<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/2-Silver-Lensa-Literasi-Alvin-Goesdian-Dinata-1749439207.jpg" alt="Ilustrasi literasi harus menjadi fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi literasi harus menjadi fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan literasi harus menjadi fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pihaknya mendorong Revisi UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (RUU Perbukuan) untuk membentuk cara berpikir kritis masyarakat. &ldquo;Basisnya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Artinya, yang perlu kita perbaiki dari republik ini adalah critical thinking yang meletakkan spiritnya adalah literasi. Literasi itu menjadi energi,&rdquo; kata Willy kepada wartawan, Senin (29/9). Dia menekankan, literasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Bukan hanya soal akses membaca, tetapi juga soal pembentukan karakter berpikir logis dan kritis sejak dini.&nbsp; Legislator Fraksi NasDem itu membandingkan sistem pendidikan di Jerman yang menunda pengenalan huruf hingga anak berusia 10 tahun demi membangun kerangka berpikir logis terlebih dahulu. &ldquo;Kalau kita mau compare, anak-anak sekolah di Jerman itu baru bisa kenal huruf umur 10 tahun. Di kita calistung jadi syarat masuk sekolah. Mereka dibentuk logical framework, cara berpikir, sebab akibat. Di kita yang dijejali aksara dan angka,&rdquo; jelas Willy. Willy menilai, RUU Perbukuan harus menjadi instrumen strategis memperkuat budaya literasi nasional. Dia optimistis pembahasan RUU ini bisa berjalan mulus dan diputuskan menjadi usul inisiatif DPR pada akhir 2025. &ldquo;Kalau saya optimistis. RUU perbukuan ini toh enggak ada konflik kepentingan. Kalau bisa 2025 ini jadi hak inisiatif DPR, nanti tinggal DIM-nya dari pemerintah,&rdquo; tutur legislator asal Dapil Jatim XI itu. Lebih lanjut, dia menyebut RUU Perbukuan bukan hanya memperluas akses bacaan, melainkan juga menciptakan ruang kreatif bagi generasi muda. Misalnya dengan menghapus dikotomi buku sekolah dan buku umum serta memberi insentif bagi penulis, termasuk siswa yang menelurkan karya tulis. &ldquo;Insentif yang kita berikan itu, satu, tidak adanya dikotomi antara buku sekolah dengan buku umum. Yang kedua, insentif untuk penulis. Jadi anak-anak kita juga bercita-cita ingin menjadi penulis,&rdquo; ujar Willy. Lebih lanjut, Willy menegaskan literasi harus dipandang sebagai proyek jangka panjang, bukan sekadar program instan. Dia juga meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap literasi.&nbsp; &ldquo;Pak Prabowo orang yang komit terhadap literasi. Karena ini amanat konstitusional, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kalau enggak, kita bisa mengalami declining IQ serius. Apalagi sekarang hoaks luar biasa,&rdquo; beber Willy. &nbsp;

Komisi XIII DPR RI mendorong RUU Perbukuan untuk meningkatkan literasi dan pemikiran kritis masyarakat, optimis pembahasan akan mulus

Komisi XIII DPR RI Yakin RUU Perbukuan Dibahas Mulus, Tekankan Literasi dan Sikap Kritis Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/Pagar-DPR-jebol-Dery-Ridwansah-2JPG-2383534944.jpg" alt="Pekerja memperbaiki pagar gedung DPR/MPR di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Pasca demo, beberapa besi pagar gerbang depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto jebol. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pekerja memperbaiki pagar gedung DPR/MPR di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Pasca demo, beberapa besi pagar gerbang depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto jebol. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menegaskan pentingnya langkah tegas Komnas HAM dalam mengusut kasus korban aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Ia meminta agar Komnas HAM tidak berhenti pada sebatas publikasi data, melainkan melakukan investigasi menyeluruh yang menghasilkan rekomendasi jelas. &ldquo;Komnas HAM jangan sebatas merilis data korban. Yang kita harapkan adalah investigasi komprehensif yang menghasilkan rekomendasi jelas untuk penegakan hak warga,&rdquo; kata Marinus kepada wartawan, Jumat (12/9). Menurutnya, transparansi dan ketegasan Komnas HAM sangat penting, apalagi muncul dugaan bahwa unjuk rasa tersebut tidak sepenuhnya murni berasal dari gerakan masyarakat.&nbsp; Karena itu, ia menilai lembaga negara tersebut harus bekerja tanpa hambatan dari pihak mana pun. &ldquo;Harapan kita investigasi berjalan tanpa hambatan dari pihak manapun. Komnas HAM harus benar-benar bisa menggali fakta yang sesungguhnya,&rdquo; tegasnya. Marinus menambahkan, pihaknya mendukung penuh agar Komnas HAM tetap independen, objektif, dan berani mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat. Hal ini menjadi wujud tanggung jawab DPR dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Ia meyakini, sikap tegas Komnas HAM akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara sekaligus memperkokoh fondasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sementara, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah telah menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (10/9). Pertemuan itu membahas kondisi keamanan pasca-aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Audiensi ini juga menjadi ruang diskusi dua arah, Komnas HAM memberikan sejumlah masukan terkait perlindungan HAM dalam proses hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang berujung anarkis. "Komnas HAM sudah turun ke 19 Provinsi dan 13 Kabupaten Kota untuk memastikan hak setiap pelaku tindak pidana yang ditangani Polri dapat dipenuhi, terutama hak mendapatkan pendampingan hukum,&rdquo; imbuh Anis Hidayah. &nbsp;

