<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/kenaikan-pangkat-4250517760.jpg" alt="Sebanyak 27 pati Polri mengikuti upacara kenaikan pangkat di Rupattama Mabes Polri, Jaksel, pada Jumat (12/9).&nbsp;(Polri)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 27 pati Polri mengikuti upacara kenaikan pangkat di Rupattama Mabes Polri, Jaksel, pada Jumat (12/9).&nbsp;(Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat 27 perwira tinggi (pati) Polri pada Jumat (12/9).&nbsp;Salah seorang pati Polri yang mendapat kenaikan pangkat adalah Karyoto. Mantan kapolda Metro Jaya itu naik pangkat dari inspektur jenderal (irjen) atau bintang dua menjadi komisaris jenderal komjen. Dia kini menyandang tiga bintang di pundak. Karyoto juga merupakan besan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Upacara kenaikan pangkat berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). Selain &nbsp;Karyoto, pati yang mendapat kenaikan pangkat menjadi komjen adalah Suyudi Ario Seto yang kini menjabat kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Mantan kapolda Banten itu&nbsp; menggantikan Komjen Marthinus Hukom yang dipindahkan dalam penugasan lain.&nbsp; Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kenaikan pangkat tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan dari institusi Polri kepada para pati, juga sekaligus sebagai penyerahan tugas dan tanggung jawab yang semakin besar bagi para pati tersebut. &rdquo;Kenaikan pangkat bagi 27 Pati Polri hari ini merupakan wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, pengabdian, serta kinerja yang telah ditunjukkan. Tentunya dengan pangkat baru, tanggung jawab semakin besar, dan kami berharap seluruh Pati Polri dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara,&rdquo; terang dia.&nbsp; Trunoyudo menyatakan bahwa upacara kenaikan pangkat itu berlangsung khidmat dengan dihadiri para pejabat utama Mabes Polri dan perwakilan keluarga pati yang mendapatkan kenaikan pangkat. Selain 2 orang pati yang naik pangkat menjadi komjen, ada 7 pati naik pangkat menjadi irjen, dan 18 pati yang mendapat pangkat brigjen. &rdquo;Sebanyak 7 personel ke pangkat irjen antara lain kapolda Kaltara, kapolda Banten, kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri. 18 personel pangkat brigjen yang terdiri atas wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, kapusjarah, dosen kepolisian, hingga pejabat di BNPT dan BIN,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

Sebanyak 27 perwira tinggi Polri mendapatkan kenaikan pangkat, termasuk Karyoto dan Suyudi Ario Seto menjadi komjen.

27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Besan KDM Sandang Komisaris Jenderal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/iLigLGstZtcuowgnvQBckGkxpaNdfjOGNckQZXr8-1646141755.jpg" alt="Irjen M. Iqbal menyandang pangkat baru yakni komjen. Kenaikan pangkat itu dilakukan usai Iqbal dilantik menjadi sekjen DPD beberapa waktu lalu. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Irjen M. Iqbal menyandang pangkat baru yakni komjen. Kenaikan pangkat itu dilakukan usai Iqbal dilantik menjadi sekjen DPD beberapa waktu lalu. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 49 perwira tinggi (pati) Polri mendapat kenaikan pangkat pada Jumat (23/5). Termasuk diantaranya pati Polri yang beberapa hari lalu dilantik menjadi sekretaris jenderal (sekjen) DPD Irjen M. Iqbal. Kini mantan kadiv humas Polri itu berpangkat jenderal bintang tiga atau komjen.&nbsp; Upacara Kenaikan Pangkat Iqbal berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan (Jaksel). Selain Iqbal, seorang pati Polri lainnya juga naik pangkat menjadi jenderal bintang tiga. Dia adalah Irjen Pudji Prasetijanto Hadi. Mabes Polri menyebut, kenaikan pangkat itu adalah bentuk penghargaan.&nbsp; &rdquo;Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi kepada para perwira tinggi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab di lingkungan kepolisian,&rdquo; kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi A. Chaniago dalam keterangan resmi pada Jumat (23/5).&nbsp; Selain pati bintang tiga, Polri turut menaikan pangkat pati bintang satu menjadi pati bintang dua. Total ada 9 personel naik dari brigjen pol menjadi irjen. Kemudian ada 38 personel naik pangkat dari kombes menjadi brigjen. Polri berharap kenaikan pangkat tersebut menjadi motivasi bagi para pati Polri untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan masyarakat. &rdquo;Kenaikan pangkat adalah bentuk kepercayaan dan amanah dari negara. Kami harap ini menjadi penyemangat bagi para perwira tinggi Polri untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan integritas dalam mengemban tugas-tugas kepolisian,&rdquo; terang Erdi.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Sebanyak 49 perwira tinggi Polri mendapatkan kenaikan pangkat, termasuk Irjen M. Iqbal yang kini menjabat sebagai jenderal bintang tiga.

