<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/JfirKCkZFTKrrejBQ27EVTCUkNXIKr4TDnKllvmm-234467140.jpg" alt="Ilustrasi warga mengisi token listrik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga mengisi token listrik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) dan listrik untuk PT PLN (Persero) pada Kuartal I dan Kuartal II-2025 atau terhitung sepanjang Semester I-2025 akan dibayarkan pada pekan ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal ini sebagaimana telah sesuai dengan kesepakatan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria pada pertemuan pekan lalu. "Lalu minggu lalu, Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri ESDM dan juga BP BUMN telah menyepakati angka kompensasi untuk triwulan 1 dan triwulan 2 dan akan segera dibayarkan minggu ini kepada badan usaha tersebut," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Lebih lanjut, ia berharap bahwa dengan pembayaran kompensasi yang telah dilakukan itu bisa turut menjaga harga BBM dan listrik subsidi kepada masyarakat. "Dan ini moga-moga akan terus menjaga harga supaya subsidi dan kompensasi energi terus menjaga harga energi kita bisa dinikmati oleh masyarakat," lanjutnya. Dalam pernyataan itu, Wamenkeu Suahasil tak menyebut berapa nominal kompensasi yang akan dibayarkan kepada dua perusahaan pelat merah itu. Hanya saja, hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Selasa (30/9). &ldquo;Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut,&rdquo; ungkap Menkeu. Menkeu menjelaskan, realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi. Meski telah dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik sejak 2022, sebagian besar harga jual belum mencapai tingkat keekonomian.

Kemenkeu memastikan kompensasi BBM dan listrik untuk Pertamina dan PLN akan dibayarkan minggu ini, menjaga harga energi.

Pekan ini, Kemenkeu Bayar Kompensasi BBM Pertamina dan Listrik PLN Kuartal I dan Kuartal II Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/Screenshot_2025-05-05-20-35-28-216_comandroidchrome-edit-3346164760.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan agar subsidi dan kompensasi energi yang biasa diterima Pertamina dan PLN sebagiannya dapat dibayar menggunakan dolar Amerika Serikat atau USD.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015971543/sekali-pengiriman-jonathan-frizzy-bisa-untung-ratusan-juta-dari-penjualan-liquid-vape-mengandung-obat-keras">Sekali Pengiriman, Jonathan Frizzy Bisa Untung Ratusan Juta dari Penjualan Liquid Vape Mengandung Obat Keras</a>&nbsp; Untuk diketahui, subsidi dan kompensasi energi tersebut meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan listrik yang biasa dibayarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada dua perusahaan pelat merah.&nbsp; Menurut Erick, hal itu dilakukan sebagai bentuk sinergi antar kementerian di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto di tengah kondisi ketidakpastian global.&nbsp; "Kemarin dengan Kementerian ESDM dan Bu Menkeu (Sri Mulyani) sangat-sangat supportif ketika kami mengusulkan mungkinkah subsidi kompensasi itu sebagian dibayarkan dengan sistem pembayaran tidak hanya rupiah, tapi USD," kata Erick dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (5/5).&nbsp; "Dibandingkan kami mencari USD sendiri, toh kita satu keluarga besar. Apakah BI, apakah Kemenkeu, apakah Pertamina, apakah PLN kan kita keluarga besar bangsa Indonesia merah putih," sambungnya.&nbsp; Lebih lanjut, Erick menyebut selama proses pengusulan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat responsif. Terlebih, memang niat ini hadir salah satunya sebagai bentuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak tertekan.&nbsp; "Ibu Menkeu sangat responsif. Nah ini salah satunya kita menjaga juga agar nilai tukar tidak tertekan dan kita juga menjaga bagaimana kesehatan BUMN," pungkasnya.&nbsp; Sementara itu, berdasarkan laporan Kemenkeu, realisasi belanja subsidi energi sudah mencapai Rp 32,2 triliun hingga Maret 2025. Adapun rinciannya, untuk subsidi BBM telah disalurkan sebanyak 2.907,7 kilo liter realisasinya tercatat meningkat 3,5 persen dari sebelumnya sebesar 2.807,9 kilo liter.&nbsp; Kemudian, LPG 3 kg realisasinya mencapai 1.368 kilo liter, atau meningkat 2,9 persen bila dibandingkan periode sama tahun lalu. Sedangkan subsidi listrik bersubsidi mencapai 41,9 juta pelanggan, atau meningkat 4,2 persen bila dibandingkan periode sama tahun lalu. Lebih rinci, Kemenkeu mencatat hingga Maret 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan atau subsidi LPG, BBM, dan transportasi publik Rp 121,6 triliun. Kemudian, subsidi listrik sebesar Rp 89,8 triliun. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com &nbsp;

