<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/JKT_Willy-Aditya-Jadi-Ketua-Komisi-XIII_Salman-Toyibi_05JPG-2447544449-2721398766.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira (dua dari kanan) bersama para pimpinan Komisi XIII lainnya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira (dua dari kanan) bersama para pimpinan Komisi XIII lainnya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira, menyatakan keprihatinan mendalam atas vonis penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, terhadap 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara. Mereka dinyatakan bersalah karena dianggap menghalangi aktivitas pertambangan nikel di wilayah tanah adat. Menurut Andreas, kasus ini mencerminkan ketegangan serius antara kepentingan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan ketimpangan regulasi dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. &ldquo;Dalam perspektif reformasi regulasi dan hak asasi manusia, kami menilai bahwa peraturan dan praktik hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat adat dan pejuang lingkungan,&rdquo; kata Andreas kepada wartawan, Kamis (23/10). Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan hukuman penjara lima bulan delapan hari kepada 10 warga, yakni Sahrudin Awat, Jamaludin Badi, Alaudin Salamudin, Yasir Hi. Samar, dan enam lainnya, pada Kamis (16/10). Sementara satu terdakwa, Sahil Abubakar, dijatuhi hukuman serupa dalam sidang terpisah. Mereka dinyatakan bersalah melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Andreas menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan Deklarasi Universal HAM. Ia menekankan, setiap tindakan warga dalam mempertahankan ruang hidupnya tidak seharusnya mendapat kriminalisasi. &ldquo;Negara wajib memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk membungkam partisipasi masyarakat, terutama kelompok adat yang rentan terhadap tekanan struktural dan korporasi,&rdquo; tegasnya. Politikus PDI Perjuangan itu menilai, kasus yang menimpa masyarakat Maba Sangaji adalah cermin lemahnya tata kelola regulasi yang tumpang tindih, tidak berpihak, dan gagal memberikan ruang keadilan bagi masyarakat lokal. Di satu sisi, regulasi pertambangan memberi perlindungan kuat bagi investasi, sementara regulasi lingkungan dan hak masyarakat adat masih bersifat deklaratif tanpa mekanisme perlindungan yang efektif. Sebagai alat kelengkapan DPR yang memiliki mandat memperkuat sistem hukum dan perlindungan HAM, Komisi XIII DPR mendorong adanya harmonisasi antara UU Minerba, UU Lingkungan Hidup, dan UU Masyarakat Adat. &ldquo;Kami juga meminta evaluasi terhadap penerapan Pasal 162 UU Minerba, yang kerap digunakan untuk menjerat warga penolak tambang sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, ia mendorong Mahkamah Agung dan Komnas HAM melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio agar asas-asas HAM tidak diabaikan, termasuk hak atas lingkungan hidup dan hak atas peradilan yang adil. Andreas menegaskan, reformasi hukum bukan sekadar membuat aturan baru, tetapi memastikan hukum hadir untuk melindungi yang lemah, bukan menguatkan yang kuat. &ldquo;Negara harus berdiri di sisi keadilan, menjamin hak-hak masyarakat adat untuk mempertahankan ruang hidupnya, serta memastikan pembangunan ekonomi tidak menegasikan nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Jangan ada kriminalisasi bagi warga yang membela, berjuang, dan mempertahankan hak-hak adat mereka, termasuk hak atas tanah leluhur mereka,&rdquo; imbuhnya.

Komisi XIII DPR menyoroti vonis penjara 11 warga adat yang memperjuangkan tanah adat di Maluku Utara, menegaskan perlunya perlindungan HAM.

