<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Novel-di-PTUN.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kembali menggelar sidang lanjutan gugatan eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/6). Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, salah seorang saksi atas nama Chandra Sulistio Reksoprodjo, membuka kejanggalan yang dilakukan KPK, saat laporan dugaan malaadministrasi penyelenggaran Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tengah diselidiki pihak Ombudsman RI.  Ditemui usai persidangan, Chandra mengungkapkan, jika kejanggalan itu dia rasakan, saat dirinya bertemu dengan dua Komisioner Ombudsman sekitar Mei 2021 silam.  Dalam pertemuan tertutup itu, pimpinan Ombudsman bercerita jika Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanudin, diam-diam mencoba menemui dirinya.  “Saya diceritakan, Pak Burhan (Kabiro Hukum KPK) sempat datang menemui pimpinan di kantor Ombudsman,” kata Chandra usai bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (30/6).  Atas pertemuan mendadak tersebut, Komisioner Ombudman pun kaget, karena tidak ada janji sebelumnya. Selain itu, karena berkas dokumen data sudah diberikan sebelumnya, pihak Ombudsman menolak penyerahan dokumen baru yang akan dilakukan Burhanudin.  “Ombudsman menolak karena berkas sudah masuk. Kalau mau dokumen baru dimasukan bukan tukar dokumen,” tegas Chandra menirukan kata-kata Komisioner Ombudsman kepadanya.  Terkait adanya hal ini, Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanudin awalnya ingin mencoba mengklarifikasinya. Namun ditolak pihak kuasa hukum dari para mantan Pegawai KPK.  Sementara itu, ketika ditanya siapa pihak pimpinan ombudsman yang ditemui Burhanudin dan apakah benar ada pegawai KPK itu bermaksud ingin menukar dokumen saat proses investigasi berlangsung, salah seorang Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng tidak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  Untuk diketahui, dalam hasil pemeriksaan Ombudsman, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan adanya malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK, yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021. Dia menyebut, saat itu belum muncul klausul TWK.  Menurutnya ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  “Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini,” ujar Robert dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).  Dalam hasil penelusuran Ombudsman, pihaknya juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrasti dan panja.  Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga. “Ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB. Sesuatu yang luar biasa,” ungkap Robert.  Dia pun mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.  “Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT,” papar Robert menandaskan

Terungkap, Utusan KPK Temui Komisioner Ombudsman Coba Tukar Dokumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Laode-Ida.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMULIHAN kondisi sosial pasca kerusuhan 23 September 2019 terus dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) bersama kelompok-kelompok strategis masyarakat setempat.  Itu ditandai dengan mulai kembalinya sejumlah pengungsi ke Wamena. Bupati Jayawijaya pun menjamin keamanan mereka. Pemda juga sudah menyatakan akan membantu kepolisian untuk membangun 30 pos pengamanan di Wamena.  Tetapi, tampaknya suasana kondusif belum juga terjadi hingga hari-hari ini. Jumat (25/10) lalu, misalnya, kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksinya yang sangat brutal dan bengis di Kabupaten Intan Jaya (Sugapa), Papua.  Kerusuhan yang terjadi di Wamena dan aksi KKB seperti yang terjadi di Sugapa, termasuk di dalamnya serangan terhadap dua orang (Deri Ratu Padang dan Bunga Simon) yang sedang mengendarai motor di daerah Wouma, 12/10), merupakan fenomena baru dalam konflik di Papua. Jika jujur, diakui sebagai cenderung bernuansa rasialisme. Dan hari-hari ini pun, secara politis, suasananya menjadi kian panas terkait dengan komposisi kabinet jilid II Presiden Jokowi yang tidak satu pun orang asli Papua berposisi sebagai menteri. Hanya ada satu figur orang asli ras Melanesia yang diangkat sebagai wakil menteri.  