<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/Zf3rVCwKgI8rloWOsq68B851cM8V51wkBJu7ddMu-4156424650.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. (PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. (PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj turut buka suara ihwal Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah. Menurut dia, aturan mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umrah tidak boleh terlalu kaku dan indonesiasentris. Khususnya soal kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Bila terlalu kaku, dia khawatir kuota yang diberikan tidak bisa dioptimalkan.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Mustolih saat berdialog dalam Forum Legislasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Biro Pemberitaan DPR di Gedung DPR. Dosen UIN Jakarta tersebut menyampaikan bahwa, 90 persen penyelenggaraan ibadah haji berlangsung di Arab Saudi. Hanya 10 persen sisanya seperti pendaftaran, manasik haji, dan pengurusan dokumen dilakukan di Indonesia.&nbsp; &rdquo;Kalau UU Haji dan Umrah tidak ada relaksasi, tidak ada integrasi dengan taklimatul hajj, dengan aturan-aturan yang ada di Arab Saudi, maka siapapun yang mengelola dan menanggung jawabi ibadah haji akan rentan menghadapi proses hukum,&rdquo; kata dia sebagaimana keterangan resmi yang dikutip Rabu (20/8). Menurut Mustolih, draft Revisi UU &nbsp;Haji dan Umrah yang telah menjadi usul inisiatif DPR terlalu Indonesiasentris. Dia pun mencontohkan aturan yang mengatur kuota haji. Saat ini, kuota haji khusus diatur sebesar 8 persen. Tanpa frasa paling banyak maupun paling sedikit. Sehingga apabila diasumsikan kuota haji khusus sebesar 8 persen, kuota haji reguler 92 persen.&nbsp; &rdquo;Itu akan sulit diimplementasikan. Karena pasti dalam penyelenggaraan ibadah haji ada kuota yang tidak terserap, pasti. Karena (ibadah haji) menyangkut manusia. Bisa karena meninggal dunia, bisa hamil, bisa sakit, atau hambatan-hambatan lain,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Jika kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi tidak terserap, maka pemerintah atau penyelenggara ibadah haji melanggar aspek besaran kuota. Dia menyayangkan karena sampai saat ini poin tersebut belum dipahami secara utuh. Terlebih dalam draft Revisi UU Haji dan Umrah, DPR terlibat dalam penentuan kuota haji.&nbsp; &rdquo;Maka akan sangat birokratis, sementara dikejar waktu dalam penyelenggaraan ibadah haji. Seperti yang terjadi di tahun 2024, DPR sedang reses dan menghadapi pemilu, sementara pemerintah berjibaku menyelenggarakan ibadah haji,&rdquo; bebernya. Menurut Mustolih, frasa yang tepat untuk mengatur kuota haji khusus adalah minimal 8 persen. Sehingga nantinya penyelenggara haji bisa lebih fleksibel memenuhi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sebab, kuota tambahan bisa diberikan kapan saja dan harus segera dipenuhi. Dia pun mencontohkan pelaksanaan ibadah haji pada 2019 dan 2022, Indonesia mendapat kuota tambahan namun tidak bisa dioptimalkan karena waktunya sudah terlalu mepet.&nbsp; Dengan menggunakan frasa kuota haji khusus paling tinggi 8 persen dan kuota haji reguler 92 persen, maka rentan terjadi persoalan hukum karena bila penyelenggara haji tidak mampu menyerap kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi dan tidak sesuai UU. Lain hal bila frasa yang digunakan adalah paling sedikit 8 persen untuk kuota haji khusus. Pemerintah dan PIHK bisa saling mengisi untuk mengoptimalkan kuota haji. &rdquo;Beda jika dalam UU, kuota haji khusus frasa nya paling sedikit 8 persen. Maka ketika Arab Saudi memberikan kuota tambahan sementara pemerintah tidak siap mengisinya, teman-teman PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) bisa mengisi dengan haji khusus,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp;

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyampaikan pentingnya revisi UU Haji dan Umrah agar lebih fleksibel dalam pengaturan kuota.

