<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/20241009_075005-2945899366.jpg" alt="Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis di SMAN 70 Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis di SMAN 70 Jakarta. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala SMA Negeri 70 Jakarta Mulyanto membantah ada pungutan untuk siswa kelas XII. Isu yang beredar bahwa kegiatan kelas XII dilakukan menggunakan pungutan. Mulyanto menjelaskan, definisi pungutan dari Kemendikbud tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pungutan adalah adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan ditentukan. &rdquo;Kegiatan kelas XII yang akan dilaksanakan tahun ini dipersiapkan dengan pembiayaan melalui sponsor, sisa profit pentas seni, donatur, dan sumbangan sukarela. Tidak ada satupun orang tua maupun murid yang diwajibkan untuk memberikan sejumlah dana untuk membiayai kegiatan kelulusan,&rdquo; kata Mulyanto dalam keterangan, Minggu (23/3). Dia menegaskan, semua orang tua dan murid diikutsertakan dalam semua kegiatan kelulusan tanpa ada ikatan harus ikut membiayai dan tanpa ada diskriminasi. &rdquo;Panitia maupun sekolah tidak pernah menentukan besaran biaya per orang untuk membiayai kegiatan kelulusan,&rdquo; tegas Mulyanto. &rdquo;Sesuai definisi dari Permendikbud, kami menyatakan tidak ada pungutan yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan kelulusan seperti yang dituduhkan,&rdquo; tambah dia. Menurut Mulyanto, setiap sponsor dan donatur yang memberikan sumbangan sukarela untuk kegiatan kelulusan menyatakan secara tertulis dukungan dan nilai sumbangan yang diberikan. Tidak adanya paksaan dan semua sumbangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta akuntabel. Mulyanto menyatakan, terkait pungutan pada kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tahun ini dengan tema Dhirendra Ekandanta. Pihaknya menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. &rdquo;Kegiatan P5 dengan tema Dhirendra Ekandanta adalah kegiatan yang dilakukan pada tahun akademik 2023-2024 bukan 2024-2025. Kegiatan P5 tahun ini belum terselenggara dan akan diselenggarakan dengan tanpa pungutan apalagi dana yang disetor ke rekening pribadi guru,&rdquo; tegas Mulyanto. Terkait isu dan tuduhan mengenai sedikitnya program yang mendukung kualitas akademik di SMAN 70 untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN). Program dukungan akademik dilakukan dalam berbagai kegiatan di antaranya try out soal-soal UTBK sekali setiap pekan, sosialisasi strategi masuk PTN bagi orang tua dan murid, dan lainnya. Kegiatan tersebut sudah mulai membuahkan hasil di mana jumlah murid yang lolos masuk PTN melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) naik signifikan dengan peningkatan melebihi 30 persen dari Jumlah murid yang lolos pada 2024. Murid yang lolos masuk SNBP pada 2025 adalah 47 orang dibandingkan 2024 yang berjumlah 36 orang. &rdquo;Kami sangat bersyukur karena seluruh murid dan orang tua murid sangat mendukung program dan strategi yang kami jalankan,&rdquo; ujar Mulyanto. Program peningkatan kualitas akademik di SMAN 70 tidak hanya mempersiapkan agar murid dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN), namun juga mempersiapkan bagi murid yang orang tuanya memiliki daya dukung untuk kuliah di perguruan tinggi luar negeri (PTLN). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Oktober 2024 dan Januari 2025 dengan hadirnya 21 universitas dan kolese dari Inggris serta 2 universitas dari India ke SMAN 70 Jakarta. &rdquo;Berdasar data yang kami himpun pun terdapat 38 murid yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, sehingga ingin langsung bekerja. Kami berupaya mengidentifikasi mereka yang ingin bekerja dengan menghadirkan alumni dan orang tua yang dapat memberikan motivasi, bimbingan serta pelatihan UMKM,&rdquo; papar Mulyanto. &rdquo;Kami berharap agar setelah lulus dari SMAN 70, mereka yang tidak melanjutkan kuliah dapat mandiri berwirausaha, tidak bergantung mencari lowongan kerja,&rdquo; terang dia. Sedangkan terkait dengan pendaftaran masuk Universitas Indonesia melalui jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), ditegaskan bahwa sekolah tidak pernah memungut biaya apapun bagi murid yang ingin mendaftarkan diri. Mulyanto menambahkan, SMA Negeri 70 selalu mendukung murid untuk berprestasi baik di jalur akademik maupun non akademik. &rdquo;Prestasi di bidang olahraga juga terus meningkat, di antaranya menjadi juara 1 kompetisi bola basket DBL putri selama 4 tahun berturut-turut,&rdquo; ucap Mulyanto.

