<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Komisi-III-DPR-RI-Panggil-Mahfud-MD-dan-Sri-Mulyani-Bahas-Transaksi-RP-349-T-Dery-Ridwansah-2-949737520.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi III DPR mendukung langkah Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU membentuk tim gabungan atau satuan tugas (satgas). Nanti Komite TPPU harus melaporkan setiap perkembangan atas tindak lanjut transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan hal itu dalam rapat kerja di DPR kemarin (11/4) sore. Legislator yang biasa dipanggil Bambang Pacul itu menegaskan, Komisi III DPR mendukung penuh rencana Komite TPPU yang disampaikan kepada publik sejak dua hari lalu (10/4). &rdquo;Saya kira komisi III mendukung penuh dibuatkan satgas,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, pihaknya mempersilakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai ketua Komite TPPU membentuk satgas tersebut. Dengan begitu, satgas bisa segera bekerja untuk melakukan supervisi atas laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang belum selesai ditindaklanjuti. Bambang ingin supervisi oleh satgas itu berlangsung sampai tuntas. &rdquo;Sampai 300 laporan PPATK itu selesai,&rdquo; tegasnya. Dia pun meminta satgas itu melapor secara berkala kepada Komisi III DPR. Laporan bisa disampaikan dalam setiap masa sidang. Hal itu dinilai penting agar Komisi III DPR mengetahui progres atas kerja-kerja satgas yang dibentuk Komite TPPU. &rdquo;Kami punya masa sidang lima kali dalam satu tahun. Jadi, nanti progresnya kami ingin lihat,&rdquo; jelas dia. &rdquo;Misalnya, laporan kesekian sudah selesai, follow up-nya Kementerian Keuangan seperti ini, selesai. Semua itu nanti,&rdquo; tambah dia. Dengan begitu, pendalaman atas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun benar-benar terbuka. Dalam rapat kemarin, Mahfud kembali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan. Sebab, sumber data transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun itu sama. Yakni, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). &rdquo;Tidak terdapat perbedaan karena memang berasal dari sumber yang sama,&rdquo; jelas Mahfud. Pejabat asal Madura itu pun menjelaskan bahwa Komite TPPU telah memutuskan untuk membentuk satgas. Transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 189 triliun bakal menjadi prioritas mereka untuk dilakukan case building. &rdquo;Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum yang akan dilakukan Kementerian Keuangan terhadap dugaan TPPU dan hal-hal lain yang belum masuk di dalam proses hukum,&rdquo; terang Mahfud. Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan tak ada perbedaan data antara yang dimilikinya dan data milik Menko Polhukam Mahfud MD. Sebab, sumber data yang digunakan berasal dari PPATK. &rdquo;Tidak ada perbedaan data antara Menko polhukam dan menteri keuangan terkait transaksi agregat Rp 349 triliun,&rdquo; katanya. Ani menekankan, nilai transaksi Rp 349 triliun tersebut adalah penghitungan agregat. Artinya, angka itu adalah jumlah transaksi debit-kredit dan keluar masuk. Dalam perspektif akuntansi, hal itu biasa disebut double triple accounting. &rdquo;Jadi, ini dijumlahkan menjadi Rp 349 triliun,&rdquo; imbuh dia. Dia menegaskan, Kemenkeu telah menindak sejumlah ASN yang terlibat dalam dugaan TPPU. Penindakan pegawai Kemenkeu itu sesuai dengan aturan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil). (dee/syn/c19/oni)

Komisi III DPR mendukung langkah Komite TPPU membentuk tim gabungan atau satgas. Nanti Komite TPPU harus melaporkan setiap perkembangannya.

