<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik pengamanan TNI ke kantor Kejaksaan se-Indonesia terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) mencoba meyakinkan bahwa pengamanan TNI tersebut tidak akan mempengrugi fungsi penegakan hukum di Korps Adhyaksa. Pengamanan TNI bersifat menjaga keamanan fisik aset dan gedung.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa sebenarnya pengamanan ini bentuk perbantuan atau dukungan yang diberikan TNI ke kejaksaan. Sesungguhnya pengamanan ini tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas-tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.&nbsp; "Karena, saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan yang lakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset dan &nbsp;gedung," ujarnya.&nbsp; Untuk kemungkinan pengamanan terhadap pejabat kejaksaan, saat ini masih dalam proses diskusi. "Sedang dibahas, kan untuk di daerah sudah dijaga 30 orang. Bagaimananya nanti dibicarakan dulu," ujarnya.&nbsp; Sementara Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwandi mengatakan dasarnya pengamanan TNI itu terdapat memorandum of understanding (MoU) anatra Kejagung dengan TNI. Lagi pula sesuai UU TNI yang baru, salah satu tugas TNI mengamankan obyek votal. "Kejaksaan dianggap sebagai obyek vital tentu tidak menyalahi," paparnya&nbsp; TNI juga berdasarkan KUHAP itu hanya menangabu tentang kasus koneksitas. Penanganan koneksitas itu bukan hanya menargetkan orang tapi juga barbuk bagian jadi obyek yang ditangani.&nbsp; "Menangani orang dan barang dalam kerangka TNI berbeda dengan masyarakat sipil. Dibutuhkan pengamanan itu urgensinya di sana. Apalagi, Aspidmil sudah ada di tingkat wilayah juga," ujarnya.&nbsp; Dia meyakini pengamanan TNI di kantor kejaksaan ini tidak sampai mempengaruhi obyektivitas dan independensi dalam kegiatan penyidikan dan penuntutan. "Tudak ada pengaruhnya," tuturnya.&nbsp;

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pengamanan TNI tidak akan mempengaruhi penegakan hukum dan merupakan dukungan untuk keamanan fisik aset.

Komjak dan Kejagung Pastikan Pengamanan TNI Tidak Pengaruhi Penegakan Hukum

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Kejaksaan Agung. (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai ada agenda terselubung yang digencarkan sejumlah pihak dari kalangan advokat atau pengacara, dalam upaya mendegradasi, serta melemahkan peran Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk menindak hukum para pelaku tindak pidana korupsi. Ketua Komjak Barita Simanjuntak mengatakan, menjadi hak semua warga negara dalam penggunaan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal-pasal dan frasa bermasalah di semua Undang-undang (UU).&nbsp; Akan tetapi, lanjutnya, terkait pengajuan uji materi yang mempertentangkan, apalagi mendesak penghapusan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, patut dicurigai sebagai &lsquo;serangan&rsquo; balik para pembela koruptor. &ldquo;Komisi Kejaksaan (Komjak) melihat ada agenda yang harus diwaspadai di balik uji materi terhadap kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan melalui gugatan ke MK,&rdquo; kata Barita, Jumat (12/5). Sejumlah advokat mengajukan Judical review (uji materi) sejumlah pasal dan frasa terkait kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Mereka menginginkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi dicabut. Barita melihat uji materi ini sebagai perlawanan koruptor kakap. Mereka merasa gelisah terhadap peningkatan kemampuan kejaksaan yang mampu mengungkap perkara-perkara korupsi besar, yang melibatkan pejabat, swasta, korporasi besar. Dari sepak terjang tim penyidikan korupsi Kejakgung saat ini, lebih mampu dalam upaya penindakan hukum terhadap koruptor. Dan lebih mampu dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dicuri oleh para koruptor. Komjak berharap, MK kembali menolak permohonan uji materi dalam upaya penghapusan pasal-pasal kewenangan penyidikan korupsi oleh kejaksaan.&nbsp; "Dalam catatan Komjak, Barita mengatakan, sudah ada empat putusan MK yang menolak uji materi terkait pasal-pasal penyidikan korupsi oleh kejaksaan," ujarnya.

