkah laku dan ucapan mereka selalu dipantau, diikuti, dan menjadi pegangan masyarakat. Setiap statemen tidak boleh sembarangan, harus ditimbang dengan matang.  Pejabat publik tidak bisa asal komentar, tetapi perlu memastikan apa saja informasi (pesan) yang mau disampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Informasi tidak boleh mengambang. Apalagi berbeda satu pejabat dengan yang lain. Pesan yang disampaikan pun harus dirancang sesuai kebutuhan publik dan level persoalan yang dihadapi.  Pemerintah perlu menyadari bagaimana kerja media sebagai saluran informasi. Pejabat seharusnya sadar mana pernyataan yang berpotensi dijadikan headline, sorotan, dan mana yang bisa viral. Itu seharusnya bisa dipikirkan dan diantisipasi. McCombs dan D.L. Shaw (1972) sejak dulu mengingatkan bahwa media memegang peran penting dalam memberikan pengaruh pendapat masyarakat terhadap suatu peristiwa. Ini perlu ”dibaca” pemerintah sejak awal.  Berikutnya, memahami audiens. Nah, bagian ini pejabat publik harus mampu menjawab kebutuhan informasi publik. Perlu diingat, netizen sekarang pintar-pintar. Dengan teknologi yang ada, mereka mudah saja mencari, membandingkan, bahkan ”membuktikan” hal-hal yang kurang meyakinkan dari pemerintah.  Terakhir, memahami dampak atau efek dari setiap komunikasi publik dan informasi yang disampaikan. Termasuk memahami reaksi publik. Dalam konteks ini, lembaga terkait seperti Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan BSSN harus punya prosedur komunikasi publik. Misalnya, dalam konteks ini, mereka perlu melakukan identifikasi permasalahan terlebih dahulu, apakah termasuk level krisis atau tidak. Baru kemudian menentukan strategi komunikasi yang tepat.  Membangun Kepercayaan Masyarakat  Kendati kasus Bjorka ini mulai ”menghilang” di permukaan, bukan berarti ujian komunikasi publik pemerintah berakhir. Justru masih banyak yang perlu dijelaskan dan disampaikan kepada publik. Terutama langkah pemerintah memperbaiki sistem keamanan siber dan transparansi rencana kerja keamanan siber setelah penambahan anggaran.  Langkah tersebut sekaligus untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap reputasi lembaga pemerintah seperti Kemenkominfo, Kemenko Polhukam, dan BSSN dalam kasus kebocoran data itu.  Kelemahan aspek komunikasi publik ini sebenarnya juga terjadi di sejumlah lembaga pemerintah dalam menangani berbagai kasus di sektornya masing-masing. Seperti Kemenkes dalam penanganan Covid-19, Kemenko Polhukam dalam kasus penangkapan hakim agung atas dugaan kasus korupsi, dan Kementerian ESDM dalam kenaikan harga BBM.  Akhirnya, aspek komunikasi publik tidak bisa begitu saja diremehkan. Komunikasi yang baik sepenting menangani krisis itu sendiri. Komunikasi publik yang baik adalah yang menenangkan, menyatukan, membangun optimisme masyarakat, serta menggerakkan masyarakat untuk bangkit dan maju. (*)  <hr />  *) VINDA MAYA SETIANINGRUM, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Bjorka dan Komunikasi Publik Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMIGRASI-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bidang hubungan masyarakat (humas) menjadi ujung tombak instansi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Terutama, instansi yang membidangi urusan pelayanan publik. Karena itu, fungsi kehumasan harus lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Tidak sebatas membangun citra positif.  Hal itu menjadi topik utama dalam diskusi bertajuk Diseminasi Peran Strategis Kehumasan dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Era 4.0 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa (21/6).  Acara yang merupakan kerja sama antara Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jatim dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim itu membedah fungsi-fungsi serta problematika bidang kehumasan. Ketua PWI Jatim M. Luthfil Hakim bersama Wakil Ketua Bidang Organisasi Mahmud Suhermono hadir sebagai pembicara.  Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Chicco A. Muttaqin mengungkapkan bahwa sinergisitas antara instansi pemerintah dan pers perlu ditingkatkan. Tujuannya, informasi yang diberikan bisa sampai kepada masyarakat. ”Sering kali kami membuat inovasi pelayanan, tetapi tidak sampai ke masyarakat,” kata Chicco.  Menurut dia, bidang humas harus bisa bekerja secara profesional. Yang dikerjakan tidak hanya membangun citra positif suatu instansi. ”Yang lebih penting, bagaimana menyampaikan informasi yang baik ke masyarakat. Itulah pentingnya komunikasi dengan pers,” ucapnya.  Hal senada diungkapkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Jatim Hendro Tri Prasetyo. Dia menilai, humas memiliki peran penting agar masyarakat mendapat akses informasi yang tepat dan akurat. Jika tidak, instansi tersebut akan dianggap tidak informatif. ”Menyampaikan kebijakan dan mengedukasi masyarakat juga menjadi tugas penting bidang kehumasan,” tuturnya.  Luthfil berharap kerja sama atau sinergisitas antara instansi dan insan pers bisa ditingkatkan. Yang tidak kalah penting, instansi terkait juga harus lebih terbuka dengan tetap memfilter media-media yang digandeng.  ”Kita memiliki aturan, mulai undang-undang sampai peraturan Dewan Pers. Itulah yang menjadi filter bagi kami,” jelasnya.

Butuh Gandeng Pers, Eratkan Sinergisitas Sampaikan Informasi Publik