DPR Dukung Satgas Usut Transaksi Pejabat Kemenkeu Rp 349 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Menko-Polhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3423757645.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa&nbsp;Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) akan membentuk tim gabungan atau satuan tugas (satgas) terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. "Oh nanti sebentar lagi (pembentukan tim gabungan), tapi kan keputusan tadi bagus sudah merupakan apa yang kami putuskan di dalam dan sudah disetujui DPR. Ini pekan depan sudah mulai libur Lebaran," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (21/4). Dia menjelaskan terdapat perbedaan antara satgas dengan Komite TPPU. Menurut dia, pembentukan komite bersifat permanen dengan mengikuti jabatan dan periode. Sementara itu menurut Mahfud, pembentukan satgas, bersifat kasuistis yaitu pendapat atau keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu. "Satgas itu seperti Ad hoc penyelesaian kasus ini, kasus ini, itu satgas namanya tidak permanen," kata Mahfud. Dia&nbsp;juga menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni bahwa pembentukan satgas oleh Komite TPPU tidak diperlukan. Mahfud menegaskan bahwa pembentukan komite, mencakup semua urusan terkait TPPU di semua institusi. Namun menurut dia, pembentukan satgas hanya akan mengurus persoalan Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Sahroni mengatakan keberadaan satgas tidak lagi diperlukan karena memiliki kesamaan sistem dan struktur dengan Komite TPPU. "Sebenarnya satgas tidak perlu, buang-buang waktu, karena sistemnya sama semuanya strukturnya sama, buat apa? Mendingan itu saja sekarang dimaksimalin untuk mendapatkan hasil daripada laporan hasil analisa dari PPATK kepada komite," kata Sahroni usai rapat, Selasa (11/4). Menurut dia, sudah ada Komite TPPU yang dimandatkan untuk mengusut kasus-kasus TPPU, termasuk transaksi janggal di Kemenkeu.

Pembentukan satgas, bersifat kasuistis yaitu pendapat atau keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu.

Bongkar Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu, Komite TPPU Bentuk Tim Gabungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Komisi-III-DPR-RI-Panggil-Mahfud-MD-dan-Sri-Mulyani-Bahas-Transaksi-RP-349-T-Dery-Ridwansah-1-1115400117.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Selasa, terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak selesai. Hal tersebut karena Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hendak pergi ke luar negeri, sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud&nbsp;MD memiliki agenda lain. "Rapat kerja dengan PPATK bersama dengan Komite Kordinasi Nasional TPPU tidak selesai, karena Pak Menko ada kegiatan lain, Bu Sri Mulyani juga akan ke luar negeri,"&nbsp;kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni usai rapat kerja di&nbsp;Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (11/4). Sedianya, dalam rapat kerja tersebut, masih ada sejumlah anggota Komisi III DPR yang ingin bertanya atau&nbsp;mengemukakan pendapatnya kepada Mahfud MD dan Sri Mulyani. Namun, Sahroni&nbsp;mempersilakan kedua menteri itu untuk tidak memberikan tanggapan atau jawaban karena keterbatasan waktu. "Karena waktu yang sangat terbatas, Pak Menko ada kegiatan lain, Bu Menteri akan ke luar negeri; jadi Pak Menko dan Bu Sri Mulyani enggak&nbsp;perlu jawab," kata&nbsp;Sahroni dalam rapat. Dia menambahkan&nbsp;bahwa rapat pembahasan lanjutan terkait transaksi janggal di Kemenkeu akan disesuaikan lagi dengan agenda kedua menteri yang tergabung dalam Komite TPPU itu. "Nanti kami&nbsp;atur jadwal rapat selanjutnya agar teman-teman juga dapat keleluasaan menerima jawaban dari Bapak, Ibu di depan," imbuhnya. Sahroni berharap dalam rapat lanjutan mendatang, Sri Mulyani dapat memberikan data yang telah ditindaklanjuti&nbsp;terkait transaksi janggal di Kemenkeu. "Mudah-mudahan ini rapat lanjutan, karena tadi anggota ada yang meminta bagan-bagan baru tentang hasil yang diberikan oleh Bu Menteri; mana saja hasil audit atau keuangan yang sudah diselesaikan oleh Bu Menkeu," katanya. Dia mengatakan, rapat pembahasan lanjutan terkait transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu akan digelar pada masa persidangan DPR RI mendatang. "Jadi, nanti di rapat lanjutan, mungkin di masa sidang yang akan datang," kata Sahroni. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD menyebutkan tidak ada perbedaan data antara ketua Komite TPPU&nbsp;dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR pada&nbsp;29 Maret 2023 dan menkeu dalam RDPU Komisi XI DPR pada 27 Maret 2023. "Karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat Laporan Hasil Analisis (LHA)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2009-2023,"&nbsp;kata Mahfud dalam Raker dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa, (11/4). Menurut dia, ada perbedaan yang disebabkan cara klasifikasi dan penyajian data tidak sama. Keseluruhan LHA/LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat Rp 349.874.187.502.987,00. Mahfud juga menyebutkan dari 300 laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan, sebagian di antaranya sudah ditindaklanjuti dan sebagian lainnya masih dalam penyelesaian&nbsp;baik oleh Kemenkeu maupun aparat penegak hukum (APH). Kemenkeu&nbsp;pun telah menyelesaikan sebagian besar laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan terkait dengan tindakan administrasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu&nbsp;sesuai Ketentuan II Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN&nbsp;juncto PP No. 94 Tahun 2023 tentang&nbsp;Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain Sri Mulyani&nbsp;dan Mahfud&nbsp;MD, rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Komite TPPU sekaligus Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Sedianya, dalam rapat kerja tersebut, masih ada sejumlah anggota Komisi III DPR yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapatnya.