Sementara Bahlil Lahadalia, meski yang bersangkutan adalah putra Papua Barat dan ditegaskan Presiden Jokowi sebagai representasi Papua, tidak diakui para tokoh asli Papua ras Melanesia. Bahkan, keberadaan Bahlil itu dianggap sebagai orang pendatang yang mengambil jatah jabatan politik (menteri) yang seyogianya menjadi porsi orang asli Papua. Itu bukan mustahil akan menjadikan kian kuatnya sentimen negatif terhadap para pendatang.  Rasa khawatir orang-orang asli Papua terhadap pendatang dan kondisi di Papua tersebut tentu saja tidak sekonyong-konyong terjadi. Tetapi lebih merupakan letupan dari ketegangan sosial yang sudah lama berlangsung. Setidaknya hasil penelitian LIPI (Cahyo Pamungkas dkk, 2017) sudah memberikan isyarat adanya potensi konflik yang setiap saat bisa terjadi.  Dalam penelitian itu, terungkap hampir 70 persen penduduk asli Papua menyatakan bahwa kondisi di daerahnya mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan. Sementara penduduk Papua nonasli (pendatang) merasakan sebaliknya. Yakni, 63 persen menyatakan merasa kondisi Papua baik dan baik sekali –yang tentu saja tercipta karena kehadiran aparat keamanan (TNI dan Polri) di wilayah itu. Sayang sekali, hasil penelitian LIPI tersebut agaknya luput dijadikan rujukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya pimpinan aparat keamanan (Polri dan TNI).  Secara sosiohistoris, warga Papua yang asal usulnya sebagai pendatang dari daerah/pulau lain setidaknya terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, kelompok abdi negara sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI-Polri.  Kedua, melalui program pemerintah, yaitu transmigrasi. Ketiga, kelompok perantau sukarela dengan motivasi yang bersifat ekonomi, mengadu nasib untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk menyambung hidup demi diri dan keluarga. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara seperti Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Dan ketika sudah memiliki mata pencaharian yang dianggap berprospek, mereka menetap di tanah Papua, menganggap Papua sebagai bumi hunian abadi. Hanya sesekali pulang bersilaturahmi ke kampung halaman, sekadar kangen-kangenan bersama keluarga besar. Hal itu juga yang terjadi pada keluarga dekat saya hingga saat ini. Mereka semua hidup nyaman-nyaman saja berdampingan dan bahu-membahu dengan warga asli Papua.  Namun, ketika terjadi peristiwa 23 September 2019 itu, mungkin sebagian di antara kita merasa sangat terkejut. Betapa tidak, dan ini juga berdasar pengalaman saya bergaul erat, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang-orang asli Papua sejak 1990-an: saudara-saudara kita itu sangat baik, santun, menghargai, dan bahkan melindungi orang-orang dari suku atau etnis yang berbeda.  Kehadiran aparat keamanan (anggota TNI dan Polri) yang kian bertambah belum dipandang sebagai sesuatu yang menyejukkan bagi kelompok-kelompok warga asli Papua tertentu. Kelompok dan jaringan separatis sudah pasti (akan) terus melakukan propaganda negatif tentang keberadaan aparat keamanan. Sekaligus mungkin mengembuskan isu-isu provokatif terkait dengan para warga bukan asli Papua. Pada saat yang sama, belum tentu tidak muncul kecemburuan sosial akibat capaian kehidupan sosial ekonomi warga pendatang (pedagang dan pebisnis) yang potretnya lebih baik daripada kehidupan umumnya warga asli Papua.  