<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berebut-wanita-penghibur-2-wartawan-bonyok-di-tangan-oknum-tni_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Dua wartawan lokal di Papua dikeroyok oknum TNI lantaran berebut wanita penghibur" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Dua wartawan lokal di Papua dikeroyok oknum TNI lantaran berebut wanita penghibur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prajurit TNI-AD kembali terseret masalah di Papua. Kali ini, persoalan yang muncul adalah dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan seorang korban meninggal dunia. Kodam XVII/Cenderawasih memastikan bahwa mereka langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pendalaman di lokasi kejadian.  Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman menyampaikan, instansinya sudah mendapat kabar ada seorang warga bernama Bruno Amenin Kimko yang meninggal di Distrik Edera, Kabupaten Mappi. Pihaknya juga sudah memperoleh informasi yang menyebutkan dugaan keterlibatan seorang personel TNI-AD dalam penganiayaan Bruno. ”Masih dilakukan pengecekan kebenaran kejadian tersebut,” imbuhnya.  Informasi yang diterima Kodam XVII/Cenderawasih, prajurit yang diduga terlibat dalam peristiwa itu berasal dari Batalyon Infanteri Raider 600/Modang. Peristiwa penganiayaan Bruno terjadi pada Rabu (31/8). Korban merupakan seorang pria berusia 29 tahun yang berasal dari suku Muyu Mandobo. Yang bersangkutan tinggal di Kampung Mememu, Distrik Edera, Kabupaten Mappi.  Berkaitan dengan kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi di Mimika, kemarin (1/9) Kodam XVII/Cenderawasih menerima kunjungan Komnas HAM Papua. Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B. Ramandey menyampaikan, pihaknya datang untuk mendapat informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. ”Sekaligus meminta akses untuk melakukan investigasi di lokasi kejadian di Mimika,” imbuhnya.  Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup diri bila Komnas HAM Papua ingin melakukan pengawasan. ”Jangan ragu-ragu, kami pasti membantu Komnas HAM," tegas dia.

Prajurit TNI Diduga Aniaya Warga Mappi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/nakes-1.jpg" alt="Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B. Ramandey bersama staf menerima pengaduan tenaga kesehatan korban kekerasan KKB Kiwirok, Pegunungan Bintang, di Kantor Komnas HAM Papua, Jayapura, Selasa (21/9). Komnas HAM Perwakilan Papua/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B. Ramandey bersama staf menerima pengaduan tenaga kesehatan korban kekerasan KKB Kiwirok, Pegunungan Bintang, di Kantor Komnas HAM Papua, Jayapura, Selasa (21/9). Komnas HAM Perwakilan Papua/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah tenaga kesehatan yang selamat korban dari kekerasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua. Hal tersebut agar pemerintah memperhatikan nasib mereka.  ”Komnas HAM Papua sudah menerima dan mendengar langsung pengaduan nakes korban kekerasan KKB Kiwirok. Ya, kami sangat prihatin dan menyesali adanya kejadian ini,” kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B. Ramandey seperti dilansir dari Antara seusai menerima pengaduan nakes korban kekerasan KKB Kiwirok di Jayapura, Selasa (21/9).  Dia menegaskan, bahwa tenaga kesehatan yang bertugas di mana pun harus dilindungi. Sebab, mereka berjasa dalam tugas mulia memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di kampung-kampung.  ”Empat nakes yang datang mengadu di Komnas HAM Papua kami berikan apresiasi karena sudah mau datang dan menyampaikan persoalan terhadap kasus kekerasan KKB kepada mereka sebagai pekerja kemanusiaan di Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang,” ujar Frits Ramandey.  Guna memberikan kenyamanan bekerja bagi tenaga kesehatan di mana saja bekerja, dia berharap agar pemerintah dan aparat berwenang memberikan perlindungan jaminan keamanan kepada para nakes.  Frits menyebutkan, sejumlah tenaga kesehatan mengadu Komnas HAM mengaku trauma. ”Pemerintah dan instansi berwenang bisa memberikan jaminan keamanan untuk tenaga kesehatan yang bekerja melayani masyarakat di daerah pedalaman maupun wilayah terpencil lainnya,” kata Frits.  Kasus kekerasan KKB Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada hari Senin (13/9) mengakibatkan sejumlah nakes menjadi korban. Seorang suster Gabriela Meilani meninggal dunia di jurang kedalaman 500 meter. Sementara itu, petugas kesehatan Gerald Sokoy hingga saat ini masih hilang dan belum diketahui nasibnya.

