<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/1000331032-1235008784.jpg" alt="Antoine Arnault, Direktur Citra dan Keberlanjutan LVMH, resmi bergabung dalam komite eksekutif (Bloomberg)" width="100%">
<figcaption>Antoine Arnault, Direktur Citra dan Keberlanjutan LVMH, resmi bergabung dalam komite eksekutif (Bloomberg)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bernard Arnault kembali menegaskan arah suksesi di LVMH Mo&euml;t Hennessy Louis Vuitton SE dengan menunjuk putranya, Antoine Arnault, sebagai anggota komite eksekutif. Manuver ini memperkuat posisi generasi kedua keluarga Arnault di pusat pengambilan keputusan konglomerasi barang mewah terbesar di dunia. Keputusan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan. Di tengah kompetisi global industri kemewahan yang semakin ketat, konsolidasi keluarga di struktur tertinggi menunjukkan strategi jangka panjang Arnault dalam menjaga kesinambungan kendali atas grup yang menjadi simbol kekuatan merek Prancis di pasar internasional. Dilansir dari&nbsp;Bloomberg, Jumat (13/2/2026), penunjukan ini disebut sebagai "sinyal kuat bahwa dia bermaksud agar anak-anaknya memainkan peran penting dalam masa depan konglomerasi barang mewah tersebut." Dalam pernyataan resmi perusahaan, LVMH menegaskan bahwa "penunjukan yang diumumkan pada Senin berlaku efektif segera." Sementara itu, Antoine, 48 tahun, saat ini menjabat sebagai Direktur Citra dan Keberlanjutan LVMH. Dengan masuknya Antoine ke komite eksekutif, dia bergabung bersama Bernard Arnault dan kakaknya, Delphine Arnault, 50 tahun. Delphine sendiri memimpin Christian Dior Couture, rumah mode terbesar kedua di dalam grup setelah Louis Vuitton, dan telah menjadi anggota komite sejak usia 43 tahun. Secara struktural, komite eksekutif LVMH kini terdiri dari 14 anggota yang umumnya memimpin berbagai divisi atau merek utama di bawah naungan grup, mulai dari fesyen dan aksesori mewah, anggur dan minuman beralkohol, hingga parfum dan kosmetik. Struktur ini menjadi pusat perumusan strategi dan arah ekspansi global perusahaan. Adapun sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir, Antoine memegang peran penting dalam penguatan citra korporasi LVMH, termasuk mengawasi kemitraan dan sponsor Olimpiade Paris 2024. Pada ajang tersebut, berbagai merek LVMH tampil dominan dalam seremoni pembukaan, mempertegas posisi grup sebagai representasi kemewahan Prancis di panggung dunia. Selain penunjukan Antoine, LVMH juga melakukan perubahan pada divisi parfum dan kosmetik. Veronique Courtois ditunjuk menggantikan Stephane Rinderknech sebagai kepala divisi yang membawahi Parfums Christian Dior dan Guerlain, sekaligus bergabung dalam komite eksekutif. Mengenai kepergian Rinderknech, Bloomberg melaporkan bahwa dia meninggalkan grup untuk "mengejar proyek pribadi baru." Meski demikian, dinamika suksesi keluarga Arnault terus menjadi perhatian investor global. Mengutip Reuters, manajer dana Eropa di Edmond de Rothschild, Ariane Hayate, menilai, "Sepuluh tahun yang lalu, suksesi tidak menjadi isu mendesak. Hari ini, hal itu menjadi faktor risiko dan berpotensi memicu diskon valuasi terkait tata kelola perusahaan." Pernyataan ini menegaskan bahwa pasar kini menaruh perhatian serius pada struktur transisi kepemimpinan LVMH. Di sisi lain, lima anak Bernard Arnault seluruhnya terlibat dalam operasional LVMH. Namun, tiga yang termuda, yakni Alexandre, 33 tahun, Frederic, 31 tahun, dan Jean, 27 tahun, belum menjadi anggota komite eksekutif. Bloomberg mencatat, "selain Jean, seluruhnya merupakan anggota dewan direksi LVMH," menunjukkan bahwa proses kaderisasi berlangsung bertahap dan terstruktur. Dengan demikian, penunjukan Antoine Arnault ke komite eksekutif bukan sekadar formalitas organisasi. Langkah ini menjadi bagian dari arsitektur suksesi yang dirancang Bernard Arnault untuk memastikan bahwa kendali atas raksasa mewah dunia tersebut tetap berada dalam lingkaran keluarga, sekaligus menjawab ekspektasi pasar terhadap kepastian arah kepemimpinan jangka panjang.

