<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/komisi-viiii-3156904513.jpg" alt="Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (dua dari kiri) dalam pembukaan Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung (7/11) malam. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (dua dari kiri) dalam pembukaan Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung (7/11) malam. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kinerja investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendapat perhatian dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Politisi PKB itu berharap BPKH bisa meningkatkan keuntungan investasinya. Sehingga bisa lebih maksimal untuk membantu pembiayaan jamaah haji.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harapan tersebut disampaikan Marwan dalam pembukaan Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung pada Kamis (7/11) malam. Marwan mengungkapkan saat ini dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 135 triliun sampai Rp 150 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil investasinya baru Rp 10 triliun sampai Rp 11 triliun setiap tahun," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan menuturkan dari hasil investasi tersebut, sebanyak Rp 8,5 triliun untuk penyelenggaraan haji. Kemudian sisanya sekitar Rp 4 triliun dibagikan kepada <em>virtual account</em> seluruh calon jamaah haji yang antre.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan berharap BPKH bisa meningkatkan hasil investasinya. Syukur-syukur bisa memperoleh keuntungan investasi mencapai Rp 15 triliun dalam setahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supaya bisa meningkatkan hasil investasi dana haji, Marwan mengatakan BPKH harus terus meningkatkan porsi investasi langsung.&nbsp;Misalnya bekerja sama dengan mitra di Saudi, untuk mengelola hotel di Makkah atau Madinah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain digunakan untuk jamaah haji, juga bisa disewakan kepada jamaah umrah. Investasi dana haji juga bisa diwujudkan dengan pembelian pesawat terbang. Di luar musim haji, pesawat itu disewakan ke maskapai nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan mengatakan, kampanye BPKH supaya masyarakat daftar haji saat usia muda, hanya membuat antrian semakin panjang. Dia lebih sepakat BPKH fokus meningkatkan hasil investasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supaya keberadaan BPKH benar-benar dirasakan manfaatnya oleh calon jamaah haji.&nbsp;Soal biaya haji 2025, Marwan menegaskan masih menunggu usulan dari Kemenag. Kemudian dibahas dalam Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan berharap biaya haji tahun depan yang menjadi tanggungan jamaah tetap di kisaran Rp 50 juta. Jika beban biaya haji jamaah mencapai Rp 60 juta bahkan lebih, akan memberatkan jamaah. Serta membuat potensi pembatalan haji meningkat.</div>

Marwan Dasopang mengungkapkan saat ini dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 135 triliun sampai Rp 150 triliun.

Ringankan Beban Jamaah Haji, Ketua Komisi VIII DPR Harap BPKH Bukukan Hasil Investasi Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/child-1864718_1920-3904617721.jpg" alt="Ilustrasi tempat penitipan anak atau daycare. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat penitipan anak atau daycare. (Pixabay)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com &ndash; Pemerintah daerah (pemda) diminta memperketat pengawasan terhadap operasional tempat penitipan anak&nbsp;atau<em> daycare</em>. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dyah Pitaloka menanggapi kasus penganiayaan terhadap anak balita di <em>daycare </em>di Depok.</p> <p>"Pengawasan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang menerbitkan izin pendirian <em>daycare</em>&nbsp;harus diperhatikan," kata Dyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/8) sebagaimana dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Dyah juga mengingatkan orang tua yang menitipkan anak di&nbsp;<em>daycare</em>&nbsp;agar menjalin komunikasi yang baik dengan para pengasuh di <em>daycare </em>tersebut. "Hal ini untuk mencegah kejadian seperti ini tidak terulang lagi," lanjut politikus PDIP itu.</p> <p>Prinsipnya, apapun caranya, jangan sampai kasus penganiayaan seperti yang terjadi di Daycare Wensen School Indonesia Depok terulang kembali.</p> <p>Sebelumnya, viral di media sosial soal video penganiayaan terhadap anak balita yang dilakukan Meita Irianty, pemilik&nbsp;<em>daycare</em>&nbsp;Wensen School Indonesia Depok, Jawa Barat yang juga seorang <em>influencer</em>. Meita telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.</p>

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dyah Pitaloka meminta pemda memperketat pengawasan terhadap daycare, agar kasus di Depok tidak terulang.