Nakes Korban KKB Kiwirok Mengadu ke Komnas HAM Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/komnas-ham-papua.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandei, meminta tentara dan polisi agar benar-benar menghormati prinsip-prinsip HAM dalam melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Papua yang sekarang dicap sebagai kelompok teroris.  "Jangan sampai operasi-operasi ini justru nantinya menimbulkan problem-problem HAM yang baru di tengah masyarakat. Kami minta kedepankan pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan operasi," kata dia, di Timika, Minggu (9/5), dikutip dari Antara.  Pada Jumat (7/5), Frits bersama sejumlah tokoh Papua, di antaranya Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, Rektor Universitas Cenderawasih, Dr Apolo Safanpo, Ketua MUI Papua, Ustadz Islami Al Payage, dan lain-lain menemui Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Prabowo, saat melakukan kunjungan kerja ke Timika.  Para tokoh Papua itu memberikan banyak masukan kepada mereka berkaitan keputusan pemerintah Indonesia menetapkan kelompok bersenjata sebagai kelompok teroris.  Salah satu yang dikhawatirkan adalah operasi terhadap kelompok bersenjata bisa menyasar warga sipil lain.  "Kami minta kepada panglima TNI dan kepala Polri agar menata kembali pola komunikasi di antara satuan-satuan yang ditugaskan pascapenetapan kelompok ini menjadi kelompok teroris. Di antara satuan yang ada, baik itu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, harus ada pola komunikasi yang terbangun agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam kegiatan operasi mereka," kata Ramandei, yang merupakan mantan wartawan itu.  Menurut dia, satuan-satuan TNI dan polisi yang dikirim ke Papua jangan sampai langsung diterjunkan ke daerah konflik seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga tapi perlu mendapatkan pembekalan tentang kultur dan pola kebudayaan masyarakat setempat.  "Sehingga jangan sampai begitu melihat masyarakat Papua memegang panah dan membawa parang lalu dilihat sebagai ancaman langsung kemudian melakukan tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu," ujarnya.  Ia yakin dengan mengutamakan prinsip penegakan hukum maka operasi yang dilakukan bisa terukur dan tidak menyasar orang-orang lain yang tidak memiliki sangkut-paut dengan kelompok bersenjata.  Komnas HAM Papua, katanya, sampai saat ini terus melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator antara aparat dengan kelompok-kelompok yang berseberangan di Papua.  "Kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam. Kami berterima kasih karena panglima TNI dan kepala Kepolisian Indonesia menyanggupi berbagai usul, saran, dan masukan yang disampaikan tokoh-tokoh Papua," kata dia.

Komnas HAM Papua: Atasi Kelompok Bersenjata Jangan Timbul Masalah HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200424-WA0032_1-1.jpg" alt="Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab bersama pejabat Kodam XVII/Cenderawasih menerima kunjungan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey pada Jumat (24/4). Pendam XVII/Cenderawasih/Antara" width="100%">
<figcaption>Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab bersama pejabat Kodam XVII/Cenderawasih menerima kunjungan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey pada Jumat (24/4). Pendam XVII/Cenderawasih/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab menerima kunjungan Ketua Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua Frits Ramandey bersama rombongan di Ruang Cycloop Makodam XVII/Cenderawasih pada Jumat (24/4). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas beberapa kejadian akhir-akhir ini di wilayah Papua yang melibatkan oknum anggota TNI.  Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menanyakan beberapa hal penting terkait beberapa insiden yang menimbulkan korban. Komnas HAM Perwakilan Papua datang untuk berdialog secara langsung dengan Pangdam terkait beberapa kejadian di Papua yang melibatkan oknum anggota TNI.  Menyikapi pertanyaan tersebut, Pangdam yang didampingi Asintel Kasdam dan Danpomdam XVII/Cenderawasih mengungkapkan, semua kejadian yang melibatkan oknum anggota TNI sudah diproses. Namun, masalah cepat dan lamanya, itu semua tergantung prosedur dan investigasi.  ”Beberapa kejadian yang melibatkan oknum anggota TNI, kami dari Kodam XVII/Cenderawasih sudah menurunkan tim investigasi untuk mengungkap kebenaran,” ujar Mayjen Herman Asaribab seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, investigasi tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa diburu-buru agar hasilnya maksimal. Sedangkan terkait masalah hukum, di lingkungan TNI sudah ada mekanisme hukum sendiri dan peradilan militer. Jadi, apabila ada yang bersalah akan diproses secara hukum yang berlaku di lingkungan militer.  ”Kami yang berdinas di lingkungan TNI mempunyai mekanisme hukum dan peradilan militer sendiri. Apabila ada anggota TNI yang bersalah akan kami proses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan militer, bukan di peradilan umun,” ujar Herman Asaribab.  Pangdam mempersilakan Komnas HAM berkoordinasi dengan Kodam XVII/Cenderawasih untuk mengetahui sejauh mana langkah yang diambil kodam dalam menyelesaikan kasus tersebut. ”Percayakan kepada Pangdam sesuai dengan tupoksinya untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata Herman Asaribab.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J3kwJqfNR1o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gGSkI9fPe7Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5hmKS9U7yVw  &nbsp;

