<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dicalonkan-persib-mantan-kapolda-jabar-sebagai-prajurit-harus-siap_m_.jpg" alt="Mochamad Iriawan siap dicalonkan sebagai ketum PSSI" width="100%">
<figcaption>Mochamad Iriawan siap dicalonkan sebagai ketum PSSI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Komjen Mochamad Iriawan belakangan muncul dan dikaitkan dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Namun, berdasarkan penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Kapolri Jendral Tito Karnavian membantah kabar yang santer dengar itu.  Salah satu anggota tim pencari fakta, Hendardi mengatakan TPF memang benar mendatangi pria yang akrab disapa Iwan Bule. Namun, pihaknya hanya sekedar berbincang - bincang terkait kasus Novel dengan Mantan Kapolda Metro Jaya itu.  "Menyangkut Pak Iriawan, ada penggiringan opini tentang keterlibatan elite, kami tidak akan membenarkan yang tidak benar, tidak bisa dipaksa (membenarkan) si A pelaku , si Jenderal B otak daripada penyerangan," ujar Hendardi di Mabes Polri, Rabu (17/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_HASIL-INVESTIGASI-TGPF-KASUS-NOVEL-BASWEDAN_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal (tengah) bersama Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan, Nur Kholis (kedua kiri) dan Anggota TGPF Hendardi (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat rilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/7/2019). Dalam keterangannya TGPF kasus Novel Baswedan merekomendasikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mendalami sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang pernah ditangani penyidik KPK tersebut serta membentuk tim teknis lapangan untuk melanjutkan hasil kerja TGPF. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  Hendardi pun mengklarikasi bahwa timnya tidak pernah menyebut Iwan Bule dalam kasus Novel. Menurutnya, pihaknya hanya mengklarifikasi hubungan yang terjalin antara Iwan dan Novel.  "Yang berkaitan berhubungan di Polda Metro Jaya karena yang bersangkutan (Novel) diperkenalkan seseorang kepada Pak Iriawan, wajar saja, pertemuan biasa saja. Bicara perkenalan saja, dan sejak itu merasa kenal, ketika Pak Iriawan merasa ada masalah berkunjung ke rumahnya sesuatu yang wajar," tuturnya.  Hendardi, mempertanyakan pernyataan Novel tersebut. Pasalnya selama enam bulan investigasi yang dilakukan, tak sekalipun tim pakar menyebut keterlibatan oknum Polri. Hendardi justru meminta Novel memberikan petunjuk terkait oknum Polri yang diduga terlibat.  "Dia (Novel) tunjukkan sajalah jadi jangan begini suka mengatakan ada jenderal terlibat tapi kita suruh tunjukan petunjuknya apa, atau buktinya apa, enggak disampaikan. Seperti juga ini, keterlibatan oknum Polri, kapan kita ngomong, yang ngomong itu siapa dan kapan," tuturnya.  Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal menambahkan hubungan Novel dan Iriawan adalah senior dan junior di kepolisian. Pertemuan yang dilakukan keduanya pun merupakan hal yang wajar terjadi.  "Ada pertanyaan, informasi tidak tahu dari mana Pak Komjen Iriawan waktu itu ngobrol dengan Pak Novel Baswedan itu biasa di dalam hubungan senior junior, Pak Novel juga mantan polisi, junior kami," kata Iqbal.