Bernard Arnault memperkuat arsitektur suksesi di LVMH dengan menunjuk putranya, Antoine Arnault sebagai anggota komite eksekutif.

Strategi Suksesi Bernard Arnault: Antoine Resmi Masuk Komite Eksekutif LVMH, Dinasti Arnault Kian Kokoh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/IMG_20211124_193735-3928573110.jpg" alt="Ketua PSSI Jateng A.S. Sukawijaya. (Wisnu Adhi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua PSSI Jateng A.S. Sukawijaya. (Wisnu Adhi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua kandidat bakal bersaing dalam pemilihan Ketua PSSI Jawa Tengah periode 2025-2029. Pemilihan itu rencananya digelar pada 20 Desember. Ketua Komite Pemilihan PSSI Jateng Umy Ratun Selunawati mengatakan, dua kandidat yang ditetapkan sesuai dengan Statuta PSSI tersebut yakni Kairul Anwar dan A.S. Sukawijaya. Kairul Anwar adalah anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, sementara A.S. Sukawijaya ialah Ketua PSSI Jawa Tengah periode saat ini. &rdquo;Komite Pemilihan PSSI Jawa Tengah telah menetapkan tahap pemilihan ketua pada Kongres Biasa Pemilihan PSSI Jawa Tengah,&rdquo; kata Umy Ratun Selunawati seperti dilansir dari Antara. Daftar calon tetap Ketua PSSI Jawa Tengah, kata dia, selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh anggota yang memiliki hak suara. Sementara itu, CEO BJL 2000 Semarang Suyatno yang mengusung nama Kairul Anwar sebagai kandidat Ketua PSSI Jawa Tengah mengaku lega dengan penetapan tersebut. Dengan demikian, dalam kongres akan ada dua kandidat yang akan bersaing. &rdquo;Kami sempat khawatir Pak Kairul akan dieliminasi dari pencalonan,&rdquo; tandas Suyatno. Dia mengungkapkan, kandidat yang didukungnya itu sempat diserang dengan tuduhan tidak etis karena rangkap jabatan. Berdasar aturan PSSI, Kairul Anwar tidak melanggar aturan dan bisa maju dalam pemilihan Ketua PSSI Jawa Tengah.

Dua kandidat bakal bersaing dalam pemilihan Ketua PSSI Jawa Tengah periode 2025-2029 yang rencananya digelar pada 20 Desember

