<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/calon-kapolri-listyo-1.jpeg" alt="Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengharapkan, publik untuk tidak salah menafsirkan rencana Kapolri terpilih, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang ingin menghidupkan kembali Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Dia menegaskan, Pam Swakarsa yang ingin dihidupkan Listyo Sigit sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pam Swakarsa era 1998 yang dibentuk untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa.  "Untuk Pam Swakarsa, mohon jangan disalahtafsirkan dengan Pam Swakarsa tahun 1998. Beda sama sekali dan tidak ada kaitannya," kata Poengky dikonfirmasi, Minggu (24/1).  Poengky menjelaskan, Pam Swakarsa yang dipaparkan Listyo dalam paparan fit and proper test di DPR pada Rabu (20/1) merujuk pada pengamanan swakarsa seperti tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Menurut Poengky, pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Sejumlah aturan mengenai Pam Swakarsa, sambung Poengky, diantaranya Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2007 tentang Siskamling dan Peraturan Kapolri nomor 24 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, aturan ini disatukan menjadi Peraturan Polisi nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.  "Jadi praktiknya seperti satpam, security atau siskamling," beber Poengky.  Kendati demikian, Poengky menegaskan proses rekrutmen maupun anggaran Pam Swakarsa bukan kewenangan Polri. Dia memandang, Polri hanya berwenang mengkoordinasikan, membina dan mengawasi Pam Swakarsa.  "Polri hanya bertugas untuk koordinasi, pembinaan dan pengawasan," tandas Poengky.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/01/2021/walau-dikritik-pam-swakarsa-jalan-terus/">Walau Dikritik, Pam Swakarsa Jalan Terus</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Sebelumnya, calon Kepala Polri Listyo Sigit berencana menghidupkan kembali Pam Swakarsa. Hal ini disampaikan Listyo dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Rabu, (20/1). Dalam uji itu, Sigit menjelaskan Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.</div> </div> </div> </div> "Tentunya ke depan Pam swakarsa harus lebih diperan aktifkan dalam mewujudkan Harkamtibmas," pungkas Sigit.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3VfRmvwCC88

Pam Swakarsa Akan Dihidupkan Lagi, Kompolnas: Beda dengan 1998

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penerapan-Tilang-Elektronik-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sosialisasi penerapan" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi penerapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri terpilih Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo berencana menghapus tilang oleh petugas dan mengedepankan sistem penegakan hukum lalu lintas dengan kamera tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE). Menanggpi hal ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendukung rencana tersebut.  "Kami Ditlantas Polda Metro Jaya menyambut gembira dan siap mendukung kebijakan dari Pak Kapolri untuk meningkatkan, mengintensifkan ETLE atau penggunaan kamera untuk menindak pelanggaran lalu lintas," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Jumat (22/1).  Menurut Sambodo, apabila rencana itu sudah diterapkan, maka penerapan tilang secara elektronik akan sangat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.  "Dari segi transparansi ini luar biasa karena menghilangkan negosiasi dan sebagainya antara petugas dan masyarakat. Karena semua berjalan secara elektronik, tidak ada pertemuan antara petugas dan masyarakat, tentu ini sangat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, Polri khususnya Polantas dalam melaksanakan tugasnya," ujar Sambodo.  Terkait penghapusan tilang di lapangan oleh petugas, Sambodo mengatakan hal itu akan dilakukan secara bertahap sembari menunggu pemasangan kamera ETLE tambahan. "Secara bertahap, karena mudah-mudahan ke depan akan tambah banyak lagi," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/01/2021/tilang-elektronik-nasional-terkendala-cctv/">Tilang Elektronik Nasional Terkendala CCTV</a>  Sebelumnya, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo telah mengungkapkan rencana mengedepankan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik atau ETLE.  "Ke depan saya berharap anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lintas, tidak perlu melakukan tilang. Kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri,” ujar Listyo Sigit dalam uji kelayakan calon Kapolri di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (20/1).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4Ur93SL7kB8