Komjak menduga adanya agenda yang harus diwaspadai di balik uji materi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan lewat MK

Gugat Tugas Jaksa Selidiki Korupsi, Komjak: Itu Serangan Balik Koruptor Lewat MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/mario-dandy-2.png" alt="Mario Dandy Satrio alias MDS. (Sabik Aji Taufan/JawaPosc.com)" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satrio alias MDS. (Sabik Aji Taufan/JawaPosc.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dinilai masih menjalankan tugasnya sesuai prosedur dalam penanganan kasus penganiayaan David Ozora. Hal ini terkait karena lembaga penegak hukum dibawah komando ST Burhanuddin ini tidak memberlakukan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) kepada para tersangka, Mario Dandy Satrio dan Shane Lukas.  "Iya (Kejati DKI masih sesuai prosedur," jawab singkat Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak, saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/3).  Barita menerangkan, perkara penganiayaan David Ozora tidak termasuk kasus-kasus yang dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Pedoman dan ketentuan tentang keadilan restoratif tertuang di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.  "Peraturan tersebut mengatur jenis tindak pidana yang mana, ancaman hukuman maksimal berapa lama, dan yang paling penting adalah perspektif korban yang bersedia memaafkan dan bersedia berdamai, serta nilai kerugian tertentu," paparnya.  Dengan demikian, lanjut Barita, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan lewat penerapan keadilan restoratif sebagai diskresi penuntutan oleh kejaksaaan.  "Jadi, untuk kasus tersebut, kami kira langkah yang akan ditempuh kejaksaan akan berdasarkan peraturan tersebut dan tentunya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Saat ini, kan, kasus masih dalam tahap penyidikan," sambungnya.  Barita menambahkan, Komjak akan terus memantau penanganan kasus penganiayaan David Ozora.  "Mari semua pihak memastikan sampai saat ini penanganan kasus tersebut berjalan sesuai ketentuan dan masih ditangani penyidik," ujarnya.

Komjak Sokong Kejaksaan Tolak RJ Bagi Mario Dandy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/johnny-g-plate-IST.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G. Plate. Ini terkait pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 - 2022.  Pemeriksaan terhadap Jhonny rencananya akan dilakukan pada, Kamis (9/2) besok.  “Kejaksaan komit, apalagi kemarin kan, jelas perintah dari Presiden supaya penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih," kata Barita Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (8/2).  Menurut Barita, Kejaksaan Agung dinilai tegak lurus dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, Jokowi meminta untuk tidak tebang pilih dalam setiap penanganan perkara korupsi.  Barita mengakui, kinerja Korps Adhyaksa dalam beberapa tahun terakhir cukup positif, terutama dalam penanganan kasus korupsi. Bahkan, sempat dipuji Presiden Jokowi karena berhasil mengusut kasus Garuda, Jiwasraya, dan ASABRI.  "Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya menyelesaikan kasus-kasus megakorupsi selama tahun 2022 dalam 4 periode survei," ucap Barita.  Barita memastikan, Komjak mendukung penuh setiap langkah Kejagung dalam mengusut kasus korupsi, agar penanganan yang dilakukan secara profesional dan akuntabel.  "Zero tolerance terhadap korupsi agar tujuan pembangunan nasional dapat dijaga, diamankan dengan baik," tegas Barita.  Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengakui, pihaknya telah mengirimkan surat untuk memeriksa Menkominfo Jhonny G. Plate sebagai saksi dalam kasus ini. Keterangannya dianggap penting untuk menyelesaikan proses penyidikan.  “Rencana, Kamis kami akan panggil Menteri (Kominfo). Surat sudah dilayangkan kemarin,” ucap Kuntadi.  Kuntadi menjelaskan, pemanggilan Jhonny G. Plate ke Gedung Bundar untuk mendalami sejauh mana pelaksaan BTS 4G. Asisten Umum Jaksa Agung ini mengatakan, pihaknya juga akan melalukan konfirmasi terkait proyek infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 - 2022.  Meski surat pemeriksaan sudah dilayangkan oleh pihak Kejagung, Kuntadi mengakui sampai saat ini pihak dari Menkominfo belum menkonfirmasi kedatangan.  “Belum ada komunikasi (kedatangan),” papar Kuntadi.  Sebagaimana diketahui, perkara ini telah menjerat empat orang sebagai tersangka, mereka di antaranya Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia.  Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment.  