Tim Pencari Fakta Sebut Iwan Bule Tidak Terlibat Kasus Novel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iwan-bule-tak-tahu-soal-penyerangan-polri-tantang-novel-datang-ke-pmj_m_.jpg" alt="Komjen Mochammad Iriawan" width="100%">
<figcaption>Komjen Mochammad Iriawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Komjen Pol Mochamad Iriawan mencuat akibat diperiksa oleh tim pakar bentukan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Pasalnya dia turut dimintai keterangan mengingat peristiwa ini terjadi saat Iriawan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.  Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mangatakan, Iriawan tak terlibat kasus tersebut. Iwan Bule -sapaan Iriawan- hanya sekadar diwawancara oleh tim pakar bukan diperiksa layaknya tersangka kasus pidana.  "Kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan beliau (Iriawan), dan tim yang dibentuk beliau sudah bekerja secara profesional dan proses pembuktian secara ilmiah untuk mengungkap kasus tersebut," ujar Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/7).  Dedi menjelaskan, wawancara bertujuan menggali informasi dari yang diketahui Iriawan ketika menjabat Kapolda Metro Jaya. "Karena kapasitas beliau saat kejadian tersebut sebagai Kapolda Metro dan informasi lain yang beredar," lanjutnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/NOVEL-TGPF-FED-4.jpg" alt="Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK</figcaption>
</figure> Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/7). Jika hasil Investigasi TGPF tidak sesuai harapan, bersama dengan YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, ICW, Amnesty Internasional, PSHK AMAR serta serta sejumlah kelompok yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mendesak agar Presiden yang langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, agar tidak menjadi ancaman bagi upaya pemberaantasan korupsi. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS  Lebih lanjut, Dedi menyampaikan, saat menjadi Kapolda, Iriawan juga telah membentuk tim khusus untuk kasus Novel. Oleh sebab itu, wajar apabila tim pakar kemudian menemui Iriawan guna semakin melengkapi laporan yang selanjutnya diserahkan kepada Kapolri.  "Dan sudah clear, beliau (Iriawan) sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Beliau juga sampaikan secara umum hasil kerja tim yang menangani kasus ini selama menjabat sebagai Kapolda Metro kepada tim pakar," kata Dedi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/galang-dana-untuk-rencanakan-teror_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (Dok JawaPos.com)  "Komjen Iriawan tidak pernah dipanggil. Tapi tim gabungan pakar datang ke beliau, untuk membicarakan atau ngobrol klarifikasi tentang kasus penyiraman Novel," imbuhnya.  Karena bukan pemeriksaan, maka wawancara tim pakar dengan Iriawan tidak dibuatkan sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Melainkan hanya sebatas draft laporan yang dilampirkan kepada Kapolri.  "Karena sifatnya klarifikasi maka dimasukan ke dalam laporan saja. Mereka tidak membuat BAP, kan tidak projusticia," pungkas Dedi.  Sebelumnya, Iriawan menegaskan, siap melawan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Termasuk soal kabar diperiksa oleh tim pakar kasus Novel Baswedan. Iwan Bule menyebut memang tim pakar datang ke kantornya di Lemhanas pada dua bulan lalu.  “Bukan diperiksa tetapi klarifikasi atau ngobrol. Kalau diperiksa itukan di-BAP, tetapi pertemuan saya dengan TGPF tidak ada pemeriksaan,” kata Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (sestama-Lemhanas) itu, Minggu (14/7).  Iwan Bule mengklaim sangat tenang menghadapi pertemuan dengan tim pakar kasus Novel Baswedan. Ketenangan itu karena mantan kapolda Metro Jaya itu merasa tidak mengetahui pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan itu.  "Saya nggak tahu apa-apa tentang pelaku penyiraman Novel. Apalagi tahu pelakunya. Saya nggak ada sangkut paut dengan kasus ini. Mungkin TGPF merasa, saya tahu kasusnya Novel. Saya bilang nggak tahu,” tegas Iriawan.

