<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/Pasukan-Komponen-Cadangan-Komcad-TNI-Dery-Ridwansah-1JPG-1932291597.jpg" alt="Ilustrasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) </figcaption>
</figure> <div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Pertahanan (Kemhan )mengumumkan perekrutan ribuan&nbsp;Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian Komponen Cadangan (Komcad).&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">Untuk tahap pertama, disiapkan kuota untuk 2.000 orang dari target rekrutmen sebanyak 4.000 ASN.</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&rdquo;Terkait pelatihan Komcad ASN gelombang pertama, hingga saat ini jumlah ASN yang telah terdata dan mendaftar sebanyak 987 orang dari kuota yang disiapkan sebanyak 2.000 peserta,&rdquo; ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait pada Jumat (27/2).</div> </div> <div class="mt-5"> Menurut Rico, pelatihan Komcad ASN gelombang pertama direncanakan berlangsung di beberapa lokasi pendidikan. Yakni Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes), Skadron Pendidikan (Skadik) 301, Pusbahasa TNI AU, Kodam Jaya, dan Pasmar 1. Durasi pelatihan untuk setiap gelombang berlangsung kurang lebih 1,5 bulan. &rdquo;Sesuai ketentuan dalam pembentukan Komponen Cadangan, calon peserta yang telah mendaftar tetap harus melalui proses seleksi. Tahapan seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, kesegaran jasmani, psikologi, serta penilaian mental ideologi,&rdquo; terang Rico. Semua tahapan tersebut harus dilalui demi memastikan kesiapan peserta mengikuti pelatihan Komcad. Rico telah menjelaskan bahwa gelombang pertama pembentukan ASN menjadi Komcad dimulai pada April tahun ini. Setelah pendaftaran dan seleksi, proses pembentukan dilakukan di lokasi-lokasi yang sudah dia jelaskan. Dia memastikan, pembentukan Komcad itu bersifat sukarela. &rdquo;Itu adalah sifatnya tetap menjadi bagian dari sukarela, garis bawahi. Syarat-syaratnya adalah sukarela. Sehingga tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan sebagainya, tidak ada. Kami hanya memberikan kuota jumlah orang yang dibutuhkan dari masing-masing kementerian, dari 49 kementerian yang ada,&rdquo; terang dia. Dari target 4.000 orang, kuota untuk masing-masing kementerian berbeda. Disesuaikan dengan jumlah personel atau Sumber Daya Manusia (SDM) pada setiap kementerian. Itu pun tidak langsung dibentuk sebanyak 4.000 Komcad. Kemhan membagi proses pembentukan Komcad itu menjadi dua gelombang. Yakni gelombang pertama dan kedua. &rdquo;Jadi, gelombang pertama 2.000 orang, kemudian dilaksanakan satu bulan setengah. Dilanjutkan gelombang kedua 2.000 orang untuk satu bulan setengah berikutnya,&rdquo; jelas dia. </div>

Untuk tahap pertama, disiapkan kuota untuk 2.000 orang dari target rekrutmen sebanyak 4.000 ASN. Mereka akan dilatih di pusat pendidikan TNI

Kemhan Rekrut ASN Jadi Komcad, Targetkan Latih 4.000 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/IMG_3516JPG-2634761164.jpg" alt="Alutsista TNI AL saat defile pada HUT TNI di Jakarta 2024 . (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Alutsista TNI AL saat defile pada HUT TNI di Jakarta 2024 . (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun ini TNI akan memperingati HUT ke-80 pada 5 Oktober mendatang. Sejumlah persiapan dilaksanakan oleh TNI untuk menyambut hari jadi yang bersejarah bagi institusi militer Indonesia. Rencananya tidak kurang dari 100 ribu personel bakal terlibat dalam peringatan hari lahir TNI tersebut.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Senin (15/9). Dia mengungkapkan bahwa saat ini peringatan HUT ke-80 TNI sudah pada tahap perencanaan dan persiapan yang melibatkan masing-masing koordinator.&nbsp; &rdquo;Direncanakan akan melibatkan Personel TNI dan Masyarakat tergabung dalam Komponen Cadangan dan Pendukung dengan jumlah sekitar 100 ribuan, yang masih dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan dan gelar pasukan,&rdquo; terang Freddy.&nbsp; Menurut perwira tinggi (pati) bintang satu TNI AL tersebut, rangkaian acara menuju puncak peringatan HUT ke-80 TNI sudah dimulai sejak pertengahan bulan lalu. Diantaranya melalui berbagai kegiatan lomba yang memperebutkan piala panglima TNI.&nbsp; &ldquo;Kemudian dilaksanakan TNI Fair pada tanggal 21-22 September 2025 di mana dilaksanakan Bhakti Kesehatan, Pembagian Sembako, Pameran Alutsista dan Gelar UMKM,&rdquo; jelasnya. Selain itu, turut dilaksanakan kegiatan persami yang melibatkan SMA-SMK di wilayah Jabodetabek, ziarah nasional dan daerah, sailing pass TNI AL, serta doa bersama. Acara puncaknya pada 5 Oktober mendatang akan kembali diselenggarakan pesta rakyat, panggung hiburan, gelar UMKM, serta Upacara Parade; Demonstrasi; Defile Pasukan dan Alutsista TNI. &nbsp; &nbsp;

