<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/Pinjol-2003028873.jpg" alt="Ilustrai pinjol. Beberapa guru terpaksa harus mengambil pinjaman online (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan hidup akibat tamsil belum cair." width="100%">
<figcaption>Ilustrai pinjol. Beberapa guru terpaksa harus mengambil pinjaman online (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan hidup akibat tamsil belum cair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah menekankan, pentingnya influencer dan platfrom media sosial untuk ikut bertanggung jawab atas meningkatnya berbagai modus masalah pinjaman online (pinjol)- investasi bodong yang menjerat masyarakat Indonesia saat ini. Najib mendorong, ke depan para influencer harus memiliki sertifikasi atau memahami legalitas produk finansial yang diendorse. Sementara untuk media sosial, kata Najib, harus ikut bertanggung jawab dengan memperketat regulasi iklan dan promosi yang berhubungan produk layanan keuangan. &ldquo;Influencer yang mempromosikan produk finansial harus memiliki sertifikasi atau memahami legalitas produk yang mereka endorse. Sementara untuk platfrom media sosial harus ikut bertanggung jawab dengan memperketat regulasi iklan dan promosi yang berhubungan dengan layanan keuangan,&rdquo; tegas Najib, Selasa (4/2). Selaras itu, Najib berharap, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat regulasi terhadap pinjol dan investasi ilegal atau bodong. Najib juga meminta, pemerintah dan OJK dapat menindak tegas influencer yang mempromosikan produk finansial tanpa adanya izin. &ldquo;Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat regulasi terhadap pinjol dan investasi ilegal, termasuk menindak tegas influencer yang mempromosikan produk finansial tanpa izin,&rdquo; ungkap Najib. Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini turut mendesak, adanya langkah cepat dan pemblokiran situs-aplikasi ilegal dengan koordinasi antara OJK, Kominfo, dan kepolisian. &ldquo;Pemblokiran situs dan aplikasi ilegal harus dilakukan lebih cepat dan efektif dengan koordinasi antara OJK, Kominfo, dan kepolisian,&rdquo; tutur Najib. Lebih lanjut, Najib mengingatkan, pentingnya peningkatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Najib ingin agar masyarakat diberikan pemahaman yang lebih luas tentang cara mengenali investasi bodong dan pinjol ilegal. &ldquo;Kampanye literasi keuangan harus lebih masif, melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat agar tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat,&rdquo; pungkas Najib.

Pentingnya influencer dan platfrom media sosial untuk ikut bertanggung jawab atas meningkatnya berbagai masalah pinjol dan investasi bodong.

Atasi Masalah Pinjol dan Investasi Bodong, Komisi XI Minta Kampanye Literasi Keuangan Dimasifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/02/jiddan-2043736747.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor. (Thoriq Majiddanor)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor. (Thoriq Majiddanor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama ini, pencetakan uang di Indonesia masih bergantung pada teknologi buatan negara lain. Tak hanya mesinnya, tetapi juga bahan bakunya. Akibatnya, biaya produksi uang rupiah cukup tinggi. Hal itu terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Perum Peruri di Karawang, Jawa Barat, pekan lalu. Dari situ, mencuat gagasan agar produksi uang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan anak bangsa. &rdquo;Gagasan ini akan kami dorong agar bisa terwujud. Karena itu, segera kami usulkan agar Komisi XI berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Perum Peruri,&rdquo; kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor. Legislator dari Dapil Jatim X (Gresik dan Lamongan) itu menjelaskan, selama ini, mesin pencetak uang hanya bisa diproduksi oleh negara seperti Jerman dan Jepang. Bahkan, bahan baku pembuatan uang rupiah juga masih bergantung pada negara lain. Jika ketergantungan itu terus berlangsung, dia khawatir Indonesia akan "terjajah" oleh bangsa lain karena tidak mampu mandiri. "Bolehlah kita yang lalu-lalu bergantung kepada negara lain, mulai dari mesin pencetak sampai dengan bahan baku. Dengan kemajuan teknologi yang sedemikian dahsyat, saya khawatir kalau ke depan bangsa ini tidak mampu membuat mesin secara mandiri, termasuk bahan bakunya, bisa-bisa kita 'dijajah' negara lain melalui mesin-mesin pencetak uang yang mereka buat," kata Jiddan, sapaan akrab Thoriq Majiddanor. Karena itu, sudah waktunya dilakukan pengembangan teknologi di Tanah Air agar mampu menciptakan mesin pencetak uang sendiri. Hal inilah yang membuat BI dan Perum Peruri harus mulai mengembangkan mesin pencetak dan bahan baku pembuatan uang karya anak bangsa Indonesia. "Pada prinsipnya, kami mendorong Bank Indonesia, khususnya Perum Peruri, ataupun vendor-vendor yang ditunjuk untuk mencetak uang ke depan agar menggunakan teknologi karya anak bangsa," ujar Jiddan.&nbsp;(son/ris)