Kecenderungan fenomena seperti digambarkan di atas kemudian diperparah dengan ”ungkapan kebencian berwatak rasialisme” yang dilakukan oknum-oknum tertentu terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya pada minggu ketiga Agustus lalu, yang kemudian membangkitkan protes masif warga asli Papua. Ungkapan tak beradab itu tentu tak mudah hilang atau bahkan boleh jadi masih terus membekas di dalam benak orang-orang asli Papua. Makanya, potensi ”serangan balik” bernuansa ketegangan rasialisme seperti yang terjadi di Wamena itu tetap saja terbuka. Dan karena begitu sensitifnya masalah tersebut, konon merebaknya isu ”ungkapan penghinaan ras” dari seseorang di Wamena, kendati kemudian dianggap hoaks, begitu cepat beredar dan membakar emosi massa pada 23 September 2019 itu.  Pemerintah dan jajaran pengambil kebijakan lainnya tentu tak boleh menganggap remeh masalah Papua tersebut. Pemerintah tak cukup hanya mengedepankan pendekatan formal seremonial, tapi harus lebih pada strategi budaya.  Pertama, memastikan adanya sosialisasi akulturasi dengan tetap menonjolkan budaya lokal. Dalam konteks ini, sudah saatnya Bumi Cenderawasih menjadi destinasi wisata baru di kawasan timur Indonesia. Tidak seperti sekarang yang cenderung jadi daerah tertutup bagi wisatawan mancanegara. Tepatnya, sudah saatnya Bumi Cenderawasih didandani dengan identitas budayanya sendiri.  Kedua, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih spesifik ke arah terbukanya peluang orang-orang asli Papua dalam berbisnis. Baik dalam implementasi penanganan proyek-proyek pemerintah, pengembangan bisnis di sektor riil, maupun eksploitasi sumber daya alam yang sangat kaya di tanah Papua. Begitu juga porsi jabatan politik seperti menteri (bukan sekadar wakil menteri), orang asli Papua (ras Melanesia)-lah yang harus memiliki keutamaan hak.  Ketiga, perlunya implementasi peta jalan pembangunan di Papua yang tidak menciptakan marginalisasi terhadap warga asli Papua.  Apa yang mau dikatakan di sini adalah kehadiran negara dalam menciptakan rasa aman dan nyaman tidak semata-mata menghadirkan aparat keamanan, apalagi dengan kuantitas yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun harus lebih menghadirkan program-program strategis yang di satu pihak bisa menjadikan orang-orang asli Papua merasa bangga ber-Indonesia. Dan pada saat yang sama menjadikan suasana batin dalam bingkai kebinekaan abadi bersama para warga bangsa yang asal usul etnisnya dari luar Papua. Dengan begitu, akan tercipta kehidupan yang aman dan nyaman sebagai ”serambi depan” di timur Indonesia.  <hr />  *) Wakil ketua DPD 2004–2014, komisioner Ombudsman 2016–sekarang

Menyamankan Serambi Timur Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lebaran-komisioner-ombudsman-ini-kangen-buat-kue-dan-masak-bareng-ibu_m_1528984594_220073.jpeg" alt="Ilustrasi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Momentum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari ini, Jumat (15/6), disambut suka cita oleh semua umat muslim. Tak terkecuali dengan komisioner ombudsman, Ninik Rahayu, meski lebaran kali ini tak mudik ke kampung halamannya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. "Biasanya (lebaran) melakukan silaturahmi dengan orang tua dan keluarga besar. Sejak dua terakhir kehilangan kedua orang tua dan mertua berpulang (jadi) tidak mudik ingin menikmati suasana Jakarta," tutur Ninik, saat ditanya perihal ritual lebarannya oleh JawaPos.com, Jumat (15/6). Setiap lebaran, Ninik mengaku terngiang masa-masa kecilnya dulu sewaktu masih tinggal di kampung halamannya. Kala itu, dia mengaku kerap membantu ibunya menyiapkan aneka makanan saat momentum lebaran.  "Semua anaknya (ortu) yang 13 orang sibuk menyiapkan makanan lebaran. Membuat kue kering, potong ayam dan masak-masakan untuk dimakan setelah pulang dari Salat Idul Fitri," urainya. Selain itu, ada momen terindah yang dirasakan Ninik bersama ibunda (Almarhumah) HJ Zaitun dan Ayahnya (Almarhum) H Maksoem setiap kali lebaran tiba. Yakni, setiap pagi sebelum subuh kedua orang tuanya sibuk membangunkan anak-anaknya supaya bersiap mandi dan pergi ke lapangan untuk mengikuti Salat Ied. Selanjutnya, setelah Salat Ied, kata Ninik, ayahnya kemudian mengajak anak-anaknya bersaliturahmi ke sanak familinya, setelah semua keluarga inti menyantap makanan yang telah disiapkan ibunya. "Bapak