Mabes Polri Tegaskan Iwan Bule Tak Terlibat Kasus Penyiraman Novel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/M-Irawan-Farid.jpg" alt="Komjen Pol M. Irawan. (Farid S. Maulana)" width="100%">
<figcaption>Komjen Pol M. Irawan. (Farid S. Maulana)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Polri menyebut nama Komjen Mochamad Iriawan sebagai salah satu jenderal yang diperiksa dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kini, jenderal yang biasa disapa Iwan Bule menyatakan siap melawan tuduhan tersebut.  Iwan menegaskan, siap melawan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Termasuk soal kabar diperiksa oleh TGPF kasus Novel Baswedan. Iwan Bule menyebut memang TGPF datang ke kantornya di Lemhanas pada dua bulan lalu.  "Bukan diperiksa tetapi klarifikasi atau ngobrol. Kalau diperiksa itukan di-BAP, tetapi pertemuan saya dengan TGPF tidak ada pemeriksaan," kata Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (sestama-Lemhanas) itu, Minggu (14/7).  Iwan Bule mengklaim sangat tenang menghadapi pertemuan dengan TGPF kasus Novel Baswedan. Ketenangan itu karena mantan kapolda Metro Jaya itu merasa tidak mengetahui pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan itu.  "Saya nggak tahu apa-apa tentang pelaku penyiraman Novel. Apalagi tahu pelakunya. Saya nggak ada sangkut paut dengan kasus ini. Mungkin TGPF merasa, saya tahu kasusnya Novel. Saya bilang nggak tahu," tegas Iriawan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-6-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penyidik senior KPK Novel Baswedan masih menanti titik terang kasus penyiraman air keras yang menimpa dirinya. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Mantan Kadiv Propam Polri menuturkan juga menyebut dirinya memang sempat dikonfirmasi soal pertemuan dengan Novel Baswedan oleh TGPF di Polda Metro Jaya. Iwan menampik pertemuanya dengan Novel bukan terkait dengan kasus penyiraman air keras.  "Saya diskusi masalah sinergitas Polri dan KPK dalam penanganan korupsi. Kala itu, Novel datang bersama Brigadir Arif. Itu sahabatnya dia. Dia anak buah saya di Brimob Polda Metro Jaya. Lewat dia akhirnya ketemu saya," ungkap Iriawan.  Dalam pertemuan dengan Novel itu, kata Iwan, pembicaraanya mengingatkan Novel Baswedan terkait dengan adanya ancaman kepada penyelidik KPK. Semua itu dalam konteks yang wajar.  "TGPF mempunyai asumsi bahwa saya ke rumah Novel itu memberi tahu bahwa nanti akan ada yang menganiayai, makanya diingatkan harus hati- hati. Mereka juga berasumsi bahwa saya tahu pelaku dari pada penyiraman ke Novel. Ini kan aneh," sesal Iriawan.  Oleh karena itu, jenderal bintang tiga itu menyarankan TGPF untuk lebih dapat serius mencari pelaku penyiraman Novel Baswedan. Supaya tidak ada lagi informasi yang tidak benar beredar di publik.  "TGFP seharusnya menjelaskan apa yangg sudah dilakukan. Mulai dari TKP, temuan- temuan lain yang memberikan petunjuk kepada peristiwa itu, dan kendala-kendalanya sehingga TPGF belum bisa mengungkap atau menemukan fakta. Jelaskan dong ke publik," ucap Iriawan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iwan-bule-tak-tahu-soal-penyerangan-polri-tantang-novel-datang-ke-pmj_m_.jpg" alt="Komjen Mochammad Iriawan" width="100%">
<figcaption>Komjen Mochammad Iriawan</figcaption>
</figure> Komjen Mochammad Iriawan (Jawa Pos Photo)  Iriawan menyebut tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya atas kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan ini juga berdampak kepada keluarganya.  "Kasihan keluarga saya, istri saya, anak saya, banyak yang bilang bapak kamu terlibat kasus penyiraman Novel. Anak dan adek kandung saya sampai menangis. Itu kan namanya menjatuhkan nama baik saya," pungkas Iriawan.  Sebelumnya, Hendardi selaku anggota TGPF kasus Novel Baswedan, menyampaikan bahwa Pati Polri berpangkat jenderal bintang tiga yang diperiksa terkait kasus Novel yaitu mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Mochammad Iriawan.  "Pak Iriawan yang diperiksa. Karena Pak Iriawan saat menjadi Kapolda Metro Jaya beberapa kali bertemu dengan Novel. Ya kami periksa hubungannya apa, dalam rangka apa, dan sebagainya," kata Hendardi saat dikonfirmasi, Kamis (11/7).  Hendardi menyampaikan, tidak ada lagi Pati Polri berpangkat jenderal bintang tiga yang diperiksa Tim Satgas. Kapasitas Iriawan saat diperiksa pun berstatus sebagai saksi karena saat itu tengah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.  "Kapasitasnya saksi. Yang bintang tiga Pak Iriawan saja, siapa lagi bintang tiga, saya kira enggak ada lagi selain Pak Iriawan," ucap Hendardi.  Kendati demikian, menurut dia, pemeriksaan Iriawan bukan berarti TGPF mencurigainya sebagai pelaku penyerangan Novel. Sebab hingga kini belum ada bukti kuat siapa pelaku penyerangan.  "Kami enggak bisa menuduh orang atau menyangkakan maupun menilai orang kalau tidak ada bukti. Makannya kami gali apakah ada petunjuk dari Pak Iriawan," tegas Hendardi.