Komisi VIII DPR Ingatkan Pemda Awasi Daycare, Jangan Sampai Penganiayaan terhadap Anak Balita di Depok Terulang 

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1805894727233532898" data-legacy-message-id="190fd3afb68173e2"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1i8" class="ii gt"> <div id=":1i9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/WhatsApp-Image-2024-07-09-at-092059_32507a7c-956626242.jpg" alt="BISA MELIHAT: Meski dijaga ketat oleh petugas keamanan, para jamaah bisa menyaksikan prosesi pergantian kiswah Kakbah. (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>BISA MELIHAT: Meski dijaga ketat oleh petugas keamanan, para jamaah bisa menyaksikan prosesi pergantian kiswah Kakbah. (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pembentukan pansus haji masih menuai perdebatan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, Pansus Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VIII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan kepada wartawan, Senin (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menyampaikan, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membentuk pansus. Dengan harapan bisa memberikan transparansi kepada publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketertutupan kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," ujar Marwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan menegaskan, Pansus Angket Haji murni urusan pekerjaan. Pansus dibentuk bukan atas sentimen pribadi anggota DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/014845521/respons-menag-soal-pansus-haji">Respons Menag soal Pansus Haji</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan menambahkan, Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat seperti, dugaan terjadi penyelewengan penggunaan visa haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," tutupnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VIII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan

Komisi VIII DPR: Pansus Angket Haji Dibuat karena Kemenag Tak Beri Data dan Keterangan Memadai Terkait Pelaksanaan Haji

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/Diah-pitalokaJPG-282497961.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU KIA itu diambil dalam rapat paripurna ke-19 pada masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum mengesahkan RUU KIA, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka menyampaikan laporan pembahasan RUU KIA. Dalam pemaparannya, politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, RUU KIA pada fase 1.000 hari pertama kehidupan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan selama enam bulan. Hal itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada fase 1.000 hari pertama kehidupan terdiri dari sembilan bab, 46 pasal, yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan serta partisipasi masyarakat," kata Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diah mengutarakan, pihaknya menghimpun saran, masukan, dan kesaksian atas berbagai kondisi ibu dan anak di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masukan tersebut membuka mata kami bahwa pentingnya kesejahteraan ibu dan anak untuk dituangkan menjadi produk undang-undang dan pentingnya melahirkan generasi baru yang semakin berkualitas bagi Indonesia,&rdquo; tegas Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna kemudian menanyakan kepada seluruh peserta rapat apakah dapat menyetujui RUU KIA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab mayoritas anggota dewan yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan, hadirnya UU KIA merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Ia mengharapkan, sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat diwujudkan bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rancangan undang-undang ini hadir dengan harapan masalah ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat kita selesaikan untuk menyambut Indonesia Emas 2045,&rdquo; pungkas Bintang saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIA mengatur bahwa seorang ibu yang melahirkan berhak mendapatkan cuti paling singkat tiga bulan dan paling lama tiga bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus.</div>

Delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.