Kepala SMAN 70 Jakarta bantah ada pungutan untuk siswa kelas XII. Beradar isu bahwa kegiatan kelas XII dilakukan menggunakan pungutan

Kepala SMAN 70 Jakarta Klaim Kegiatan Siswa Kelas XII Menggunakan Dana Sponsor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/WhatsApp-Image-2024-07-30-at-165638-2290071543.jpeg" alt="DPC LKSN Jakarta Selatan menyelenggarakan Bootcamp Komite Sekolah 2024 bersama Suku Dinas Pendidikan 1 dan 2 wilayah Jakarta Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DPC LKSN Jakarta Selatan menyelenggarakan Bootcamp Komite Sekolah 2024 bersama Suku Dinas Pendidikan 1 dan 2 wilayah Jakarta Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPC LKSN Jakarta Selatan menyelenggarakan Bootcamp Komite Sekolah 2024. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jakarta Selatan khususnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Selatan. Pada kegiatan Bootcamp ini salah satunya membahas terkait pendanaan sekolah. Misalnya seperti dana sumbangan atau donasi. Sebab, pada tahun ajaran tahun lalu beberapa sekolah tidak menggelar wisuda kelulusan. Hal itu dikarenakan, pihak Kepala Sekolah yang enggan menarik dana sumbangan atau donasi kepada orangtua murid. "Kegiatan bersama Lembaga Komite Sekolah Nasional ini sangat penting sekali karena akan menyamakan persepsi komite terkait dana sumbangan," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan, Sarwoko di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (30/7). Sarwoko mengatakan hal tersebut dalam kegiatan pelatihan insentif (bootcamp) Komite Sekolah Jakarta Selatan di ruang Dirgantara Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Nantinya kegiatan ini juga dipandu oleh Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) yang membahas terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), iuran dan sebagainya. "Sehingga dari kegiatan hasilnya akan mendapat penjelasan lebih jelas supaya nanti di lapangan para kepala sekolah lebih nyaman," ujarnya. Bootcamp Komite Sekolah 2024 diikuti oleh Kepala Sekolah dari 85 Satuan Pendidikan di wilayah Jakarta Selatan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Acara ini juga dihadiri 100 orang Ketua Komite Sekolah dari satuan pendidikan di wilayah Jakarta Selatan. Bootcamp Komite Sekolah 2024 bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada kepala sekolah dan komite sekolah terkait aturan perundangan Komite Sekolah yang berlaku, materi dasar Komite Sekolah, pendanaan kegiatan sekolah dan bagaimana membangun sinergi dengan manajemen sekolah. Sementara, Ketua DPC LKSN Jakarta Selatan, Dwi Cesario FP menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjembatani setiap satuan pendidikan terkait permasalahan yang ada. "Biasanya di sekolah itu kan yang menjadi sorotan adalah pungutan, mudah sekali sebetulnya orang memberikan label bahwa setiap ada keluar dana itu berarti pungutan," ujar Dwi. Dwi menegaskan definisi pungutan maupun sumbangan tentunya berbeda dan sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 mengatur tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Sebagai misal, seringkali orang tua menganggap sekolah negeri harus gratis dan dana BOS memang ditujukan untuk memajukan standar nasional pendidikan. Padahal, faktanya di lapangan ada sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan namun tidak bisa didanai oleh BOS. &nbsp; "Nah ini perlu pendanaan yang kreatif, tapi tidak berupa pungutan namun sumbangan maka dari itu perlu adanya penyamaan persepsi," ujarnya. Namun, adanya Bootcamp Komite Sekolah para peserta mendapatkan pencerahan terkait sumbangan dan donasi untuk berbagai kegiatan seperti wisuda, kegiatan kesiswaan maupun pembangunan sarana prasarana. Komite Sekolah diberikan pengarahan bagaimana mekanisme penggalangan dana yang tidak termasuk ke dalam pungutan yaitu dengan tidak mewajibkan dan menyamakan nilai donasinya.