Thoriq Majiddanor menjelaskan, selama ini, mesin pencetak uang hanya bisa diproduksi oleh negara seperti Jerman dan Jepang.

Jajaki Pengembangan Teknologi Cetak Uang Karya Anak Bangsa, Komisi XI DPR RI Segera Koordinasi dengan BI-Peruri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/20/IMG-20241119-WA0029-4044825019.jpg" alt="Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bakal menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada awal 2025. Rencana itu dihadapkan dengan situasi daya beli masyarakat yang menurun. Dengan situasi seperti itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir penerapan kenaikan PPN 12 persen kepada pemerintah. Dia menyebut kondisi tahun ini berbeda ketika pemerintah menaikkan PPN 11 persen pada 2022. Saat ini kondisi masyarakat Indonesia tengah mengalami daya beli yang menurun. Itu sebabnya, keputusan akhir berada di tangan pemerintah, terlebih secara undang-undang memang sudah disepakati. "Sekarang kita kembalikan kepada pemerintah, karena undang-undang itu sudah disepakati dan tinggal pemerintah, apakah kemudian mengkonsider (mempertimbangkan) kondisi daya beli yang menurun," kata Misbakhun kepada wartawan di Kantor PPN/Bappenas Jakarta ditulis Rabu (20/11). Misbakhun mengungkapkan, kini tinggal pemerintah yang akan memastikan apakah kenaikan PPN 12 persen mempertimbangkan daya beli masyarakat yang menurun atau tidak. Bisa saja, Pemerintah memang beranggapan kondisi ekonomi masih stabil. "Apakah itu (daya beli menurun) jadi pertimbangan? Kalau pemerintah tidak menjadikan itu pertimbangan, berarti pemerintah masih beranggapan bahwa kondisi ekonomi masih stabil, ekonomi masih tidak terpengaruh dengan daya beli masyarakat," ungkap Misbakhun. "Kita serahkan sepenuhnya ke pemerintah untuk memutuskan apakah kenaikan PPN menjadi 12 persen itu akan dijalankan atau tidak," sambungnya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen mulai berlaku tahun depan, tepatnya pada 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan PPN itu sebagaimana telah sesuai dengan amanat Undan-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). "Sudah ada UU-nya, kita perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR ditulis Kamis (14/11). Lebih lanjut Menkeu memastikan, PPN 12 persen akan tetap berlaku meskipun ada banyak pro kontra dan dilakukan di tengah penurunan daya beli dan pelemahan ekonomi. Bendahara negara ini menyebut, di kondisi itu pihaknya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi instrumen shock absorber yang tetap dijaga kesehatannya. "APBN memang tetap harus dijaga kesehatannnya, namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons dalam episode global crisis financial," lanjutnya.

Pemerintah bakal menerapkan kenaikan tarif PPN 12 pada awal 2025. Rencana itu dihadapkan dengan situasi daya beli masyarakat yang menurun.

