<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/JKT_Rapat-Pleno-Pemberian-Tanda-Kehormatan-Kepada-Anggota-DPR-RI_Salman-Toyibi2-2276195950.jpg" alt="Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong agar Komnas Perempuan segera menjadi satuan kerja (satker) mandiri, tidak lagi berada di bawah Komnas HAM. Ia menegaskan, langkah itu penting untuk memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan, sejalan dengan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). &ldquo;Komisi XIII DPR RI akan mendorong Komnas Perempuan menjadi satker mandiri, tidak lagi di bawah Komnas HAM. Ini bagian dari penguatan kelembagaan, sebagaimana amanat UU TPKS,&rdquo; kata Willy kepada wartawan, Kamis (16/10). Menurut Willy, langkah ini juga menjadi kado bagi Komnas Perempuan yang baru saja memperingati ulang tahun ke-27 pada Rabu (15/10) kemarin. Ia menilai, Komnas Perempuan bukan sekadar lembaga negara, tetapi ruh peradaban bangsa yang lahir dari kesadaran kolektif atas luka kekerasan dan diskriminasi yang selama ini tersembunyi. &ldquo;Komnas Perempuan bukan sekadar lembaga negara. Ia adalah ruh peradaban yang tumbuh dari kesadaran bangsa akan luka-lukanya sendiri, luka kekerasan, luka diskriminasi, dan luka yang sering kali disembunyikan di bawah karpet moralitas sosial,&rdquo; ujarnya. Willy menegaskan pentingnya merawat memori kolektif bangsa agar kekerasan di masa lalu tidak terulang kembali, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara yang memilih berdamai dengan sejarahnya. &ldquo;Bangsa yang melupakan luka masa lalunya akan kehilangan arah penyembuhannya,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, Komnas Perempuan memiliki peran sentral dalam lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) UU TPKS, Willy mengingatkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. &ldquo;UU TPKS harus diwujudkan dalam tindakan konkret dan gerakan sosial lintas sektor mulai dari dunia pendidikan, ruang budaya, komunitas digital, hingga sektor usaha. UU ini tidak boleh berhenti di atas kertas,&rdquo; jelasnya. Legislator Dapil Jawa Timur XI itu menekankan perlunya kreativitas sosial untuk mengubah perilaku dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mencegah kekerasan. &ldquo;Kita butuh kreativitas sosial dari dunia pendidikan, komunitas digital, ruang budaya, hingga dunia usaha. Perlindungan harus dimaknai bukan sebagai beban, tapi kebanggaan moral bangsa,&rdquo; paparnya. Ia menambahkan, metode kerja Komnas Perempuan ke depan harus lebih melibatkan publik secara aktif, agar setiap warga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah kekerasan. &ldquo;Perubahan sosial tidak akan lahir hanya dari lembaga, tetapi dari rasa memiliki bersama,&rdquo; tutur Willy. Karena itu, sebagai bentuk dukungan konkret, Komisi XIII DPR berkomitmen memperkuat posisi Komnas Perempuan melalui strategi anggaran, pengawasan implementasi UU TPKS, dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. &ldquo;Komisi XIII DPR RI berkomitmen memperkuat posisi Komnas Perempuan melalui penganggaran yang lebih strategis, pengawasan pelaksanaan UU TPKS, dan harmonisasi kebijakan lintas sektor agar perjuangan hak-hak perempuan tidak berhenti di ruang advokasi, tapi berbuah di ruang kehidupan nyata,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI mendorong Komnas Perempuan menjadi satker mandiri untuk memperkuat kelembagaan sesuai UU TPKS, penting bagi perlindungan perempuan.