Komisi XIII DPR meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait kasus korban demonstrasi akhir Agustus 2025.

Anggota Komisi XIII DPR Ingatkan Komnas HAM Transparan Investigasi Korban Demonstrasi Akhir Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/dpr-3204720178.jpg" alt="Rapat kerja di Komisi X DPR RI terkait pemberian persetujuan naturalisasi Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan tiga pesepak bola putri serta empat atlet hoki es. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rapat kerja di Komisi X DPR RI terkait pemberian persetujuan naturalisasi Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan tiga pesepak bola putri serta empat atlet hoki es. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz melemparkan kritikan keras terhadap kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Di hadapan Erick Thohir selaku ketua umum federasi, dia meminta cara itu dihentikan jika Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Naturalisasi memang jadi salah satu program yang digencarkan PSSI dalam penguatan Timnas Indonesia. Khususnya sejak dipimpin Erick Thohir pada 2023. Nyaris setiap ajang, bahkan periode FIFA Matchday, PSSI selalu menambah amunisi anyar. Pemain keturunan satu per satu dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Termasuk yang teranyar adalah Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Keduanya diproyeksi memperkuat Garuda untuk FIFA Matchday September dan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober.&nbsp; Mauro dan Miliano baru saja mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Prosesnya dikebut dengan melakukan rapat kerja dengan Komisi X dan XIII pada hari yang sama dengan rapat paripurna, Selasa (26/8). Arisal Aziz, salah satu anggota Komisi XIII DPR RI, memberikan pandangan terkait naturalisasi. Dia mengatakan, tetap memberikan dukungan dan persetujuan. Tapi, Aziz juga mewanti-wanti PSSI. Di hadapan Erick Thohir, Arisal Aziz meminta PSSI untuk stop program naturalisasi besar-besaran yang saat ini dilakukan, jika Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Dia ingin federasi lebih fokus dalam membangun potensi anak-anak Indonesia. "Untuk hari ini kita berikan target Pak Erick Thohir. Kita mengikuti babak penyisihan (kualifikasi) Piala Dunia," ujar Arisal Aziz dalam Raker Komisi XIII DPR pada Selasa (26/8). "Kalau ini kita gagal, saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Gak ada gunanya kalau kita gagal," tambah dia. Aziz pun tak segan menyebut bahwa hal ini jadi pekerjaan rumah PSSI. Dia khawatir jika naturalisasi terus dilakukan, akan berdampak pada semangat para pemain lokal, khususnya bibit-bibit muda potensial yang ada ke depannya. "Ini PR-nya Pak Erick, ya. Kalau ini kita biarkan terus Pak Erick ya, anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional," jelas Arisal Aziz. Timnas Indonesia sendiri dalam waktu dekat akan melanjutkan perjalanan dengan bersaing di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Garuda bakal melawan Arab Saudi dan Irak di Grup B, laga digelar terpusat di Arab Saudi. Jika berhasil menjadi juara grup, Timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara jika menjadi runner up, armada Patrick Kluivert akan melanjutkan perjalanan ke babak selanjutnya. Adapun andai finish di peringkat tiga, mimpi ke Piala Dunia sirna.

Komisi XIII DPR RI melemparkan kritikan keras terhadap kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI

Di Depan Erick Thohir, Anggota DPR Arisal Aziz Minta PSSI Setop Naturalisasi Jika Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

Komisi XIII

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi XIII

Berita Terkini

Komisi XIII DPR RI Yakin RUU Perbukuan Dibahas Mulus, Tekankan Literasi dan Sikap Kritis Rakyat

Anggota Komisi XIII DPR Ingatkan Komnas HAM Transparan Investigasi Korban Demonstrasi Akhir Agustus

Di Depan Erick Thohir, Anggota DPR Arisal Aziz Minta PSSI Setop Naturalisasi Jika Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

Download Aplikasi JawaPos.com