Daya Beli Masyarakat Turun, Komisi XI DPR Serahkan Rencana Penerapkan Kenaikan PPN 12 Persen ke Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/IMG-20240725-WA0017-3620641899.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi XI DPR RI kecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia. Meski meraih pendapatan lebih dari Rp 30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal AS ini belum memenuhi total komitmen investasi. Berdasar audit, Apple harus memenuhi kurang lebih 300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar 1,7 triliun. Angka yang jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional. &rdquo;Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,&rdquo; tegas Muhammad Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hanif menilai, kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk lebih tegas. Dia meminta pemerintah memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan tersebut. Kemudian mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan. &rdquo;Pemerintah harus menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia,&rdquo; papar Hanif. &rdquo;Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmen bahkan memperbesar kontribusinya, pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,&rdquo; lanjut dia. Dia menambahkan, Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu tersebut agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan syarat untuk Apple Inc agar bisa menjual iPhone 16 di Indonesia. Saat ini penjualan iPhone series terbaru itu masih dinyatakan ilegal di Tanah Air. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menegaskan, pemerintah baru akan mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia jika Apple Inc sudah lunas merealisasikan investasi berdasar komitmen awal sebesar Rp 1,7 triliun. Janji investasi Apple Inc di Indonesia masih kurang. &rdquo;Itulah yang menyebabkan iPhone 16 masih dilarang beredar di Indonesia. Apple bisa menjual iPhone 16 series setelah merealisasikan sisa investasi dari komitmen awal sebesar Rp 1,7 triliun,&rdquo; tegas Febri kepada JawaPos.com, Minggu (3/11).

Komisi XI DPR RI minta pemerintah tegas tagih komitmen investasi perusahaan asing yang sudah meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia

Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/antarafoto-uji-kepatutan-dan-kelayakan-anggota-bpk-12082024-ada-7-3953846314.jpg" alt="Calon anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan gagasan saat uji kepatutan dan kelayakan dengan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Asprilla Dwi Adha/Antara)" width="100%">
<figcaption>Calon anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan gagasan saat uji kepatutan dan kelayakan dengan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Asprilla Dwi Adha/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPR RI Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi menepis anggapan tentang adanya pengondisian partai politik (parpol) untuk meluluskan calon tertentu&nbsp;menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024&ndash;2029. Dia menyatakan, semua calon anggota BPK mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). &rdquo;Itu (pengondisian) saya rasa tidak ada. Kami semuanya mendapatkan kesempatan yang sama,&rdquo; ujar Bobby Adhityo Rizaldi, yang juga merupakan salah satu peserta seleksi anggota BPK seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, sudah memaparkan semua ide-idenya dalam proses tersebut dan kini tengah menunggu proses selanjutnya. &rdquo;Semoga ini relevan dengan apa yang disampaikan atau yang akan diputuskan teman-teman Komisi XI,&rdquo; ucap Bobby Adhityo Rizaldi. Komisi XI DPR RI resmi memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota BPK pada Senin (2/9) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut diikuti 74 calon dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari pada 2-4 September. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, BPK telah menyampaikan surat kepada DPR tertanggal 10 Juni 2024 perihal penugasan untuk membahas terkait berakhirnya masa jabatan anggota BPK. &rdquo;RDP Umum kita hari ini adalah dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI. Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK merupakan bentuk pelaksanaan pasal 14 UU 15 tahun 2006 tentang BPK,&rdquo; ucap Amir Uskara. Komisi XI DPR RI telah menerima 76 nama calon anggota BPK, namun dua di antaranya tidak melanjutkan ke tahap uji kelayakan dan kepatutan. Berdasar rapat internal pada 8 Juli, satu orang calon atas nama Sanko Simanulang tidak lolos verifikasi administrasi. Kemudian, pada 9 Juli 2024, satu calon anggota BPK mengundurkan diri atas nama Laode Muhamad Syarif.