TNI mempersiapkan peringatan HUT ke-80 dengan melibatkan 100 ribu personel dan berbagai kegiatan menarik.

Peringatan HUT ke-80 TNI 5 Oktober Mendatang Bakal Melibatkan 100 Ribu Personel, Termasuk Komponen Cadangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/Pasukan-Komponen-Cadangan-Komcad-TNI-Dery-Ridwansah-2JPG-3042763582.jpg" alt="Pasukan Komponen Cadangan (Komcad) TNI saat melakukan defile pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasukan Komponen Cadangan (Komcad) TNI saat melakukan defile pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata yang dipegang teguh oleh Indonesia membagi komponen pertahanan negara dalam tiga klaster. Yakni Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Berdasar informasi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) seluruh pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan (Inhan) bakal menjadi komponen pendukung pertahanan.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (12/6). Dia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki komponen utama yang tidak lain adalah TNI. Komponen cadangan atau komcad juga sudah banyak direkrut melalui tiga matra TNI. Yang saat ini belum ada adalah komponen pendukung. Sehingga pegawai BUMN inhan yang bakal ditarik mengisi kekosongan itu. &rdquo;Kita kemarin sudah menetapkan beberapa komponen cadangan. Cuma sampai sekarang kita belum menetapkan komponen pendukung. Jadi, yang mulai dari awal ini kita tetapkan adalah yang langsung berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan. Ada lima (perusahaan di bawah) Defend ID. Dari PT LEN, PT DI, PT Pindad, PT Dahana, dan PT PAL,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Kelima perusahaan BUMN yang berada di bawah binaan Kemhan tersebut, lanjut Donny, sudah mendapat sosialisasi mengenai penetapan komponen pendukung. Sejauh ini, dia menyatakan bahwa para pegawai dari lima perusahaan tersebut bersedia untuk ditetapkan menjadi komponen pendukung. Selanjutnya verifikasi bakal dilakukan untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan atau tidak. Jika sudah, penetapan akan dilakukan.&nbsp; &rdquo;Jadi, ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang. Mereka semua (pegawai BUMN inhan) adalah komponen pendukung,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Purnawirawan TNI AU dengan pangkat terakhir marsekal madya tersebut menyatakan bahwa langkah tersebut masih tahap awal. Pihaknya akan terus berbicara dengan berbagai kalangan yang berkelindan dengan urusan pertahanan untuk turut memberikan dukungan. Sebab, kembali ke awal, Indonesia menganut sishankamrata yang pada dasarnya melibatkan seluruh kekuatan rakyat sebagai sistem pertahanan dan keamanan.&nbsp; &rdquo;Artinya, kalau suatu saat kita membutuhkan dukungan-dukungan untuk kita memperkuat komponen utama dan komponen cadangan, ini mereka nanti bisa dilibatkan. Ini baru awal ini ya. Nanti ke depan kami akan terus sampaikan kepada industri-industri pertahanan,&rdquo; jelasnya. &nbsp; &nbsp;

Kementerian Pertahanan menetapkan pegawai BUMN industri pertahanan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan Indonesia.