Usai Dilantik Jadi Sekjen DPD, Irjen M. Iqbal Naik Pangkat Jadi Komjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/kapolri-brimob.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka rakernis Korps Brimob Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka rakernis Korps Brimob Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri resmi meningkatkan struktur Korps Brimob yang tadinya dipimpin oleh jenderal bintang dua (Inspektur Jenderal), kini naik pimpinan organisasi kepolisian tersebut dijabat oleh jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).  "Korps Brimob pada hari ini akan diresmikan dan dikukuhkan oleh Bapak Kapolri, organisasi Brimob yang sebelumnya dipimpin oleh pati bintang dua, sore hari ini secara resmi akan dipimpin oleh pati bintang tiga," kata Dedi di Lapangan Tembak Brimob Polri, Depok, Jumat (10/6).  Dedi menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat keputusan peningkatan struktur Korps Brimob Polri. Presiden, lanjut dia, menyetujui penambahan sejumlah jabatan struktural lain di korps mobile tersebut.  Dedi menyebutkan bahwa nantinya Dankorbrimob didampingi oleh Wadankorbrimob dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen). "Juga ada penambahan-penambahan jabatan struktrural di Korbrimob, kemudian danpas-danpas dan juga jabatan-jabatan pati lainnya dalam rangka untuk memperkuat organisasi Brimob," kata Dedi.  Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, penguatan organisasi Brimob dilakukan mengingat peranan pentingnya dalam menjaga kesatuan NKRI.  Selain itu, kata dia, Brimob juga merupakan salah satu satuan elite di Korps Bhayangkara yang mempunyai fungsi pengamanan penting. "Karenanya Bapak Presiden merasa perlu untuk Korbrimob dipimpin oleh pati bintang tiga," ujarnya.  Penguatan struktur organisasi Polri tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI. Beleid itu ditetapkan dan diundang pada 7 April 2022.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peringatan HUT Brimob tahun lalu sempat menyatakan bakal memperkuat Brimob jelang tahun politik. Sigit, mengatakan penguatan Brimob dipimpin oleh perwira berpangkat Komjen sebagai Dankorbrimob diperlukan untuk menanggapi tantangan yang akan dihadapi oleh kepolisian ke depan.  Tantangan itu salah satunya, mengenai pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) dan sejumlah wilayah Indonesia lain berkaitan dengan proyek strategis nasional yang memerlukan pengawalan Brimob. Begitu juga dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. "Dalam Pileg dan Pilpres yang menimbulkan polarisasi yang berdampak pada demokrasi, polarisasi masih kentara," kata Sigit.