DPR RI menepis anggapan tentang adanya pengondisian partai politik untuk meluluskan calon tertentu menjadi anggota BPK periode 2024-2029

Anggota DPR Sebut Tak Ada Pengondisian Parpol atas Seleksi Anggota BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/Untitled11-58002459.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara pada acara di Kota Probolinggo, Jumat (14/4)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara pada acara di Kota Probolinggo, Jumat (14/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja. Legislator Partai Golkar itu mengatakan, salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja pemda adalah laporan keuangan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyatakan itu saat menjadi pembicara acara bertitel Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK &amp; DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kota Probolinggo, Jumat (14/4). &rdquo;BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan,&rdquo; ujar Misbakhun di acara yang dihadiri ratusan ASN Pemkot Probolinggo itu. Pembicara lain dalam kegiatan itu adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati juga ikut hadir dalam sosialisasi hasil kerja sama DPR dan BPK itu. Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, setidaknya terdapat dua undang-undang (UU) yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Satu lagi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. &rdquo;Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan,&rdquo; tutur Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengapresiasi Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya selama lima kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Misbakhun menyebut capaian itu bukan sekadar prestasi, melainkan juga bukti akuntabilitas dan transparansi. &rdquo;Ini merupakan sebuah prestasi sekaligus komitmen dari pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparansi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK,&rdquo; tutur Misbakhun. Namun, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga mengatakan, WTP belum cukup. Menurut Misbakhun, Pemkot Probolinggo juga harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan warga. &rdquo;Saya yakin bapak-ibu ASN sekalian memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan standar kesejahteraan sehingga cita-cita bersama kita untuk memajukan bangsa dan mengentaskan kemiskinan dapat terwujud,&rdquo; ucap Misbakhun. Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu juga menyinggung soal sinergi sebagai kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. &rdquo;Sinergi bersama adalah hal penting bagi ASN untuk membangun dan mencapai cita-cita bersama memajukan bangsa,&rdquo; kata Misbakhun.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ajak para aparatur sipil negara Pemkot Probolinggo mengedepankan akuntabilitas dan transparansi