Siap-Siap, Seluruh Pegawai BUMN Inhan Bakal Jadi Komponen Pendukung Pertahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Julius-Ibrani-PBHI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) terus menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Pasalnya hal itu diniliai tidak transparan, minim partisipasi publik dan menyalahi peraturan perundang-undangan.  ”Pembentukan DKN akan menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan kelembagaan negara yang ada. Pembentukan DKN tidak efektif dan tidak efisien dalam perspektif tata negara,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam diskusi publik bertajuk "Menyoal Komponen Cadangan dan Dewan Keamanan Nasional" yang diselenggarakan PBHI, Imparsial dan Tenda Merah pada (12/10).  Julius juga menuturkan, pembentukan DKN juga akan mengancam hak asasi manusia karena bisa menjadi lembaga represif baru di masa kini. Sebab DKN memiliki kewenangan pengendalian sebagaimana di maksud dalam draft Peraturan Presiden (Perpres).  "Definisi keamanan nasional dan ancaman dalam draft Perpres DKN sangat luas sehingga bisa menimbulkan multitafsir dan berbahaya bagi demokrasi," ujarnya.  Julius juga memandang, DKN serupa tapi tak sama dengan Kopkammtib yang pernah hidup pada masa Orde Baru sehingga lembaga baru ini akan membahayakan demokrasi ke depan dan mempersempit ruang demokrasi serta kebebasan sipil.  "Sudah sepantasnya presiden tidak membentuknya,” ucapnya.

PBHI Minta Jokowi Tak Perlu Membentuk DKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Ketua-Komnas-HAM-Ahmad-Taufan-Damanik-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti mengatakan, pihaknya sangat mengkhawatirkan terkait Implementasi UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Pasalnya hal ini bisa berpotensi melanggar Hak Azazi Manuisia (HAM).  "UU PSDN ini juga sebagai alarm tanda menguatnya militerisme di Indonesia," katanya Bivitri Susanti pada acara Launching Buku "Menggugat Komponen Cadangan (Komcad)', sebuah "Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan" di Waroeng Sadjoe Tebet (30/6).  Lebih lanjut Bivitri menambahkan, secara substansi, hukum pidana militer yang diterapkan kepada Komcad itu juga menjadi persoalan karena menimbulkan kekacauan hukum. Pidana militer seharusnya diterapkan hanya kepada militer, tetapi ini bisa kepada Komcad.  "Selain itu penentuan komponen cadangan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB) menimbulkan kekacauan dan pelanggaran terhadap hak atas property. Untuk itu, melalui UU PSDN ini berpotensi terjadi perampasan lahan masyarakat," tegasnya.  Sementara itu, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik memperkirakan kedepan pendekatan militer bakal menguat dengan UU PSDN ini. Belajar dari kasus Aceh dan Papua pendekatan militer tidak bisa menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua.  "Kita tidak boleh menempatkan militerisme terlalu tinggi sebagai solusi setiap masalah," kata Taufan mengingatkan.  Taufan juga mendesak agar kampanye pemerintah untuk merekrut Komponen Cadangan hari ini harus kita lawan dengan narasi akan seperti apa Indonesia dalam bayangan kita yang civilized. Kita harus melawan dengan narasi yang lebih humanis dan demokratis, serta imajinatif akan seperti apa Indonesia yang humanis dalam bayangan kita ke depan.  Sementara itu, pembicara lainnya Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan, terkait UU PSDN ini diantaranya adalah tentang perluasan definisi ancaman pertahanan negara, frasa “yang bertentangan dengan Pancasila” dan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 itu bersifat multi tafsir.  Selain itu, penambahan ancaman hibrida dan identifikasi ancaman non‐militer yang di antaranya seperti agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, dan seterusnya bersifat problematik.  Sementara Ray Rangkuti (Lingkar Madani dan Aktivis Reformasi 1998) menilai, cara pandang pemerintah melihat isu bela negara masih keliru dan cenderung militeristis. Ini menunjukkan bahwa saat ini terjadi penguatan militerisasi dalam kehidupan sipil kita. Sementara itu, kita yang mengkritik UU PSDN ini dianggap tidak nasionalisme dan tidak membela negara.  "Saya melihat bahwa ada kaitan antara pembuatan UU PSDN ini dengan kepentingan perhelatan politik 2024," tuturnya.  Sementara itu, lanjutnya, penggunaan TNI saja dalam pengamanan pemilu itu pernah saya kritik. Jangan sampai kita mengorbankan demokrasi karena biaya akan sangat mahal jika demokrasi dilemahkan.  "Pembangungan demokrasi harus terus dilakukan, pengalaman 32 tahun rezim Orde Baru harus dijadikan pelajaran," pungkasnya.