Menteri BUMN Erick Thohir usulkan subsidi energi dibayar dengan dolar, sinergi kementerian untuk stabilitas ekonomi.

Erick Thohir Usul ke Sri Mulyani Agar Subsidi dan Kompensasi BBM hingga Listrik Dibayar Pakai USD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221021_205549.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (21/10). (YouTube Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (21/10). (YouTube Kemenkeu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadwalkan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 163,3 triliun pekan depan. Jumlah tersebut merupakan tagihan kompensasi atas BBM dan listrik untuk semester pertama tahun ini.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, merinci kompensasi yang akan dibayar itu terdiri dari Rp 132,1 triliun untuk Pertamina. Sementara kompensasi yang dibayarkan ke PLN sebesar Rp 31,2 triliun.  Ia juga memastikan, total kompensasi yang akan dibayarkan telah selesai diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Anggaran tersebut juga telah dibahas dalam rapat koordinasi tiga menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  "Kami usahakan dapat dicairkan bulan Oktober ini karena seluruh persyaratan sudah, kemungkinan kami akan melakukan proses pencairan pada minggu-minggu depan ini oleh Dirjen Anggaran," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (21/10).  Sebagai catatan, pembayaran kompensasi ke Pertamina dan PLN ini dilakukan dalam rangka kewajiban pemerintah atas penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri. Sementara untuk subsidi, pihaknya akan melakukan pembayaran sesuai jadwal.  Dalam paparannya, Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja subsidi tahun ini sudah mencapai Rp 167,2 triliun sampai dengan bulan lalu. Ini mencakup subsidi energi dan non-energi.  Subsidi energi meliputi solar, minyak tanah, LPG 3 Kg dan listrik. Subsidi non-energi antara lain subsidi pupuk, subsidi perumahan, dan subsidi bunga KUR.  "Jadi, untuk ini Pertamina akan mendapatan pembayaran (kompensasi) yang cukup besar, demikian juga dengan PLN," tandasnya.