Kegiatan bersama Lembaga Komite Sekolah Nasional ini sangat penting sekali karena akan menyamakan persepsi komite terkait dana sumbangan.

Kasudin Pendidikan Jaksel Sebut Lembaga Komite Sekolah Nasional Sangat Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-1047061-3922549964.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi penandatanganan pakta integritas kepala sekolah dan komite sekolah SMA/SMK dan SLB negeri serta Kacabdin Pendidikan se Jatim. Total ada sekitar 1.600 sekolah yang berpartisipasi dalam penandatanganan pakta integritas tersebut. Gubernur Khofifah mengajak kepala sekolah serta komite sekolah untuk memiliki komitmen yang sama. &rdquo;Khususnya, agar kepala sekolah maupun komite sekolah melaksanakan tugas sesuai Permendikbud No 75 Tahun 2016. Terutama untuk menghindarkan penarikan pungutan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan,&rdquo; ujar khofifah. Dia menjelaskan, Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. &rdquo;Misalnya ekstrakurikuler, Olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah,&rdquo; kata Khofifah. Khofifah menambahkan, dengan pakta integritas itu, semua harus sepaham bahwa pungutan yang dilakukan komite atau sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan. Termasuk tidak boleh ditargetkan dengan nominal tertentu. &rdquo;Tidak ada yang boleh mewajibkan apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan komite harus transparan, akuntabel dan kredibel,&rdquo; tandas Khofifah. Khofifah berharap, dengan penandatanganan pakta integritas, capaian prestasi pendidikan Jawa Timur diikuti tata kelola yang sangat baik. &rdquo;Kami berterima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komite SMAN 5 Surabaya bahwa ada suasana kegotong royongan, suasana untuk saling membantu agar anak-anak kita tetap bisa memperoleh pendidikan dengan baik,&rdquo; ucap Khofifah. Sementara itu, Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang secara virtual menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas kepala sekolah dan komite sekolah SMA/SMK dan SLB serta Kacabdin Pendidikan Jatim Tahun 2023 adalah bentuk komitmen tinggi seluruh jajaran pemprov bersama komite sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas maka dukungan dari masyarakat dalam hal ini komite sekolah menjadi penting. Namun, seluruh ikhtiar ini harus didasarkan pada perencanaan program yang transparan, akuntabel, serta bebas dari perilaku korup. &rdquo;Penandatanganan pakta integritas ini merupakan penguatan ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut. Peran serta masyarakat termasuk peran serta pendidikan swasta tetap harus ditumbuhkan secara proporsional,&rdquo; ucap Chatarina Muliana Girsang.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi penandatanganan pakta integritas komite dan kepala SMA/SMK dan SLB negeri serta Kacabdin

Komite dan Kepala SMA/SMK/SLB Negeri Jawa Timur Tanda Tangani Pakta Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot_20220906-142830_Instagram-01.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Dispendik Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Dispendik Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat (Jabar) menyetujui kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara pelaksanaan rapat komite sekolah di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri.  ”Kami setuju dan mendukung kebijakan Kadispendik Jawa Barat, yang menghentikan rapat komite sekolah dengan orang tua siswa,” kata Ketua Umum Forum Orang Tua Siswa Jabar Dwi Subawanto seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Kamis (15/9).  Dwi mengatakan, rapat komite sekolah dengan orang tua siswa biasanya dilakukan setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB  2022 berlangsung Juni hingga Juli dan pada tahun ajaran 2022/2023, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah diterbitkan.  Dwi mengatakan, pentingnya peraturan baru tersebut disosialisasikan secara merata sehingga seluruh pengurus komite sekolah dan orang tua siswa memahami betul tujuan dari rapat komite sekolah.  ”Hal ini yang membuat kami mendukung kebijakan menghentikan rapat komite,” ujar Dwi.  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi pada 13 Oktober menginstruksikan seluruh sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri, untuk sementara menghentikan kegiatan rapat komite sekolah sampai ketentuan yang tertuang dalam peraturan tentang komite sekolah tersosialisasikan dengan baik.  Menurut dia, komite sekolah dan orang tua siswa diharapkan memahami peraturan mengenai komite sekolah, termasuk tujuan dari pelaksanaan rapat komite sekolah.  ”Saya instruksikan kepada KCD (kantor cabang dinas) agar menyampaikan kepada setiap kepala sekolah untuk menghentikan dulu kegiatan rapat komite sampai betul-betul dapat memahami (aturan tentang komite sekolah),” kata Dedi.

Forum Orang Tua Siswa Jabar Setujui Penghentian Rapat Komite Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Screenshot_20220705-145505_Instagram-01.jpg" alt="Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe. Instagram Abdul Harris Bobihoe/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe. Instagram Abdul Harris Bobihoe/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menggodok peraturan tentang pungutan terhadap siswa di lingkungan sekolah.  Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe mengatakan, peraturan itu akan mengatur tentang mekanisme terkait pungutan untuk mencegah pungutan liar di lingkungan sekolah. Seperti saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).  ”Makanya kami sekarang sedang membuat peraturan tentang pungutan terhadap siswa. Aturan itu melarang selain pungutan,” kata Harris seperti dilansir dari Antara.  Namun, kata dia, ada beberapa pungutan yang boleh dilakukan komite sekolah kepada peserta didik di lingkungan sekolah. ”Peraturan ini agar saat komite sekolah jika melakukan pungutan ke siswa, itu bisa terendus secara hukum (ada payung hukumnya). Karena banyak orang tua siswa yang mau nyumbang tapi bingung karena belum ada aturannya,” ujar Abdul Harris Bobihoe.  Menurut Harris, peraturan tersebut merupakan usul dari Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat. ”Progresnya sudah berjalan dengan baik saya kira dalam bulan-bulan ke depan segera ditandatangani Gubernur Jawa Barat,” terang Abdul Harris Bobihoe.  Politikus Partai Gerindra itu berharap aturan tersebut sudah selesai atau ditandatangani oleh Gubernur Ridwan Kamil sebelum tahun ajaran baru dimulai.  ”Kita harapkan cepat ya, mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru tahun ini pergub tersebut sudah selesai. Supaya komite sekolah kalau mau gerak ada payung hukumnya,” ucap Abdul Harris Bobihoe.