Resmi Naik Tingkat, Korps Brimob Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kadiv-Humas-POLRI-M.-Iqbal-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merencanakan akan menaikan pangkat Kadiv Humas Polri menjadi bintang 3 atau Komjen dari semula bintang 2 atau Irjen. Bersamaan dengan itu, Divisi Humas Polri akan berubah menjadi Badan Humas Polri.  "Insya Allah. Mudah-mudahan kalau kajian nggak panjang dan semua aspek mendukung paling lambat satu tahun ke depan," ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal beberapa waktu lalu.  Dia menyampaikan, perubahan ini merupakan perintah langsung dari Idham Azis. "Saya sudah langsung berlari kencang melaksanakan perintah Pak Kapolri, menyusun naskah akademik sudah selesai dan diserahkan ke Kapolri. Pak Kapolri memerintahkan kembali Asrena dan tim mengkaji lebih lanjut," iimbunya.  Jika nantinya Divisi Humas berganti menjadi Badan Humas, makanya kata Iqbal akan ada posisi Wakil Kepala Badan dan Kepala Bidang Humas berpangkat. Nomenklatur Kepala Biro juga akan berubah menjadi Direktur.  "Ini berubah Karo jadi Direktur Penerangan, Direktur informasi, Direktur Pemberitaan. Di bawahnya nanti ada Karo, ada dua Karo. Karo Renmin dan Karo Binops," jelasnya.  Mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan, setelah menjadi Badan, humas tidak lagi sebagai fungsi utama. Nantinya ada Ops Kepolisian terpusat, seperti Ops Zebra untuk lalu lintas.  "Di Polres kita harapkan jadi kepala satuan jadi berevolusi menjadi fungsi Ops. Pak Kapolri bukan spontan tapi mengkaji melihat era sekarang membutuhkan Humas Polri berkembang untuk melayani masyarakat dan tugas pokok Kepolisian," pungkas Iqbal.

Penjelasan Kadiv Humas Soal Wacana Badan Humas Polri Dipimpin Komjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/SERAH-TERIMA-JABATAN-KABARESKRIM-POLRI-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) berpendapat kenaikan pangkat Kadiv Humas Polri dan Kakor Brimob dari bintang dua (Irjen) menjadi bintang tiga (Komjen) harus dibatalkan. Pasalnya, rencana itu dirasa kurang bermanfaat bagi masyarakat dan bertentangan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penyederhanaan eselon di pemerintahan.  "Peningkatan status Kadiv Humas dan Kakor Brimob itu bertentangan dengan penjabaran tugas pokok Polri yang mengedepankan tugas-tugas reskrim, lalu lintas, sabhara dan binmas," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Selasa (17/12).  Neta mengatakan beban kerja Kadiv Humas Polri jauh lebih ringan dibandingkan beban kerja Kapolda Metro Jaya yang juga berpangkat bintang dua. "Apakah beban tugas Kadiv Humas lebih tinggi dari Kapolda Metro Jaya sehingga pangkatnya harus dibintangtigakan?" katanya.  IPW menilai Polri selama ini cenderung melebarkan organisasinya yang tujuannya mengakomodir jabatan para perwiranya yang menganggur meski telah memenuhi syarat naik pangkat. "Padahal pelebaran organisasi itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Sementara akibat pelebaran organisasi itu, jumlah jenderal di Polri semakin banyak," katanya.  Neta menambahkan, akibat terlalu banyaknya perwira tinggi, 80 persen anggaran Polri dialokasikan untuk belanja pegawai. "Akibatnya, meski dari tahun ke tahun anggaran Polri terus bertambah tapi tidak bisa maksimal membenahi infrastruktur dan fasilitas kerja personelnya karena anggaran tersedot untuk membiayai fasilitas dan tunjangan para jenderal yang jumlahnya semakin banyak," katanya.  Menanggapi hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa rencana kenaikan pangkat itu merupakan tuntutan perkembangan zaman. "Struktur jabatan itu dinamis menyesuaikan dengan perkembangan jaman," kata Argo.  Selain itu kebijakan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis ini demi kepentingan masyarakat. "Mengingat geografis Indonesia yang sangat luas dan perkembangan teknologi agar memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Maka wajar bila kebijakan Kapolri untuk kepentingan masyarakat," katanya.  Diketahui, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis berencana menaikkan pangkat Kadiv Humas Polri dan Kakor Brimob Polri menjadi komisaris jenderal. Divisi Humas Polri akan dikembangkan menjadi Badan Humas Polri yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Humas Polri yang berpangkat Komjen.  &nbsp;