Mereka disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Komjak Apresiasi Sikap Kejagung yang akan Periksa Johnny G. Plate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kuasa-Hukum-Keluarga-Brigadir-Yosua-Kamaruddin-Simanjuntak-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Kamaruddin Simanjuntak saat hadir menjadi saksi di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2022). Saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini merupakan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Total 12 saksi akan dihadir" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Kamaruddin Simanjuntak saat hadir menjadi saksi di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2022). Saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini merupakan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Total 12 saksi akan dihadir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Kamaruddin Simanjuntak mengadukan Tim Penyidik Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI). Dia meminta perlindungan hukum dan keadilan ke Komjak karena merasa dikriminalisasi dalam kasus hukum yang menimpa kliennya.  "Kami datang ke sini (Komisi Kejaksaan) untuk meminta keadilan atas klien kami telah menjadi korban dugaan kriminalisasi oleh penyidik khusus korupsi pada Kejati Jateng," ucap Kamaruddin kepada wartawan, Sabtu (19/11).  Kamaruddin datang ke Komisi Kejaksaan RI bersama kliennya, Agus Hartono dari PT Citra Guna Perkasa. Agus merupakan eks debitur atau nasabah Bank Mandiri.  "Klien kami menyerahkan beberapa bidang obyek tanah dan bangunan bersertifikat untuk dinilai oleh Tim Penilai Aset atau Jasa Appraisal yang ditunjuk oleh Bank Mandiri," ujar advokat yang namanya kondang setelah menjadi kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tersebut.  Selaku kreditur, kata Kamaruddin, pihak bank telah menilai beberapa bidang objek tanah dan bangunan milik kliennya dengan penilaian sangat laik.  "Pasca dinilai oleh Tim Penilai Aset atau Jasa Appraisal yang ditunjuk oleh Bank Mandiri laik untuk mendapatkan hutang atau fasilitas kredit, dan pasca menjalani berbagai macam proses dan seleksi, maka pinjaman pun telah dicairkan ke perusahaan," jelasnya.  Kamaruddin menyampaikan, dalam proses selanjutnya kliennya telah melepaskan saham dan pengurusan pada perusahaan debitur dari bank. Sehingga secara hukum, tidak ada lagi hubungan hukum antara kliennya dengan perusahaan selaku debitur.  "Namun terkait objek tanah dan bangunan yang menjadi Jaminan Hutang Piutang Bank Mandiri selaku kreditur, tetap melekat dan atau tidak dilepaskan oleh klien kami," katanya.  Kamaruddin menuturkan, dalam perjalanannya, diduga terjadi sesuatu hal di mana perusahaan selaku debitur dari bank telah dimohonkan pailit oleh pihak ketiga.  "Diduga perusahaan dimaksud juga memiliki hutang piutang dengan pihak ketiga bank lainnya,” jelasnya.  Akan tetapi, pengurusan asset budel perusahaan pailit dimaksud telah jatuh ke tangan kurator untuk menjual dan atau melelang seluruh aset-aset perusahaan guna dibagikan kepada para kreditur. "Dengan kata lain, pengurusan semua budel perusahaan pailit telah berada ditangan kurator, bukan lagi ditangan pengurus perusahaan dan atau bukan ditangan klien kami,” paparnya.  Namun karena diajukannya pailit bersamaan dengan terjadinya Covid-19, kurator tidak mudah menjual atau melelang semua budel perusahaan pailit yang akan dibagi-dibagikan kepada para kreditur. Termasuk kepada Bank Mandiri selaku kreditur yang diutamakan selaku pemberi fasilitas kredit.  “Klien kami juga korban dari adanya pailit yang dimaksud. Terbukti klien kami selaku avalis atau penjamin hutang piutang perusahaan, sampai saat ini belum juga mendapatkan ganti rugi atas objek jaminan hutang piutang perusahaan dimaksud dengan Bank Mandiri selaku kreditur. Karena kurator masih belum berhasil untuk melakukan lelang atas obyek atau aset milik perusahaan terpailit,” ujar Kamaruddin.  Kamaruddin menyebut, kliennya telah dijadikan tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Mandiri (persero) tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kantor Cabang Semarang, yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.  Kamaruddin merasakan ada hal yang tidak wajar atas penetapan status tersangka kliennya, jika dilihat dari aspek hukum maupun fakta-fakta hukum yang ada. "Klien kami merasakan ada hal yang janggal, dan ketidakadilan serta aroma kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh tim penyidik pidana. Klien kami merasa dikriminalisasi," tegasnya.  Kejanggalan yang dimaksud Kamaruddin lantaran dia menilai kurator selaku penguasa mutlak atas budel kepailitan dalam pengawasan Hakim Pengawas atas budel kepailitan perusahaan pailit, belum berhasil menjual semua aset perusahaan selaku termohon pailit.  Dikatakan Kamaruddin, sepengetahuan kliennya, pemberian fasilitas kredit merupakan ranah peristiwa keperdataan, yaitu pinjam-meminjam yang didasari kepada kepercayaan melalui proses yang panjang dan ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kredit.