11 Warga Dibui Usai Pertahankan Tanah Adat, Komisi XIII DPR Ingatkan Aparat Jangan Kriminalisasi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/pexels-juliano-astc-1623739-17931449-3-1149846052.jpg" alt="Ilustrasi pesta pernikahan yang menyuguhkan musik dan lagu. ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menolak Wacana Pernikahan wajib bayar royalti. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesta pernikahan yang menyuguhkan musik dan lagu. ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menolak Wacana Pernikahan wajib bayar royalti. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menolak dengan tegas wacana kewajiban membayar royalti bagi pengantin yang memutar lagu berlisensi di acara pernikahan. Menurut dia, kegiatan pernikahan tidak memiliki sifat komersial dan harus dipandang sebagai aktivitas sosial. &ldquo;Pemutaran lagu dari musik berlisensi di acara sosial seperti perkawinan, hiburan warga, olahraga warga, dan sejenisnya harus dilihat sebagai penggunaan untuk kegiatan sosial. Tidak perlu ditakut-takuti dengan ancaman membayar royalti karena kegiatan demikian tidak ada sifat komersil di dalamnya,&rdquo; kata Willy kepada wartawan, Kamis (14/8). Polemik ini mencuat setelah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) menyampaikan wacana terkait hal tersebut. Di mana penyelenggara pernikahan wajib membayar royalti sebesar 2 persen dari biaya produksi acara, termasuk sewa sound system, backline, hingga honor penyanyi. Willy menilai persoalan royalti musik sudah melebar, bahkan memicu keresahan di kalangan pelaku usaha kecil. Ia mencontohkan kasus Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menggugat restoran, menagih royalti kepada kafe dan UMKM, bahkan mengirim surat somasi kepada hotel yang memutar musik. &ldquo;Ada hotel yang hanya memutar suara burung asli, tapi tetap ditagih. Bahkan ada yang dianggap melanggar hanya karena menyediakan TV di kamar,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tengah dibahas di Komisi X DPR harus memberikan pengaturan tegas dan adil. Ia mengingatkan bahwa falsafah berbangsa yang berlandaskan Pancasila harus menjadi pedoman, sehingga perlindungan hak cipta tidak terjebak dalam liberalisasi berlebihan. &ldquo;Pancasila menginginkan perlindungan hak pribadi di dalam hubungan sosialnya, bukan &lsquo;Exploitation De L&rsquo;Homme Par L&rsquo;Homme&rsquo;,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Willy menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta tanpa menghilangkan nilai kebersamaan.&nbsp; &ldquo;Tidak semua hal perlu dikonversi menjadi nilai komersil, karena kita juga hidup di dalam lingkungan sosial. Saya yakin teman-teman di Komisi X DPR akan bijak menaruh kepentingan bangsa di dalamnya,&rdquo; pungkasnya.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menolak wacana royalti lagu di pernikahan, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bersifat sosial.

Tak Setuju Putar Lagu di Pernikahan Harus Bayar Royalti, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya Tegaskan Tak Ada Unsur Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/Screenshot_20250417_191731_X-2872305527.jpg" alt="video viral napi di Rutan Pekanbaru. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>video viral napi di Rutan Pekanbaru. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 14 narapidana di rumah tahanan (Rutan) Sialan Bungkuk, Pekanbaru, Riau dikabarkan terlibat dugem sambil berpesta minuman keras dan narkoba. Hal itu setelah video mereka tersebar di media sosial dan menjadi viral. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. Ia menegaskan, perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif atas pengelolaan Rutan. "Komisi XIII akan segera panggil jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk mengkoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini," kata Willy kepada wartawan, Kamis (17/4). Ia menegaskan, evaluasi pengelolaan Lapas maupun Rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Pasalnya, berbagai permasalahan yang terjadi di Lapas perlu diurai agar peta jalan perbaikan Lapas di Indonesia dapat dihasilkan. &ldquo;Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk tentu kasus Lapas Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR,&rdquo; paparnya. Willy menegaskan permasalahan pengelolaan Lapas di Indonesia cukup kompleks. Sehingga perlu melibatkan berbagai pihak, agar bisa ditemukan akar masalahnya. &ldquo;Kita perlu temukan akar masalahnya beyond mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan,&rdquo; tegas Willy. Karena itu, Willy memastikan Komisi XIII DPR akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar perbaikan Lapas dapat segera terwujud. Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto mampu memperbaiki persoalan ini bekerja sama dengan DPR. &ldquo;Menteri Imipas ini sosok yang mengenal baik permasalahan di dalam pemasyarakatan dan progresif. Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Imigrasi terkait peristiwa pesta miras oleh narapidana di Rutan Pekanbaru.

Viral Video Segerombolan Napi Pesta Miras di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Komisi XIII DPR Akan Panggil Menteri Imipas Agus Andrianto

komisi XIII DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi XIII DPR

Berita Terkini

11 Warga Dibui Usai Pertahankan Tanah Adat, Komisi XIII DPR Ingatkan Aparat Jangan Kriminalisasi Rakyat

Tak Setuju Putar Lagu di Pernikahan Harus Bayar Royalti, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya Tegaskan Tak Ada Unsur Komersial

Viral Video Segerombolan Napi Pesta Miras di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Komisi XIII DPR Akan Panggil Menteri Imipas Agus Andrianto

Download Aplikasi JawaPos.com