RUU KIA Resmi jadi Undang-Undang, Kini Ibu Melahirkan Bisa Cuti 6 Bulan

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/Wisnu-Wijaya-3268158942.jpg" alt="Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya. Sumber foto: Instagram.com/maswisnuwijaya" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya. Sumber foto: Instagram.com/maswisnuwijaya</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash;&nbsp;&nbsp;Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia karena berhasil memperoleh kuota tambahan haji.</p> <p dir="ltr">Wisnu menyebut Pemerintah Indonesia berhasil melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan kuota tambahan haji sebanyak 20 ribu jemaah.</p> <p dir="ltr">Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI itu kuota tambahan haji akan berdampak pada masa tunggu calon jemaah.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013107359/berlaku-aturan-baru-calon-jemaah-haji-jalani-dua-tes-kesehatan-sebelum-pelunasan-bpih">Berlaku Aturan Baru, Calon Jemaah Haji Jalani Dua Tes Kesehatan Sebelum Pelunasan BPIH</a></strong></p> <p dir="ltr">Harapan Wisnu, tentu dengan adanya kuota tambahan haji dapat memangkas waktu tunggu calon jemaah secara signifikan.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Sejujurnya, ketika kami reses beberapa waktu lalu, masalah masa tunggu ini yang menjadi keprihatinan banyak konstituen kami,&rdquo; ujar Wisnu dalam keterangan persnya.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Karena ada yang harus menunggu hingga 40 tahun lebih, sementara usia mereka saat ini ada yang sudah menginjak 50-an bahkan sudah sepuh,&rdquo; lanjutnya dikutip&nbsp;<strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;dari&nbsp;dpr.go.id.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013049227/daging-dam-jemaah-haji-2023-masih-tertahan-di-tanjung-priok">Daging Dam Jemaah Haji 2023 Masih Tertahan di Tanjung Priok</a></strong></p> <p dir="ltr">Ia pun menilai dengan adanya kuota tambahan haji akan ada tantangan lebih besar bagi kemenag untuk penyelenggaraan haji di tanah suci pada tahun 2024.</p> <p dir="ltr">Pihaknya juga menambahkan bahwa ada banyak catatan serius yang menjadi perhatian Kemenag terkait penyelenggaraan haji di tahun 2023.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Pertama tingginya angka wafat jemaah yang mencapai 775 orang,&rdquo; ujar Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 1.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013041229/pemerintah-arab-saudi-perketat-jemaah-haji-non-kuota">Pemerintah Arab Saudi Perketat Jemaah Haji Non Kuota</a></strong></p> <p dir="ltr">&ldquo;Rincian usia yang meninggal di atas 65 tahun sebanyak 577 orang dan usia di bawah 65 tahun sebanyak 198 orang,&rdquo; tambahnya.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Ia pun meminta agar calon jemaah melakukan&nbsp;screening kesehatan&nbsp;khususnya bagi usia yang sudah lanjut.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Untuk itu, gagasan untuk memperkuat&nbsp;screening&nbsp;kesehatan kepada calon jemaah khususnya bagi lansia,&rdquo; kata Wisnu.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Sebelum mereka melakukan pelunasan pembayaran patut dipertimbangkan secara serius,&rdquo; lanjutnya.</p> <p dir="ltr">Ia menegaskan&nbsp;screening&nbsp;dilakukan tujuannya adalah ikhtiar memelihara jiwa yang merupakan bagian dari tujuan syariat, bukan untuk menghambat seseorang beribadah.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013007998/daging-200-ribu-hewan-dam-jemaah-haji-2024-diharapkan-bisa-dikirim-ke-indonesia">Daging 200 Ribu Hewan Dam Jemaah Haji 2024 Diharapkan Bisa Dikirim ke Indonesia</a></strong></p> <p dir="ltr">Politisi PKS itu menuturkan pelayanan katering, transportasi, akomodasi bagi jemaah perlu dihadirkan lebih memadai selama rangkaian haji.</p> <p dir="ltr">Jangan sampai ada kabar lagi mengenai jemaah yang sempat terdampar di Muzdalifah, sampai tidur di luar tenda saat di Mina.</p> <p dir="ltr">Alasannya jelas, karena tenda yang tersedia tidak mampu untuk menampung seluruh jemaah asal Indonesia.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012996828/satu-jemaah-haji-asal-riau-masih-dirawat-di-arab-saudi-kepala-kanwil-kemenag-riau-belum-sadarkan-diri">Satu Jemaah Haji Asal Riau Masih Dirawat di Arab Saudi, Kepala Kanwil Kemenag Riau: Belum Sadarkan Diri</a></strong></p> <p dir="ltr">Karena cuaca di sana cukup ekstrim sehingga sangat berisiko jika terpapar matahari langsung dalam rentang waktu yang cukup lama.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kami berharap permasalah teknis di lapangan tersebut bisa kita hindari jauh-jauh hari,&rdquo; kata Politisi PKS.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Untuk itu, saya mendorong Kemenag agar bisa segera menyusun berbagai rencana kontinjensi dari berbagai kejadian demi menghadirkan layanan haji yang lebih nyaman dan berkualitas,&rdquo; tutupnya.</p>

Komisi VIII DPR RI berharap diadakannya kuota tambahan haji dapat mempersingkat antrian Calon Jemaah.