Iwan Bule Klaim Tidak Terlibat dalam Kasus Penyiraman Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iwan-bule-layak-jadi-wakapolri-dua-komjen-ini-juga-masuk-daftar_m_.jpg" alt="Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule." width="100%">
<figcaption>Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane berharap posisi wakapolri yang ditinggalkan Syafruddin diisi oleh perwira tinggi bintang tiga alias komisaris jenderal. Lantas siapa saja yang berpotensi jika dilihat dari tanda kepangkatan itu? Kata Neta, dari delapan jenderal bintang tiga atau komjen di Polri, ada tiga yang menjadi calon kuat untuk menggantikan Komjen&nbsp; Syafruddin. "Yakni, Komjen Suhardi Alius, Komjen Moegiharto, dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/08/2018/pegang-duplikat-bendera-merah-putih-iwan-bule-harus-dijaga" target="_blank">Komjen M Iriawan</a>," ujarnya melalui pesan singkat, Kamis (16/8). Sebab dari rekam jejaknya, ketiganya memiliki kapasitas, prestasi, dan kapabilitas yang cukup. Dari pendataan IPW, calon pertama, Komjen Pol Suhardi Alius yang lahir 10 Mei 1962, pada Juli 2016 menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi kapolri. "Alius pernah memegang sejumlah jabatan strategis, antara lain Sestama Lemhanas, Kabareskrim, Kapolda Jabar, Humas Polda," sebut Neta. Begitu juga dengan Komjen Moegiharto, yang lahir pada 25 Mei 1962. Sejak 13 September 2017 dia memegang jabatan Kabaharkam. Selain itu pernah menjadi Kalemdikpol, Kapolda Metro, Kapolda Jabar, dan Kapolda NTB. Sedangkan Komjen M Iriawanalias Iwan Bule yang lahir pada 31 Maret 1962, saat ini menjadi Plt Gubernur Jabar. "Iriawan pernah menjabat Sestama Lemhanas, Asop Kapolri, Kapolda NTB, Kapolda Jabar, dan Kapolda Metro," kata Neta. Seperti diketahui, Komjen Pol Syafruddin resmi mengundurkan diri sebagai wakapolri dan pensiun diri dari Korps Bhayangkara, Selasa (14/8). Pasalnya dia ditunjuk untuk menggantikan Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dia pun dilantik di Istana Negara pada Rabu (15/8) oleh Presiden Joko Widodo.