Dua Kandidat Bersaing di Pemilihan Ketua PSSI Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/WhatsApp-Image-2023-12-03-at-0719451-2355589287.jpg" alt="Klub Liga 1 Dewa United menggelar festival sepak bola dengan tajuk Festival Anak Dewa U-12." width="100%">
<figcaption>Klub Liga 1 Dewa United menggelar festival sepak bola dengan tajuk Festival Anak Dewa U-12.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani Abdulgani menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan mendukung PSSI dalam pembinaan sepak bola usia muda. Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan dana pemerintah daerah dipakai untuk pembinaan sepak bola usia dini. Kebijakan itu dinilai memiliki dampak yang besar. Tak hanya dari sisi sepak bola, Hasani melihat kebijakan tersebut akan memberi dampak sosial yang besar pada pendidikan anak. &rdquo;Jika salah satu hasil kongres PSSI direalisasikan yaitu diperbolehkannya APBD untuk digunakan dalam pembinaan sepak bola usia dini, mau tidak mau akan hiduplah sepak bola untuk anak-anak Indonesia yang selama ini sama sekali tidak menyentuh level itu,&rdquo; papar Hasani Abdulgani. &rdquo;Dampaknya sangatlah dahsyat, berapa juta anak-anak yang akan bermain sepak bola,&rdquo; tambah dia, Selasa (11/6). Menurut Hasani, kecanduan anak pada gadget dewasa ini membuat mengancam pola sosial anak. Anak jadi semakin jarang beraktivitas secara sosial dan fisik bersama anak lain di lingkungan. Lewat sepak bola, problem itu bisa mendapat saluran solusi. &rdquo;Berapa juta anak-anak yang perlahan akan mengurangi bermain gadget karena main bola, berapa juta anak-anak yang akan meninggalkan game online yang menjurus judi karena bermain bola, berapa juta anak-anak yang akan menghindari narkoba dan miras karena harus menjaga fisiknya untuk bermain bola, berapa juta anak-anak yang akan meretas masa depannya melalui sepak bola, berapa juta orang tua yang perasaannya lega karena tidak khawatir anaknya terjerumus hal-hal negatif karena bermain sepak bola?&rdquo; papar Hasani. Hasani mengapresiasi langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya yang mampu menggandeng pemerintah sebagai mitra dalam pembinaan sepak bola anak di seluruh Indonesia. &rdquo;Inilah masa depan anak-anak Indonesia sesungguhnya, inilah sepak bola Indonesia sesungguhnya. Terlebih, yang selama ini tidak dipikirkan apalagi diwujudkan. Terima kasih Bapak Ketum PSSI,&rdquo; ujar Hasani.

Mantan Anggota Komite Eksekutif PSSI sambut baik kebijakan pemerintah mendukung pembinaan sepak bola usia muda dengan APBD

Gandeng Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Usia Muda, PSSI Tuai Apresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/arya-sinulingga-exco-pssi-antara-1497261798.jpg" alt="Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga menjawab pertanyaan pewarta di GBK Arena, Jakarta, Selasa (11/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga menjawab pertanyaan pewarta di GBK Arena, Jakarta, Selasa (11/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga memaparkan kendala yang menyebabkan Video Assistant Referee (VAR) belum dapat diimplementasikan di Liga Indonesia. Menurut Arya, masalah pertama adalah infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, kemudian Sumber Daya Manusia (SDM), serta para teknisi yang masih harus dipersiapkan. "Infrastruktur, stadionnya, ternyata ada kebutuhan teknis khusus. Kemudian dari sisi internet, itu harus bagus di stadionnya. Kabarnya Malaysia itu enggak buat juga (pengaplikasian VAR) karena seperti itu," kata Arya saat ditemui setelah mengikuti Kongres Biasa PSSI 2023 di Jakarta, Minggu (28/5) sore. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01644384/timnas-indonesia-raih-emas-sepak-bola-sea-games-2023-ketum-pssi-alhamdulillah-penantian-32-tahun-berakhir">Timnas Indonesia Raih Emas Sepak Bola SEA Games 2023, Ketum PSSI: Alhamdulillah, Penantian 32 Tahun Berakhir</a> Untuk mengatasi hal tersebut, Arya menyebut PSSI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merenovasi 22 stadion. Menurutnya hal itu dapat diselaraskan untuk kesiapan aplikasi VAR. Dari segi SDM, wasit-wasit yang memimpin pertandingan Liga Indonesia masih harus menjalani pelatihan dan mencapai standar tertentu. Sedangkan dari segi teknisi, tenaga yang ada di Indonesia saat ini belum menguasai aplikasi VAR. Sehingga jika harus menggunakan teknisi Indonesia, maka mereka harus dipersiapkan lebih matang lagi. Dengan berbagai kendala yang ada, Arya mengatakan aplikasi VAR mungkin baru akan dapat diterapkan tahun depan. Meski demikian, ia menyebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah meminta agar penerapan VAR dipercepat, dan dapat dilakukan pada pertengahan musim, setidaknya untuk diuji coba. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644430/rayakan-emas-sepak-bola-sea-games-2023-jokowi-mengaku-sempat-terkecoh-selebrasi-dini-ofisial-indonesia">Rayakan Emas Sepak Bola SEA Games 2023, Jokowi Mengaku Sempat Terkecoh Selebrasi Dini Ofisial Indonesia</a> PSSI sudah pernah bersurat kepada FIFA untuk mengaplikasikan VAR pada Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat saat melakukan pertemuan antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), dan distributor VAR pada 25 Mei. Implementasi VAR di Liga Indonesia merupakan salah satu janji Erick saat ia mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PSSI masa kerja 2023-2027. Menurut Erick saat itu, implementasi VAR akan dapat membantu menghadirkan rasa aman bagi klub-klub sepak bola untuk berinvestasi lebih jauh dalam operasional mereka.