Komnas Haji Dorong RUU Tak Terlalu Kaku dan Terlalu Indonesiasentris, Harus Fleksibel untuk Optimalkan Kuota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/52E2F93D-80C0-4244-9788-54DC6E487C52-4250690156.jpeg" alt="BPKH Limited menyerahkan kompensasi uang tunai untuk jemaah haji yang tidak mendapatkan makanan usai puncak haji. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>BPKH Limited menyerahkan kompensasi uang tunai untuk jemaah haji yang tidak mendapatkan makanan usai puncak haji. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah awal-awal masa pemulangan jamaah haji, Komnas Haji memaparkan data sementara laporan di posko pengaduan.&nbsp; Sampai saat ini, ada sekitar 120 pengaduan jamaah haji yang mereka terima. Pengaduan umumnya muncul menjelang dan saat masa Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna).&nbsp; Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mencontohkan, pengaduan menjelang Armuzna adalah soal layanan transportasi. Misalnya keterlambatan armada transportasi dalam menjemput. Saat itu banyak jamaah yang menunggu cukup lama untuk diberangkatkan menuju ke Arafah dari hotel di Makkah. "Kemudian (pengaduan) tidak dapat tenda dan konsumsi," katanya saat dihubungi Jumat (13/6). Seperti diketahui saat puncak haji, jamaah menginap di tenda. Baik itu tenda di Arafah maupun di Mina. Keluhan lain yang banyak beredar di masyarakat adalah keterlambatan transportasi saat masa Armuzna. Viral di media sosial, jamaah haji memilih jalan kaki, ketimbang lama-lama menunggu bus.&nbsp; Oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, jamaah yang jalan kaki itu disebut tidak sabar menunggu dijemput bus. "Pasca Armuzna, keluhan soal konsumsi dari BPKH Limited yang terlambat sampai lima jam, bahkan ada yang basi," katanya. Pihak BPKH Limited akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Mereka juga memberikan uang kompensasi 10-15 riyal kepada jamaah yang tidak mendapatkan katering. Ditarik ke belakang, Mustolih mengatakan masalah atau pengaduan sudah mereka terima sejak sebelum keberangkatan. Dia mencontohkan masalah visa haji yang belum kunjung terbit. Padahal jamaah lain dalam satu rombongan sudah ada yang terbang menuju Saudi. Kemudian banyak juga laporan jamaah pisah rombongan. Dia mengatakan pisah rombongan itu karena multi syarikah. Tahun ini Kemenag menggandeng delapan syarikah sekaligus.&nbsp; Di sisi lain, Mustolih mengapresiasi Menag Nazaruddin Umar yang akhirnya meminta maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan haji 2025. Permintaan maaf itu disampaikan Nasaruddin secara terbuka ke masyarakat. Bagi Mustolih, permintaan maaf tersebut dapat diartikan Nasaruddin mengakui dan tidak menutup mata terhadap fakta berbagai masalah yang ada. "Komnas Haji mengapresiasi dan menghargai sikap gentle yang ditunjukkan Menteri Agama yang dengan tulus meminta maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban moril atas pelayanan yang masih jauh dari memuaskan," katanya. Langkah meminta maaf kepada publik sangat tepat karena Menag Nasaruddin juga menjabat sebagai Amirul Hajj. Yaitu pimpinan tertinggi misi haji Indonesia yang membawa ratusan ribu jamaah haji ke tanah suci. Haji sendiri merupakan agenda kolosal tahunan. &nbsp;

Komnas Haji mencatat 120 pengaduan dari jemaah haji, terutama terkait transportasi dan katering selama serta setelah Armuzna.