Banyak Insiden, Komnas HAM Papua Kunjungi Kodam XVII/Cenderawasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-wamena-bandara-eca-6.jpg" alt="ILUSTRASI/DOKUMENTASI: Pesawat Hercules ketika mengangkut pengungsi di Lapangan Udara TNI AU Manuhua, Wamena, Papua, Rabu (2/10/19)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI/DOKUMENTASI: Pesawat Hercules ketika mengangkut pengungsi di Lapangan Udara TNI AU Manuhua, Wamena, Papua, Rabu (2/10/19).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pengungsi yang masih bertahan di Wamena, Jayawijaya, Jayapura, atau kota-kota lain diminta tidak menyebarkan informasi atau kabar bernada negatif terkait kerusuhan yang terjadi pada Senin (23/9) di Wamena.  Hal itu ditekankan Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey. Menurutnya, informasi negatif justru semakin memperkeruh keadaan. Padahal, saat ini kondisi di Wamena berangsur kondusif.  “Jikalau ada di antara para pengungsi mengalami insiden langsung saat kejadian, sebaiknya jangan menyebarkan informasi atau kabar yang bernada provokasi lagi, karena itu akan memunculkan sentimen baru dan dampak negatif lainnya,” kata Frits, Senin (7/10).  Menurutnya, informasi yang diberikan pengungsi sering dimanfaatkan dan diputarbalikkan kelompok tertentu. Frits khawatir, berita yang terkesan provokatif sangat berpotensi memicu kekerasan, baik kekerasan fisik, kebencian, dendam, atau sentimen-sentimen baru.  "Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota mesti mencegah kelompok-kelompok atau aktor yang berpotensi meresahkan masyarakat. Buka komunikasi dengan baik supaya warga mendapat jaminan bahwa kerusuhan tidak akan terjadi lagi," tambahnya.  Sejauh ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Dinas Informasi dan Komunikasi Papua sudah memblokir dan membatasi akses internet di Papua paska kerusuhan. Sementara di sisi lain, perusahaan Facebook Inc, Kamis (3/10), mengumumkan telah menghapus ratusan laman, grup, dan akun Facebook di empat negara, termasuk Indonesia.  Tindakan itu diambil karena pengelola Facebook mengidentifikasi adanya pelanggaran yang disebut sebagai, "perilaku tak otentik terkoordinasi." Diantara yang dihapus termasuk 100 akun terkait Papua.

Komnas HAM Papua: Jangan Menyebar Informasi Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PAPUA_CENDERAWASIH-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Massa Pro NKRI menggelar aksi di Jayapura, kemarin (30/8). CEPOS" width="100%">
<figcaption>Massa Pro NKRI menggelar aksi di Jayapura, kemarin (30/8). CEPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua menurunkan tim untuk mendalami kerusuhan yang sempat terjadi di Manokwari, Sorong, Fakfak dan Jayapura. Dari tim yang diturunkan Komnas HAM ke lapangan, didapati bila ada kemiripan pola aksi demonstrasi di keempat daerah tersebut.  “Kemiripannya misalnya, para mobil komando sebagai koordinator itu masih di tempat lain, namun pengrusakan dan penjarahan sudah terjadi di depan,” tutur Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Fritz Ramandey seperti dilansir Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Selasa (10/9).  Frits mengatakan dia telah berbicara dengan koordinator demo pada Senin (19/8) dan Kamis (29/8) yang merupakan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ). Kedua orang tersebut yakni bernama Ferry Kombo mantan Ketua BEM Fisip Uncen dan Alexander Gobay. Dimana kedua orang tersebut kini berada di tahanan Mapolda Papua sebagai saksi kasus demo yang berakhir anarkis terjadi di Jayapura.  Dari hasil komunikasi antara Frits Ramandey, Fery Kombo dan Alecander Kobay, kedua orang tersebut mengaku sebagai koordinator pada aksi demo Senin (19/8). Dimana aksi tersebut murni dikoordinir oleh BEM.  “Mereka menolak yang bawa atribut lain pada aksi Kamis (29/8). Itu sama sekali diluar koordinasi mereka. Karena itu mereka meminta ada penindakan kepada siapa yang mengkoordinir aksi-aksi pengrusakan, membawa bendera bintang kejora dan itu harus bertanggung jawab,” tuturnya.  Dari keterangan mereka, Fritz meyakini bila massa yang turun pada Kamis (29/8) sudah berbeda dengan aksi yang terjadi pada 19 Agustus. Komnas HAM memastikan, baik Ferry Kombo ataupun Alexander Gobay akan membantu kepolisian untuk mengungkap fakta sebenarnya dibalik kerusuhan yang terjadi di Kota Jayapura.  “Betul bahwa ada penyusupan saat itu. Kedua orang ini menyesal karena dalam waktu dekat akan wisuda. Mereka berdua sudah menyatakan akan mendukung seluruh upaya hukum kepolisian dan akan kooperatif,” kata Frits.  Komnas HAM juga memastikan bahwa seluruh tahanan yang terkait kasus kerusuhan Jayapura dalam kondisi baik, dan diperlakukan secara manusiawi oleh aparat. Dikatakan, terkait dengan kehadiran aparat saat ini itu sangat penting dalam prespektif HAM. Hal ini untuk memberikan kepastian hak atas rasa aman, sehingga tindakan aparat TNI-Polri harus berpedoman pada prosedur tetapnya tentang penanganan dan pelayanan.

Bertemu Kordinator Aksi Demo, Komnas HAM Papua: Betul Ada Penyusupan

komnas ham papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komnas ham papua