DPR Dorong Komnas Perempuan Jadi Satker Mandiri: Amanat UU TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/WhatsApp-Video-2025-07-26-at-094437kdm-1329984053.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (tengah) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Puskesmas Sirnajaya. (Anita Permata Dewi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (tengah) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Puskesmas Sirnajaya. (Anita Permata Dewi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengimbau Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak melontarkan gurauan bernada seksis yang ditujukan pada tubuh dan pengalaman perempuan. Terutama dalam pelaksanaan tugas dan keseharian sebagai pejabat negara. &rdquo;Kami mengimbau KDM (Kang Dedi Mulyadi) berhenti dan tidak mengulangi candaan dan gurauan seksis yang ditujukan pada tubuh dan pengalaman perempuan dalam pelaksanaan tugas dan keseharian sebagai pejabat negara," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih seperti dilansir dari Antara, Sabtu (26/7). Menurut dia, kehati-hatian dalam bertutur kata dan berperilaku sebagai publik figur sangat penting. Sebab, mereka akan banyak ditiru oleh publik yang bukan saja warga dewasa tetapi juga anak-anak dan generasi muda. Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa humor seksis merupakan satu bentuk kekerasan seksual yang saat ini menjadi salah satu tindak pidana, yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. &rdquo;Warga dapat saja melaporkan para pejabat negara yang tidak menjaga moral etisnya dalam menempatkan situasi yang seharusnya memberikan rasa aman, tetapi justru dapat memberikan situasi dan stereotipe terhadap perempuan,&rdquo; tutur Dahlia Madanih. Dahlia Madanih menambahkan gurauan seksis sering tidak disadari dilontarkan karena dianggap sebagai hal yang remeh, dan mengabaikan rasa tidak nyaman pada obyektifikasi tubuh dan pengalaman perempuan karena internalisasi misogini tertanam sangat kuat pada budaya patriarki. &rdquo;Ucapan dan bahasa merupakan medium pikiran, ide, dan perasaan yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan budaya serta pandangan seseorang. Candaan atau gurauan seksis justru dapat menjadi medium untuk memelihara pandangan-pandangan dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan,&rdquo; papar Dahlia Madanih. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau penanganan kusta di Puskesmas Sirnajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/7), melemparkan candaan bernada seksis terhadap ibu-ibu penerima bantuan.

Komnas Perempuan imbau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tak melontarkan gurauan bernada seksis yang ditujukan pada tubuh dan pengalaman perempuan

Komnas Perempuan Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Berhenti Lontarkan Gurauan Bernada Seksis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/IMG_20250723_125624-1304687746.jpg" alt="Gary Gagarin, kuasa hukum mahasiswi korban pelecehan seksual di Karawang. (Ali Khumaini/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gary Gagarin, kuasa hukum mahasiswi korban pelecehan seksual di Karawang. (Ali Khumaini/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa hukum mahasiswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum guru ngaji di Kabupaten Karawang, menyurati Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) agar mendapat pengawalan. &rdquo;Kami ingin agar penanganan kasusnya yang kini tengah ditangani pihak kepolisian mendapat pengawalan dari Komnas Perempuan,&rdquo; kata Gary Gagarin, kuasa hukum mahasiswi korban pelecehan seksual seperti dilansir dari Antara di Karawang. Dia mengaku sudah mengirimkan surat pengaduan ke Komnas Perempuan terkait peristiwa pelecehan seksual seorang oknum guru ngaji terhadap seorang mahasiswi di Karawang. Korban berinisial NA, 19, sedangkan pelaku berinisial AS yang juga merupakan paman korban. Selain agar penanganan kasusnya dikawal, pengaduan ke Komnas Perempuan itu juga dilakukan dengan tujuan supaya korban berinisial NA, 19, mendapatkan hak-haknya, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hak-hak korban tersebut di antaranya hak atas pendampingan hukum dan psikologis, pemulihan fisik dan mental, restitusi dan kompensasi, serta perlindungan dari stigma, diskriminasi, dan reviktimisasi sepanjang proses hukum maupun setelahnya. Peristiwa pelecehan seksual yang dialami NA terjadi pada 9 April 2025 di rumah nenek korban di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Saat itu, pelaku mengikuti korban ke rumah neneknya yang dalam keadaan sepi. Kemudian pelaku meminta bersalaman dengan korban. &rdquo;Entah kenapa setelah bersalaman, korban tidak sepenuhnya sadar. Lalu pelaku membawa korban ke dalam kamar,&rdquo; terang Gary Gagarin. Tak lama kemudian, aksi pelaku dipergoki nenek korban yang kemudian memanggil warga dan orang tua korban. Pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Majalaya. Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah menyampaikan bahwa pihaknya masih menangani kasus tersebut. &rdquo;Kami memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara hati-hati, tuntas, dan tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap korban, ini perkara khusus yang menyentuh ranah moral,&rdquo; papar Fiki. Kapolres mengimbau agar masyarakat mendukung langkah hukum yang ditempuh korban dan proses hukum yang tengah dilakukan Polres Karawang.