Wacana Polantas Tak Lagi Menilang, Polda Metro: Kami Menyambut Gembira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Komjen-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter" width="100%">
<figcaption>Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Kapolri Komnjen Pol Listyo Sigit Prabowo telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR. Sebanyak sembilan fraksi di DPR juga menyetui Sigit menggantikan Jenderal Pol Idham Azis.  Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, mengatakan ada empat pekerjaan rumah (PR) yang menunggu Sigit saat menjadi Kapolri baru. Pertama, melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya.  Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri. Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera.  "Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya," ujar Aboe kepada wartawan, Kamis (21/1).  Artinya, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independent, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik.  "Sebaliknya jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri," katanya.  Kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun 2020 banyak sekali kejadian yang membuat publik mengeluhkan kinerja Polri.  "Misalkan saja, bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra," ungkapnya.  Tentunya kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi polri maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjen Sigit.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/01/2021/komisi-iii-dpr-setujui-listyo-sigit-prabowo-jadi-kapolri/">Komisi III DPR Setujui Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolri</a>    Ketiga adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan ummat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap ummat.  Keempat, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Sebagai catatan bahwa tahun 2020 Kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020.  "Situasi ini membuat kita sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti ? kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang," ungkapnya.  Aboe mengaku dirinya sendiripun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Mengenai kasus yang menimbulkan kontroversi.  "Oleh karenanya untuk selanjutnya, pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/p_0GMw48nvk

DPR: Ada 4 PR Bagi Calon Kapolri Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon tunggal Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1). Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar Komisi III DPR RI dapat mendalami beberapa hal krusial saat menggelar uji kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.  "Pertama, pendalaman terkait reformasi di tubuh Kepolisian. Hal ini penting, sebab, selama ini agenda reformasi kepolisian yang kerap diusung oleh Kapolri terasa berjalan di tempat," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (20/1).  Kedua, membangun relasi untuk sinergitas dengan penegak hukum lain terkait agenda pemberantasan korupsi. Menurut Kurnia, kepolisian kerap kali mengedepankan ego sektoral tatkala menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan oknum internal Korps Bhayangkara.  "Misalnya dalam perkara korupsi pengadaan simulator SIM atau pun penerbitan surat palsu Joko S Tjandra," cetus Kurnia.  Ketiga, peta jalan pembenahan integritas anggota Kepolisian. Kurnia menegaskan, hal ini penting untuk didalami, karena selama ini kepolisian selalu menempati peringkat bawah dalam hal kepercayaan publik akan komitmen pemberantasan korupsi.  Kurnia membeberkan, temuan Global Corruption Barometer 2020 dapat dijadikan acuan, dalam hal itu kepolisian berada pada lima besar institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik.  "Untuk menanyakan ini DPR dapat memulai menggali lebih jauh konsep pencegahan dan penindakan yang ditawarkan oleh calon Kapolri tersebut," tegas Kurnia.  Dalam lingkup pencegahan korupsi, sambung Kurnia, calon Kapolri mesti mampu menjelaskan perihal ketertiban dan memastikan kebenaran pelaporan LHKPN anggota Kepolisian. Sedangkan penindakan, menjadi hal penting untuk menantang calon Kapolri agar berani membentuk tim satuan tugas yang hanya akan fokus pada penyelidikan dan penyidikan di tubuh Kepolisian sendiri.  Keempat, komitmen penuntasan perkara besar dan membantu kerja pemberantasan korupsi. Pada poin ini, lanjut Kurnia, DPR mesti menanyakan kepada calon Kapolri terkait pengungkapan ulang perkara penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan.  "Sebab, dua Kapolri sebelumnya gagal dalam mengungkap aktor lapangan, motif, serta pelaku intelektual peristiwa tersebut. Selain itu, DPR dapat pula mendesak agar calon Kapolri membantu kerja pemberantasan korupsi, salah satunya dalam hal pencarian buronan, misalnya Harun Masiku," sesal Kurnia.  ICW juga menghimbau kepada anggota Komisi III DPR RI atau pun partai politik tertentu agar tidak melakukan lobby politik kepada calon Kapolri.  "Jika itu terjadi, maka dapat berdampak buruk bagi independensi kepolisian di masa yang akan datang," tegas Kurnia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/01/2021/kasus-ham-tugas-penting-kapolri-baru/">Kasus HAM Tugas Penting Kapolri Baru</a>  Sebelumnya, DPR RI telah resmi menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).  “Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” ujar Puan.  Adapun Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Aziz Syamsudin, saat menerima Surpres tersebut.  “Pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Kapolri yang baru,” pungkas Puan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Qeryqy5TDCg

