<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Screenshot_2025-09-17-20-57-10-538_comandroidchrome-edit-876150564.jpg" alt="Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rohmad di Jakarta (17/9). (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rohmad di Jakarta (17/9). (Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Komisioner atau Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sudah menetapkan 141 nama yang lolos seleksi administrasi. Banyak nama-nama besar yang muncul. Mereka bersaing untuk ikut mengelola zakat di Indonesia yang potensinya mencapai ratusan triliun per tahun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016586339/film-sekawan-limo-2-umumkan-pemain-ada-elsa-japasal-hingga-gisella-anastasia">Film 'Sekawan Limo 2' Umumkan Pemain, Ada Elsa Japasal hingga Gisella Anastasia</a>&nbsp; Sejumlah sosok populer yang muncul dalam daftar nama-nama itu adalah Zainut Tauhid Saadi. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) mendampingi Menag Yaqut Cholil Qoumas. Zainut saat ini menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI mendampingi Ma'ruf Amin. Selain itu juga ada nama-nama petahana atau incumbent komisioner Baznas yang kembali mendaftar. Diantaranya adalah Noor Achmad selaku Ketua Baznas saat ini. Kemudian juga ada anggota Baznas bidang distribusi Saidah Sakwan. Nama-nama yang lolos dalam seleksi administrasi itu, berhak maju ke tahap seleksi kompetensi. Ketua Tim Seleksi sekaligus Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, proses seleksi dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai regulasi. Menurutnya, seleksi itu merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan zakat di Indonesia berada di tangan orang-orang yang kredibel, profesional, dan amanah. &ldquo;Seleksi anggota Baznas ini penting karena lembaga ini memegang peran besar dalam mengelola potensi zakat nasional yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah," katanya (17/9). Tim Panselnas ingin memastikan hanya figur yang layak dan berintegritas yang dapat duduk di kepengurusan Baznas pusat. Dia menambahkan, calon komisioner atau anggota Baznas yang lulus berasal dari berbagai unsur. Seperti tokoh masyarakat Islam, ulama, hingga tenaga profesional. Keterwakilan ini dinilai penting agar Baznas ke depan memiliki perspektif yang lengkap dalam pengelolaan zakat, baik aspek syariah maupun manajerial. &ldquo;Kita ingin Baznas tidak hanya kuat secara syariah," tegasnya. Tetapi juga mampu mengelola zakat dengan pendekatan modern, transparan, dan berdampak nyata bagi umat. Tahap berikutnya, para peserta akan mengikuti seleksi kompetensi yang meliputi Tes Pengetahuan Dasar (TPD) dan penulisan makalah. Agenda ini akan digelar pada Jumat, 19 September 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Tes Pengetahuan Dasar itu akan mengukur wawasan peserta terkait zakat, regulasi, serta isu-isu strategis umat. Sementara penulisan makalah akan menguji kemampuan analisis, mengukur wawasan moderasi beragama, wawasan kebangsaan. Serta gagasan peserta dalam mengembangkan peran Baznas di masa mendatang. (*)

141 tokoh agama bersaing untuk menjadi komisioner Baznas, termasuk Zainut Tauhid Saadi dan incumbent lainnya, demi kelola zakat yang profesi

Sejumlah Tokoh Agama Bersaing Jadi Komisioner Baznas: Dari Mantan Wakil Menteri Agama sampai Beberapa Incumbent,

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;KPU Surabaya menuntaskan proses pemilihan ketua dan divisi pada Kamis (27/6). Sebelumnya, 5 komisioner periode 2024-2029 tersebut dilantik KPU RI di Jakarta pada 13 Juni. Rapat pleno tersebut sebagai kelanjutan setelah dua kali rapat pleno sebelumnya yang sempat deadlock. Proses pemilihan ketua secara voting terbuka. Hasilnya, Soeprayitno menjadi ketua. Lalu, ada Subairi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklih Parmas dan SDM), Naafilah Astri Swarist (Divisi Perencanaan dan Data), Bakron Hadi (Divisi Teknis Penyelenggaraan), serta Jatayu Kresna Tama (Divisi Hukum dan Pengawasan). &rdquo;Tugas kami, lima komisioner KPU Kota Surabaya secara kolektif kolegial akan menyelenggarakan pemilihan wakil wali kota dan wali kota Surabaya serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim 2024,&rdquo; kata Soeprayitno saat dikonfirmasi di Surabaya. Dalam seluruh tahap pemilihan 2024 atau pun Pemilu 2029, kata Soeprayitno, akan memedomani peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk pula penggunaan anggaran di bawah kewenangan sekretaris KPU Kota Surabaya selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). &rdquo;Selama belum terbentuk ketua dan divisi, lima komisioner menjalankan tahap secara kolektif kolegial, yang pastinya dengan bersama sekretariat,&rdquo; ujar Soeprayitno.

