<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OJK-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan DPR menyoroti kinerja dan peran Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap hanya bisa buang badan. Ini terkait dengan penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).  Kritik keras itu salah satunya diungkapkan oleh Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Anis Byarwati yang mengatakan, OJK tidak sepantasnya cucitangan, karena akar dari semua masalah ini dalah akibat kelalaian pengawas dari lembaga itu.  Bahkan, Anis mencurigai ada indikasi pembiaran dari OJK. Sebab, ketika Jiwasraya mau menanamkan investasi, itu kan mereka harus lapor ke OJK.  "Jadi ada kesan pembiaran oleh OJK. Kalau OJK benar dalam hal pengawasan, niscaya tidak sampai begini. Kebusukan yang terjadi begitu lama dan BPK telah melaporkan hasilnya tapi dibiarkan oleh OJK," sesal Anis di Jakarta, Rabu (29/1).  Maka dari itu tegas Anis, dalam kasus Jiwasraya, OJK tidak bisa menghindar dan menyalahkan pihak lain. Juga bukan berkelit dan mengatakan hanya ring tiga dari aspek pengawasan.  "Ya enggak bisa begitu, OJK itu lembaga yang memang dibentuk untuk melakukan pengawasan di sektor industri keuangan. Jadi engak bisa lepas tangan seperti itu," tegasnya.  Bahkan, Anis juga mengungkapkan, bahwa saat ini bisa dipahami jika ada desakan publik agar Komisioner OJK mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral. Tuntutan itu, kata Anis, selayaknya dipenuhi oleh jajaran Komisioner OJK.  "Dengan kondisi yang bobrok ini, Komisioner OJK malah santai dan buang badan. Harusnya ada pertanggungjawaban moral ke publik ya mengundurkan diri," pungkas dia.  Diketahui sebelumnya Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo mengatakan, bahwa pihaknya selaku regulator merupakan penjaga lapis ketiga atas kondisi Jiwasraya.  Menurutnya, Pihak yang seharusnya memiliki peran lebih besar  adalah pemegang saham sebagai pemilik atau lapis pertama dan komisaris sebagai lapis kedua.  "[Ini OJK] bukan dalam konteks defensif atau membela diri, tapi yang pertama harus mengatasi masalah itu kan pemilik, kemudian untuk mengawasi jalannya perusahaan ini biasanya menunjuk komisaris untuk melakukan pengawasan," ujar Anto, Selasa (28/1).

Komisioner OJK Buang Badan, Komisi XI DPR: Sebaiknya Mundur Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/komisioner-ojk-dipilih-hari-ini_m_136078.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fraud dan modal dasar perusahaan menjadi perhatian para calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK). Dalam uji kelayakan di DPR kemarin (7/6), modal dasar asuransi sempat menjadi salah satu hal yang diperhatikan.  Edy Setiadi &ndash;calon ADK OJK bidang pengawasan IKNB&ndash; menyatakan, penentuan modal dasar asuransi harus diperkuat agar industri asuransi lokal lebih kuat. Hal senada dilontarkan calon lain, Hoesen.  &rsquo;&rsquo;Terutama untuk perusahaan reasuransi kita. Peranan asing masih besar,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia mendukung kebijakan pemerintah membatasi kepemilikan asing dalam perusahaan asuransi menjadi maksimal 80 persen.  Haryono Umar &ndash;calon ADK OJK bidang audit&ndash; mengungkapkan, pihaknya akan mengadakan unit pengendalian gratifikasi (UPG) untuk mengawasi pegawai internal industri keuangan. Sebab, sering kali fraud terjadi karena kejahatan yang dilakukan unsur internal perusahaan. UPG tersebut akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sementara itu, pesaing Haryono, Ahmad Hidayat, akan menerapkan sanksi berlapis untuk pegawai industri keuangan yang menerima gratifikasi. &rsquo;&rsquo;Ya, mulai SP 1, 2, 3; penurunan jabatan; sampai pidana,&rsquo;&rsquo; urainya.  Penentuan hasil seleksi ADK OJK dilakukan hari ini (7/6). Penentuan tersebut dilaksanakan setelah uji kelayakan terakhir dilakukan untuk ADK OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen.  Anggota DPR Komisi XI Elviana menjelaskan, pihaknya akan melakukan penentuan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU itu disebutkan bahwa DPR menentukan tujuh ADK OJK, termasuk di dalamnya seorang ketua DK OJK. Selanjutnya, pemilihan posisi dan tugas anggota DK diserahkan kepada ketua OJK terpilih.  Di sisi lain, dalam uji kelayakan yang berlangsung, setiap calon ADK ditempatkan dalam beberapa klaster seperti perbankan, pasar modal, dan lain-lain. Nanti, penempatan calon-calon ADK tersebut ditentukan OJK.  &rsquo;&rsquo;Besok dirapatkan. Saya sesuai UU saja. Teman-teman di DPR punya pilihannya kok. Saya rasa sudah yakin,&rsquo;&rsquo; katanya. (rin/c22/sof)