ICW Minta DPR Gali Komitmen Pemberantasan Korupsi Listyo Sigit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Komjen-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter" width="100%">
<figcaption>Komjen Listyo Sigit Prabowo usai upacara kenaikan pangkat atau Korps Rapor Perwira Tinggi di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz menaikkan pangkat 24 pejabat tinggi dan menengah Polri. Dari seluruh nama ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komjen Listyo Sigit Prabowo hari ini, Rabu 20 Januari 2021 akan menjadi uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon tunggal Kapolri di Komisi III DPR RI.  Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin meyakini, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan melewati fit and propert test ini dengan mulus. Pasalnya sejauh ini, tidak ada suara-suara penolakan terhada Sigit dari fraksi-fraksi di DPR.  "Kita tahu DPR saat ini diisi oleh partai-partai dari koalisi pemerintah. Dengan demikian, jalan Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mulus di DPR RI hingga nanti menjadi Kapolri baru," ujar Ujang Komarudin kepada wartawan, Rabu (20/1).  Namun menurut Ujang, sebagai Kapolri baru, Komjen Listyo akan menghadapi beberapa tantangan. Listyo Sigit Prabowo akan menghadapi tantangan dari internal Polri dan juga pihak eksternal.  "Tantangan pertama datang dari internal. Internal kepolisian harus diperbaiki dan direformasi. Tidak hanya secara kelembagaan, tapi saya melihat banyak friksi, banyak office politiknya, banyak intrik politiknya," katanya.  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) mengatakan, tantangan internal ini harus diselesaikan secara smooth dan elegan. Terlebih menurut Ujang, Komjen Listyo Sigit Prabowo melewati banyak jenderal senior di internal Polri.  "Ini harus diselesaikan dengan elegan. Agar persaingan antar angkatan di internal Polri tidak terjadi," tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/polri-rahasiakan-naskah-kebijakan-calon-kapolri-baru-listyo-sigit/">Polri Rahasiakan Naskah Kebijakan Calon Kapolri Baru Listyo Sigit</a>  Tantangan berikut menurut Ujang datang dari eksternal. Sejumlah persoalan kebangsaan menanti untuk diselesaikan oleh Kapolri baru mulai dari persoalan keamanan, penegakan hukum yang banyak mendapat sorotan, ekstrimisme dan terorisme, pelanggaran HAM, korupsi dan lain-lain.  "Tantangan-tantangan ini perlu diselesaikan dengan baik oleh Kapolri baru sehingga kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri bisa kembali pulih," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/gtUBhv_kmoA

Listyo Sigit Hadapi Tantangan Ini Saat jadi Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kabareskrim.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim ahli calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyerahkan naskah makalah arah serta kebijakan Kapolri ke depan kepada Komisi III DPR. Makalah ini akan digunakan sebagai bahan atau materi yang akan dipresentasikan pada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri baru, hari ini.  “Materinya sudah diserahkan ke Komisi III DPR, oleh Ketua Tim Naskah Irjen Pol Wahyu Widada (Kapolda Aceh) didampingi Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Rabu (20/1).  Kendati demikian, Argo tak merinci isi dari makalah tersebut. Dia meminta publik agar melihat langsung saat uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan.  “Intinya program kerja Kapolri ke depan. Besok kita dengarkan dan simak bersama saat fit and proper test di DPR,” jelasnya.  Diketahui, DPR menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).  “Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.  Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI. Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/wp-kpk-nilai-kabareskrim-sebagai-pilihan-terbaik-calon-kapolri/">WP KPK Nilai Kabareskrim sebagai Pilihan Terbaik Calon Kapolri</a>  Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. “Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/a2mkPHilQmU