Sosialisasikan Peran Penting BPK, Misbakhun Dorong ASN Pemda Tidak Cuma Kejar WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/asosiasi-petani-tembakau-tolak-usul-dpr-soal-penggabungan-jenis-rokok_m_.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah merawat tanamannya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah merawat tanamannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana kenaikan cukai rokok 2023 oleh pemerintah ditanggapi mayoritas fraksi di Komisi XI dengan penekanan akan pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian. Setidaknya lima dari sembilan fraksi yang ada memiliki pandangan, jika kebijakan yang diambil nantinya harus moderat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.  ”Kenaikan cukai rokok memang dibutuhkan untuk memperkuat penerimaan dalam APBN, tapi kenaikan tersebut perlu dibatasi,” tegas Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PPP di Komisi XI DPR Amir Uskara, dalam keterangan tertulisnya. Dia menyatakan, kenaikan yang terlampau tinggi akan memiliki dampak berantai yang signifikan.  Kesempatan kerja di sektor industri hasil tembakau (IHT) akan terimbas semuanya. Mulai dari petani, sektor industri pengolahan tembakau, hingga para pedagang kaki lima. ”Karena itu, untuk tahun 2023 disarankan batas maksimum kenaikan cukai rokok adalah dikisaran  7 persen,” tandasnya.  Amir menambahkan, dasar setiap menaikkan cukai rokok naik untuk menurunkan prevalensi perokok yang selama ini dimunculkan juga tidak relevan. Dia menyinggung, salah satu riset yang dilakukan  Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021.  Di sisi yang lain, selama periode 2011-2021 cukai rokok telah alami kenaikan yang cukup tinggi. ”Jadi pesan cukai rokok untuk kendalikan konsumsi rokok pun makin jauh dari esensi awal cukai sebenarnya, tanggapan di masyarakat bahwa cukai rokok naik itu hanya untuk mengisi penerimaan negara,” singgung ketua Fraksi PPP di DPR itu.  Selain Fraksi PPP, pandangan senada juga dimiliki kapoksi maupun anggota Komisi XI dari setidaknya empat fraksi lainnya. Yaitu dari Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS. ”Kenaikan tarif cukai yang dinilai wajar adalah (didasarkan pada) pertambahan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Meski, untuk kepentingan kesehatan di mata para pegiat anti rokok, angka tersebut dianggap masih rendah,” kata anggota Komisi XI dari PDIP Hendrawan Supratikno.  Hanya saja, lanjut wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, semua pihak tetap harus memperhitungkan dampak kenaikan terhadap kesempatan kerja dan daya serap tembakau petani. Selain itu, Hendrawan mengingatkan, hubungan antara besaran cukai rokok dan penerimaan negara tidak selamanya berbanding lurus.  ”Hubungan antara besaran cukai dan penerimaan ini memang menarik disimak. Pada suatu titik, kenaikan tarif cukai justru akan menurunkan penerimaan. Fenomena ini sering disebut Kurva Laffer,” ujar politisi yang juga guru besar Fakultas Ekonomi di Universitas Satya Wacana, Salatiga, tersebut.  Berdasar data kenaikan cukai rokok memang relatif tinggi pada tiga tahun terakhir. Kenaikannya masing-masing 23 persen pada 2020, 12,5 persen pada 2021, dan 12,5 persen kembali pada 2022. Khusus kenaikan pada 2021 dan 2022 dianggap memberatkan sejumlah pihak di sekitar IHT. Pasalnya, angkanya tetap menyentuh belasan persen, meski angka inflasi tinggi termasuk pertumbuhan ekonomi yang juga bahkan sempat negatif.  ”Kalaupun pemerintah punya rencana menaikkan (cukai rokok), harus dihitung secara cermat, karena ini juga ada ketidakpastian perekonomian global, pemerintah sudah mewanti-wanti soal awan gelap dan sebagainya. Nah, ini kan pemerintah juga perlu melindungi rakyatnya, bukan malah dibuat sulit dan dibuat makin nambah beban,” beber Kapoksi PKB di Komisi XI Eli Siti Nuryamah.  Dia juga mengingatkan, agar pemerintah tidak serta merta mengambil kebijakan menaikkan cukai tanpa terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR. ”Ini mandatori undang-undang, pemerintah tidak bisa menaikkan sepihak, harus ada persetujuan (Komisi XI) dulu,” kata Eli.  Senada, Kapoksi PAN di Komisi XI Ahmad Najib Qodratullah juga mengingatkan tentang potensi bertambah dalamnya inflasi jika kenaikan cukai rokok dipaksakan untuk tetap dinaikkan terlalu tinggi tahun ini. ”Yang perlu digarisbawahi, kita ini jangan selalu melihat rokok atau tembakau sebagai musuh bangsa, faktanya nggak begitu, sumbanganya pada peneriman negara sangat besar,” singgung Najib.