Masalah pertama adalah infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, kemudian Sumber Daya Manusia (SDM), serta para teknisi.

Soal Penerapan VAR di Liga Indonesia, Begini Kata Komite Eksekutif PSSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/Untitled-779107554.jpg" alt="Ketua Tim Penjaring NOC Indonesia Ngatino." width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Penjaring NOC Indonesia Ngatino.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum-Wakil Ketua Umum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik periode 2023-2027. Kandidat yang lolos verifikasi Tim Penjaring akan menjadi calon yang dipilih pada kongres yang diselenggarakan 30 Juni di Hotel Fairmont, Jakarta. Ketua Tim Penjaring Ngatino menjelaskan, syarat-syarat bakal calon Ketua Umum-Wakil Ketua Umum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik periode 2023-2027 sudah dikirimkan secara resmi kepada anggota NOC Indonesia pada 24 Mei. Pendaftaran bakal calon dibuka 5-16 Juni, untuk kemudian diverifikasi Tim Penjaring hingga 18 Juni. &rdquo;Ketum-waketum mencalonkan diri sepaket dengan rekomendasi minimal 30 suara. Sementara Komite Eksekutif minimal 15 suara dan dicalonkan federasi nasional mereka. Penyerahan dokumen harus diberikan langsung kepada kami, Tim Penjaring yang akan berkantor di lantai 19 NOC Indonesia,&rdquo; kata Ngatino. Tim Verifikasi telah menetapkan 66 anggota NOC Indonesia yang memiliki hak suara di Kongres. Satu suara milik Perkemi masih ditangguhkan hingga mereka menyerahkan persyaratan administrasi yang ditunggu hingga 30 Mei. Sebanyak 66 anggota NOC Indonesia itu terbagi menjadi 33 federasi nasional cabang olahraga kategori Olimpiade yang memiliki tiga suara. Sisanya merupakan kategori dua cabang olahraga Non-Olimpiade yang memiliki satu suara. &rdquo;Untuk Komite Eksekutif (KE) dalam Rapat Anggota 2023 ada 15 orang, termasuk ketum-wakil ketum dan IOC member. Dua lainnya adalah perwakilan atlet yang akan dipilih dan diusulkan Komisi Atlet. Sedangkan 10 sisanya dipilih langsung NF, tujuh harus berasal dari kategori Olimpiade dan tiga dari non-Olimpiade,&rdquo; terang Ngatino. Sementara itu, anggota Tim Penjaring Rinaldi Duyo mengatakan, bakal calon yang ingin mendaftar harus memiliki komitmen serius memajukan olahraga Indonesia. &rdquo;Kepengurusan NOC perlu sosok-sosok yang berintegritas tinggi dan berkualitas. Sebab, Indonesia menargetkan posisi Olimpiade yakni peningkatan prestasi, hingga 2045. Itu tidak main-main, dan memang diperlukan orang-orang yang andal berdiplomasi,&rdquo; tutur Rinaldi. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Kongres Ismail Ning menjelaskan, undangan kepada anggota merujuk kepada hasil Tim Verifikasi. Tim tersebut diketuai Komite Eksekutif Jadi Rajagukguk dan dibantu Wakil Sekjen II Wijaya Noeradi serta tiga perwakilan cabor. &rdquo;Jadi hasil Tim Verifikasi yang akan kami berikan undangan. Rencananya undangan kami berikan kepada anggota tepat satu bulan sebelum kongres,&rdquo; ujar Ismail Ning.