Klien Merasa Dikriminalisasi Kejati Jateng, Kamaruddin Ngadu ke Komjak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/komjak.jpg" alt="Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita LH Simanjuntak (ANTARA/Kodir-Dok.)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita LH Simanjuntak (ANTARA/Kodir-Dok.)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) Barita Simanjuntak meyakini tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung akan menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi impor baja dan berani mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat. “Tidak ada kompromi terhadap para pelaku kejahatan tersebut yang mengorbankan kepentingan rakyat, dan menghambat upaya bangsa kita mewujudkan cita-cita pembangunan nasional,” ujar kata Barita seperti dikutip Antara di Jakarta, Minggu (16/10). Menurut dia, penyidik jaksa harus independen dalam menegakkan hukum sehingga tidak boleh ada kompromi dengan pihak yang diduga terlibat. Tentu, proses penyidikan kasus dugaan korupsi impor baja ini harus ditangani secara profesional dan transparan. Lalu, Barita percaya kepada penyidik jaksa memeriksa Veri Anggrijono selaku Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dalam kasus ini. Ia meyakini penyidik jaksa sudah paham apa yang harus dilakukan, apa persoalan hukumnya, dan siapa saja yang perlu dimintai keterangan serta bertanggungjawab dalam perkara tersebut. “Itulah gunanya penyidikan sehingga terang benderang semua duduk masalahnya. Bila ada ditemukan perbuatan melawan hukum, tentu proses hukumnya pasti berjalan. Ini sudah terbukti dalam penanganan kasus-kasus mega korupsi sebelumnya oleh jajaran Jampidsus Kejaksaan,” ucapnya. Sebelumnya, sejumlah massa yang menamakan diri Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) berunjuk rasa di depan Kejaksaan Agung meminta jaksa mendalami keterangan Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono terkait dugaan kasus korupsi impor baja periode 2016-2021. “Di pihak Kemendag hanya seorang staf atau suruhan saja yang dijadikan tersangka bukan pengambil kebijakan. Kami minta Kejagung jangan bermain mata di kasus ini,” kata Ketua KAMI Sultoni. Di sisi lain, Ketua Harian DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie mengatakan saat ini publik sedang menunggu keberanian Jaksa Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja. “Keberanian dan ketegasan Kejaksaan Agung sedang ditunggu publik. Jangan sampai kasus ini menurunkan kredibilitas Kejaksaan Agung. Semua yang terlibat harus dihukum sesuai UU yang berlaku,” tutur Jerry menegaskan.

Komjak Yakin Jaksa Akan Usut Tuntas Soal Impor Baja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J segera digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Kejaksaan (Komjak) pun telah bersiap untuk memantau proses persidangan agar berjalan berkeadilan untuk semua pihak.  Ketua Komjak, Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Pengadilan terkait sidang tersebut. Di antara mereka dibicarakan agar proses penanganan perkara berjalan transparan, profesional dan akuntabel.  "Dalam rangka tugas pengawasan kami telah membentuk tim yang terdiri dari 5 orang Komisioner Komjak untuk memantau dan memonitoring persidangan kasus ini. Komisioner Komjak akan hadir, mendengar, melihat langsung persidangan yang akan digelar," kata Barita saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/10).  Barita memahami adanya tuntutan publik terhadao kasus ini agar diselesaikan sebaik mungkin. Serta terhindar dari intervensi pihak mana pun.  "Maka hal-hal seperti pemantauan pengawasan sarana komunikasi, proteksi para jaksa yang bertugas antara lain adalah langkah-langkah antisipatif yang direncanakan untuk ditempuh dalam rangka memastikan tim JPU bekerja dengan baik, profesional, aman, juga untuk memudahkan koordinasi dan untuk menghindari alasan-alasa teknis dalam proses penuntutan," pungkasnya.  Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri melakukan pelimpahan Tahap II kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias BrigadirJ. Total ada 11 orang tersangka yang diserahkan.  "Hasil pemeriksaan kesehatan sudah selesai dan segera untuk para tersangka yang nantinya jumlahnya 11 orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke JPU di Kejagung," kata Karo Multi Media Div Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/10)  Pelimpahan ini meliputi dua kasus. Yakni pembunuhan berencana dengan 5 tersangka. Yakni Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawathi.  Kemudian kasus kedua terkait obstruction of justice dengan 7 tersangka. Yakni Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto dan Irfan Widyanto. "(Barang bukti) ada macam-macam yang jelas jumlahnya hampir ada sekitar 3 kontainer boks plastik itu barang buktinya," jelas Gatot.