Polri Rahasiakan Naskah Kebijakan Calon Kapolri Baru Listyo Sigit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-jatim-mutasi-sejumlah-perwira_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Polri" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah menerima nama calon Kapolri tunggal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada Listyo Sigit pada Rabu (20/1).  "Rabu tanggal 20 jam 10.00 Wib pagi," ujar Sahroni kepada JawaPos.com, Senin (18/1).  Sahroni mengatakan, untuk hari ini Komisi III DPR bakal mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terlebih dahulu mengenai calon Kapolri ini.  "Pagi ini RDPU dengan Kompolnas," katanya.  Namun demikian, Sahroni mengatakan rapat dengan Kompolnas tersebut tertutup. Sehingga tidak menjadi konsumsi publik.  "Rapat tertutup dan sedang berlangsung," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal yang diusulkan Presiden Jokowi epada parlemen ini.  "Bahwa surpres telah kami terima dari Bapak Presiden yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulanbpejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu bapak Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kabareskrim di Polri," kata Puan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/wp-kpk-nilai-kabareskrim-sebagai-pilihan-terbaik-calon-kapolri/">WP KPK Nilai Kabareskrim sebagai Pilihan Terbaik Calon Kapolri</a>  Nantinya, DPR akan segera memproses dan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolr tersebut.  "Setelah hari ini terhitung 20 hari kedepan, kami DPR akan memproses pelaksanaan mekanisme DPR dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yang akan datang yaitu Listyo Sigit Prabowo," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/N7-u-ExF0kM

Rabu, DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Kapolri Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kapolri-Jenderal-Polisi-Idham-Azis-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di gedung Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik perwira tinggi kepolisian yaitu Kepala Kepolis" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di gedung Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik perwira tinggi kepolisian yaitu Kepala Kepolis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis angkat suara terkait calon suksesornya yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta kepada jajarannya agar tetap kompak dan mendukung keputusan presiden.  "Saya berharap kita semua tetap solid, bersatu dan mendukung apa yang menjadi kebijakan bapak Presiden RI selaku pimpinan tertinggi Polri untuk kita laksanakan dan amankan," kata Idham dalam keterangan tertulis, Kamis (14/1).  Idham meminta jajarannya meyakini keputusan Presiden tentang penunjukan Listyo sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Selain itu, penunjukan Calon Kapolri baru adalah hak prerogatif Presiden.  "Saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk bergandeng tangan memberikan support kepada Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, sehingga proses pelaksanaan rangkaian fit and proper test yang akan dilaksanakan pekan depan sampai dengan pelantikan bisa berjalan dengan sukses dan lancar," jelas Idham.  Diketahui, DPR menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).  “Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/wp-kpk-nilai-kabareskrim-sebagai-pilihan-terbaik-calon-kapolri/">WP KPK Nilai Kabareskrim sebagai Pilihan Terbaik Calon Kapolri</a>  Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI. Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.  Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. “Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=emGOrT1RDc0

Jenderal Idham Azis: Saya Berharap Kita Semua Tetap Solid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kabareskrim.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengirimkan nama calon Kapolri baru ke Komisi III DPR RI. Calon tunggal tersebut adalah Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan dukungannya. Menurut Sahroni, Komjen Listyo merupakan calon yang tepat karena memiliki prestasi dan track record yang sangat baik. “Kami di Komisi III menyambut baik pengajuan nama tersebut. Menurut saya Pak Sigit Listyo ini merupakan calon kapolri yang memiliki track record sangat baik. Hal tersebut bisa kita lihat dari kinerja dan prestasi beliau selama ini,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (13/1). Selain itu, Sahroni juga menyebutkan bahwa dengan mengajukan nama Komjen Listyo, Presiden telah mempermudah kinerja para anggota Komisi III DPR dalam melakukan fit and proper test. “Dengan mengajukan nama Komjen Listyo, Pak Presiden sudah sangat mempermudah kerja kami di Komisi III, karena beliau memang perwira yang Insya Allah paling cocok memegang posisi tersebut,” katanya. Politikus Partai Nasdem itu juga menegaskan bahwa dengan penunjukkan Komjen Listyo, Presiden Jokowi telah membuktikan bahwa institusi Polri adalah lembaga yang inklusif dan tidak memilih pimpinan berdasarkan ras atau agama. “Penunjukan ini membuktikan juga bahwa dalam memilih pucuk pimpinan Polri, Pak Jokowi benar-benar hanya mempertimbangkan profesionalisme, bukan dari agamanya apa lah, atau sukunya apa, nggak ada itu,” ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal yang diusulkan Presiden Jokowi epada parlemen ini. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/01/2021/wp-kpk-nilai-kabareskrim-sebagai-pilihan-terbaik-calon-kapolri/">WP KPK Nilai Kabareskrim sebagai Pilihan Terbaik Calon Kapolri</a> "Bahwa surpres telah kami terima dari Bapak Presiden yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan bpejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu bapak Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kabareskrim di Polri," kata Puan. Nantinya, DPR akan segera memproses dan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolr tersebut. "Setelah hari ini terhitung 20 hari ke depan, kami DPR akan memproses pelaksanaan mekanisme DPR dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yang akan datang yaitu Listyo Sigit Prabowo," ungkapnya. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/It3w2meq4E0