DPRD Jawa Barat Godok Peraturan Tentang Pungutan di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646817364661.jpg" alt="Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terus menuai persoalan. Kali ini pemicunya adalah rencana pemerintah menghapus keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di RUU Sisdiknas. Kedua lembaga ini perlu tetap dipertahankan sebagai kontrol sistem pendidikan di daerah dan unit satuan pendidikan.  Kabar penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut diungkapkan oleh Dhitta Puti Sarasvati dari Aliansi Pendorong Keterbukaan Kebijakan Pendidikan. Dia mengatakan organisasinya sempat diundang sosialisasi atau uji publik pembahasan RUU Sisdiknas oleh Kemendikbudristek.  ’’Saya tidak ikut pertemuannya. Tetapi saya sempat membaca draf RUU Sisdiknas-nya,’’ kata Puti di sela peluncuran website Kawalruusisdiknas di Jakarta Rabu (13/4) petang.  Puti mengatakan ada beberapa bagian RUU Sisdiknas yang menggelisahkan. Diantaranya adalah penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dia mengakui selama ini Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih belum optimal menjalankan perannya.  ’’Tetapi jangan langsung dihapus. Tetapi diupayakan supaya maksimal perannya,’’ kata Puti.  Menurutnya, keberadaan Dewan Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota sangat penting. Mereka bisa memberikan masukan dan catatan kritis terhadap berjalannya sistem pendidikan. Masukan dari Dewan Pendidikan itu bisa disampaikan ke pemerintah daerah atau dinas pendidikan setempat.  Begitupun dengan Komite Sekolah yang juga memiliki peran penting. Komite Sekolah merupakan wadah bersatunya perangkat sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Kolaborasi pihak-pihak itu bisa mewujudkan pengelolaan sekolah yang baik. Sebab perangkat sekolah memiliki kontrol dari Komite Sekolah.  Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan sistem pendidikan itu bisa diibaratkan sebagai pertandingan sepak bola. Ada pemain, wasit, penonton, sampai federasi sepak bola. Indra mengatakan keberadaan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah itu sebagai wasit.  ’’Kalau wasitnya belum benar, ya wasitnya diganti dicarikan yang benar. Jangan kemudian main sepak bola tanpa wasit,’’ tuturnya.  Secara umum Indra menyoroti keterbukaan Kemendikbudristek dalam membahas RUU Sisdiknas. Dia kecewa karena keterlibatan masyarakat dalam pembahasan RUU Sisdiknas sangat terbatas. Sampai akhirnya sejumlah praktisi dan pemerhati pendidikan menghadirkan website Kawalruusisdiknas tersebut.  Melalui platform tersebut masyarakat bisa ikut memberikan masukan terhadap pembahasan RUU Sisdiknas. ’’Nanti usulan yang masuk akan kami kumpulkan. Kemudian kami sampaikan ke DPR,’’ jelasnya.  Dia meyakini masukan dari masyarakat terhadap pembahasan RUU Sisdiknas sangat banyak dan perlu ditampung pemerintah beserta parlemen dalam pembahasan RUU Sisdiknas.

Penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Ditentang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah Nasional (FKKSMN) Rudi Dwi Maryanto mengatakan bahwa pihaknya setuju akan pembukaan sekolah dengan adaptasi kebiasaan baru pada Januari 2021.  Dia juga mengharapkan, pihak sekolah bisa dengan ketat mengawasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka (PTM). Sebab, jika tidak diterapkan dengan baik, dikhawatirkan PTM hanya akan menimbulkan klaster baru di bidang pendidikan.  ’’Cenderung kami setuju untuk masuk, namun pembiasaan Covid-19 ini yang harus kita tekan kan kebiasaannya," terangnya dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (23/11).  Selain kekhawatiran di dalam sekolah, pihaknya juga khawatir ketika siswa menuju ke sekolah. Di mana diketahui bahwa kendaraan umum juga memiliki potensi besar dalam penyebaran yang menyebabkan klaster baru.  ’’Bagaimana anak itu ketika menaiki dengan kendaraannya seperti itu, operasional dari rumah ke sekolah, itu mereka (orang tua) lagi bingung. Ini yang menjadi perhatian kami,’’ ucapnya.  