Cegah Adanya Intervensi, Komjak Akan Hadir Langsung di Sidang Sambo Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211021-WA0013.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) tengah menyelidiki penyebab Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara belum mengeksekusi terdakwa kasus penganiyaan terhadap Andy Cahyady, Wenhai Guan. Wenhai diketahui sampai saat ini masih berada di negara asalnya yakni Singapura.  "Laporannya kan ada beberapa kali, jadi sejauh itu kami sudah menindaklanjutinya terkait apa yang dilaporkan oleh saudara Andi Cahyadi, mengenai belum dilakukannya eksekusi atas terdakwa yang sudah jadi terpidana Wenhai Guan," kata Ketua Komjak Barita LH Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (21/10).  Barita menuturkan, Wenhai memang telah dijatuhi vonis pidana 6 bulan penjara. Namun, setelah putusan dibuat, Wenhai pulang ke Singapura dengan alasan sakit.  Komjak telah menerima salinan putusan terhadap Wenhai dari jaksa penuntut umum (JPU). Dalam salinan putusan itu disebutkan Wenhai Guan terpapar Covid-19 dan memerlukan pengobatan.  "Penjaminnya Marna Ina dan Feng Qiu Ju berjanji akan kooperatif dan memberikan jaminan akan menghadirkan. Tahapannya di situ sekarang, untuk segera dieksekusi," imbuh Barita.  Atas dasar itu, Komjak akan menanyakan langsung ke Kejari Jakarta Utara perihal rencana eksekusi kepada Wenhai. Termasuk agar ada pengecekan terhadap kondisi kesehatan Wenhai terkini.  "Ini yang nanti kita akan dalami dan kita tanyakan lagi kalau sekiranya itu belum dilakukan (mengecek langsung ke Singapura)," jelas Barita.  Sementara itu, Andy Cahyady bersama kuasa hukumnya, Muchsin sudah mendatangi kantor Komjak untuk menanyakan status eksekusi kepada Wenhai. Muchsin menduga ada ketidakprofesionalan jaksa dan jajaran dalam memproses hukum Wenhai.  Muchsin berpandangan seharusnya jaksa sudah menahan Wenhai sejak berstatus terdakwa hingga diputus bersalah. Dia juga telah melayangkan protes karena Wenhai bisa kembali ke Singapura.  "Makanya kami menyurati Kejari Jakut untuk segera eksekusi dan ke sini Komjak sebagai pengawas Kejaksaan yang mungkin nanti bisa menindaklanjuti, apa terjadi sebenarnya di balik ini dan Kejaksaan bisa mengembalikan saudara Wenhai terpidana ke Indonesia lagi agar bisa dieksekusi," pungkas Muchsin.  Sedangkan Andy mengaku telah melayangkan permohonan penahanan Wenhai ke kejaksaan pada Juli 2020, namun tidak ada hasil. Hingga dia mendapat informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Wenhai sudah pulang ke Singapura.  "Alasan ini saya tidak terima. Jadi, hari ini saya memohon Kejari dan Kejati DKI Jakarta menerbitkan surat DPO atau mencekal penjamin. Supaya terpidana Wenhai bisa pulang ke Indonesia terima sanksi hukum dan ada keadilan untuk saya," tandas Andy.  Diketahui, kasus ini bermula dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Wenhai Guan terhadap Andy Cahyady. Setelah itu, Wenhai melaporkan Andy dan mengaku sebagai korban.  Andy kemudian divonis 6 bulan penjara. Setelah bebas, Andy melaporkan balik Wenhai. Wenhai pun divonis 6 bulan oleh pengadilan. Namun belum sempat menjalani hukuman, Wenhai kembali ke negara asalnya, Singapura.  Kasus ini semakin rumit setelah Wenhai kembali ke Indonesia. Wenhai melaporkan lagi Andy dalam kasus penganiayaan yang sama. Andy kemudian ditetapkan lagi sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Proses hukum saat ini telah memasuki sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kejari Belum Eksekusi Hukuman untuk WN Singapura, Komjak Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211020-WA0006.jpg" alt="Kasi Intelijen Kejari Jakut, Mohammad Sofyan Iskandar Alam (kiri) serta Kasubsie Eksekusi dan Eksaminasi Pidum Kejari Jakut, Doni Boy Faisal Panjaitan (kanan) Credit: istimewa" width="100%">