Komisi VIII DPR RI Berharap Kuota Tambahan Haji Dapat Memotong Masa Tunggu Calon Jemaah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/MINA-1004348094.jpg" alt="Suasana maktab atau tenda di Mina yang ditempati jemaah haji asal Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Suasana maktab atau tenda di Mina yang ditempati jemaah haji asal Jawa Timur.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR RI John Kennedy Aziz meminta Pemerintah untuk serius memperhatikan keluhan jemaah haji, pasca terjadinya tragedi di Muzdalifah. Keluhan tersebut disampaikan usai Jhon mengunjungi Maktab nomor 54, yaitu jamaah haji yang berasal dari kloter 02 Kabupaten/Kota Pariaman dan Kota Padang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, para jamaah haji mengeluhkan momen-momen yang terjadi saat tragedi yang menelantarkan jutaan jamaah haji, karena tidak segera terangkut oleh layanan jemputan. Keluhan tersebut mulai dari kepanasan, overcapacity tenda, hingga kurangnya fasilitas toilet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita merasa perihatin bahwa mereka jam 2 siang panas-panasan masih berada di Muzdalifah. Bahkan di sana tidak ada makanan, serta minuman dan tidak ada suatu kepastian kapan jemaah haji akan sampai di Mina. Alhamdulilah sebagian besar sehat, tapi ada yang masih diinfus dan saya ikut berduka cita ada satu orang yang meninggal dari insiden tersebut," kata John saat mengunjungi sejumlah Maktab di Mina, Mekkah, Arab Saudi, Kamis (29/6) waktu setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, di sejumlah tenda alat pendingin (AC) pun mati selama dua hari mereka tinggal. Selain itu, tenda mengalami overcapacity karena yang semestinya hanya muat menampung 100-200 orang jemaah, namun diisi lebih dari setengah kali lipat jemaah haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011636660/diduga-telantar-dan-tak-makan-beberapa-jemaah-haji-pingsan-usai-melempar-jamrah-di-mina">Diduga Telantar dan Tak Makan, Beberapa Jemaah Haji Pingsan Usai Melempar Jamrah di Mina</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011636278/jemaah-haji-ri-telantar-di-muzdalifah-kemenag-protes-keras-ke-mashariq">Jemaah Haji RI Telantar di Muzdalifah, Kemenag Protes Keras ke Mashariq</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga mengakibatkan para jemaah hani itu nongkrong-nongkrong dan tidur-tiduran di gang-gang kecil ini. Bahkan, ada yang kemudian kita lihat, mereka membuat tenda darurat yang diisi dengan kasur. Lalu, disetiap tenda ada yang kasurnya sudah lengkap tetapi banyak juga kasurnya yang kurang," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara dari sisi fasilitas toilet, ia menuturkan para jamaah haji harus antre satu hingga dua jamaah bergiliran. Bahkan, ada yang harus sampai buang hadas karena sudah tidak tahan di pakaiannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, ini tentu menjadi perhatian kita. Tadi kami melihat bahwa banyak sekali toilet-toilet itu panjang antreannya oleh para jemaah haji. Yang seterusnya adalah mengenai harapan mereka dari Mina ini kembali ke hotel. Berharap, supaya busnya yang akan mengantar ke Hotel di Masjidil Haram tepat waktu dan tidak over time lagi," harap John.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">John menegaskan, pemerintah harus mendengar saran-saran dari rakyat maupun Anggota DPR. Setiap rapat, DPR menyerap aspirasi dari masyarakat lalu disampaikan kepada pemerintah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan terakhir kita rapat dengan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Agama. Itu sudah kita sampaikan rekayasa resiko-resiko seumpanya tiba -tiba terjadi, seperti insiden di&nbsp; Muzdalifah kemarin. Dan kita berharap supaya antara DPR dengan pemerintah dapat bersinergi bersama -sama untuk memecahkan masalah -masalah mengenai pemberangkatan atau pelaksanaan ibadah haji," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral sebuah video yang menarasikan jamaah haji Indonesia terlantar di Mina hingga siang hari. Jamaah banyak yang kehausan dan kelaparan, ada pula yang dilaporkan pingsan.</div>