Iwan Bule Layak Jadi Wakapolri, Dua Komjen Ini Juga Masuk Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sp3-kasus-chat-ternyata-rizieq-masih-tersandung-kasus-hukum-lainnya_m_223588.jpeg" alt="Imam Besar FPI, Habib Rizieq" width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI, Habib Rizieq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ternyata masih tersandung kasus hukum. Ada beberapa laporan terhadap dirinya yang tengah diproses Polda Metro Jaya.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, salah satu kasus yang masih diselidiki, yakni terkait ceramah Rizieq yang menyebut 'palu arit' dan 'jenderal otak hansip'.&nbsp; "Ada palu arit salah satunya. Iya, itu (kasus jenderal berotak hansip) penyelidikan juga. Kita tunggu saja," kata dia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (28/6). Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan sempat disebut sebagai jenderal berotak hansip oleh Rizieq Shihab yang merupakan Imam Besar FPI. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/20/221448/kasus-chat-rizieq-sp3-ini-kata-kata-irit-mantan-kapolda-metro-jaya" target="_blank">Rizieq</a> berkata demikian ketika dirinya berceramah dan sekaligus menanggapi peluncuran uang cetakan baru yang dianggapnya berlogo palu arit. Ceramahnya itu lantas viral&nbsp;di YouTube&nbsp;pada 12 Januari 2017. "Di Jakarta, Kapolda menodong akan mendorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan Habib Rizieq, pangkat jenderal otak Hansip. Sejak kapan jenderal bela palu-arit," demikian isi ceramah Rizieq.&nbsp; Dia pun dilaporkan oleh salah seorang warga bernama Eddy Soetono, 62, ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berbau SARA melalui media elektronik. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/193/I/2017/PMJ/ Dit.Reskrimsus tertanggal 12 Januari 2017. Dalam laporan itu, Rizieq disangkakan melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Eddy merupakan anggota dari Mitra Kamtibmas yang merupakan bagian dari Linmas, merasa tersinggung karena menilai ucapan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/20/221316/bamsoet-puji-langkah-polri-soal-sp3-kasus-chat-habib-rizieq" target="_blank">Rizieq</a> tersebut berpotensi memecah-belah persatuan di Indonesia.&nbsp;Sementara itu, Polda Metro Jaya sebelumnya menghentikan penyidikan terhadap kasus Rizieq lainnya, yakni kasus chat bermuatan pornografi.

SP3 Kasus Chat, Ternyata Rizieq Masih Tersandung Kasus Hukum Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iwan-bule-kalau-melanggar-komitmen-silakan-asn-turunkan-saya-dulu_m_221690.jpeg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol M Iriawan dengan tegas mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk tetap netral. Hal ini berkaitan dengan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung di Jabar. Menurut mantan Kapolda Metro Jaya yang kerap disapa Iwan Bule ini mengatakan, jika ada yang melanggar ketentuan maka akan disanksi. Bukan hanya kepada jajarannya saja, bahkan&nbsp;dirinya bersedia diberi sanksi jika melanggar. "Kalau ada yang melanggar saya tindak sesuai sanksi. Saya sampaikan juga jika saya melanggar komitmen, silakan ASN menurunkan saya dulu," kata Iwan Bule, Bandung, Kamis (21/6). Selaku Pj Gubernur, kata dia akan selalu mengawasi netralitas ASN Provinsi Kawa Barat jelang Pilkada serentak 2018. Juga, mengimbau untuk saling mengawasi baik kepada ASN maupun kepadanya. "Saya mengawasi ASN dan aparat mengawasi saya juga," ujarnya. Selama dua periode dipimpin, Ahmad Heryawan, Jabar telah mencapai banyak prestasi juga apresiasi dari pemerintah pusat. Baik infrastruktur, pendidikan, dan lainnya. Oleh sebab itu, kata Iwan Bule, dirinya harus berkomitmen bekerja optimal meneruskan program dalam membangun Jabar tiga bulan ke depan. Pasalnya, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Maka dengan dukungan dan bekerja optimal, target yang diharapkan pun akan terealisasikan. Sebelumnya, banyak berita miring dan kontroversi terkait penunjukan jenderal bintang tiga sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Hal itu disangkutpautkan dengan netralitas karena Jabar sedang menjalankan proses pesta demokrasi baik dari pemilihan kepalda daerah tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga Pilpres 2019 mendatang.