Soal Kenaikan Cukai Moderat, Komisi XI: Angka 7 Persen Maksimum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menkeu-1.jpg" alt="Sumber foto: Tangkapan Layar YT Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: Tangkapan Layar YT Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk 2023 sebesar Rp 45,2 triliun yang meningkat dari pengajuan awal pada Juli 2022 sebesar Rp 45,1 triliun.  "Dengan mengucapkan Alhamdulillah maka anggaran Kementerian Keuangan kita setujui," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir dalam rapat kerja dengan pemerintah, Senin (5/9).  Dari anggaran Rp 45,2 triliun tersebut, secara rinci terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 36,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 13,35 triliun, hibah Rp 5,2 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 8,9 triliun.  Selanjutnya, jika dilihat secara fungsinya terdiri dari fungsi pelayanan sebesar Rp 41,8 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp 231 triliun, dan fungsi pendidikan sebesar Rp 3,1 triliun.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, tahun depan Kemenkeu akan mengelola kebijakan fiskal, dan mengarahkan kebijakan untuk mengakselerasi reformasi struktural dan transformasi ekonomi dengan capaian yang ditujukan dengan indikator yang terukur.  Selain itu Kemenkeu juga akan memastikan penerimaan negara yang optimal melalui transformasi sistem administrasi penerimaan negara, implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP), meningkatkan kolaborasi dengan masing-masing kementerian/lembaga (K/L), serta simplikasi dan digitalisasi layanan serta kebijakan insentif perpajakan yang efektif.  "Kami juga akan memperkuat regulasi yang diperlukan untuk standarisasi keluaran dan hasil dari belanja negara setiap K/L serta memperjelas kriteria output/outcome dalam proses perencanaan penganggaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, guna mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat sasaran," tutur Sri Mulyani.  Kemenkeu juga akan mempertajam nomenklatur klasifikasi rincian output belanja pemerintah pusat yang akan digunakan seluruh K/L. Hal itu dilakukan agar kualitas spending better belanja pemerintah pusat menjadi lebih produktif, manfaatnya dirasakan oleh rakyat serta pelayanan publik yang optimal. "Spending better yang dilakukan di tahun anggaran 2022 tetap dilanjutkan dan diperluas di tahun anggaran 2023," terangnya. (*)

Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu untuk 2023 Rp 45,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="GEDUNG MPR/DPR" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MPR/DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengapresiasi presentasi yang disampaikan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.  Dia berharap, reformasi di BPK dapat terjadi sebagaimana yang disampaikan Nyoman saat uji kelayakan sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK jadi berkualitas, tidak hanya monoton seperti tahun sebelumnya.  "Dengan kehadiran Bapak (Nyoman) ini mungkin salah satu opsi yang saya tawarkan dari awal mengenai digitalisasi sistem pemeriksaan, sehingga objek terperiksa dengan pemeriksa tidak saling bertemu sama sekali," kata Fauzi saat uji kelayakan dan kepatutan, di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (8/9).  Fauzi melanjutkan dengan adanya digitalisasi sistem pemeriksaan akan memberikan hasil yang berkualitas. "Harapan kita kualitas dari hasil pemeriksaan itu benar-benar berkualitas," katanya.  Apresiasi juga disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu. Menurutnya, presentasi Nyoman lebih komprehensif jika dibandingkan dengan beberapa calon anggota BPK yang sudah menjalani uji kelayakan.  "Kami sudah membaca sejumlah pemaparan dari calon sebelumnya, dan kalau saya mau objektif, tapi bukan untuk memuji saudara, tapi saya melihat pemaparannya lebih sedikit komprehensif," kata Masinton.  Ia menyinggung mengenai integritas dan profesionalitas, sebagaimana yang disampaikan tentang lambatnya tren perbaikan goverment, khususnya dalam persepsi korupsi.  "Padahal kita tahu bagaimana opini WTP dan WDP disatu sisi sebagai komoditi, tetapi di sisi lain menjadi alat tekan, kita bicara fakta, komoditi untuk mendapat pundi-pundi. Tadi disampaikan juga diberikan WTP tetapi kepala daerahnya nyangkut (terlibat korupsi)," papar politikus PDIP tersebut  "Ini kan tentu menjadi tantangan terhadap saudara jika nanti saudara dipilih untuk melakukan pembenahan ini. Dan BPK ke depan, saudara harus memiliki visi dan semangat BPK RI yang mampu menjawab tantangan institusi dan tantangan ke depan," tambahnya.