Di sisi lain, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Evy Mulyani menegaskan agar dinas pendidikan (disdik) dapat memastikan betul pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan yang tercantum di dalam SKB.  Begitu juga dengan dinas kesehatan di wilayahnya masing-masing untuk dapat memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu, dinas perhubungan dalam hal ini dapat memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.  ’’Kita semua yakin akan menjadi lebih kuat dan akan seoptimal mungkin untuk menyediakan dan membimbing anak-anak kita untuk kembali ke sekolah, setelah tentunya satuan pendidikan yang yang diberikan izin untuk memberikan atau melakukan pembelajaran tatap muka, memenuhi seluruh kriteria seluruh syarat berjenjang sebagaimana ditetapkan dalam SKB,’’ urainya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Al2rvO34ASI

Forum Komite Sekolah Setuju Sekolah Kembali Buka pada Januari 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/sekolah-libatkan-komite.jpg" alt="Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di SMPN 139,Jakarta, Selasa (9/6/2020). Penyemprotan tersebut sebagai persiapan jelang dimulainya aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali di sekolah tersebut setelah memasuki masa transisi Pembatasan Sosial" width="100%">
<figcaption>Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di SMPN 139,Jakarta, Selasa (9/6/2020). Penyemprotan tersebut sebagai persiapan jelang dimulainya aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali di sekolah tersebut setelah memasuki masa transisi Pembatasan Sosial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemendikbud diminta proaktif melakukan kajian dan asesmen tentang kesiapan sekolah menyambut tatanan kenormalan baru. Hal itu terkait dengan wacana pembukaan kembali sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru, pada masa new normal.  Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Irman Yasin Limpo menyatakan, ada sejumlah hal yang harus menjadi catatan ketika ingin kembali membuka sekolah. Dimulai penelitian dan pengkajian awal tentang kesiapan. Terutama guru dan siswa yang akan terdampak langsung. ”Kajian tersebut harus dilakukan oleh lembaga independen serta kredibel, bukan oleh pemerintah semata,” ujarnya kemarin (9/6).  Kemudian, keputusan untuk mengaktifkan kembali sekolah wajib melibatkan komite sekolah dengan kehadiran orang tua di atas 50 persen. Dengan demikian, tidak ada keputusan sepihak. Mengingat, pembukaan sekolah di tengah pandemi cukup berisiko.  Apabila Kemendikbud masih gamang soal pengaktifan kembali sekolah, pihaknya merekomendasikan untuk mengoptimalkan penggunan sistem daring dalam kerangka homeschooling. Skenario itu dapat dilakukan selama satu semester. ”Hentikan DAK sarana dulu di sekolah. Fokus pada sistem pengembangan homeschooling dan pecegahan Covid di sekolah,” tegasnya.  Selain itu, dia mendorong Kemendikbud segera menyederhanakan kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Dia mengakui, pada masa pandemi, capaian akademik tidak menjadi fokus utama. Siswa didorong untuk memahami kompetensi dasar dan belajar dari situasi yang dihadapi saat ini.  Namun, hal itu tidak bisa berjalan maksimal karena tidak ada acuan dan parameter yang spesifik dari Kemendikbud. Begitu pula sistem penilaian kinerja kegiatan belajar-mengajar dengan pembelajaran jarak jauh.  Sementara itu, analis kebijakan publik Wahana Visi Indonesia Tira Maya Malino menyatakan, dari data hasil jajak pendapat suara anak-anak dapat diketahui bahwa sekolah merupakan tempat yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan belajar dari rumah. Selain wadah bagi anak-anak untuk membangun relasi pertemanan, proses belajar-mengajar di sekolah lebih dipilih daripada belajar dari rumah. ”Kembali ke sekolah adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Maka, pemerintah perlu merencanakan sejak jauh hari mengenai skenario kembali ke sekolah,” ujarnya.  