<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/Wakapolri-Komjen-Pol-Agus-3560780899.jpg" alt="Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Agus Andrianto menekankan kepada seluruh personel Polri untuk menjaga netralitas menuju Pemilu 2024. Agus menekankan personel Polri harus tetap setia kepada komando Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. Ia memberikan peringatan tegas agar personel Polri tidak terlibat dalam proses politik praktis menjelang Pemilu 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012961406/andika-perkasa-dan-eks-wakapolri-siap-emban-tugas-menangkan-ganjar-pada-pilpres-2024">Andika Perkasa dan Eks Wakapolri Siap Emban Tugas Menangkan Ganjar pada Pilpres 2024</a> &ldquo;Tetap pimpinan kita di bawah komando Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,&rdquo; ujar Agus dikutip JawaPos.com dari laman resminya pada Senin (25/9). &ldquo;Saya ingatkan jaga netralitas pada Pemilu 2024,&rdquo; lanjutnya. Agus juga menekankan perlunya personel kepolisian di seluruh tingkatan untuk mematuhi perintah dari pimpinan mereka, mulai dari Mabes Polri, Polda, hingga Polres. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011791653/5-tahun-tak-lapor-lhkpn-harta-wakapolri-komjen-agus-andrianto-kini-bertambah-rp-1723-miliar">5 Tahun Tak Lapor LHKPN, Harta Wakapolri Komjen Agus Andrianto Kini Bertambah Rp 17,23 Miliar</a> Ia menegaskan pentingnya menjaga disiplin serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Wakapolri berharap agar aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan netralitas dan profesionalisme. Ia juga menambahkan bahwa menjaga integritas lembaga kepolisian dalam menjalankan proses demokrasi pemilu 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011709173/hari-ini-kapolri-lantik-kabareskrim-jadi-wakapolri-baru">Hari Ini Kapolri Lantik Kabareskrim Jadi Wakapolri Baru</a> &ldquo;Untuk di Mabes Polri personel harus patuh terhadap Kapolri, di Polda patuh kepada Kapoldanya begitu juga personel di Polres-Polres harus mengikuti perintah dari para Kapolresnya,&rdquo; tegas Agus.

Agus menekankan personel Polri harus tetap setia kepada komando Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.

Jelang Pemilu 2024, Wakapolri Tekankan Netralitas Personel Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan melantik Komjen Pol. Agus Andrianto sebagai Wakapolri baru pada Senin (3/7) di PTIK Polri. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Sabtu, mengatakan Kapolri juga memimpin langsung upacara serah terima jabatan Wakapolri dari Komjen Pol. Gatot Eddy Pramobo kepada Agus Andrianto. "Iya Pak Kapolri langsung yang memimpin pelaksanaan upacara sertijab. Sekaligus nanti ada kegiatan tradisi pisah sambutnya, nanti akan dilaksanakan di PTIK," kata Dedi. Menurut Dedi, acara pelantikan dilaksanakan paralel dengan serah terima jabatan mengingat Polri memiliki agenda yang padat di bulan Juli yang bertepatan dengan momen HUT Ke-77 Bhayangkara. "Iya langsung, kan kegiatan Polri tahun ini cukup padat," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011707769/polisi-dan-oikn-sepakat-bentuk-satgas-tambang-ilegal">Polisi dan OIKN Sepakat Bentuk Satgas Tambang Ilegal </a> Upacara sertijab Senin lusa dilaksanakan hanya untuk Wakapolri, untuk pengganti Agus Andrianto&nbsp;sebagai Kabareskrim, yakni Komjen Pol. Wahyu Widada dan pengganti Kabaintelkam bakal dilantik pekan kedua Juli. "Khusus hanya Pak Wakapolri, untuk PJU dan kapolda, Insha Allah setelah di atas tanggal 10,direncanakan seperti itu," ujar Dedi. Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Pol. Agus Andrianto sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun. Penunjukan Komjen&nbsp;Pol. Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1339/VI/KEP./2023 tertanggal 24 Juni 2023.

Upacara sertijab Senin lusa dilaksanakan hanya untuk Wakapolri, untuk pengganti Agus Andrianto sebagai Kabareskrim, yakni Komjen Pol. Wahyu