Rapat Kerja Komisi III DPR Bersama Komite TPPU Tidak Tuntas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Komisi-III-DPR-RI-Panggil-Mahfud-MD-dan-Sri-Mulyani-Bahas-Transaksi-RP-349-T-Dery-Ridwansah-2-949737520.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membeberkan tujuh poin penting terkait dengan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud MD menyebutkan pertama adalah tidak ada perbedaan data antara Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dan Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi XI DPR pada tanggal 27 Maret 2023. "Karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat Laporan Hasil Analisis (LHA)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2009 - 2023," kata Mahfud dalam Raker dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa, (11/4). Menurut Mahfud, ada perbedaan yang disebabkan oleh cara klasifikasi dan penyajian data yang tidak sama. Adapun keseluruhan LHA/LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat Rp349.874.187.502.987,00. "Itu sama antara Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam," katanya. Lebih lanjut, Ketua Komite TPPU telah mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kemenkeu, baik LHA/LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu maupun yang dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH). Sementara itu, Kemenkeu hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima dengan tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH terkait dengan pegawai Kemenkeu. Kedua, lanjut&nbsp;Mahfud, dari 300 laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan sebagian sudah ditindaklanjuti sebagian lainnya masih dalam penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun APH. Ketiga, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan sebagian besar laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap aparatur sipil negara Kementerian Keuangan sesuai dengan Ketentuan II Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juncto PP No. 94 Tahun 2023 tentangan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Keempat, Kemenkeu akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal (TPA) dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU akan bekerja sama dengan PPATK dan APH," tambah Mahfud. Kelima, untuk LHP dengan nilai transaksi agregat Rp189.273.872.395.172,00 yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU di Komisi III DPR pada tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan Menteri Keuangan di Komisi XI DPR pada tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan langkah hukum terhadap TPA-nya dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali (PK). "Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum yang akan dilakukan Kemenkeu terhadap dugaan TPPU dan hal-hal lain yang belum masuk proses hukum," ucap dia. Keenam, Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan/satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP dengan nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987,00 dan mendorong case building atau membangun kasus dari awal dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat dimulai dengan LHP nilai agregat Rp189.273.872.395.172,00. Mahfud menuturkan bahwa tim gabungan/satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Ketujuh, komite dan tim satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dari 300 laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan sebagian sudah ditindaklanjuti sebagian lainnya masih dalam penyelesaian.