Iwan Bule: Kalau Melanggar Komitmen, Silakan ASN Turunkan Saya Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iwan-bule-siap-pertaruhkan-nama-dan-jabatannya_m_221496.jpeg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat masih ramai diperbincangkan. Pro-kontra masih terjadi di beberapa pihak, namun per 18 Juni 2018 M Iriawan resmi menggantikan Gubernur Jabar periode 2013-2018. Jenderal bintang tiga yang kerap disapa Iwan Bule itu tidak lagi berbicara regulasi. Sebab dirinya ditunjuk melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Perihal ketentuan yang berpotensi untuk dilanggar yakni UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yakni Pasal 28 ayat (3) dinyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. "Saya tidak berbicara masalah regulasi. Tentunya Kemendagri sudah mengkaji secara mendalam, itu bukan domain saya berbicara. Saya hanya disiapkan dan tugas (Pj Gubernur) saya kerjakan. Regulasi tersebut sudah dikaji jauh-jauh hari," kata Iwan Bule di Pos Pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6). Terkait adanya pengakuan hak angket, dirinya mempersilakan siapa pun yang akan menempuh jalur hukum jika sekiranya pengangkatan perwira aktif Polri sebagai Pj Gubernur kurang tepat. "Jika aturan tersebut tidak pas menurut beberapa pihak, silakan ada saluran hukum. Saya tidak akan banyak berbicara itu, saya hanya melaksanakan tugas (sebagai Pj Gubernur)," ungkapnya. Namun, pihak Kemendagri telah mengkaji keputusan tersebut agar tidak ada regulasi yang dilanggar. "Saya di sini tidak mungkin regulasinya beliau (Kemendagri) langgar. Ini sudah dipersiapkan dengan baik, tidak mungkin tidak pas. Ada ahlinya di kementerian itu, masa Kemendagri akan menyerahkan Keppres kemudian akan membuat Presiden salah," tegasnya. Setelah resmi menggantikan Ahmad Heryawan, beberapa partai politik mulai bersuara dan menolak keputusan tersebut. Namun, kata Iwan Bule dirinya akan tetap profesional menjalankan tugas, bahkan mempertaruhkan nama dan jabatannya itu. "Wacana hak angket silakan saja. Buat saya bekerja saja sekarang. Mari kita tunjukan di Jabar yang kita cintai ini. Saya akan pertaruhkan nama baik dan jabatan saya di Pj Gubernur ini," tandasnya.

Iwan Bule Siap Pertaruhkan Nama dan Jabatannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-chat-rizieq-sp3-kata-kata-irit-mantan-kapolda-metro-jaya_m_221448.jpeg" alt="Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Mochamad Iriawan." width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Mochamad Iriawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan chat berkonten pornografi yang menyangkut ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diberhentikan. Hal itu ditegaskan dengan surat pemberhentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan kepolisian beberapa waktu lalu. Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol M Iriawan mengatakan, hal tersebut merupakan sudah keputusan. Namun dirinya enggan berkomentar lebih. "Saya sudah bukan Kapolda Metro Jaya lagi, tidak ada pertimbangan atau itu ada ketentuannya. Jadi sudah keputusan," kata Iriawan usai melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat di Pos Pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6). Sebagaimana diketahui, pria yang kerap disapa Iwan Bule sempat menangani kasus Rizieq Shihab saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Namun kasus dugaan chat pornografi tersebut ditutup. Kasus yang menyeret Rizieq Shihab tersebut ramai diperbincangkan di kalangan pemerintahan maupun khalayak. Ada pihak yang membenarkan adapun yang tidak menganggap kasus tersebut benar adanya. Sebelumnya, polisi telah menetapkan tersangka Firza Husein terkait dugaan penyebaran chat dan foto vulgar yang melibatkan Rizieq Shihab pada 16 Mei 2017 lalu. Tak hanya Firza Husein, polisi pun menetapkan tersangka terhadap Rizieq.