Di sejumlah tenda alat pendingin (AC) mati selama dua hari mereka tinggal. Selain itu, tenda mengalami overcapacity yang membuat tak nyaman

Agar Tak Ada Lagi yang Terlantar, Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Dengar Keluhan Jemaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rilis-200-penceramah-pkb-sebut-menteri-agama-reaktif-dan-gagal_m_214059.jpeg" alt="Anggota DPR yang membidangi persoalan Agama dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq menilai Kemenag sangat reaktif." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR yang membidangi persoalan Agama dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq menilai Kemenag sangat reaktif.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi VIII <a href="https://www.jawapos.com/tag/dpr-ri/">DPR RI</a> Maman Imanul Haq mengomentari peniadaan jarak dalam shaf salat berjamaah. Dia mengharapkan, meski kini shaf salat tidak lagi berjarak tetapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan.<br /> <br /> "Peniadaan jarak salat berjamaah menurut saya bisa dipahami karena menurunnya kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Tetapi tentu prokes tetap harus dilakukan, terutama cuci tangan dan pakai masker," kata Maman kepada awak media, Kamis (10/3).<br /> <br /> Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pkb/">PKB</a>) ini menyampaikan, peniadaan jarak dalam shaf salat berjamaah sesuai syariat Islam. Tetapi umat muslim diharapkan tetap patuh pada prokes.<br /> <br /> "Artinya peniadaan jarak itu semata-semata untuk memperkuat saja apa yang diajarkan Rasulullah, tetap waspada jangan juga euforia karena pandemi masih ada dan kita hidup berdampingan dengan pandemi," ungkap Maman.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI <a href="https://www.jawapos.com/tag/asrorun-niam-sholeh/">Asrorun Niam Sholeh</a> menyatakan, pelonggaran shaf salat tersebut sebagai tindak lanjut atas kondisi wabah yang sudah menunjukkan tren menurun. Dengan demikian, akatifitas ibadah salat jamaah juga dapat dilaksanakan dengan merapatkan shaf, tanpa berjarak.<br /> <br /> "Fatwa tentang kebolehan perenggangan shaf ketika salat, itu merupakan rukhshah atau dispensasi karena ada udzur mencegah penularan wabah. Dengan melandainya kasus serta adanya pelonggaran aktifitas sosial, termasuk aturan jaga jarak di dalam aktifitas publik, maka udzur yang menjadi dasar adanya dispensasi sudah hilang," ujar Asrorun Niam Sholeh, Rabu (9/3).<br /> <br /> "Dengan demikian, salat jamaah kembali pada aturan semula, dirapatkan. Merapatkan shaf saat berjamaah dengan tetap menjaga kesehatan," imbuhnya.<br /> <br /> Lebih lanjut Niam menjelaskan, demikian juga aktifitas pengajian di masjid dan perkantoran dapat kembali dilaksanakan dengan tetap disiplin menjaga <a href="https://www.jawapos.com/tag/kesehatan/">kesehataan</a>. Untuk itu, umat Islam diminta mengoptimalkan persiapan pelaksanaan Ibadah Ramadan dengan khusyu dan semarak, tetapi tetap disiplin dalam menjaga kesehatan.<br /> <br /> "Sebentar lagi kita akan memasuki Bulan Ramadan, untuk itu umat Islam perlu mempersiapkan diri lahir bathin sebaik-baiknya. Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah dan syiar keagamaan serta membangun solidaritas sosial. Kita optimalkan syiar tetapi tetap waspada dan disiplin menjaga kesehatan," pungkasnya.