saya selalu mengajak anak-anaknya untuk berkunjung ke sanak famili berkunjung ke satu rumah ke rumah yang lain, dengan tujuan agar tidak sampai anak-anaknya tidak mengenal saudaranya meski saudara jauh," katanya. Kemudian, ada juga tradisi lain yang menarik hatinya saat menjelang lebaran tiba. Yakni saat dirinya dan kakak-kakaknya diminta untuk mengantarkan makanan kue-kue basah untuk orang yang dituakan. "Meski kami dalam kondisi puasa, kami senang diminta mengantarkan makanan itu. Selain bisa silaturahmi, biasanya para sanak saudara akan memberi kami sekeping uang untuk lebaran," ujarnya. Nantinya, uang-uang yang Ninik terima dari sanak familii, biasanya dia gunakan untuk membayar becak, yang membawa dia berkeliling alun-alun kota Lamongan. Dengan menaiki naik becak di masa lebaran, Ninik merasa hal ini menjadi kemewahan dan kesenangan tersendiri baginya saat kecil dulu. "Zaman saya kecil tidak ada pakai amplop (uang lebaran). Itu hanya uang receh, Rp 5 ribu atau Rp 10 rupiah saja untuk kami yang masih anak-anak kecil," katanya. Kini, tradisi tersebut dia tetap lestarikan setelah dirinya beranjak dewasa dan berkeluarga. Hal ini dia lakukan sebagai bentuk rasa syukur dan perhatian pada keluarga yang kurang mampu. "Bapak dan ibu saya dulu sering mengajak saya memberi perhatian pada keluarga yang memiliki anak yatim, para janda yang sudah tua dan fakir miskin," pungkasnya.

Lebaran, Komisioner Ombudsman Ini Kangen Buat Kue dan Masak Bareng Ibu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ombudsman-sebut-rektor-unj-lakukan-maladministrasi_m_155150.jpeg" alt="Komisioner Ombudsman La Ode Ida menerima perwakilan dosen UNJ di kantor Ombudsman Jakarta" width="100%">
<figcaption>Komisioner Ombudsman La Ode Ida menerima perwakilan dosen UNJ di kantor Ombudsman Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida menyatakan bahwa Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Djaali, secara terbuka telah melakukan praktik maladministrasi. Hal ini mengacu pada laporan yang diberikan beberapa dosen UNJ kepada ombudsman terkait pengangkatan sejumlah kerabatnya sebagai pegawai UNJ. "Saya kira selesai, tadi kalau dari data yang masuk, sekilas. Ini kan sudah dibuat laporan pemeriksaan dan saya kira itu termasuk ke dalam maladministrasi," kata Laode di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/9). Laode menjelaskan, sesuai laporan yang didapat, dalam hal ini Djaali terbukti mengangkat beberapa anak kandung dan menantunya ketika menjadi Rektor, yakni Nurjannah (anak kandung) sebagai kepala Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak, Baso Maruddani (anak kandung) sebagai Staf Pengelolaa Keuangan UNJ, Bazzar Ari Mighra (menantu) sebagai dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan Wahyuningsih yang juga sebagai dosen di FIK. Menurutnya, maladministrasi yang dilakukan Djaali antara lain penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, atau melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang semua itu merupakan bagian dari maladministrasi. "Laporan dari beberapa dosen UNJ akan segera ditindaklanjuti oleh Ombudsman dalam rapat internal. Namun, masih harus menunggu bukti-bukti lanjutan terkait dugaan maladministrasi," ungkapnya. Selain itu, laporan kepada Ombudsman merupakan tindak lanjut atas kriminalisasi sejumlah dosen UNJ yang dituduh mencemarkan nama baik menyusul viralnya sebuah akun Fanpage Facebook bernama 'SAVE UNJ'. Akun tersebut mengunggah tulisan berjudul 'Potret Kinerja Rektor: Dari KKN hingga Pemasungan Demokrasi' yang satu isinya merupakan dugaan nepotisme Rektor UNJ. Isi dalam fans page itu dianggap memuat fitnah dan mencemarkan nama baik Djaali. Kuasa hukum UNJ, Abdul Rahman Hasibuan lantas melaporkan sejumlah dosen ke polisi karena tuduhan tersebut. Sampai saat ini, sudah 23 dosen yang dipanggil oleh Polres Jakarta Timur sebagai saksi dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Rektor Djaali.

Ombudsman Sebut Rektor UNJ Lakukan Maladministrasi