Kasus Chat Rizieq SP3, Ini Kata-kata Irit Mantan Kapolda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gebrakan-pertama-iwan-buli-jadi-penjabat-gubernur-jabar_m_221420.jpeg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol Iriawan saat memantau arus balik mudik 2018 di Pos Pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol Iriawan saat memantau arus balik mudik 2018 di Pos Pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol M Iriawan melakukan pemantauan arus balik mudik Lebaran 2018 di Pos pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6). Mantan Kapolda Mentro Jaya itu mengatakan dirinya mendapat laporan dari pihak kepolisian saat ini yang sudah mudik mencapai 65 persen. Sedangkan 35 persen lagi belum kembali. "Jadi masih ada sisa-sisa pemudik yang belum kembali," kata Pj Gubernur yang kerap disapa Iwan Bule di Pos Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu (20/6). Iwan Bule mengimbau kepada kepada kepolisian untuk tetap mengawal operasi ketupat lodaya 2018 hingga 24 mendatang. Dengan kesiapan kepolisian pun menjadi salah satu faktor turunnya angka kecelakaan di Jawa Barat. "Dari info Dinas Perhubungan angka kecelakaan turun, ini artinya ada kesadaran pemudik juga kesiapan anggota di lapangan," ujarnya. Perihal puncak arus balik, kata Iwan Bule, sudah lewat. Sebab cuti bersama yang cukup panjang ini mengubah tren pemudik. Biasanya, para pemudik akan kembali ke kota secara bersamaan, dengan cuti hari raya yang panjang dan sistem masuk pekerja yang berbeda jadi tidak sekaligus. "Kalau tahun kemarin kan sekaligus. Sehingga tahun ini lebih lancar dibanding tahun kemarin," ungkapnya. Volume kendaraan pun berbeda dengan tahun sebelumnya. Kini para pemudik banyak yang memilih menggunakan transportasi umum dibanding pribadi baik roda dua maupun empat. "Sekarang itu jalan jalan sudah mulai luar biasa dari pembangunannya dan pemudik lebih banyak menggunakan transportasi umum," tandasnya. Dalam kegiatan pantauan arus balik di Pos Pengamanan Cileunyi, Pj Gubernur didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Polres Bandung dan jajaran.

Gebrakan Pertama Iwan Bule Jadi Penjabat Gubernur Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-parpol-galang-hak-angket-ombudsman-pak-jokowi-sudah-tak-peduli_m_221419.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengangkatan Komjen Pol M. Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat menggulirkan hak angket di DPR. Hingga kemarin, tiga parpol sepakat mengajukan hak penyelidikan itu Yakni, Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).  Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, penetapan Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar memunculkan potensi pelanggaran UU. Sebab, Iriawan yang masih jenderal polisi aktif tetap diangkat sebagai Pj gubernur Jabar.  Mardani memastikan bahwa pihaknya mendukung penggalangan hak angket itu."PKS menganggap ini kesalahan fatal," kata Mardani.  Dia memastikan penggalangan hal angket akan dimulai setelah libur Lebaran. "(Penggalangan angket) sesuai dengan mekanisme yang berlaku," lanjutnya.  Fadli Zon, wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, mengatakan bahwa partainya sangat mendukung rencana pembentukan pansus hak angket. Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas dengan memboikot pelantikan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/06/2018/mendagri-ngotot-lantik-komjen-iwan-bule-politik-gaduh-lagi" target="_blank" rel="noopener">Pj gubernur Jawa Barat</a> karena dianggap cacat hukum. "Partai Gerindra di DPR akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya pansus hak angket," terangnya.  Menurut dia, kritik terhadap penunjukan jenderal polisi aktif sebagai <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/06/2018/dalil-dalil-pro-kontra-pelantikan-iwan-bule-sebagai-pj-gubernur-jabar" target="_blank" rel="noopener">Pj gubernur</a> bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tetapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah. Artinya, di luar oposisi dan nonoposisi, semua pihak memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut keliru, menabrak undang-undang, dan tidak sesuai dengan tuntutan reformasi untuk menghapus dwifungsi TNI-Polri.  