Salat Jamaah Tak Lagi Berjarak, Legislator PKB Ingatkan Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga ingin adanya Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait anak yang di luar perkawinan untuk tidak dinikahkan.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan hukum Islam di Indonesia menerapkan Mazhab Syafi'i yang membolehkan wanita yang hamil di luar nikah bisa untuk dikawinkan.<br /> <br /> "Dan itu yang menjadi rujukan kompilasi hukum Islam di Indonesia yang diberlakukan oleh Kementerian Agama," ujar pria yang akrab disapa HNW kepada JawaPos.com, Sabtu (19/2).<br /> <br /> Karena itu, HNW menilai Menteri PPPA Bintang Puspayoga sangat tidak tepat mendorong adanya fatwa larangan wanita yang hamil di luar perkawinan untuk bisa dinikahkan.<br /> <br /> legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, jika Menteri PPPA melarang adanya pernikahan tersebut, maka sama saja pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. "Karena dengan anak yang lahir tanpa adanya status pernikahan akan membuat masalah baru," kata Hidayat kepada JawaPos.com, Sabtu (19/2).<br /> <br /> Menurut Hidayat, seharusnya yang menjadi prioritas bagi Menteri PPPA adalah melakukan sosialiasasi untuk penguatan peran keluarga agar bisa mencegah seks bebas. "Semestinya beliau memberikan peran secara preventif agar anak-anak dan keluarga tidak terjerumus kehidupan sex bebas, sex di luar nikah," tuturnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan keprihatinannya terkait jumlah pelajar hamil di luar nikah yang angkanya bahkan ada yang mencapai ribuan. Hal ini terjadi lantaran faktor ekonomi, sosial, hingga pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung.<br /> <br /> Diketahui, terdapat tiga kota dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah tertinggi adalah Tangerang Selatan, Yogyakarta dan Madiun.<br /> <br /> Karena itu, Bintang mengaku pihaknya mendorong agar bisa diterbitkannya Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait anak yang hamil yang tidak diinginkan atau hamil di luar perkawinan untuk tidak dinikahkan.<br /> <br /> Menurut Bintang, hal ini juga sejalan dengan proses permohonan dispensasi kawin yang tidak serta merta anak yang hamil akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama untuk dapat menikah.<br /> <br /> Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPPA juga telah diberikan amanat untuk menjalankan 5 arahan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya mencegah perkawinan anak dan itu dijalankan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

HNW Kritisi Usulan Fatwa Anak Hamil di Luar Nikah Tidak Dikawinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Mukhtarudin.jpg" alt="Anggota Komisi XII  DPR RI, Mukhtarudin. (Dok. partaigolkar.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XII  DPR RI, Mukhtarudin. (Dok. partaigolkar.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Dana hibah dari asing memiliki potensi bahaya. Salah satunya, hibah itu bisa menjadi jalan untuk mengintervensi berbagai kebijakan pemerintah. Seperti sorotan kepada Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang menerima dana hibah dari Bloomberg Philantropies milik Michael Bloomberg. Hibah itu rawan digunakan untuk menyetir kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia.<br /> <br /> Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menjelaskan, pemerintah harus menjunjung kedaulatan ekonomi nasional dan tak tunduk dengan intervensi dari lembaga swadaya masyarakat baik asing maupun lokal. Alasannya, lebih banyak dampak buruk yang dihasilkan dari regulasi-regulasi berkat intervensi ini. Seperti, dana hibah Bloomberg Philantropies untuk Pemprov DKI Jakarta. “Pemerintah tidak boleh tunduk dengan intervensi Bloomberg ini, apalagi Bloomberg ini memang sudah terlalu jauh,” jelasnya.<br /> <br /> Selama ini Bloomberg Philanthropies dikenal sebagai lembaga donor yang memberikan dana hibah kepada negara berkembang. Serta negara penghasil tembakau dengan tujuan mengurangi konsumsi rokok. Lewat hibah yang diberikan, Bloomberg kerap turun campur dalam kebijakan yang bahkan tak terkait dengan industri tembakau. Bahkan, Bloomberg Philanthropies kerap menghambat pengentasan Covid-19.<br /> <br /> Salah satu contohnya, terjadi di Filipina. Awal tahun lalu sejumlah pekerja yang terlibat di industri tembakau dilarang mengakses vaksin Covid-19 yang disediakan oleh pemerintah. Alasannya, ada regulasi yang melarang industri tembakau melakukan interaksi dengan pemerintah. Regulasi tersebut diterbitkan Kementerian Kesehatan Filipina satu dekade silam, tepat setelah mendapat hibah dari Bloomberg Philanthropies.<br /> <br /> "Regulasi ini sempat berimplikasi pada tingkat vaksinasi yang lambat di Filipina karena tergolong diskriminasi terhadap suatu kelompok," urainya.<br /> <br /> Tak hanya di Filipina, beberapa rumah sakit di Nepal yang sebelumnya menerima bantuan dari The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease dan Vital Strategies dicegah menerima bantuan terkait Covid-19 berupa masker medis, alat uji, sampai ventilator dari perusahaan tembakau. "Kedua lembaga ini terafiliasi dengan Bloomberg," urainya.<br /> <br /> Dia mencurigai bahwa motif kucuran hibah dari Bloomberg Philanthropies adalah kepentingan bisnis perdagangan global. Maklum saja, Michael Bloomberg memang memiliki kedekatan dengan jaringan farmasi global seperti Novartis, Pfizer, GSK yang memiliki produk nicotine replacement therapy (NRT) yang merupakan obat terapi berhenti merokok.<br /> <br /> “Gerakan anti tembakau ini jelas bermuatan kepentingan bisnis dalam perdagangan global. Sehingga pemerintah sangat perlu untuk melindungi kepentingan nasionalnya,” jelasnya.<br /> <br /> Ketika Pemda DKI Jakarta merilis Seruan Gubernur 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, sejumlah pihak menduga aturan itu terkait dengan surat Gubernur Anies atas bantuan yang diberikan Bloomberg Philanthropies. Dugaan ini diperkuat fakta Pemda DKI Jakarta memang telah menjalin kerja sama dengan Vital Strategies.<br /> <br /> Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Syamsurijal mendesak Pemda DKI memberi penjelasan terkait hubungannya dengan Bloomberg Philanthropies dan afiliasinya. Apalagi bila Pemda DKI terbukti menerbitkan regulasi karena didorong hibah dari Bloomberg tersebut.<br /> <br /> “Pernyataan Vital Strategies yang mengaku memberi dana ke sejumlah Pemda seperti DKI Jakarta, Bogor untuk mendorong regulasi antitembakau harus dipastikan. Tak hanya pemda, pemerintah pusat juga jangan sewenang-wenang dalam persoalan pembatasan rokok," jelasnya.