Komite Olimpiade Indonesia buka pendaftaran bakal calon Ketua Umum-Wakil Ketua Umum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik periode 2023-2027

NOC Indonesia Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketum-Waketum, Komite Eksekutif, dan Dewan Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Logo-PSSI-PSSI.org_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PSSI memberikan laporan kepada FIFA bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco), akan digelar pada 18 Maret 2023.  Diunggah dalam laman PSSI seperti dilansir dari Antara, Senin (31/10), laporan tersebut dituangkan PSSI dalam surat Nomor 4452/ULN/537/X-2022 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Surat itu ditujukan kepada Sekretaris Jenderal FIFA Fatma Samoura.  Sebelum KLB, PSSI juga memberitahukan kepada FIFA bahwa akan ada kongres untuk menetapkan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) pada 7 Januari 2023.  PSSI pun menunggu persetujuan dan rekomendasi FIFA terhadap laporan tersebut sampai 7 November 2022 agar segera mengabarkan semua anggotanya soal KLB dan tahap-tahapnya. Hal itu sesuai pasal 32 ayat 2 Statuta PSSI yang menyatakan bahwa para anggota akan diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pelaksanaan kongres.  PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pemilihan ketua umum serta anggota Exco baru, yang normalnya akan digelar pada November 2023. Keputusan itu merupakan hasil rapat darurat pada Jumat (28/10) malam di Kantor PSSI, Jakarta.  Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.  TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022, merekomendasikan supaya jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa di Stadion Kanjuruhan.  Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Exco baru, yang di dalamnya termasuk ketua umum dan wakil ketua umum.

KLB Digelar 18 Maret 2023, PSSI Lapor ke FIFA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20191017_164127-01.jpg" alt="Ilustrasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Michael Siahaan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Michael Siahaan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh mengatakan, Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia, yang dibentuk pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, akan menghasilkan regulasi khusus untuk pertandingan-pertandingan sepak bola nasional.  ”Keputusan gugus tugas akan langsung menjadi aturan khusus, seperti tentang keamanan, stadion, dan lain-lain,” ujar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (18/7) malam.  Pria yang juga Ketua Asprov PSSI Jawa Timur itu melanjutkan, regulasi hasil kerja gugus tugas tersebut nanti disahkan pada Kongres PSSI 2023. Akan tetapi, sampai kongres itu digelar, aturan sudah digunakan dengan dasar keputusan Exco PSSI.  ”Akan ada pembaruan dari regulasi yang sudah ada supaya jadi satu. Artinya, disinkronkan semuanya,” tutur Ahmad Riyadh.  Agar regulasi dari gugus tugas dapat diterapkan maksimal, laki-laki yang juga berprofesi sebagai pengacara itu menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal tersebut lantaran nyaris semua stadion di Indonesia dimiliki pemerintah daerah, sementara sisanya ada yang di bawah kendali pemerintah pusat.  ”PSSI tidak mempunyai stadion. Jadi tetap peran pemerintah itu nomor satu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional,” terang Ahmad Riyadh.  Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia dibentuk setelah pertemuan FIFA, AFC, PSSI, dan pemerintah Indonesia pada 13 Oktober. Gugus tugas itu beranggota perwakilan FIFA, AFC, PSSI, beberapa kementerian, dan Polri. Mereka ditargetkan bekerja sampai akhir November atau sebelum liga-liga di Indonesia dimulai kembali.  ”Targetnya, akhir November harus selesai. Satu minggu sebelum kompetisi berjalan sudah tuntas semua,” kata Ahmad.  PSSI belum mengumumkan secara rinci keanggotaan gugus tugas tersebut. Namun, Ahmad Riyadh memastikan bahwa kelompok itu beranggota sekitar 20-an orang.

Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Hasilkan Regulasi Khusus