Besok, Kabaraeskrim Komjen Pol Agus Dilantik Menjadi Wakapolri Gantikan Gatot Eddy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/narkopo-4260044604.png" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto." width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan bakal menindaklanjuti laporan polisi terkait penistaan agama oleh Pondok Pesantren Al Zaytun. &rdquo;Intinya kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al Zaytun yang diduga melakukan penistaan agama. Nanti kami tangani dari sana,&rdquo; kata Agus seperti dilansir dari Antara. Bareskrim Polri menerima satu laporan polisi yang dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) terhadap Panji Gumilang, pada Jumat (23/6). Menurut dia, laporan tersebut juga akan ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim Polri. &rdquo;Iya kami tindak lanjuti,&rdquo; ujar Agus. Terkait tindak lanjut laporan tersebut, penyidik akan melakukan pemanggilan kepada saksi pelapor dan meminta keterangan ahli untuk pendalaman laporan. Selain saksi ahli, penyidik juga bakal meminta keterangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). &rdquo;Nanti kami lengkapi dengan keterangan saksi, kami akan minta keterangan ahli, minta keterangan MUI. Dari hasil pemeriksaan tersebut jika memang ada unsur penistaan agama pasti akan proses lanjut,&rdquo; kata Agus. Laporan dugaan penistaan agama terhadap pimpinan Ponpes Al Zaytun tercatat dengan laporan polisi Nomor: LP/B/163/VI/2023/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Menurut Ihsan Tanjung dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP), ada banyak hal kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang di Pesantren Al Zaytun yang mengarah pada penistaan agama. Seperti Salat Idul Fitri perempuan di saf sejajar laki-laki. Selain itu, berdasar surat keputusan MUI terkait dengan beberapa ajaran yang diberikan Panji Gumilang adalah sesat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Sabtu (24/6), menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mahfud menyampaikan akan ada tiga langkah hukum yang dilakukan pemerintah dalam penanganan polemik kegiatan Pondok Pesantren Al Zaytun. Tiga langkah hukum itu adalah pidana, administratif, serta tertib sosial dan keamanan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto sebut bakal tindak lanjuti laporan polisi soal penistaan agama oleh Pondok Pesantren Al Zaytun

Kabareskrim Bilang Akan Tindak Lanjuti Laporan Kasus Al Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-2-6.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan barang bukti berupa senjata api saat sidang. Tiga senjata yaitu Steyr AUG," width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan barang bukti berupa senjata api saat sidang. Tiga senjata yaitu Steyr AUG,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo membenarkan pernah mengusut kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang dikabarkan melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Menurut Sambo, saat dia menjabat sudah pernah memberikan laporan resmi kepada pimpinan Polri.  "Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai, itu melibatkan perwira tinggi," kata Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/11).  Sambo memastikan, proses penyelidikan di Div Propam Polri sudah selesai. Selanjutnya, menjadi ranah pimpinan untuk menyelesaikannya.  "Selanjutnya, kalau misalnya akan ditindak lanjuti silahkan tanyakan kepihak berwenang. Karena instansi-instansi lain yang akan melakukan penyelidikan," jelasnya.  Diketahui, muncul video testimoni seorang purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong. Pria dengan pangkat terakhir aiptu itu menyebut bahwa dirinya pernah memberikan setoran dengan nilai total Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur.  Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama.  Dalam testimoni pertama, Ismail mengaku merupakan pengepul batu bara ilegal di Kutai Kertanegara sejak 2020 hingga 2021. Aktivitas tersebut merupakan inisiatif pribadinya. Dia menyebutkan bahwa keuntungan dari tambang ilegalnya mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar per bulan. Menurut dia, aktivitas tersebut telah diketahui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. ”Karenanya, saya menyetor uang sebanyak tiga kali, Oktober 2021 setor Rp 2 miliar, September Rp 2 miliar, dan November memberikan Rp 2 miliar,” jelasnya.  Ismail mengaku menyerahkan langsung uang tersebut kepada Komjen Agus Andrianto saat bertemu di ruang kerjanya di gedung Bareskrim. ”Saya juga memberikan bantuan Rp 200 juta ke Kasatreskrim Polres Bontang AKP Asriadi yang diserahkan langsung ke beliau,” jelasnya.  Namun, dalam video testimoni kedua, dia membantah semua pernyataannya tersebut. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Polri yang pensiun dini sejak Juli 2022. ”Saya minta maaf dan saya klarifikasi bahwa berita itu (testimoni di video pertama, Red) tidak benar,” ujarnya.