Tira meminta pemerintah melihat kebijakan di negara Eropa seperti Denmark dan Norwegia. Pemerintah Denmark menyarankan sekolah memberikan prioritas kepada siswa yang akan lulus secara bertahap. Di sana, protokol diberlakukan bagi sekolah dengan mengatur tempat duduk terpisah jarak 2 meter dan membuka jendela ventilasi untuk mematuhi pedoman jarak sosial. ”Norwegia juga menerapkan prinsip bertahap dengan membuka kelas siswa yang lebih senior, kemudian diikuti bertahap siswa dari kelas yang lebih kecil seiring dengan penurunan tingkat penularan virus korona,” ungkapnya. Selain itu, sekolah dibagi menjadi beberapa kelas dan dikelompokkan tidak lebih dari 15 siswa.  Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad tidak berkomentar banyak soal rencana pembukaan sekolah tersebut. Sebab, belum ada keputusan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ”Sampai saat ini belum ada keputusan dari gugus tugas. Kita masih menunggu hal tersebut,” ujarnya singkat.  Namun, Kabiro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evi Mulyani memastikan bahwa tahun ajaran baru dimulai bulan depan. ’’Tahun ajaran baru di Indonesia ini seperti tahun-tahun sebelumnya, dimulai di Senin ketiga Juli,’’ terang dia.  Namun, itu tidak berarti kegiatan belajar-mengajar akan langsung dilakukan secara tatap muka di sekolah. Nanti proses belajar-mengajar tetap menggunakan sistem jarak jauh. Baik online maupun lewat televisi dan radio.  Pihaknya masih harus mengkaji secara komprehensif dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang proses belajar siswa. ’’Kami mengutamakan kesehatan dan keselamatan insan pendidikan,’’ lanjutnya. Baik siswa, guru, maupun orang tua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Aktifkan Sekolah Wajib Libatkan Komite dan Orang Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/bangun-lebih-pagi-demi-hari-pertama-sekolah_m_144926.jpeg" alt="Murid kelas 1 berbaris saat mengikuti pengarahan dan pembagian kelas pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru di SD 010 Batamkota , Senin (17/7). (Cecep Mulyana/Batam Pos)" width="100%">
<figcaption>Murid kelas 1 berbaris saat mengikuti pengarahan dan pembagian kelas pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru di SD 010 Batamkota , Senin (17/7). (Cecep Mulyana/Batam Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan memfasilitasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) bagi murid TD, SD, TPA, dan SLB. Anggaran yang disediakan pun cukup fantastis yaitu sebesar Rp 324 miliar.  Anggota Komisi E Sereida Tambunan mengaku, hal ini bisa rawan penyalahgunaan anggaran. Sehinga ia menyarankan agar anggaran tidak diserahkan kepada komite sekolah, sebab mereka tidak memiliki legalitas dalam hal pengelolaan.  "Kami tidak pernah membahas itu di komisi E mengenai ada dana makanan tambahan yang akan dikelola oleh komite sekolah. Ini peringatan untuk Dinas Pendidiakan. Komite sekolah itukan tidak ada legalitasnya dan itukan hanya perkumpulan orang tua murid," ucap Serida saat dihubungi Jumat (12/3).  Selain itu, Sereida pun menegaskan bahwa dana makanan telah diatur di dalam Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jadi jika orang tua wali ingin membeli makanan tambahan untuk anaknya, mereka tinggal menggunakan kartu tersebut.  "Ini pertanggung jawabannya ke siapa? Kami bukan tidak sepakat dengan gizi dan protein anak. Tetapi ini sudah ada dana KJP jadi duitnya itu dimasukan saja ke JKP," tegasnya.  Sereida menyarankan jikalau dana KJP tidak cukup memenuhi makanan tambahan anak, maka Disdik DKI bisa menambah dana. Bukan malah melakukan program tersendiri untuk dikelola komite sekolah.  "Ini mengunakan APBD lebih baik dana untuk belanja ditambahkan karena di dalam KJP itukan sudah ada membeli daging sapi yang harganya Rp 100 ribu bisa harganya Rp 65 ribu, ayam harga Rp 35 ribu bisa jadi Rp 8 ribu. Di situ saja yang ditambahkan biar mereka bisa beli sendiri," pungkasnya.