Listyo Jadi Calon Kapolri, Sahroni: Kami di Komisi 3 Menyambut Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231457.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Irjen Pol Napoleon Bonaparte membeberkan soal kedekatan pengusaha Tommy Sumardi dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.  Polisi jenderal bintang dua itu menceritakan soal kedatangan Tommy Sumardi dengan Brigjen Prasetijo Utomo ke ruangannya di TMMC Polri pada April 2020. Menurut Napoleon, dalam pertenuan itu, Tommy meminta kepadanya untuk menjelaskan status red notice Djoko Tjandra.  "Pada saat itu terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan, untuk minta bantuan mengecek status red notice Djoko Tjandra. Lalu saya bertanya kepada terdakwa, saudara ini siapanya Djoko tjandra? Lawyernya? Bukan. Keluarga? Bukan. Saudara apa joko? 'saya temannya jawab terdakwa'," kata Napoleon saat bersaksi untuk terdakwa Tommy Sumardi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/11).  Napoleon merasa heran, saat Tommy Sumardi bisa membawa Prasetijo Utomo yang berpangkat Brigjen. Kemudian, Tommy menceritakan perkaranya hingga bisa membawa Prasetijo. "Itu juga menjadi pertanyaan saya. Kok bisa ada orang umum membawa seorang Brigjen untuk menemui saya, dan Brigjen ini mau," ujar Napoleon.  Menurut Napoleon, Tommy ke tempatnya bersama Brigjen Prasetijo mendapat restu dari Kabareskrim Polri Listiyo Sigit. Bahkan saat itu, Tommy menawarkan diri untuk menelepon Kabareksrim.  "Lalu dia bercerita, terdakwa yang mengatakan, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa terdakwa pada saya, menceritakan kedekatan beliau, bahwa ke tempat saya ini sudah atas restu Kabareskrim polri. Apa perlu telepon beliau? Saya bilang tidak usah," cetus Tommy.  Selain itu, Tommy pun mengaku menelepon Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dia pun membenarkan, Aziz Syamsuddin sempat berbicara dengan Tommy.  "Saya bilang siapa yang anda telepon mau disambungkan pada saya? Terdakwa mengatakan bang Azis, Azis siapa? Aziz Syamsuddin. Oh Wakil Ketua DPR RI? Ya. Karena dulu waktu masih Pamen saya pernah mengenal beliau, jadi saya sambung, assalamualaikum, selamat siang pak Azis, eh bang apa kabar. Baik," ujar Napoleon.  Napoleon mengaku, sempat membicarakan permintaan Tommy terkait red notice Djoko Tjandra ke Aziz Syamsuddin. Namun, politikus Golkar itu tidak menanggapinya.  "Ini dihadapan saya datang Pak Haji Tommy Sumardi, dengan maksud tujuan ingin mengecek status red notice. Mohon petunjuk dan arahan pak. Silakan saja, Pak Napoleon. Baik, kemudian telepon ditutup, saya serahkan kembali," pungkasnya.  Dalam perkara ini, pengusaha Tommy Sumardi didakwa menjadi perantara suap terhadap Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, serta kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD150 ribu.  Uang tersebut dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau Daftar Pencarian Orang Interpol Polri.  Didakwa melanggar Pasal 13 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Irjen Napoleon Sebut Tommy Sumardi Dapat Restu Kabareskrim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komjen Listyo Sigit

Berita Terkini