Mahfud MD Ungka 7 Inti Pertemuannya dengan Sri Mulyani

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, memastikan pihaknya akan mengawal proses hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun. Mahfud menyebut, saat ini Kemenkeu tengah melakukan langkah hukum terhadap adanya dugaan transaksi janggal bernilai triliunan rupiah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Penyampaian-Hasil-Rapat-Komite-Nasional-TPPU-Terkait-Rp349-triliun-Fedrik-Tarigan-1-366978418.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) selaku Ketua Komite Nasional PP TPPU bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Ketua PPATK Ivan Yustiavandana (kedua kanan), Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) memberikan keterangan pers" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) selaku Ketua Komite Nasional PP TPPU bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Ketua PPATK Ivan Yustiavandana (kedua kanan), Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) memberikan keterangan pers</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komite TPPU komitmen mengawal langkah hukum Kemenkeu terhadap dugaan TPPU dan hal lain yang belum masuk ke dalam proses hukum. Komite TPPU akan bentuk Satgas Supervisi untuk tindaklanjuti LHA-LHP nilai agregat Rp 349 triliun dan cas building prioritaskan LHP paling besar," kata Mahfud yang juga Ketua Komite TPPU saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dimulai yang Rp 189 trliun lebih. Tim Satgas akan libatkan PPATK, Ditjen Pajak, Beacukai, Bareskrim Polri, Kejagung, BIN dan Kemenkopolhukam," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/01445176/komisi-iii-dpr-usulkan-pembentukan-pansus-transaksi-janggal-rp-349-t">Komisi III DPR Usulkan Pembentukan Pansus Transaksi Janggal Rp 349 T</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengungkapkan, tindaklanjut tersebut dengan menyeret pihak-pihak yang terlibat ke aparat penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan terus tindaklanjuti dugaan TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan kerja sama PPATK dan aparat penegak hukum," tegas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud pun memastikan,&nbsp;tidak ada kesalahan data antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data yang disampaikan Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan, dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA/LHP yang dikirimkan oleh PPATK," tegas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menjelaskan,&nbsp;jumlah 300 LHA-LHP yang dikirim PPATK itu terdiri dari 200 LAH-LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar, lebih dari Rp 275 trilun. Hal ini terdiri dari 92 LHA-LHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM, laporan keuangan transaksi mencurigakan sebesar 236 T sekian," ungkap Mahfud.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, kata Mahfud, terdapat 108 LHA-LHP yang statusnya atas permintaan Kementerian Keuangan dengan nilai agregat LKTM lebih dari Rp 39 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, sebanyak 100 LHA-LHP dikirimkan ke aparat penegak hukum di luar Kemenkeu. Sementara, 99 LHA-LHP dan 1 LHA-LHP dikirim ke lembaga lain dengan nilai agregat LKTM Rp 74 triliun lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01481949/kpk-klaim-ponsel-pimpinannya-diretas-usai-firli-dilaporkan-terkait-dugaan-pembocoran-data-penyelidikan">KPK Klaim Ponsel Pimpinannya Diretas Usai Firli Dilaporkan Terkait Dugaan Pembocoran Data Penyelidikan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengakui, pihaknya juga telah melakukan serangkaian rapat Komite TPPU. Ia menegaskan tidak ada perbedaan data yang disampaikan saat RDP dengan Komisi III DPR RI pada 29 Maret 2023, dengan yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani dalam RDP dengan Komisi XI DPR pada 27 Maret 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena berasal dari data sumber yang sama, yait data agregat laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PPATK," pungkas Mahfud.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Komite TPPU komitmen mengawal langkah hukum Kemenkeu terhadap dugaan TPPU dan hal lain yang belum masuk ke dalam proses hukum.

Mahfud Pastikan Seret Pihak-pihak yang Terlibat Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Komisi-III-DPR-RI-Panggil-Mahfud-MD-dan-Sri-Mulyani-Bahas-Transaksi-RP-349-T-Dery-Ridwansah-5-2443660277.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Menkeu Sri Mulyani (kanan), dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (tengah), Menkeu Sri Mulyani (kanan), dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana raker dengan DPR.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada kesalahan data antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4). "Data yang disampaikan Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan, dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA/LHP yang dikirimkan oleh PPATK," tegas Mahfud. "Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama," sambungnya. Mahfud yang juga menjabat Ketua Komite TPPU itu menjelaskan, jumlah 300 LHA-LHP yang dikirim PPATK itu&nbsp; terdiri dari 200 LAH-LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar, lebih dari Rp 275 trilun. Hal ini terdiri dari 92 LHA-LHP. "Statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM, laporan keuangan transaksi mencurigakan sebesar 236 t sekian," ungkap Mahfud. Kemudian, kata Mahfud, terdapat 108 LHA-LHP yang statusnya atas permintaan Kementerian Keuangan dengan nilai agregat LKTM lebih dari Rp 39 triliun. Selanjutnya, sebanyak 100 LHA-LHP dikirimkan ke aparat penegak hukum di luar Kemenkeu. Sementara, 99 LHA-LHP dan 1 LHA-LHP dikirim ke lembaga lain dengan nilai agregat LKTM Rp 74 triliun lebih. Mahfud mengatakan, pihaknya juga telah melakukan serangkaian rapat Komite TPPU. Ia menegaskan tidak ada perbedaan data yang disampaikan saat RDP dengan Komisi III DPR RI pada 29 Maret 2023, dengan yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani dalam RDP dengan Komisi XI DPR pada 27 Maret 2023. "Karena berasal dari data sumber yang sama, yait data agregat laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PPATK," pungkas Mahfud. (*)