Kuasa hukum mahasiswi diduga korban pelecehan seksual oleh oknum guru ngaji di Karawang, surati Komnas Perempuan agar mendapat pengawalan

Kuasa Hukum Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual Surati Komnas Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/WhatsApp-Image-2025-06-24-at-40703-PM-2760992845.jpeg" alt="Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pers bersama Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) keselamatan pers. Kerja sama ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan lebih maksimal bagi pekerja pers. "Jadi kami Dewan Pers, mengadakan peluncuran dan penandatanganan SKB tentang keselamatan pers," kata Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta Selatan, Selasa (24/6). Kerja sama ini turut melibatkan&nbsp;Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI. Melalui langkah ini, diharapkan demokrasi Indonesia bisa semakin maju. Komaruddin menilai, keberadaan pers sangat penting untuk negara. Baik negara maupun pers memiliki tujuan kerja yang sama, yakni untuk rakyat. Pers berorientasi kepada penyampakan informasi yang objektif dan edukatif, serta memberikan kontrol dan kritik kepada pemerintah. "Sebuah negara yang sehat ketika terjadi checks and balancing yang juga sehat. Kalau checks and balancing tidak sehat, maka itu juga akan membuat demokrasi tidak sehat,"&nbsp;imbuhnya. Ke depan, Dewan Pers berharap penegakan hukum dan kebebasan pers semakin baik. Sehingga, setiap pekerja pers memiliki kebebasan bekerja. "Nah, karena Indonesia negara demokrasi, dan agenda kita adalah bagaimana meningkatkan, memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, ada dua agenda penting, yaitu apa, penegakan hukum dan kebebasan pers,"&nbsp;jelasnya. Dewan Pers melihat, sejauh ini penegakan hukum terkait perlindungan keselamatan pers masih kurang maksimal. Sehingga, tak sedikit kasus persekusi kepada kerja wartawan tidak tuntas. "Dengan penegakan hukum, maka siapa pun orangnya itu sama di hadapan hukum. Dan yang kedua, salah satu prasyarat demokrasi itu adalah kebebasan pers. Pers ini mitra negara," tandasnya.

Dewan Pers bersama Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani SKB.

Tingkatkan Keselamatan Wartawan, Dewan Pers Teken SKB Dengan LPSK dan Komnas Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/lisa-2225213856.jpg" alt="Lisa Mariana bersama tim kuasa hukum di Komnas Perempuan. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana bersama tim kuasa hukum di Komnas Perempuan. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lisa Mariana dengan ditemani tim kuasa hukumnya memenuhi panggilan dari Komnas Perempuan berkaitan dengan surat yang dimasukkan pada tanggal 27 Mei 2025. Lisa Mariana juga datang dengan membawa buah hatinya, CA, yang disebut-sebut sebagai anak biologis dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pertemuan dengan Komisioner Komnas Perempuan berlangsung selama kurang lebih satu jam. Usai keluar dari gedung Komnas Perempuan, Markus Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana mengungkapkan kabar gembira. Pasalnya, komisioner Komnas Perempuan menyatakan menerima pengaduan dan akan memberikan atensi. Markus juga mengatakan, pihaknya sangat memahami Komnas Perempuan baru merespons surat yang dilayangkan pihak Lisa Mariana. Sebab, kasus yang ditangani Komnas Perempuan cukup banyak. "Sebetulnya surat kami sudah cukup lama. Kami menghargai komisi ini kan banyak laporannya. Kami menghargai baru dipanggil sekarang," ungkapnya.

Lisa Mariana memenuhi panggilan Komnas Perempuan dan mengungkapkan kabar gembira tentang perhatian yang diterima dari komisioner.