Ingatkan Bahaya Hibah Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bosda-sma-smk-dan-slb-swasta-di-jateng-ditambah_m_.jpg" alt="DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar." width="100%">
<figcaption>DANA BOS: Sejumlah siswa Madrasah Diniyah (Madin) tengah serius belajar.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzili mendorong madrasah untuk bersiap menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas secara bertahap. Hal ini mengingat sudah berjalannya vaksinasi Covid-19 dan makin turunnya angka penularan.<br /> <br /> "Di tengah pandemi ini, mau tidak mau madrasah harus siap menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka meski dilakukan secara terbatas dan bertahap," ujar Ace Hasan, Jumat (1/10).<br /> <br /> Ace juga mengakui bahwa banyak kesulitan yang terjadi dalam masa pandemi ini, bahkan setiap rapat dengan Menteri Agama selalu dilakukan pembahasan agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) lebih efektif.<br /> <br /> "Tapi ternyata sulit menciptakan metodologi yang efektif pembelajaran secara daring,  apalagi dalam model praktek, yang membutuhkan interaksi secara fisik antara guru dan peserta didik," terang Ace.<br /> <br /> Menurut Ace, dalam proses pembelajaran tatap muka di madrasah, ada tiga hal yang perlu jadi perhatian. Pertama, utamakan dulu vaksinasi siswa dan pengaja, ini dilakukan agar ada kekebalan kelompok di madrasah.<br /> <br /> Kedua, lanjutnya, semua pihak harus berkoordinasi dengan satgas Covid-19 setempat, kalau daerah penularannya masih tinggi jangan dilakukan PTM. Ketiga, proses pembelajaran tatap muka harus mempertimbangkan ketersediaan atau kapasitas ruang belajar.<br /> <br /> "Jadi, perlahan pembelajaran tatap muka terbatas di madrasah harus dimulai dengan memperhatikan  protokol kesehatan yang ketat. Saat PTM nanti, disiplin protokol 3M tetap harus ditaati yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker," terangnya.

Madrasah Diminta Segerakan PTM Dengan Prokes Ketat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi VIII DPR RI

Berita Terkini