Kemudian, kata Mahfud, terdapat 108 LHA-LHP yang statusnya atas permintaan Kementerian Keuangan dengan nilai agregat LKTM lebih dari Rp 39 T

Mahfud: Tak Ada Perbedaan Data Antara Komite TPPU dan Kemenkeu Soal Transaksi Janggal Rp 349 T   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Penyampaian-Hasil-Rapat-Komite-Nasional-TPPU-Terkait-Rp349-triliun-Fedrik-Tarigan-1-366978418.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) selaku Ketua Komite Nasional PP TPPU bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Ketua PPATK Ivan Yustiavandana (kedua kanan), Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) memberikan keterangan pers" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) selaku Ketua Komite Nasional PP TPPU bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Ketua PPATK Ivan Yustiavandana (kedua kanan), Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) memberikan keterangan pers</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) memutuskan membentuk tim gabungan atau satuan tugas (satgas). Tujuannya, menindaklanjuti laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun. Satgas berisi personel dari sejumlah instansi. Yakni, Kemenko Polhukam, PPATK, Kementerian Keuangan, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, OJK, dan BIN. "Satgas akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA dan LHP," kata Ketua Komite TPPU Mahfud MD kemarin (10/4). Selain itu, satgas bakal melakukan case building dengan memprioritaskan LHP dengan nilai paling besar. Yakni, LHP dengan nilai agregat lebih dari Rp 189 triliun. "Komite dan tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel," paparnya. Dalam rapat kemarin, lanjut Mahfud, Komite TPPU membahas perbedaan data yang disampaikan ke Komisi III DPR dan Komisi XI DPR. Hasilnya, tidak ada perbedaan data. Sebab, sumber data yang disampaikan ke komisi III maupun komisi XI tidak berbeda. "Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda," imbuh Menko Polhukam itu. Data transaksi mencurigakan itu berasal dari 300 surat PPATK yang disampaikan sejak 2009. Dengan nilai agregat transaksi lebih dari Rp 349 triliun. Kemenko Polhukam menyampaikan data dengan mencantumkan seluruh LHA dan LHP yang dikirim kepada Kemenkeu maupun aparat penegak hukum. &rsquo;&rsquo;Sedangkan Kemenkeu hanya mencantumkan LHA-LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA-LHP yang dikirim ke aparat penegak hukum,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Karena itu, masalah perbedaan data yang sempat disorot para legislator di Senayan dinilai sudah klir. (syn/c18/fal)

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) memutuskan membentuk satgas.

Satgas TPPU Tindak Lanjuti Transaksi Mencurigakan Rp 349 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Komisi-III-DPR-Rapat-Dengan-Komite-TPPU-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Mahfud MD selaku Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, mengkoordinasikan kasus TPPU di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Polri, Kejaksaan dan KPK. Hal ini penting, agar transaksi janggal dan dugaan TPPU di Kemenkeu dapat ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang yang berlaku.  "Saya meminta kepada komite TPPU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasikan kembali dengan aparat penegakan hukum," kata I Wayan kepada wartawan, Jumat (31/3).  I Wayan meyakini, langkah yang dilakukan Mahfud MD dalam membuka kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun memiliki maksud baik. Tujuannya, tidak lain untuk kepentingan bangsa dan negara.  "Kami memahami pemerintah membuka kasus ini karena tidak ingin menutupi upaya penegakan hukum terutama di kemenkeu yang notabennya kementerian yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara," tegasnya.  Namun, Ia mengingatkan agar dalam menyampaikan informasi kepada publik perlu memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan perundang- undangan. Ia pun mengingatkan, setidaknya ada tiga ketentuan, di antaranya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, UU nomor 11 Tahun 2011 dan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.  "Dalam aturan tersebut terdapat batasan dan pengecualian terhadap beberapa informasi yang disampaikan ke publik. saya pribadi memahami bahwa filosofi UU mengatur hak warga negara dimuka hukum yang dilindungi konstitusi. Mohon mendapatkan perhatian yang serius," ucap I Wayan.  Oleh karena itu, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengajak semua pihak menjaga kehormatan antara lembaga. "Jangan memberikan pernyataan yang kontraproduktif karena bisa berpeluang menimbulkan kegaduhan seolah-olah ditafsirkan mencari panggung," pungkasnya.