Komisi XI DPR Puji Kompetensi Calon Anggota BPK Nyoman Adhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1612426081595.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah mengerek cukai tembakau dan produk turunannya terus jadi sorotan. Sebab, kontribusi cukai yang terus tumbuh signifikan ternyata tak sebanding dengan insentif terhadap inovasi produk turunan tembakau.  Berlaku efektif pada 2019, industri hasil produk tembakau lainnya (HPTL) yang didominasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah berhasil menyumbang penerimaan cukai senilai Rp 426,6 miliar. Sementara tahun lalu, dalam kondisi pandemi, kontribusinya tumbuh sampai 60 persen menjadi Rp 680,3 miliar.  Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya merespons pentingnya solusi alternatif terhadap produk-produk tembakau yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Apalagi dalam situasi pandemi kini, industri HPTL juga masih tumbuh signifikan.  "Harus fair menilai rata-rata pemasukan negara dari cukai tembakau juga besar, meskipun ada kritik terhadapnya. Makanya perlu ada insentif inovasi bagi industri olahan tembakau untuk pengembangan produk agar dapat diterima publik," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (2/3).  Rantai pasok industri HPTL yang cukup kompleks, kata Willy, juga bisa jadi peluang buat masuknya investasi lebih banyak. Dengan kompleksitasnya, insentif ke industri HPTL juga secara simultan bakal mendorong industri lain. Misalnya, industri kimia, industri alat-alat kimia, sampai industri pengemasan.  Ia menambahkan, Undang-undang Cipta Kerja yang dihasilkan DPR bersama pemerintah bisa jadi sarana mendorong investasi di sektor industri ini. Sekarang giliran pemerintah untuk memanfaatkan beleid tersebut sekaligus regulasi turunannya.  Sehingga tercipta iklim investasi yang sederhana, mudah dan cepat, dan berperan aktif dalam menarik investor masuk ke tanah air. "Industri tembakau harus dilihat dengan lebih terbuka, kita harus jujur dan adil menilai realitas, termasuk dalam hal produk hasil tembakau ini. Karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.  Sementara, peneliti Indef Bhima Yudhistira pun sepakat, industri HPTL memang bisa jadi solusi alternatif mendorong investasi, apalagi tahun ini pemerintah punya target yang cukup ambisius untuk merealisasikan investasi Rp 900 triliun. "HPTL ini merupakan produk inovasi dengan risiko kesehatan yang lebih rendah, tidak heran jika pelaku usaha mau berinvestasi dan menyerap tenaga kerja karena peluangnya besar," kata Bhima.  Oleh karena itu, lanjut dia, untuk lebih mendorong perkembangan industri ini dan banyak yang melakukan investasi, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal. Misalnya melalui kebijakan tarif cukai yang lebih rendah yang sesuai dengan risiko produknya.  "Penyesuaian tarif cukai untuk HPTL saja akan sangat signifikan meningkatkan investasi di produk inovatif. Pemerintah sebaiknya memang membuka ruang diskusi lebih lanjut dengan pelaku usaha atau investor untuk merumuskan insentif apa yang cocok diberikan," sambungnya.  Saat ini produk-produk HPTL dikenakan sistem tarif cukai persentase (ad valorem) sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE). Sistem ini berbeda dengan yang diberlakukan atas produk rokok konvensional yang menggunakan sistem tarif cukai spesifik yang lebih sederhana.  Skema ad valorem sejatinya dirasa memberatkan para pelaku industri HPTL. Terlebih, besaran tarif 57 persen itu merupakan yang tertinggi dalam Undang-undang Cukai dan lebih tinggi dari rerata persentase tarif cukai untuk rokok konvensional.  Padahal, produk-produk HPTL dan rokok elektrik memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian Public Health England, divisi dalam Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial di Inggris, pada 2015 dan 2018, serta diperbaharui pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa rokok elektrik memiliki risiko 95 persen lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional.  https://youtu.be/85pfFZY37xA  &nbsp;

DPR: Investasi IHT Berbasis Riset dan Inovasi Perlu Didorong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi xi

Berita Terkini