<figcaption>Kasi Intelijen Kejari Jakut, Mohammad Sofyan Iskandar Alam (kiri) serta Kasubsie Eksekusi dan Eksaminasi Pidum Kejari Jakut, Doni Boy Faisal Panjaitan (kanan) Credit: istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan penganiayaan warga negara asing (WNA) Wenhai Guan, Andy Cahyady, berencana mendatangi Komisi Kejaksaan (Komjak). Agenda ini bertujuan untuk membuat aduan ke lembaga pengawas Kejaksaan usai dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).  "Besok pukul 09.30 WIB, saya ke Komjak, mau tanya memang bisa saya dituntut kembali dalam kasus yang sama," kata Andy saat dikonfirmasi, Rabu (20/10).  Andy merasa dirinya tidak bisa dijerat pidana untuk kasus yang sama. Hal itu mengacu pada asas nebis in idem, yakni melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan, apabila sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.  "Jadi, saya menilai terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya," jelasnya.  Kepada Komjak, Andy ingin mendapat kepastian atas kasus yang menimpanya. Selain itu, dia akan meminta Komjak mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara supaya segera mengeksekusi putusan kepada Wenhai Guan.  WNA itu saat ini dikabarkan sakit oleh dua orang penjaminnya, Marna Ina dan Feng Qiu Ju. "Saya tidak terima alasan jaksa hanya dari penjamin,saya mau dari pihak jaksa yang ke sana,kenapa percaya dari info penjamin, berati Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak kerja," tukas Andy.  Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Jakut Muhammad Sofyan Iskandar mengatakan, pihaknya akan mengeksekusi Wenhai Guan setelah sembuh. Kedua penjamin Wenhai telah berjanji membawa kembali ke Indonesia setelah pengobatan selesai.  "Apabila dia (penjamin) ingkar nanti langkah-langkah (tangkap buron) akan kami sampaikan ke pimpinan," kata Sofyan.  Diketahui, kasus ini bermula dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Wenhai Guan terhadap Andy Cahyady. Setelah itu, Wenhai melaporkan Andy dan mengaku sebagai korban.  Andy kemudian divonis 6 bulan penjara. Setelah bebas, Andy melaporkan balik Wenhai. Wenhai pun divonis 6 bulan oleh pengadilan. Namun belum sempat menjalani hukuman, Wenhai kembali ke negara asalnya, Singapura.  Kasus ini semakin rumit setelah Wenhai kembali ke Indonesia. Wenhai melaporkan lagi Andy dalam kasus penganiayaan yang sama. Andy kemudian ditetapkan lagi sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Proses hukum saat ini telah memasuki sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kasus Penganiayaan WNA, Andy Cahyady Mau Ngadu ke Komjak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polres-palu-segera-gelar-sidang-disiplin-kasus-penganiayaan-ketua-aji_m_226990.jpg" alt="Ilustrasi: palu sidang. Polres Palu Segera Gelar Sidang Disiplin Kasus Penganiayaan Ketua AJI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: palu sidang. Polres Palu Segera Gelar Sidang Disiplin Kasus Penganiayaan Ketua AJI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan juru ukur tanah BPN, Paryoto diagendakan menjalani sidang atas kasus pemalsuan sertifikat tanah atau dugaan  'mafia tanah' di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (1/12). Paryoto dan Achmad Djufri disidang dalam kasus sertifikat palsu di Cakung Jakarta Timur.  Sementara satu tersangka lainnya BST masih diburu polisi karena masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berada di Australia. Terhadap persidangan ini, Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) memastikan mengawasi sidang tersebut.  Terhadap buronan tersebut, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus  meminta hakim PN Jakarta Timur tetap di rel yang benar. KY menegaskan, mengawasi sidang tersebut. “Saya minggu depan baru mau ke Jakarta Timur, saya kira hakim on the track saja, jangan terpengaruh hal-hal yang bisa mengganggu marwah pengadilan,” ujarnya.  