Berpotensi Langgar HAM, Kalangan Akademisi dan Pakar Kritisi PSDN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/komad-hanya_dikerahkan.jpg" alt="PERIKSA PASUKAN: Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto saat upacara penepatan komponen cadangan (komcad) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, kemarin (7/10). (LAILY RACHEV/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA PASUKAN: Presiden Joko Widodo didampingi Menhan Prabowo Subianto saat upacara penepatan komponen cadangan (komcad) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, kemarin (7/10). (LAILY RACHEV/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 3.103 personel komponen cadangan atau komcad dikukuhkan kemarin (7/10). Mereka akan menjadi bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara. Presiden Joko Widodo memimpin upacara pengukuhan yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Jawa Barat.  Komcad merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.  Beberapa bulan belakangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memulai pendaftaran, seleksi, dan latihan komcad sebagai bagian dari alat pertahanan negara. Seleksi dan pelatihan dilakukan lewat mekanisme ketat. Kemudian, personel komcad yang berasal dari masyarakat sipil itu digembleng.  Dalam kesempatan kemarin, Jokowi menekankan bahwa komcad tidak boleh digunakan untuk urusan lain di luar pertahanan negara. ”Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara,” kata Jokowi.  Presiden optimistis penetapan komcad akan semakin memperkukuh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Komcad ditempatkan di belakang komponen utama dan komponen pendukung. Mereka hanya bertugas ketika diperintah presiden atau mengikuti latihan. ”Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi,” ungkapnya.  Komcad dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Presiden yang akan memobilisasi dengan persetujuan DPR. Sementara itu, komando dan kendalinya berada di panglima TNI.  Bila tidak bertugas, komcad melaksanakan aktivitas harian sesuai dengan latar belakang dan profesi masing-masing. Kepada masyarakat yang sudah sukarela bergabung dalam komcad, presiden memberikan apresiasi. Sebab, mereka telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran yang panjang.  Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa upaya memperkuat pertahanan negara tidak hanya melalui pembentukan komcad. Pemerintah juga terus memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara menyeluruh di semua matra. Baik itu darat, laut, maupun udara. ”Pembangunan (kapal) fregat buatan Indonesia, termasuk peluru kendali untuk pertahanan udara dan pertahanan laut, serta pembangunan kapal selam Indonesia,” paparnya.  Jokowi meminta TNI untuk selalu siaga. Terutama terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.  Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa personel komponen cadangan yang dikukuhkan Presiden Jokowi kemarin berasal dari berbagai daerah. Mereka ikut seleksi di beberapa kodam. ”Saat ini komcad terdiri atas Rindam Jaya 500 orang, Rindam III/Siliwangi 500 orang, Rindam IV/Diponegoro 500 orang, dan Rindam V/Brawijaya 500 orang,” jelasnya. Selain itu, ada 499 orang dari Rindam XII/Tanjungpura dan 604 orang dari Universitas Pertahanan.  Menurut Prabowo, sishankamrata melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki negara. Termasuk masyarakat yang secara sukarela bergabung dalam komcad. ”Dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,” tegas dia.  Kemenhan memastikan, tidak ada paksaan atau kewajiban untuk bergabung dengan komcad. Setiap masyarakat boleh mengajukan diri. Tentu sesuai aturan dan syarat yang berlaku. (lyn/syn/c7/fal)