Komisi III DPR Ingatkan Komite TPPU Bersinergi dengan Apgakum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Komisi-III-DPR-Rapat-Dengan-Komite-TPPU-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29</figcaption>
</figure><h3>Paparkan Dugaan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu di DPR</h3> JawaPos.com – Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Mohammad Mahfud MD membeberkan sejumlah fakta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Jakarta kemarin (29/3).  Menurut dia, tidak semua data dan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun sampai kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.  Berdasar runutan penjelasan dan keterangan terakhir yang disampaikan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR, Mahfud menyimpulkan bahwa menteri perempuan yang akrab dipanggil Ani itu tidak memiliki akses terhadap data dan informasi dari PPATK. ”Kesimpulan saya, Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan itu. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi XI DPR itu jauh dari fakta,” beber dia di hadapan legislator Komisi III DPR.  Mahfud yakin bukan maksud Sri Mulyani menyampaikan data dan informasi yang tidak sesuai fakta. Tapi, data dan informasi itulah yang dia peroleh dari anak buahnya. Keyakinan tersebut muncul lantaran selama ini Sri Mulyani bekerja dengan baik. Salah satunya ditunjukkan melalui Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). ”Sehingga saya percaya dia (Sri Mulyani, Red) menteri keuangan terbaik. Tetapi, akses dari bawah ndak masuk,” ucapnya.  Akses dari bawah yang dimaksud Mahfud adalah akses terhadap data dan informasi dari PPATK. Pejabat asal Madura itu melihat, Sri Mulyani tidak mendapat data dan informasi secara utuh dari anak buahnya. Misalnya terkait dengan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun berdasar data pada 2017–2019. Menurut Mahfud, angka tersebut sempat dipertanyakan oleh Sri Mulyani dalam rapat bersama PPATK yang turut dihadiri pejabat eselon satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Saat itu, lanjut Mahfud, pejabat eselon satu di Kemenkeu tersebut menyatakan, tidak pernah ada angka itu. ”Ndak ada, Bu, di sini. Ndak pernah ada katanya,” ujar Mahfud menirukan ucapan pejabat tersebut. Namun, pernyataan itu berubah saat Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menunjukkan surat yang valid berisi angka Rp 189 triliun tersebut. ”Baru dia (pejabat eselon satu Kemenkeu, Red), oh iya nanti dicari,” tambahnya.  Persisnya, Mahfud menjelaskan bahwa transaksi mencurigakan itu diduga pencucian uang atas impor emas batangan yang dilakukan 15 entitas. ”Tapi, dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah,” imbuhnya. Ketika PPATK melakukan pendalaman, pihak-pihak terkait bersikeras menyampaikan yang diimpor adalah emas mentah yang kemudian dicetak di Surabaya. ”Dicari ke Surabaya ndak ada pabriknya,” kata dia.  Menambahkan keterangan Mahfud, Ivan menyampaikan bahwa perbedaan data yang muncul disebabkan beberapa hal. Antara lain, Kemenkeu mengeluarkan atau memisahkan entitas Kemenkeu yang diduga terkait transaksi mencurigakan dengan perusahaan cangkang temuan PPATK. ”Jadi, misalnya dalam satu surat itu ada oknumnya satu, tapi perusahaannya ada lima, ada tujuh, delapan, dan segala macam,” ungkapnya.  Oleh Kemenkeu, entitas perusahaan cangkang dipisahkan dari entitas pegawai Kemenkeu. Sehingga dari angka Rp 35,5 triliun berkurang menjadi Rp 22 triliun, kemudian berkurang lagi menjadi Rp 3,3 triliun. Menurut PPATK, entitas pegawai Kemenkeu tidak bisa dipisahkan dari entitas perusahaan cangkang. ”Alasan PPATK memberikan data oknum plus nama perusahaannya, karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum,” jelas Ivan.  Karena itu, PPATK menggabung semua entitas tersebut. Menurut Ivan, praktik TPPU memang tidak jarang menggunakan modus tangan orang lain. Misalnya, yang digunakan adalah nama istri, anak, sopir, hingga tukang kebun. ”Sehingga kalau kami keluarkan data (entitas perusahaan, Red) itu, justru kami bohongi penyidiknya. Kami masukkan data-data perusahaan berikut nama oknumnya, di situlah ketemu yang namanya Rp 35 triliun,” terang dia.

Mahfud: Menkeu Tak Dapat Akses Data PPATK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komite TPPU

Berita Terkini