Penuhi Undangan Komnas Perempuan, Pihak Lisa Mariana Ungkap Kabar Gembira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/JKT-1-AKSI-KAMISAN-815-FED-5JPG-76111066.jpg" alt="Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan Aksi Kamisan ke-815 di sebrang Istana Merdeka, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan Aksi Kamisan ke-815 di sebrang Istana Merdeka, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon soal pemerkosaan massal pada Mei 1998 yang dinilai tidak terdapat bukti akurat menyita perhatian publik dari berbagai pihak, khususnya para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keprihatinan atas pernyataan Fadli Zon yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyatakan hasil laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM yakni peristiwa 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan. Temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998. Tak dipungkiri, sejarah berdirinya Komnas Perempuan lahir dari tragedi pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Pembentukan Komnas Perempuan itu diteken melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998. Usulan ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa kepentingan perempuan harus disuarakan dan dibunyikan, tidak hanya sekedar dititipkan kepada lembaga yang bisa jadi berbeda ideologi dengan gerakan perempuan. "Pembentukan ini merupakan pelaksanaan langsung atas perintah Presiden, menjadikan TGPF sebagai instrumen legal dan sah Pemerintah untuk mengungkap fakta-fakta dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat," kata Dahlia Madanih sebagaimana dikutip dari laman resmi Komnas Perempuan, Selasa (17/6). Selain itu, salah satu rekomendasi TGPF telah ditindaklanjuti yaitu pembentukan Tim Penyelidikan Pro-Justisia Komnas HAM untuk dugaan pelanggaran HAM berat kasus Mei 1998 yang telah menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. "Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas," ucap Dahlia. Komnas Perempuan mengingatkan, dokumen TGPF adalah produk resmi negara. Oleh karenanya, pernyataan Fadli Zon yang menyangkal dokumen resmi TGPF berarti mengabaikan jerih payah kolektif bangsa dalam menapaki jalan keadilan. "Sikap semacam itu justru menjauhkan kita dari pemulihan yang tulus dan menyeluruh bagi para penyintas," cetusnya. Sementara, Komisioner Yuni Asriyanti menyampaikan, pengakuan atas kebenaran merupakan pondasi penting bagi proses pemulihan yang adil dan bermartabat. Ia mengecam agar Fadli Zon menarik pernyataannya tersebut, serta menyampaikan permintaan maaf kepada penyintas dan masyarakat, sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip HAM. &ldquo;Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pejabat negara untuk menghormati kerja-kerja pendokumentasian resmi, memegang teguh komitmen HAM, dan mendukung pemulihan korban secara adil dan bermartabat,&rdquo; pungkasnya.

Komnas Perempuan menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan terkait pemerkosaan massal '98, menekankan pentingnya pengakuan kebenaran.

Sejarah Komnas Perempuan yang Lahir Usai Peristiwa Pemerkosaan Massal '98

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/SIDANG-BAIM-PAULA_IMAM-HUSEIN-10-2496557804.jpg" alt="Baim Wong. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Baim Wong. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Baim Wong buka suara terkait tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukannya terhadap Paula Verhoeven. Melalui kuasa hukumnya Fahmi Bachmid, dia membantah tudingan tersebut. Meski Paula telah mengadukan kasus penganiayaan itu kepada Komnas Perempuan. &ldquo;Tidak ada KDRT,&rdquo; tegas Fahmi saat konferensi pers secara daring, Rabu (30/4) malam. Keterangan tersebut, diperkuat dengan hasil sidang perceraian mereka yang diputuh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April lalu. Fahmi membeberkan bahwa kliennya tidak pernah terbukti melakukan tindak kdrt seperti yang digembar-gemborkan Paula. Baik secara mental maupun fisik. &ldquo;Saya berpedoman kepada adanya pertimbangan dalam putusan. Tidak ada tuh dalam fakta-fakta persidangan adanya itu KDRT,&rdquo; jelasnya. Di hari yang sama, Paula bersama tim kuasa hukumnya mengadukan kekerasan yang dialaminya itu ke Komnas Perempuan. Tak hanya verbal, Paula juga mengaku dianiaya secara fisik oleh sutradaara film Lembayung itu. &ldquo;Pengaduan terkait kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dialami Ibu Paula sebagai istri,&rdquo; kata Siti Aminah Tardi.&nbsp; Pihaknya juga menyerahkan sejumlah bukti untuk menguatkan laporannya itu. Yakni, berupa CCTV pada saat kejadian. &ldquo;Juga ada ahli digital forensik yang menilai rekaman itu,&rdquo; cetus Siti. Lebih lanjut, dia mengaku belum bisa memastikan apakah akan membawa perkara tersebut ke pihak yang berwajib. Sebab, Paula masih mempertimbangkan kondisi psikis kedua putranya.&nbsp; &ldquo;Izinkan kami diskusikan terlebih dahulu. Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anaknya tidak terganggu,&rdquo; papar Siti. Hubungan Baim dan Paula semakin memanas belakangan ini. Paula tidak terima dengan hasil putusan sidang cerainya yang kini jadi konsumsi publik. Yang mana pengadilan menyebut dirinya sebagai wanita nusyuz. Bahkan, juga durhaka terhadap suami karena menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain. Hal itu Paula bereaksi dengan menyuarakan kasus kdrt yang pernah dialaminya selama masa pernikahan dengan Baim.