Komcad Hanya Dikerahkan untuk Pertahanan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/radian-syam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertahanan baru-baru ini mendapat kritik dari banyak pihak terkait rencana pembelian alutsista senilai Rp 1.700 triliun atau Rp 1,7 kuadriliun. Rencana ini mendapat banyak tentangan karena hanya akan menambah banyak utang negara di masa pandemi ini.  Pengamat Hukum Universitas Trisakti Radian Syam dalam keterangannya menuturkan, ketimbang berutang demi membeli alutsista tersebut, akan jauh lebih baik jika pemerintah memperkuat perekrutan Komponen Cadangan (Komcad) yang sudah mulai bergulir dengan adanya program bela negara atau wajib militer.  Untuk diketahui, perekrutan Komcad sendiri sudah dimulai pada bulan ini. Keberadaan komcad sendiri diatur dalam UU Nomor 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pihak Kemenhan sendiri menuturkan bahwa Komcad tidak sama dengan wajib militer, di mana masyarakat yang ikut ambil bagian di dalamnya tidak perlu mengikuti serangkaian kegiatan militer.  Namun, Radian punya pandangan lain. "Meski dalam hal geopolitik kita butuh sebuah alutsista modern yang dapat memenuhi setiap daerah di Indonesia, namun pertahanan di negara ini butuh hal-hal yang lebih bersifat jangka panjang. Sekarang sudah ada Komcad, namun hal tesebut akan jauh lebih baik lagi jika diperkuat dengan wajib militer," ujar Radian.  Menurut Radian, wajib militer dinilai bisa memperkuat negara karena di banyak negara-negara maju, seperti Korea Selatan, yang tetap bisa menjalankan demokrasi sembari tetap menjalankan wajib militer.  "Wamil mungkin bisa dilaksanakan setelah lulus SMA atau dibuat sederajat dan ijazah. Wamil menjadi syarat untuk mengurus banyak hal, dan akan menumbuhkan rasa berbangsa bernegara dan bermasyarakat," ujarnya.  Sebelumnya, Radian mengatakan bahwa Indonesia sudah terlalu sering berutang, bahkan dalam kondisi bangsa yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Berhutang kembali ke luar negeri untuk membeli alutsista senilai Rp 1,7 kuadriliun tersebut jelas akan kian membebani bangsa.  “Janganlah kita kembali berhutang terlebih di tengah pandemi dengan dalih apapun. Bangsa ini harus segera keluar dari pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian,” ujarnya.

Polemik Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Pengamat: Perkuat Komcad!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Panglima-TNI-Dan-Kapolri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pasukan TNI saat apel di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019). Kesiapan pasukan tersebut dalam rangka pengamanan acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma" width="100%">
<figcaption>Pasukan TNI saat apel di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019). Kesiapan pasukan tersebut dalam rangka pengamanan acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) menuai kritik. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dianggap terlalu terburu-buru dalam merealisasikan program tersebut. Tetapi, tidak diiringi dengan perencanaan matang.  Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, Komcad tidak ada keharusan disiapkan seluas-luasnya dalam waktu dekat. Terlebih Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang menjadi dasar program ini baru disahkan sekitar 8 bulan lalu.  "Itu menurut saya, langkah yang buru-buru yang tidak jelas. Dari segi agendanya, timeline-nya ini nggak jelas," kata Fahmi saat dihubungi, Sabtu (22/2).  Fahmi berpandangan, Kemenhan maupun Mabes TNI sebaiknya terlebih dahulu memetakan kebutuhan Komcad sebelum menjalankan programnya. Dengan begitu, gambaran program ini akan lebih jelas. Mulai dari jumlah dan cara pengelolaannya.  "Pernyataan kemarin itu terburu-buru, dikejar-kejar tapi belum jelas juga. Padahal kita juga belum tahu, pengelolan sumber dayanya bagaimana, program-programnya seperti apa," imbuh Fahmi.  Fahmi menuturkan, dengan begitu cepatnya Komcad dijalankan, seharusnya Kemenhan menjelaskan urgensi dari program ini. Sebab, sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur teknis pelaksanaan Komcad juga belum selesai dibuat.  "Ini hanya menimbulkan kegaduhan. Sosialisasi saja kan belum cukup langkah terkait pengelolaan sumber daya (Komcad) bagaimana," pungkas Fahmi.  Atas dasar itu, Fahmi menyarankan Kemenhan lebih mengedepankan program bela negara. Berupa pendidikan kewarganegaraan secara luas. Hal ini dinilai lebih memiliki urgensi dibanding membentuk Komcad.