Menurut dia, pengangkatan Komjen Pol <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/19/06/2018/iwan-bule-jadi-pj-gubernur-jabar-timses-asyik-lucu" target="_blank" rel="noopener">Iriawan</a> bukan hanya cacat secara formal, tapi juga materiel. Dia pernah diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj gubernur Sulawesi Barat pada 2017. Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan Iriawan menjadi Pj gubernur Jabar. "Meskipun, sempat berpura-pura (pemerintah) menarik nama dia pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja," bebernya.  Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida juga mengomentari pelantikan Iriawan menjadi Pj gubernur Jabar. Dia mengungkapkan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo. Dia menilai, setidaknya ada dua pelanggaran undang-undang yang terjadi.  "Pengangkatan seorang jenderal polisi aktif sebagai Pj gubernur Jabar telah secara terbuka mempertontonkan pelanggaran dua UU, yakni pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian dan pasal 2001 ayat 1 UU Pilkada," ungkap dia.  Dia menyatakan, keinginan untuk mengangkat perwira Polri atau TNI aktif itu sebenarnya diniatkan sejak awal tahun. Itu ditandai dengan keluarnya Permendagri 1/2018. Peraturan tersebut berisi ketentuan cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.  "Namun, saat itu sejumlah pihak, termasuk saya, sudah mengingatkan pemerintah, khususnya Mendagri atau presiden, agar tidak memaksakan melanggar UU," ujar dia. Mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menyebutkan, presiden seharusnya menghentikan kebijakan Mendagri. Apalagi, presiden sudah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan sekaligus wajib mematuhi UU yang berlaku.  "Tetapi, rupanya Pak Jokowi sudah tak peduli dengan peringatan semua kalangan. Ini sangat memprihatinkan dan perlu dicermati secara serius ada agenda apa di balik pemaksaan ini," tegas dia.  Pada bagian lain, ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai, mekanisme penetapan penjabat (pj) pucuk pimpinan di satu daerah sudah diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemda. Semangat dua UU itu menginginkan seorang Pj diisi oleh pejabat yang memahami wilayah tempat dia mengisi pucuk pimpinan sementara.  "Dalam situasi kepala daerah tidak bisa menggantikan menjabat, pejabat tinggi yang menjabat adalah Sekda. Kalau Sekda tidak ada, bisa ditunjuk penjabat seperti direktur jenderal atau pejabat tinggi di Kemendagri," kata Oce saat dihubungi kemarin (19/6).  Menurut dia, logika birokrasi mengatur posisi pucuk pimpinan secara kolektif. Pj ditempatkan untuk memperlancar roda pemerintahan. Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah tegas mengatur larangan seorang penjabat di momen pilkada.  Ayat 1 melarang penjabat membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Ayat 2 mengatur larangan mengganti pejabat daerah dalam kurun enam bulan sebelum penetapan paslon hingga akhir masa jabatan. Ayat ketiga adalah larangan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.  "Dengan jabatan yang relatif singkat, harusnya Pj dipimpin oleh mereka yang memahami daerah, mulai dari aspek regulasi dan teknis," jelas akademisi asal Payakumbuh, Sumatera Barat itu.  Oce menilai, keputusan Mendagri melantik Iriawan menyalahi UU Pilkada maupun UU Pemda. Latar belakang Iriawan sebagai perwira polri memiliki garis birokrasi yang berbeda. Selain itu, Permendagri 1/2018 yang menjadi acuan Mendagri justru membuat norma baru, melangkahi dua UU tersebut. "Permendagri cukup mengatur hal-hal teknis administratif karena siapa yang menjabat sudah ditentukan UU," ujarnya mengingatkan.

3 Parpol Galang Hak Angket, Ombudsman: Pak Jokowi Sudah Tak Peduli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komjen mochamad iriawan

Berita Terkini