Sudah 120 Pengaduan Masuk Ke Komnas Haji, Didominasi Masalah saat Armuzna Sampai Katering Basi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/kakbah-679700405.jpeg" alt="Jemaah yang dari berbagai negara bersiap menunaikan salat Isya di Masjidil Haram, Arab Saudi, Rabu (15/5). (Andika/MCH2025)" width="100%">
<figcaption>Jemaah yang dari berbagai negara bersiap menunaikan salat Isya di Masjidil Haram, Arab Saudi, Rabu (15/5). (Andika/MCH2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyoroti persoalan pisah rombongan haji 2025. Menurut dia, Kementerian Agama (Kemenag) terlalu menyederhanakan persoalan jemaah yang terpisah rombongan dengan menganggap pisah rombongan tidak akan menurunkan kualitas pelayanan haji. "Saya sayangkan statement yang cenderung menyederhanakan masalah itu," kata Mustolih saat dihubungi Rabu (14/5).&nbsp; Sorotan Mustolih ini terkait pernyataan yang disampaikan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis Hanafi. Dalam rekaman yang beredar di kanal YouTube resmi Kemenag, Muchlis mengatakan pisah rombongan itu tidak berdampak pada pelayanan haji.&nbsp; Mustolih meragukan fenomena pisah rombongan itu tidak mempengaruhi kualitas layanan. Mustolih mencontohkan ada pasangan pendamping lansia yang pisah rombongan. Tentu dalam menjalankan keseharian di Makkah, si lansia tidak mendapatkan pendampingan secara intensif. Karena si pendamping berbeda rombongan.&nbsp; Contoh berikutnya ada jemaah yang terpisah dari kepala regu atau kepala rombongan. Kondisi ini akan berdampak pada kualitas bimbingan ibadah. Pasalnya sejak masa manasik, jemaah sudah diarahkan untuk mengikuti instruksi atau bimbingan dari ketua regu maupun ketua rombongan.&nbsp; Mustolih juga menyoroti adanya sejumlah jemaah yang belum mendapatkan kartu Nusuk. Padahal kartu tersebut sangat vital fungsinya. Kartu Nusuk menjadi semacam kartu sakti untuk berhaji. Jemaah bisa masuk Makkah, masuk Masjidilharam, sampai masuk Arafah harus bisa menunjukkan kartu Nusuk.&nbsp; "Kemenag bilang akan dibuatkan kartu pengganti," katanya. Mustolih khawatir kartu pengganti itu tidak diakui oleh Saudi. Khususnya oleh petugas Saudi yang bekerja di lapangan.&nbsp; Mustolih menduga keterlambatan penerbitan kartu Nusuk karena ada banyak syarikah yang digandeng Kemenag. Kemudian saat mengurus kartu Nusuk, ada perbedaan data. Misalnya jemaah A seharusnya terdata di Syarikah 1, tetapi data jemaah A masuk ke Syarikah 4. Akibatnya syarikah tidak bisa input data pembuatan kartu Nusuk.&nbsp; Bagi Mustolih keputusan Kemenag menggandeng banyak syarikah hal baik. Supaya layanan haji tidak menumpuk di satu syarikah. Tetapi terlalu banyak menggandeng syarikah, justru berakibat fatal seperti sekarang. Banyak pasangan suami-istri terpisah rombongan karena berbeda syarikah. Kemudian ada juga pendamping lansia berpisah dengan lansia yang didampingi. Juga gara-gara berbeda syarikah. (wan)&nbsp;

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj kritik Kemenag terkait jemaah terpisah rombongan haji. Kemenag dinilai terlalu menyederhanakan persoalan.