Komisioner OJK Dipilih Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/seleksi-komisioner-ojk-jangan-disusupi-kepentingan-politik_m_115397.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini pemerintah tengah melakukan seleksi terhadap calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dalam proses, panitia seleksi (Pansel) diharapkan jangan membawa kepentingan politik. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, seleksi calon komisioner OJK jangan sampai disusupi kepentingan politik manapun. Sebab OJK merupakan lembaga strategis di sektor keuangan yang menjadi incaran oleh kekuatan politik. &ldquo;Karena itu posisi strategis dan incar oleh kekuatan politik, sehingga acap kali tidak ditempatkan oleh orang yang profesional. Tapi sarat dengan kepentingan politik,&rdquo; kata Siti Zuhro dalam keterangan pers yang diterima Jawa Pos.com, Sabtu (11/3). Dia mengatakan, dalam setiap rekrutmen lembaga/institusi negara, pansel harus memiliki empat prinsip yang diterapkan yakni integritas, kompetensi, profesional, dan independen. Prinsip ini berlaku untuk rekruitmen terhadap lembaga negara seperti OJK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jika kepentingan politiknya lebih dominan harusnya batal demi hukum. Dalam arti nepotisme,&rdquo; sambungnya. Seperti diketahui pansel pencalonan anggota dewan komisioner OJK dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sedangkan anggotanya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Agus Martowardojo, anggotanya adalah sejumlah perwakilan dari pemerintah, akademisi dan pelaku pasar. Disinyalir Sri Mulyani memiliki pengaruh besar dalam penentuan kandidat calon anggota komisioner OJK yang lolos seleksi. Hal itu terlihat dari 30 calon komisioner yang lolos seleksi tahap II. Salah satunya, Prof Firmansyah, mantan staf khusus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat Presiden ke-6. Lolosnya Firmansyah membuktikan bahwa Ketua Pansel OJK Sri Mulyani tidak sensitif dan kemungkinan menjadi bagian skenarionya untuk kuasai OJK dengan orang-orang SBY. Hal senada juga dikatakan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng. Dia menilai dominasi mantan Menteri Bappenas&nbsp; itu sangat terlihat dan sulit ditutupi. "Saat ini, Sri Mulyani adalah the real president di sektor ekonomi. Dia menguasai moneter, keuangan. Dan OJK sebagai lembaga pengawas industri keuangan, ingin dia genggam pula," tegas Salamuddin. Menurut dia, upaya Menkeu Sri Mulyani menguasai OJK dikhawatirkan sebagai bagian dari skenario besar Pemilu 2019. "Bisa saja, persiapan Sri Mulyani untuk melaju menjadi pilpres 2019. Dan, OJK itu mengelola aset industri keuangan hingga puluhan ribu triliun. Tentu ini lahan yang gurih untuk dikuasai," kata dia. Apalagi proses pemilihan komisioner OJK menuai banyak kritikan dan sorotan karena proses pansel OJK yang tertutup sehingga melahirkan kandidat yang diragukan kredibilitasnya. (iil/JPG)

Seleksi Komisioner OJK Jangan Disusupi Kepentingan Politik

komisioner ojk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisioner ojk

Berita Terkini

Komisioner OJK Buang Badan, Komisi XI DPR: Sebaiknya Mundur Saja

Komisioner OJK Dipilih Hari Ini

Seleksi Komisioner OJK Jangan Disusupi Kepentingan Politik

Download Aplikasi JawaPos.com