Pekan Depan, Pemerintah Bayar Kompensasi BBM dan Listrik Rp 163,3 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-01-at-13.56.50.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jalan Pertamina mengemban tugas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi menjadi ringan atas dukungan penuh pemerintah. Hari ini, Jumat (1/7), Pertamina telah menerima pembayaran dari pemerintah atas kompensasi penyaluran BBM dan LPG subsidi yang telah dilakukan pada 2021 sebesar Rp 64,5 triliun.  Sejak awal 2022, pemerintah terus mempercepat pembayaran kompensasi atas penugasan distribusi BBM dan LPG subsidi bagi masyarakat. Per April 2022 lalu, pemerintah telah membayarkan kompensasi sebesar Rp 29,0 triliun.  Sehingga secara keseluruhan, sepanjang 2022 total pembayaran subsidi dan kompensasi untuk periode hingga 2021 yang telah dibayarkan pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp 93,5 triliun. Komitmen ini menunjukkan upaya keras pemerintah dalam memperkuat arus kas Pertamina yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan memproteksi daya beli masyarakat.  Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menyampaikan, apresiasi yang sangat tinggi atas pembayaran kompensasi yang dilakukan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Pembayaran tersebut akan berdampak positif pada keuangan Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.  "Alhamdulillah. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan pemerintah melalui pembayaran kompensasi ini. Pembayaran ini dapat memperkuat cashflow untuk menjaga ketahanan energi nasional," kata Nicke dalam keterangan resmi Pertamina, Jumat (1/7).  "Ini bentuk ketulusan dan dukungan penuh pemerintah untuk menjadikan Pertamina semakin kuat dan mampu menjalankan tugas Negara dalam melindungi data beli masyarakat dari terpaan langsung harga minyak mentah dunia," lanjut Nicke.  Dukungan besar ini, lanjut Nicke juga terlihat dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penambahan subsidi sebesar Rp 71,8 triliun dan kompensasi BBM Rp 234 triliun. Sehingga total subsidi dan kompensasi menjadi Rp 401,8 triliun pada tahun 2022 (asumsi harga minyak mentah Indonesia / ICP USD 100 per barrel).  Hal ini merupakan upaya pemerintah dan Pertamina dalam penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi yang sangat diperlukan oleh masyarakat miskin, menengah, rentan dan UMKM. Hal ini juga merupakan wujud Negara hadir untuk melindungi masyarakat.  Menurutnya, upaya pemerintah menghadapi tantangan harga minyak mentah ini luar biasa, apalagi bila dibandingkan dengan negara lain. Hal ini terlihat dari harga BBM Indonesia yang termasuk dua terendah di seluruh dunia.  Atas kebijakan pemerintah Indonesia tersebut, masyarakat perlu berterima kasih dengan lebih berhemat dalam menggunakan BBM dan LPG. BBM dan LPG subsidi hanya diperuntukan untuk masyarakat miskin, sehingga masyarakat mampu agar beralih menggunakan BBM dan LPG nonsubsidi.  "Apresiasi tak terhingga kepada pemerintah karena dengan menambah alokasi subsidi BBM dan LPG, pemerintah telah berusaha keras menjaga daya beli masyarakat," ucap Nicke.  Untuk itu, kata Nicke Pertamina semakin termotivasi untuk melanjutkan berbagai program efisiensi dan terobosan di seluruh lini bisnis yang telah diinisiasi sehingga sepanjang tahun 2021 menghasilkan penghematan sebesar USD 1,3 miliar. Menurutnya, capaian efisiensi ini menjadi motivasi dan akan terus berlanjut pada 2022.  Pertamina akan berupaya maksimal agar subsidi yang dialokasikan Pemerintah untuk BBM dan LPG dalam APBN 2022 dapat lebih optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.  "Pertamina akan menjalankan amanah dari pemerintah dengan terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM dan LPG agar lebih tetap sasaran antara lain dengan pendaftaran kendaraan di website MyPertamina," imbuh Nicke.  Namun demikian, katanya, Pertamina juga mendorong akan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM dan LPG secara bertanggung jawab dan lebih hemat. Menurut Nicke, subsidi merupakan kebijakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat menengah bawah, rentan miskin dan UMKM, sehingga masyarakat yang tergolong mampu sebaiknya beralih memakai BBM dan LPG nonsubsidi.  "Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami akan memastikan pasokan mencukupi. Pengawasan terus ditingkatkan agar alokasi subsidi BBM dan LPG tepat sasaran," pungkas Nicke.

Pemerintah Bayar Kompensasi BBM-LPG Subsidi Rp 64,5 T ke Pertamina

kompensasi BBM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kompensasi BBM

Berita Terkini

Pekan ini, Kemenkeu Bayar Kompensasi BBM Pertamina dan Listrik PLN Kuartal I dan Kuartal II Tahun 2025

Erick Thohir Usul ke Sri Mulyani Agar Subsidi dan Kompensasi BBM hingga Listrik Dibayar Pakai USD

Pekan Depan, Pemerintah Bayar Kompensasi BBM dan Listrik Rp 163,3 T

Pemerintah Bayar Kompensasi BBM-LPG Subsidi Rp 64,5 T ke Pertamina

Download Aplikasi JawaPos.com