Kemenag Dinilai Menyederhanakan Persoalan Pisah Rombongan Haji Akibat Beda Syarikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gunakan-prinsip-syariah-tahun-depan-dana-haji-mulai-diinvestasikan_c_207859.jpeg" alt="Ilustrasi: Pemerintah mulai menginvestasikan dana haji pada 2019 mendatang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemerintah mulai menginvestasikan dana haji pada 2019 mendatang.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dukungan kepada fatwa MUI terkait dana haji terus bermunculan. Yang terbaru disampaikan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Menurut dia fatwa MUI itu menjamin keadilan jutaan jamaah yang nasih antre. Serta menghentikan skema ponzi. Mustolih mengatakan, kuota haji yang dibuka Arab Saudi, tidak sebanding dengan animo masyarakat Indonesia untuk berhaji. Akibatnya saat ini ada sekitar 5,7 juta jamaah yang ada di antrean haji. Mereka sebelumnya menyetor Rp 25 juta untuk pendaftaran haji. "Setoran tersebut menimbulkan pengendapan dana kurang lebih Rp 170 triliun yang ditampung di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," katanya. Kemudian oleh BPKH dikelola atau diinvestasikan melalui berbagai instrumen. Kegiatan investasi itu, setiap tahunnya menghasilkan nilai manfaat sekitar Rp 10 triliun.&nbsp; Mustolih menjelaskan dengan skema pengelolaan dana haji sekarang, muncul pertanyaan di masyarakat mengenai status kepemilikan dana setoran awal haji yang telah dibayarkan calon jamaah ke BPKH. Termasuk dari hasil investasi dan bagaimana hak jamaah haji tunggu yang kelak baru akan berangkat puluhan tahun mendatang.&nbsp; Merespons pertanyaan publik itu, kata Mustolih, MUI melalui Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan keputusan hukum (fatwa) terkait dengan dana haji. Yang diantara isinya, menyatakan mengambil dana calon jamaah haji lain tanpa persetujuan dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan hukumnya haram. Kemudian pengelola yang mengambil dana calon jamaah haji dan memanfaatkannya untuk menutupi kebutuhan pemberangkatan jamaah haji lainnya hukumnya dosa.&nbsp;"Komnas Haji menyambut baik fatwa MUI ini karena mendorong efek ganda," tuturnya. Pertama memberikan keadilan dan melindungi hak jutaan jamaah haji tunggu yang antri puluhan tahun serta menjamin keberlangsungan pengelolaan dana. Lalu yang kedua menghentikan praktik skema ponzi di dalam pengelolaan keuangan haji. Menurut Mustolih, skema ponzi itu telah dianggap lumrah.&nbsp; Menurut Mustolih, skema ponzi tersebut berpotensi menjadi bom waktu. Jamaah haji waiting list terancam tidak dapat menikmati hasil investasi dari&nbsp;pengelolaan&nbsp;BPKH. Karena nilai manfaat habis terkuras untuk subsidi secara jorjoran guna menanggung biaya jamaah haji yang berangkat lebih dulu.&nbsp; "Seolah-olah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar jamaah murah, padahal biaya subsidi itu merupakan hak jutaan jamaah haji tunggu sebagai pemilik dana (shohibul mal) baik pokok maupun hasil investasinya," jelasnya. Jutaan jamaah haji tunggu tidak diberi tahu praktik ini oleh BPKH.&nbsp; Sehingga wajar kalau kemudian fatwa MUI memvonis tata kelola keuangan haji di BPKH saat ini haram dan dosa. Sebab praktik semacam itu dari segi manapun sangat tidak adil, diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat (syar&rsquo;i). Dengan adanya fatwa MUI itu, waktunya dilakukan perombakan pengelolaan dana haji.

Skema ponzi tersebut berpotensi menjadi bom waktu. Jamaah haji waiting list terancam tidak dapat menikmati hasil investasi pengelolaan BPKH.