Program Komcad Dianggap Terburu-buru dan Perencanaan Belum Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Pertahanaan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) sepertinya masih menemui kendala. Dengan sasaran pendaftar berusia 18-35 tahun, tentu butuh formulasi khusus untuk menggaet para kaum milenial agar mau berpatisipasi.  Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan, Bondan Tiara Sofyan mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan masukan agar milenial efektif bisa digaet. Siapa pun boleh memberikan masukan kepada Kemenhan terkait hal tersebut.  "Makanya kasih masukan, bantu kami. Kita coba segala macam tadi, lewat vlog, kita masuk lewat medsos, kemudian lewat konser," kata Bondan di kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/2).  Lebih lanjut, Bondan mengatakan, saat ini bentuk ancaman terhadap bangsa tidak hanya dalam bentuk konvensional. Melainkan banyak pula yang datang dari dari dunia maya. "Kesadaran bahwa ancaman untuk negara ini datang dari mana saja dan khususnya sekarang ini medsos bisa memantik," imbuhnya.  Sebagai pengguna media sosial terbaanyak, kaum milenial kerap kali menjadi sasaran. Oleh karena itu, komcad perlu disosialisasikan secara luas di dunia maya.  Kasus yang pernah terjadi di antaranya seperti upaya mengusik Pancasila sebagai simbol negara. Maka, sebagai bentuk bela negara, situasi itu harus dilawan agar tidak terus dikembangkan oleh oknum-oknum tertentu.  "Ketika Pancasila kita diutak-utik, ketika Pancasila kita di-challange, bahwa itu harus diganti dengan yang lain, enggak bisa. Itu kuncinya, kita harus jaga Pancasila kita," pungkas Bondan.  Sebelumnya, Kemenhan akan membuka pendaftaran program Komponen Cadangan (Komcad). Komcad ini nantinya akan difungsikan sebagai pelapis TNI ketika Indonesia mengalami situasi darurat seperti perang atau sejenisnya.  "Komponen cadangan ini untuk pertama kalinya diatur secara legal memiliki dasar hukum kuat dan akan dioperasionalkan," kata Dirjen Pothan Kemenhan Bondan Tiara Sofyan di kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/2).  Pembentukan Komcad berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Selanjutnya sistem pelaksanaannya akan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini tengah dalam pembahasan akhir di Kementerian Sekretariat Negara.

Gaet Milenial Masuk Program Komcad, Kemenhan Gunakan Vlog dan Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Perayaan-HUT-TNI-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Prajurit TNI mengikuti defile saat Upacara Perayaan HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019). Acara tersebut mengangkat tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI mengikuti defile saat Upacara Perayaan HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019). Acara tersebut mengangkat tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan membuka pendaftaran program Komponen Cadangan (Komcad). Komcad ini nantinya akan difungsikan sebagai pelapis TNI ketika Indonesia mengalami situasi darurat seperti perang atau sejenisnya.  "Komponen cadangan ini untuk pertama kalinya diatur secara legal memiliki dasar hukum kuat dan akan dioperasionalkan," kata Dirjen Pothan Kemenhan Bondan Tiara Sofyan di kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/2).  Pembentukan Komcad berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Selanjutnya sistem pelaksanaannya akan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini tengah dalam pembahasan akhir di Kementerian Sekretariat Negara.  Bondan meminta publik memahami program Komcad ini. "Komcad itu bukan wajib militer, Komcad adalah untuk memperkuat komponen utama TNI," imbuhnya.  Pendaftaran Komcad akan dibuka secara sukarela. Berbeda dengan sistem wajib militer. Pendaftar Komcad sendiri berusia sekitar 18-35 tahun. Nantinya di dalam PP yang tengah disusun, akan dijelaskan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi pendaftar.  Setelah lolos tahap administrasi, pendaftar akan mengikuti proses seleksi. Setelah lolos, mereka akan mengikuti latihan dasar militer selama 3 bulan. Setelah seluruh tahapan itu dilalui, pendaftar akan ditetapkan sebagai Komcad dan siap dimobilisasi ketika dibutuhkan.  Bondan mengatakan, penggunaan Komcad tidak bisa sembarangan. Harus ada keadaan darurat terlebih dahulu. Penggunaannya pun harus dengan izin Presiden dan DPR RI.  "Komcad akan ada komandan dan ada latihan penyegaran secara reguler, sehingga dia akan dipantau terus," pungkasnya.  Bagi Komcad yang telah mengikuti pelatihan militer, selama tidak ada keadaan darurat, maka mereka akan kembali ke rutinitas seperti warga sipil biasanya. Sedangkan atribut kemiliterannya akan ditinggalkan di batalion untuk dikenakan suatu saat ketika mendapat tugas.  Kemenhan sendiri menargetkan 25 ribu orang tergabung menjadi Komcad. Namun, angka itu akan direalisasikan secara bertahap, dengan mempertimbangkan anggaran yang ada.

Targetkan 25 Ribu Komcad, Kemenhan: Ini Bukan Wajib Militer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komponen cadangan

Berita Terkini