Baim Wong membantah tuduhan KDRT yang dilayangkan oleh Paula Verhoeven, meski Paula telah mengadukan kasus tersebut ke Komnas Perempuan.

Paula Verhoeven Mengadu ke Komnas Perempuan, Baim Wong Bantah Tuduhan Lakukan KDRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/SIDANG-BAIM-PAULA_IMAM-HUSEIN-1-3946341607.jpg" alt="Paula Verhoeven saat bersiap menjalani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Paula Verhoeven saat bersiap menjalani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Paula Verhoeven resmi mengadu ke Komnas Perempuan terkait dugaan KDRT yang dilakukan Baim Wong selama masa pernikahan. Masalah KDRT yang diajukan Paula berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Selain itu, pihak Paula Verhoeven juga mengadukan pihak pengadilan yang dinilai tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan karena hanya mengungkap hal yang menyudutkan Paula. Sedangkan hal yang menyudutkan Baim Wong seperti soal ciuman dengan lawan jenis, kata pihak Paula, tidak diungkap. Menanggapi aduan Paula ke Komnas Perempuan, Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum Baim Wong memberikan peringatan keras. "Komnas Perempuan hati-hati dalam mengambil sikap. Karena perkara ini masih bergulir di pengadilan. Saya minta untuk tidak masuk dalam pertimbangan-pertimbangan hakim," ujar Fahmi Bachmid dalam jumpa pers virtual, Rabu (30/4). "Saya ingatkan Komnas Perempuan untuk tidak masuk dan mengintervensi pertimbangan hakim. Karena anda bisa mencampuri kewenangan hakim. Kalau terkait kewenangan hakim, tidak boleh ada yang mencampuri kecuali hakim yang lebih tinggi," imbuhnya. Apabila Komnas Perempuan melakukan pemanggilan terhadap Baim Wong ataupun kuasa hukumnya, Fahmi mengaku tidak akan hadir memenuhi undangan klarifikasi. "Saya tidak akan datang. Karena bagi saya, Komnas Perempuan tidak boleh mencampuri proses yang saat ini sedang berjalan. Tolong hormati lembaga peradilan," paparnya. Dalam kesempatan itu, Fahmi Bachmid juga menyinggung soal KDRT yang sempat dilaporkan Paula Verhoeven ke Komnas Perempuan. Menurut dia, majelis hakim dalam putusan sudah mempertimbangkan namun masalah KDRT baik fisik ataupun psikis tidak terbukti.&nbsp; "Sudah dipertimbangkan (oleh majelis hakim), tidak terbukti ada kekerasan fisik dan tidak ada bukti trauma psikis," ujar Fahmi. &nbsp;

Paula Verhoeven mengadu ke Komnas Perempuan terkait dugaan KDRT oleh Baim Wong, sementara pihak Baim Wong beri peringatan keras.