Fatwa MUI Haramkan Dana Haji Dikelola Lewat Skema Ponzi Dapat Sambutan Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/02/jemaah-haji-muzdalifah-1229596238.jpeg" alt="Ribuan jemaah haji, termasuk jemaah haji dari Indonesia sempat tertahan selama berjam-jam di Muzdalifah" width="100%">
<figcaption>Ribuan jemaah haji, termasuk jemaah haji dari Indonesia sempat tertahan selama berjam-jam di Muzdalifah</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah calon jemaah haji (CJH) Indonesia tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Total ada 241 ribu orang yang segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) diminta mengantisipasi fase-fase rawan selama ritual haji berlangsung. Salah satu yang dinilai rawan adalah fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Tahun lalu kisruh sempat terjadi saat jemaah haji menjalani prosesi mabit (bermukim sebentar) di Muzdalifah. Kala itu ribuan jemaah telantar dan kepanasan. Sebab, bus yang seharusnya menjemput dan mengantar menuju maktab di Mina datang terlambat. Harapan supaya masa Armuzna berlangsung lebih aman disampaikan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Dia membenarkan bahwa misi haji tahun ini adalah yang terbesar dalam sejarah. &rdquo;Dengan situasi tersebut, penyelenggaraan haji tahun ini tidaklah mudah, memiliki tantangan yang tidak ringan,&rdquo; tuturnya di Jakarta kemarin (6/5). Dia kembali menyentil insiden di Muzdalifah pada 2023. &rdquo;Tragedi Muzdalifah itu tidak boleh terulang di tahun ini,&rdquo; tegasnya. Mustolih menekankan, prosesi mabit di Muzdalifah merupakan rangkaian puncak haji yang semestinya mendapatkan perhatian khusus. Dia menambahkan, area Muzdalifah mesti mendapatkan perhatian khusus dari penyelenggara. Khususnya dari aspek akses kendaraan jemaah. Mustolih mengungkapkan, semula penyelenggaraan haji 2023 berjalan baik dan lancar. &rdquo;Tapi tiba-tiba saja ambyar, penuh jeritan dan tangis karena tragedi Muzdalifah itu,&rdquo; katanya. Waktu itu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sampai marah-marah kepada masyariq atau perusahaan pelayanan masa masyair. &rdquo;Penjemputan terlambat dengan alasan terjebak kemacetan hebat,&rdquo; ucap dia. Muzdalifah, terang Mustolih, adalah lapangan luas tanpa tenda. Ketika ada keterlambatan bus, para jemaah harus bertahan di bawah terik matahari. Selain itu, tidak ada suplai air dan makanan yang mencukupi. &rdquo;Ada yang pingsan, ada pula yang meninggal dunia,&rdquo; katanya. Mustolih mengakui, insiden Muzdalifah itu memang bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Indonesia. Sebab, bus penjemputan disiapkan oleh masyariq. Meskipun begitu, pemerintah harus tegas terhadap perusahaan penyedia layanan transportasi di Saudi. Sementara itu, untuk mencegah kejadian serupa terulang, perwakilan Kemenag di Saudi mengumpulkan tim atau petugas dari masyariq. Pertemuan tersebut diwadahi dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) membahas mitigasi masalah haji. Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam mengatakan, bimtek tersebut baru pertama ini dilaksanakan. &rdquo;Tahun-tahun sebelumnya hanya sebatas perkenalan,&rdquo; ujarnya. Sedangkan kali ini lebih detail. Termasuk membahas mitigasi risiko persoalan layanan di masa masyair serta solusinya.(wan/c9/oni)

Jumlah calon jemaah haji (CJH) Indonesia tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Total ada 241 ribu orang diberangkatkan.

Komnas Haji Desak Kemenag Awasi Fase Armuzna, Insiden Muzdalifah Rawan Terulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664284118113.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komnas Haji menilai kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tak bisa dihindari. Apalagi melihat kondisi saat ini, di mana harga-harga mengalami kenaikan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi sebagai negara tujuan ibadah haji.  "Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, seperti biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes, dan sebagainya. Belum lagi pengaruh inflasi. Sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1).  Menurut analisis dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, rancangan biaya yang diusulkan Menag tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi, keberlangsungan, dan kesehatan keuangan. Sebab selama ini subsidi ke BPIH yang ditopang dari subsidi dana imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat.  "Uang hasil dari kelolaan dana haji dari jemaah tunggu berkisar Rp 160 triliun, seharusnya hasil dari penempatan maupun investasi menjadi hak dari jamaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal). Tetapi selama ini tradisinya malah diberikan untuk mensubsidi jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan sampai 100 persen, ini memang harus mulai dikoreksi dan dibenahi," jelas Mustolih.  Pada saat yang sama, biaya setoran awal calon jamah haji belum juga dinaikan. Angkanya sebesar Rp 25 juta per jamaah. Situasi ini dianggap sangat menekan keuangan haji yang sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), terlebih dengan kuota normal 221 ribu maka subsidinya juga akan kembali normal.  Diketahui, Kemanag mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11  Dibanding tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp 514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).  Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp 98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 39.886.009,00 (40,54 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 58.493.012,09 (59,46 persen). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen).  Komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah, digunakan untuk membayar: (1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,00; (2) Akomodasi Makkah Rp 18.768.000,00; (3) Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; (4) Living Cost Rp 4.080.000,00; (5) Visa Rp 1.224.000,00; dan (6) Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60.

Bipih Diusulkan Rp 69 Juta, Komnas Haji: Kenaikan Tak Bisa Dihindari

Komnas Haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komnas Haji