KPU Surabaya tuntaskan proses pemilihan ketua dan divisi pada Kamis (27/6). Lima komisioner tersebut dilantik pada 13 Juni

Sempat Deadlock, Soeprayitno Kembali Terpilih Jadi Ketua KPU Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/KPAI-Yesika-1.jpg" alt="Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4). (Yesika/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4). (Yesika/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pernyataan kontroversial Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty tentang perempuan bisa hamil bila berenang bersama dengan laki-laki akhirnya berujung pada pemberhentian secara tidak hormat.  "Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik, KPAI telah menyampaikan surat kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari SH dari jabatannya sebagai anggota KPAI," bunyi salah satu bagian dari siaran pers KPAI yang ditandatangani Ketua Susanto yang diterima di Jakarta, Kamis (23/4), seperti dikutip dari Antara.  Pemberhentian secara tidak hormat tersebut tidak seketika dilakukan. Sebelumnya, KPAI telah membentuk Dewan Etik yang beranggotakan I Gede Palguna, Yosep Adi Prasetyo, dan Menanti Wahyurini untuk menilai pernyataan kontroversial Sitti sebelumnya. Menurut siaran pers tersebut, Dewan Etik telah mengeluarkan keputusan Nomor 01/DE/KPAI/III/2020 yang ditindaklanjuti dengan rapat pleno KPAI yang dihadiri sembilan Komisioner KPAI pada 17 Maret 2020.  Dalam rapat pleno tersebut, delapan Komisioner menerima rekomendasi Dewan Etik dan meminta kepada Sitti untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau KPAI akan mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan secara tidak hormat.  Dalam rapat pleno tersebut, Sitti meminta waktu untuk berpikir dan delapan Komisioner lainnnya memberikan waktu hingga Senin, 23 Maret 2020 pukul 13.00 WIB. Namun hingga waktu yang disepakati, KPAI tidak menerima surat pengunduran diri dari Sitti sehingga KPAI memutuskan mengusulkan pemberhentian secara tidak hormat kepada Presiden.  Keputusan tersebut merujuk pada Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyebutkan "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri".  Pasal 23 Peraturan tersebut menyebutkan "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b. melanggar kode etik KPAI. (*)

Pernyataan Hamil di Kolam Renang Berbuntut Pemberhentian Anggota KPAI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komisioner-kpu-jateng-resmi-dilaporkan-ke-ombudsman_m_209983.jpeg" alt="Proses penyerahan berkas oleh Neildeva Despendya Putri selaku Campaign Manager pihak Awigra, kepada pihak Ombudsman Jateng, Jumat (4/5)." width="100%">
<figcaption>Proses penyerahan berkas oleh Neildeva Despendya Putri selaku Campaign Manager pihak Awigra, kepada pihak Ombudsman Jateng, Jumat (4/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Kuasa Hukum bakal calon anggota DPD, Awigra resmi melaporkan salah satu Komisioner KPUD Jateng, Hakim Junaidi ke Ombudsman, Jumat (4/5). Pelaporan terkait tindakan tidak menyenangkan sang komisioner selain itu juga dugaan misadministrasi oleh KPUD. Neildeva Despendya Putri selaku Campaign Manager pihak Awigra mewakili pihak pelapor mengatakan, perbuatan tidak menyenangkan yang dimaksud adalah penolakan, pengusiran, dan penggebrakan meja oleh Hakim Junaidi pada saat proses penyerahan berkas bukti dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD, Sabtu (28/4) lalu. "Sementara misadministrasi, terkait pencoretan nama Pak Awigra dari daftar kandidat DPD sebagaimana kita dijelaskan pak Joko (Ketua KPU Jateng). Dan waktu kami konfirmasi ke staff KPU ternyata tanpa melalui rapat pleno," ujarnya, Semarang. Selain itu, pihaknya juga menduga penolakan atau pencoretan nama Awigra tadi belum melalui proses pemeriksaan berkas bukti dukungan. Pasalnya, hingga saat ini mereka belum menerima bukti Surat Kerja dari KPU. "Seharusnya, diterima atau tidaknya bukti dukungan itu ada bukti dukungan ada Surat Kerja. Sampai sekarang kita belum menerima itu juta berita acara penolakan," sambungnya. Diceritakannya, saat menemui staff KPU tadi, pihaknya juga mendapati informasi bahwa berita acara belum bisa diberikan lantaran masih menunggu konfirmasi dari atasan. "Kok jadi aneh kan, makanya kita putuskan langsung lapor Ombudsman saja," tambahnya. Mengenai pelaporan lebih lanjut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Neildeva mengatakan pihaknya saat ini masih mengkonsultasikan dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Haris Azhar serta Ombudsman.&nbsp; "Karena kita mau nunggu respon dari KPU dan Ombudsman seperti apa. Karena posisi kita tidak mau menyerang KPU, kita cuma ingin proses demokrasi yang benar. Untuk DKPP masih dalam penyusunan draft," tuturnya. Sementara Plt Kepala Ombudsman Jateng, Sabaruddin Hulu mengatakan pihaknya akan memproses pelaporan ini. Saat ini pihaknya masih mendalami dokumen yang diberikan pelapor. "Kami masih memeriksa dugaan maladministrasi dalam laporan tersebut, sesuai kewenangan Ombudsman yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI," ujarnya.

Komisioner KPU Jateng Resmi Dilaporkan ke Ombudsman

komisioner

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisioner

Berita Terkini

Sejumlah Tokoh Agama Bersaing Jadi Komisioner Baznas: Dari Mantan Wakil Menteri Agama sampai Beberapa Incumbent,

Sempat Deadlock, Soeprayitno Kembali Terpilih Jadi Ketua KPU Surabaya

Pernyataan Hamil di Kolam Renang Berbuntut Pemberhentian Anggota KPAI

Komisioner KPU Jateng Resmi Dilaporkan ke Ombudsman

Download Aplikasi JawaPos.com