DPRD Tolak Komite Sekolah Kelola Dana Tambahan Makanan Murid SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pungutan-tidak-jelas-wali-murid-gugat-sekolah-ke-ki_m_1524570164_207109.jpeg" alt="Pemohon dan tergugat menyepakati penyelesaian sangketa informasi di Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon, Selasa (24/4)." width="100%">
<figcaption>Pemohon dan tergugat menyepakati penyelesaian sangketa informasi di Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon, Selasa (24/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali murid melalui Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon melaporkan pungutan tanpa disertai rincian pembiayaan yang jelas di SMPN 7 Kota Cirebon. Pihak pemohon, Nurmin, 47, sudah dua kali meminta penjelasan informasi pembayaran uang perpisahan siswa kelas IX. Warga asal Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon itu mengaku keberatan dengan surat edaran dari pihak Komite Sekolah meminta uang bayaran perpisahan sebesar Rp 1.150.000 namun tidak berdasarkan keterangan rincian pembayaran. "Awalnya ada uang bayaran anak untuk perpisahan yang harus dibayarkan ke pihak sekolah sebesar Rp 1.150.000, karena ada potongan dana BOS Rp 400 ribu, jadi harus bayar Rp 750 ribu. Tapi tidak ada rinciannya," ungkapnya kepada JawaPos.com usai persidangan informasi di KI Kota Cirebon, Selasa (24/4). Nurmin mengaku sudah dua kali meminta ke pihak komite sekolah, untuk meminta rincian pembayaran, namun tidak pernah digubris. Sehingga ia memilih untuk melaporkan ke pihak KI. Bagi Nurmin upaya hukum sangketa informasi ke KI dilakukan sebagai pembelajaran bagi semua pihak, karena pungutan pembayaran tanpa rincian bukan sekali dua kali terjadi di sekolah. Menurutnya, pihak komite sekolah harus terbuka dan transparan saat memberlakukan pembayaran untuk keperluan sekolah. Nurmin yakin, informasi yang disangketakan bukan tergolong informasi bersifat rahasia. "Sangketa informasi ini sebagai pembelajaran untuk ke depan bagi pihak sekolah. Ini sebagai langkah keterbukaan Informasi publik sesuai amanat UU Nomor 12 tahun 2008," ujarnya. Perwakilan dari pihak komite SMPN 7 Kota Cirebon, Iwan Yohana mengaku pungutan kepada siswa SMPN 7 Kota Cirebon sebelumnya sudah dibicarakan dengan pihak siswa dan wali murid. Dia berdalih pungutan tersebut sebagai upaya menutupi kekurangan pihak sekolah untuk menunjang aktivitas keterampilan dan kegiatan kelulusan siswa kelas IX. Alasannya, anggaran pendidikan bersumber dari APBD Kota Cirebon belum sepenuhnya menutupi kebutuhan sekolah, khususnya kegiatan pentas seni. Sehingga komite berinisiatif memungut pembayaran yang dibebankan kepada orang tua siswa. "Sebenarnya kami meminta pungutan atas dasar kemampuan orang tua siswa. Jadi, orang tua siswa membayar dengan kesanggupan masing-masing. Pungutan ini adalah pungutan yang tidak dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah. Jadi harus patungan orang tua murid, sesuai dengan kemampuannya masing-masing," katanya. Sementara Ketua Komisioner KI Kota Cirebon, Erlinus Thahar mengatakan, hasil dari mediasi tersebut, keinginan pemohon untuk meminta salinan, perincian, dan bukti persetujuan komite dan SMPN 7 Kota Cirebon harus dipenuhi oleh pihak komite. Disebutkan, menurut pengakuan komite, rincian pembiayaan itu sedikitnya ada 9 item untuk dibayarkan. Seperti pembiayaan pentas seni, buku pedoman UNBK, persewaan komputer UNBK dan sebagainya. "Hasilnya tanggal 15 Mei ini, pihak komite akan memenuhi informasi yang diminta oleh pemohon," ujarnya.

Pungutan Tidak Jelas, Wali Murid Gugat Sekolah ke KI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komite sekolah

Berita Terkini