Jaja mengatakan, terkait BST yang masih berada di luar negeri dan dalam proses DPO memang sulit dieksekusi atau dipaksa hadir di pengadilan. Dia juga mempertanyakan  adanya  kuasa hukum BST di  Jakarta, yakni Harris Azhar.  “Kalau DPO itu bisa komunikasi dengan kuasa hukumnya, bisa saja diminta pengacara agar hadir, ngapain sih lari-lari. Namun kalau memang tidak komunikasi kan sulit,” tuturnya.  Pengacara di kasus pidana, kata Jaja, sifatnya adalah pendampingan, bukan mewakili secara hukum seperti misalnya di kasus perdata. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/28/11/2020/polisi-masih-buru-dpo-tersangka-mafia-tanah/">Polisi Masih Buru DPO Tersangka Mafia Tanah</a></li> </ul> Sementara itu, Komisi Kejaksaan pun buka suara terkait peradilan yang digelar Pengadilan Jakarta Timur itu. Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak meminta, Majelis Hakim terus menjalankan persidangan kasus pemalsuan sertifikat tanah itu hingga tahap pengambilan keputusan.  Sejalan dengan itu, jaksa melalui Jaksa Agung Muda bidang Intelijen Kejaksaan Agung dalam program tangkap buron (tabur) ikut membantu Polri memburu tersangka lainnya yang masih berstatus DPO itu. Kelak, putusan pada terdakwa kasus ini bisa menjadi pemberat bagi Beny Tabalujan dan tersangka lainnya saat di meja hijaukan.  “Jadi proses persidangan ini tidak menunggu. Bisa disidang secara terpisah. Tapi segera ditangkap buronan itu untuk mengikuti proses hukum. Kemudian, diperberat hukumannya dibandingkan vonis terdakwa lainnya,” kata Barita.  Memang, Barita berpandangan, jaksa bisa menempuh cara lain untuk mengadili Benny Tabalujan cs. Bisa saja, jaksa mengajukan kepada Majelis Hakim untuk  menggelar persidangan untuk terdakwa lainnya secara in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Namun, dia menekankan, upaya pencarian harus dioptimalkan.  “Boleh saja. Bisa ada ketentuannya. Kalau buronnya tidak kunjung ditangkap. Itu langkah yang bisa ditempuh. Tentunya, kalau in asentia itu harus tetap memaksimalkan mencari buronannya,” lanjut Barita.  Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menduga, kasus sengketa tanah di wilayah Cakung, Jakarta Timur, yang melibatkan BET dan AH penuh rekayasa. Dia menilai, Benny selaku pemilik sah tanah justru digambarkan sebagai pihak yang salah. ”Menurut saya, ini adalah rekayasa,” kata Haris dalam keterangannya, Senin (9/11).  Aktivis HAM itu menuturkan, rekayasa dapat dilihat dari sikap pihak Abdul Halim yang memaksakan kasus tersebut masuk ke ranah pidana dengan tuduhan pemalsuan surat mekanisme internal di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal seharusnya BPN yang dapat memutuskan hal tersebut.  ”Dibilang itu palsu. Kan yang bisa bilang itu palsu atau bukan ya BPN. Kalau itu bagian dari prosedurnya BPN ya berarti bukan palsu. BPN sendiri juga tidak pernah bilang itu palsu,” ungkap Haris.  Diketahui, nama BST terkait dengan penetapan Achmad Djufri sebagai terdakwa pemalsuan surat akta autentik diancam pidana menurut ,ketentuan pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kasus ini sendiri bermula ketika pelapor Abdul Halim hendak melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Timur.  Saat itu, Abdul Halim terkejut karena pihak BPN mengatakan ada 38 sertifikat diatas tanah milik, Abdul Halim dengan nama PT. Salve Veritate yang diketahui milik Benny Simon Tabalujan dan rekannya, Achmad Djufri.  Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan BST sebagai tersangka. Benny juga sudah menjadi DPO karena selalu mangkir dari panggilan penyidik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=C4pLGhZsRfg

KY dan Komjak Awasi Sidang Mafia Tanah Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komjak

Berita Terkini