IPW Kritik Kenaikan Pangkat Kadiv Humas dan Kakor Brimob Jadi Komjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harus-bintang-tiga-begini-tugas-wakapolri_m_.jpg" alt="Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengganti Komjen Pol (Purn) Syafruddin diharapkan berasal dari pejabat tinggi Polri bintang tiga. Sebab, posisi itu menjadi sangat strategis, mengingat pada tahun politik ini tugas Kapolri sangat berat dan butuh bantuan dari Wakapolri. Adapun tugas-tugas itu kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane diantaranya, pertama, harus loyal dan mampu membantu Kapolri untuk mengkonsolidasikan institusi Polri. Kedua, harus mampu menghapus isu adanya matahari kembar di Polri. "Sehingga jajaran Polri benar-benar solid dalam menjalankan tugas-tugasnya," ujarnya dalam pesan singkat, Kamis (16/8). Ketiga, sebagai Ketua Dewan Kebijakan Tinggi, Wakapolri harus mampu menjaga profesionalitas Polri dalam penempatan personil maupun dalam mendidik kader-kader Kepolisian. Keempat, harus mampu mengawasi proyek proyek pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan kepolisian. "Kelima, harus mampu menjaga netralitas anggota Polri di Pemilu maupun Pilpres 2019," jelasnya. Karena itu menurut Neta, dari kebiasaan Polri, posisi Wakapolri selalu dipilih dari jenderal bintang tiga atau Komjen. "Tidak pernah ada dari jenderal bintang dua atau Irjen yang kemudian dijadikan sebagai Wakapolri," tegasnya. Lagi pula Wakapolri adalah posisi orang nomor dua di Polri. "Sehingga harus diambil berdasarkan urut kacang, yang tentunya mempertimbangkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas figurnya," pungkas Neta.

Harus Bintang Tiga, Begini Tugas Wakapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iwan-bule-layak-jadi-wakapolri-dua-komjen-ini-juga-masuk-daftar_m_.jpg" alt="Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule." width="100%">
<figcaption>Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane berharap posisi wakapolri yang ditinggalkan Syafruddin diisi oleh perwira tinggi bintang tiga alias komisaris jenderal. Lantas siapa saja yang berpotensi jika dilihat dari tanda kepangkatan itu? Kata Neta, dari delapan jenderal bintang tiga atau komjen di Polri, ada tiga yang menjadi calon kuat untuk menggantikan Komjen&nbsp; Syafruddin. "Yakni, Komjen Suhardi Alius, Komjen Moegiharto, dan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/08/2018/pegang-duplikat-bendera-merah-putih-iwan-bule-harus-dijaga" target="_blank">Komjen M Iriawan</a>," ujarnya melalui pesan singkat, Kamis (16/8). Sebab dari rekam jejaknya, ketiganya memiliki kapasitas, prestasi, dan kapabilitas yang cukup. Dari pendataan IPW, calon pertama, Komjen Pol Suhardi Alius yang lahir 10 Mei 1962, pada Juli 2016 menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi kapolri. "Alius pernah memegang sejumlah jabatan strategis, antara lain Sestama Lemhanas, Kabareskrim, Kapolda Jabar, Humas Polda," sebut Neta. Begitu juga dengan Komjen Moegiharto, yang lahir pada 25 Mei 1962. Sejak 13 September 2017 dia memegang jabatan Kabaharkam. Selain itu pernah menjadi Kalemdikpol, Kapolda Metro, Kapolda Jabar, dan Kapolda NTB. Sedangkan Komjen M Iriawanalias Iwan Bule yang lahir pada 31 Maret 1962, saat ini menjadi Plt Gubernur Jabar. "Iriawan pernah menjabat Sestama Lemhanas, Asop Kapolri, Kapolda NTB, Kapolda Jabar, dan Kapolda Metro," kata Neta. Seperti diketahui, Komjen Pol Syafruddin resmi mengundurkan diri sebagai wakapolri dan pensiun diri dari Korps Bhayangkara, Selasa (14/8). Pasalnya dia ditunjuk untuk menggantikan Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dia pun dilantik di Istana Negara pada Rabu (15/8) oleh Presiden Joko Widodo.

Iwan Bule Layak Jadi Wakapolri, Dua Komjen Ini Juga Masuk Daftar

komjen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komjen

Berita Terkini