Sambo Sebut Pernah Serahkan Laporan Resmi Soal Kasus Tambang Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220921_225327.jpg" alt="Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ke Propam Polri. Hal ini dilakukan karena Kabareskrim diduga menerima suap Rp 6 miliar untuk mengamankan tambang ilegal, di Kalimantan Timur. Pelapor meminta agar Agus diproses hukum.  "Tujuan ke Propam Mabes Polri itu dalam rangka memberikan laporan terhadap gratifikasi atau suap atau penerimaan uang koordinasi yang disebut uang koordinasi kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto," kata Iwan di Mabes Polri, Selasa (8/11).  Iwan meminta Propam mendalami terkait isu penerimaan aliran dana tersebut. Sebab, tidak seharusnya seorang anggota Polri membekingi aktivitas tambang ilegal.  "Bahwa pemberian uang dengan total Rp 6 miliar tersebut bertujuan agar aktivitas penambangan batubara yang dilakukan secara ilegal di wilayah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut mendapatkan bekingan Kabareskrim Polri," jelasnya.  ProDem juga memiliki enam poin permintaan kepada Propam Polri terkait kasus ini. Berikut permintaanya:  1. Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik yang di duga dilakukan oleh anggota Polri demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri.  2. Kami memohon kepada Kadiv Propam Polri agar membuka seterang-terangnya pengusutan permasalahan ini agar tercipta transparansi penanganan perkara demi menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.  3. Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, sehubungan dengan adanya video pengakuan dari pelaku aktivitas penambangan batubara ilegal yang bernama Ismail Bolong.  4. Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar segera memanggil dan memeriksa setiap anggota Polri yang terlibat di dalam praktik beking terhadap aktivitas penambangan batubara ilegal di wilayah hukum Polres Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).  5. Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar melaksanakan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap setiap anggota Polri yang diduga terlibat di dalam permasalahan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  6. Jika permasalahan pelanggaran Kode Etik dan penyimpangan tindakan sebagaimana dimaksud sudah pernah diproses, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon agar proses pemeriksaan terhadap permasalahan ini dapat dibuka kembali atau dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Terkait laporan ini, baik Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Agus Andrianto maupun Kadiv Humas Polri Irjen Po. Dedy Prasetyo belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Dilaporkan ke Propam Soal Suap Tambang Ilegal, Kabareskrim Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Pol-Dedi-Prasetyo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar kabar rumah Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto ditembak orang tak dikenal usia Irjen Pol Ferdy Sambo ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Kabar itu beredar melalui pesan berantai Whatsapp.  Informasi yang beredar, rumah Kabareskrim ditembak orang tak dikenal berkaitan dengan penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. Namun kabar itu dibantah Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.  Melalui keterangannya, petugas langsung diterjunkan ke rumah dinas Komjen Pol Agus Andrianto untuk melakukan pengecekan usai kabar tersebut beredar.  Hasilnya, petugas di lapangan sama sekali tak menemukan penembakan di rumah dinas Kabareskrim. Karena itu, Dedi memastikan kabar rumah Kabareskrim ditembak orang tak dikenal itu adalah hoax. “Sudah saya cek. Infonya tidak benar,” kata Dedi Prasetyo, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Senin (8/8).  Diketahui, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto meminta bantuan Brimob melakukan penjagaan di gedung Bareskrim Polri pada Sabtu (6/8) siang. Tiga mobil Brimob terlihat berjaga di sekitar gedung Bareskrim sejak pukul 10.30 WIB.  Sementara satu mobil Brimob dengan bendera Merah Putih, terparkir di depan Gedung Rupatama, Mabes Polri. Sedangkan dua mobil terlihat di samping Gedung Bareskrim Polri. Total lima mobil Brimob. Sejumlah personil Brimob dengan senjata lengkap pun turun dan berseliweran di gedung Bareskrim.  Kedatangan personel Brimob itu ternyata atas permintaan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. “Kehadiran personil Brimob untuk pengamanan Bareskrim. Itu atas permintaan resmi Kabareskrim,” kata Dirtipidum Bareskrim, Brigjen Pol Andi Rian, Sabtu (6/8).

Kabar Hoax Soal Rumah Kabareskrim Ditembak OTK Usai Sambo Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabarhakam-Agus-Andrianto-1-1.jpg" alt="Polri Irjen Agus Andrianto usai dilantik menjadi Kabarhakam Polri di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Posisi Irjen Agus Andrianto Agus Andrianto menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang akan menjadi Ketua KPK. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Polri Irjen Agus Andrianto usai dilantik menjadi Kabarhakam Polri di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Posisi Irjen Agus Andrianto Agus Andrianto menggantikan Komjen Firli Bahuri, yang akan menjadi Ketua KPK. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasarkan data, sampai saat ini ada ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tersandung kasus hukum. Rinciannya, 199 orang tersangka dengan total 94 kasus yang ditangani kepolisian.  “Ada 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI dalam proses penanganan oleh kepolisian,” ujar Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (31/12).  Yang cukup mengagetkan adalah, ada puluhan anggota FPI yang terindikasi terlibat dalam organisasi teroris. “Dan indikasi 35 anggota FPI terlibat organisasi teroris,” bebernya.  Sebelumnya, hal serupa pernah disampaikan Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Irjen (purn) Benny Mamoto. Benny menyebut, setidaknya ada 37 orang mantan atau yang masih anggota FPI terlibat aksi terorisme di Indonesia. “Ini sudah ada vonisnya, jadi bisa dicari di laman pengadilan,” ujarnya.  Bahkan, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menyebut sangat mudah mendapatkan informasi itu. Caranya, dengan mengakses putusan pengadilan, maka akan muncul semua mantan atau anggota FPI yang terlibat aksi terorisme.  “Kalau ditelusuri di laman pengadilan setempat maka akan menemukan data itu, termasuk berapa lama vonisnya. Ini supaya clear jangan sampai dikira asal-asalan sumbernya,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u8u6wsh5z28

Kabaharkam: 35 Anggota FPI Terindikasi Terlibat Organisasi Teroris