Paula Verhoeven Mengadu ke Komnas Perempuan, Pihak Baim Wong Beri Peringatan Keras, Begini Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/SIDANG-BAIM-PAULA_IMAM-HUSEIN-1-3946341607.jpg" alt="Paula Verhoeven saat bersiap menjalani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Paula Verhoeven saat bersiap menjalani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Paula Verhoeven masih terus memperjuangkan keadilan setelah dia merasa diperlakukan tidak adil dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta. Selain membuat laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, hari ini Paula Verhoeven membuat aduan ke Komnas Perempuan terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan Baim Wong. "Yang kami adukan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya," ujar Siti Aminah Tardi saat ditemui di Komnas Perempuan di Jakarta, Rabu (30/4). Menurut dia, Paula Verhoeven mendapat kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi. Dia pun berharap Komnas Perempuan dapat membantu Paula untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialaminya. "Kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah masuk dugaan diskriminasi terhadap perempuan," paparnya.&nbsp; Paula Verhoeven membuat aduan ini tentu tidak dengan tangan kosong. Perempuan berhijab tersebut melengkapinya dengan bukti berupa rekaman kamera CCTV "Bukti yang mereka ajukan berupa rekaman CCTV dan analisis ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan adanya kekerasan fisik," paparnya. Selain itu, pihak Paula Verhoeven juga mengadu ke Komnas Perempuan terkait perlakuan tidak adil dari pihak pengadilan. Hal ini merujuk pada pernyataan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dinilai tidak netral dan tidak objektif saat wawancara dengan wartawan. Dia pun menyoroti soal pengakuan Baim Wong pernah mencium perempuan lain saat masih berstatus sebagai suami istri dengan Paula, namun sayangnya tidak pernah disinggung oleh Humas PA Jaksel. "Dalam hukum perdata, pengakuan adalah pembuktian yang sempurna," paparnya.

Paula Verhoeven melaporkan dugaan KDRT Baim Wong ke Komnas Perempuan, berharap keadilan atas perlakuan tidak adil.

Paula Verhoeven Adukan Dugaan KDRT Baim Wong ke Komnas Perempuan

<div id="m#msg-f:1826483791668882706" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Ahmad-Dhani-Prasetya-Dery-Ridwansah-3JPG-4220807541.jpg" alt="Pasangan artis sekaligus anggota DPR terpilih masa bakti 2024-2029 dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetya dan Mulan Jameela duduk mengikuti rapat paripurna perdana di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridw" width="100%">
<figcaption>Pasangan artis sekaligus anggota DPR terpilih masa bakti 2024-2029 dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetya dan Mulan Jameela duduk mengikuti rapat paripurna perdana di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridw</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826483791668882706-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bakal memanggil Anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani, pada pekan depan. Upaya pemanggilan itu setelah MKD menerima surat dari Komnas Perempuan lantaran pernyataannya terkait naturalisasi dinilai seksis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat dari Komnas Perempuan sudah ada di MKD. Ya, kita akan panggil Ahmad Dhani untuk mencoba klarifikasi tersebut," kata Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, kepada wartawan, Kamis (13/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dek Gam mengungkapkan, Komnas Perempuan baru sekadar mengirim surat, belum mengirim perwakilan ke DPR. Ia tak menampik, Ahmad Dhani dipermasalahkan lantaran pernyataan yang viral belakangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, terkait itu yang viral sekarang. Iya (seksis), perempuan-perempuan gitu lah ya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Komnas Perempuan menilai, Ahmad Dhani melecehkan perempuan dengan menganggap bahwa perempuan hanya mesin reproduksi anak. Ahmad Dhani sempat menyinggung agar pemain Timnas sepak bola Indonesia di atas 40 tahun dinikahkan dengan perempuan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan beralibi 'out of the box' dan intonasi bercanda, AD mengusulkan agar naturalisasi diperluas bagi pemain bola 'di atas 40 tahun dan mungkin yang duda' untuk dinikahkan dengan perempuan agar menghasilkan keturunan 'Indonesian born' yang dinilainya akan bisa memiliki kualitas keterampilan sepakbola yang lebih baik," Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Rabu (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernyataan AD dinilai melecehkan karena menempatkan perempuan sekadar mesin reproduksi anak, pelayan seksual suami," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komnas Perempuan menganggap, pernyataan Ahmad Dhani terkesan mengeksploitasi perempuan. Bahkan, Dhani juga dinilai merendahkan martabat bangsa dengan kalimat yang rasis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernyataan ini juga merendahkan martabat Indonesia dengan rasisme karena seolah kualitas laki-laki pesepakbola dari luar negeri memiliki sifat genetik yang lebih baik daripada dari Indonesia. Kalimat rasis tampak dalam penekanan agar naturalisasi tidak kepada yang 'bule' karena ras Eropa yang berbeda," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Surat dari Komnas Perempuan sudah ada di MKD. Ya, kita akan panggil Ahmad Dhani untuk mencoba klarifikasi tersebut," kata Ketua MKD DPR.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komnas perempuan

Berita Terkini