<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/WhatsApp-Image-2025-10-01-at-193808-1821402481.jpeg" alt="Foto udara bangunan mushalla yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (30/9/2025). (Angger Bondan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara bangunan mushalla yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (30/9/2025). (Angger Bondan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas tragedi runtuhnya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016649687/as-dan-prancis-tingkatkan-operasi-satelit-militer-bersama-untuk-mengimbangi-langkah-tiongkok-di-antariksa">AS dan Prancis Tingkatkan Operasi Satelit Militer Bersama untuk Mengimbangi Langkah Tiongkok di Antariksa</a> Ia mendorong agar seluruh korban segera diselamatkan serta diberikan pendampingan, termasuk orang tua yang kehilangan anak akibat peristiwa nahas ini. &ldquo;Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga korban serta civitas pesantren. Juga mengampuni yang wafat, dan memberi kesembuhan bagi yang terluka,&rdquo; kata Maman kepada wartawan, Kamis (2/10). Ia menekankan, ambruknya bangunan bukan semata tanggung jawab pengelola pesantren, melainkan juga pemerintah pusat dan daerah.&nbsp; &ldquo;Kementerian Agama harus mendata pesantren yang butuh tambahan infrastruktur. Jika kapasitas sudah berlebih, pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan,&rdquo; paparnya. Selain itu, Maman meminta Pemda mendampingi setiap pembangunan di pesantren agar sesuai standar keamanan. Sebab, banyak pesantren yang membangun secara swadaya tanpa memperhatikan kualitas teknis, sehingga rawan membahayakan santri. &ldquo;Pembangunan di pesantren adalah tanggung jawab bersama: pengasuh, pemerintah, dan masyarakat. Karena pesantren banyak berkontribusi bagi bangsa, melahirkan SDM unggul yang kuat dari sisi agama maupun keilmuan,&rdquo; ujarnya. Sebab, insiden nahas di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, yang terjadi Senin (29/9) kemarin, terjadi saat proses pengecoran lantai empat tengah berlangsung. Saat salat Ashar berjamaah, tiang pondasi diduga tidak mampu menahan beban, hingga bangunan roboh ke lantai dasar.&nbsp; Berdasarkan data sementara, 107 orang berhasil dievakuasi dengan lima di antaranya meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih diduga tertimbun reruntuhan. Lebih lanjut, Maman juga meminta Pemerintah memberi perhatian lebih terhadap pemulihan korban beserta keluarganya.&nbsp; &ldquo;Bantuan trauma healing akan sangat membantu korban dalam fase pemulihan pascaperistiwa, termasuk bagi orang tua yang kehilangan anak,&rdquo; paparnya. (*)

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah bertanggung jawab atas tragedi runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.

Tak Ingin Tragedi Robohnya Gedung Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Terulang, Anggota Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Ikut Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/yulian-gunhar-IG-672720798.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar operasional pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (KFI)&nbsp;di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya Kamis (16/5), pabrik smelter nikel PT KFI meledak. Akibatnya, rumah warga yang berjarak 21 meter dari pabrik itu jadi retak. "Demi keamanan, seharusnya lokasi pabrik smelter jauh dari pemukiman warga," ungkap Yulian Gunhar kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/5). Atas insiden tersebut, Gunhar mempertanyakan izin operasional smelter PT KFI. Sebab dari sisi lokasi, pabrik itu sangat berisiko terhadap warga sekitar. "Kenapa bisa diberikan izin operasional, jika lokasinya saja masih berdekatan dengan permukiman warga?" kata anggota Fraksi PDIP itu. Selain retak karena ledakan, keberadaan PT KFI telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan warga sekitar. Mulai dari jalan jadi rusak, berdebu, dan parit di sepanjang pinggir area proyek berwarna hitam, berbusa, dan berbau busuk. "Banyaknya persoalan dampak lingkungan yang muncul dari keberadaan smelter nikel PT KFI itu, maka patut dipertanyakan keberadaan Amdal kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terkait proyek tersebut," katanya. Menurut Gunhar, kecelakaan yang terjadi di PT KFI baru-baru ini telah menambah catatan panjang kasus kecelakaan pabrik smelter di Indonesia. Untuk itu, dia mendesak pemerintah serius memastikan izin usaha industri smelter yang diberikan ke perusahaan. Sebelum izin diberikan apakah pabrik itu sudah memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, baik untuk karyawan maupun masyarakat. "Kami di DPR telah lama meminta agar&nbsp;pemerintah mengaudit seluruh smelter yang ada di Indonesia. Sayangnya pemerintah seakan abai, karena terlalu fokus menarik investasi di sektor hilirisasi ini," katanya. Gunhar menilai masih terjadinya kecelakaan di pabrik smelter nikel karena Pemerintah lamban melakukan audit terhadap smelter yang sebagian besar dimiliki investor asing itu.

Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar operasional pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kutai Kartanegara, Kaltim,

Sempat Terbakar, Komisi VII DPR Soroti Izin Amdal Smelter Nikel PT KFI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/pompa-angguk-duri-phr-1170488824.jpg" alt="PRODUKSI MINYAK: Pompa angguk menjadi alat utama dalam produksi minyak mentah dari sumur minyak di PT PHR WK Rokan." width="100%">
<figcaption>PRODUKSI MINYAK: Pompa angguk menjadi alat utama dalam produksi minyak mentah dari sumur minyak di PT PHR WK Rokan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produksi minyak dan gas (migas) atau lifting migas pada 2023 jauh di bawah target APBN 2023. Pencapaian itu mendapat sorotan dari Komisi VII DPR. Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menyebut salah satu pemicu tidak tercapainya target itu karena revisi undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas masih terhambat. "Sejak awal kami mendorong revisi Undang-Undang Migas untuk mendongkrak lifting minyak dan gas di dalam negeri, sehingga mencapai target APBN. Untuk minyak, bahkan bisa mencapai target 1 juta barel per hari pada 2030," kata Yulian Gunhar kepada JawaPos.com, Jumat (15/3). Menurut Gunhar, payung hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sampai saat ini belum jelas. Hal itu turut mempersulit para investor atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas dalam membangun dan mengembangkan industri hulu migas. Gunhar menegaskan bahwa revisi UU Migas adalah hal yang sangat urgent. Dengan revisi UU Migas, maka SKK Migas menjadi badan usaha khusus. &ldquo;Dengan menjadi badan khusus, maka SKK Migas akan memiliki kewenangan yang lebih jelas dan kedudukan lebih kuat dalam menentukan sikap dan kebijakan strategis terkait investasi di bidang migas," katanya. Politisi PDI Perjuangan itu merasa heran masih berlarut-larutnya revisi UU Migas. Padahal sudah sekitar 10 tahun isu revisi tersebut berjalan. Pada awal pemerintahan, Presiden Jokowi juga sangat getol memerangi mafia dan meningkatkan produksi migas. "Dengan tidak tercapainya target lifting minyak, maka untuk memenuhi kebutuhan minyak, kita harus impor. Ini sama saja dengan memberi ruang bermainnya mafia minyak. Jadi siapa di balik tertundanya Revisi UU migas ini?" tandasnya. Berdasarkan laporan SKK Migas, diketahui realisasi lifting minyak bumi hingga akhir 2023 hanya mencapai 605.500 barel per hari, dari target APBN 2023 sebesar 660.000 barel per hari. Sementara itu, lifting gas bumi 2023 mencapai 960 MBOEPD. Masih di bawah target APBN sebesar 1,1 juta MBOEPD.

Produksi minyak dan gas (migas) atau lifting migas pada 2023 jauh di bawah target APBN 2023. Pencapaian itu mendapat sorotan dari DPR.

Komisi VII DPR Soroti Tidak Tercapainya Target Produksi Migas 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/-298646218.jpeg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan pihaknya akan segera memanggil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan akan memanggil Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia terkait penyalahgunaan wewenang

Komisi VII DPR segera Panggil Bahlil Lahadalia terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyepakati usulan angka BPIH sebesar Rp 93,4 juta per jemaah. Angka penurunannya pun cukup besar, yakni Rp 11,6 juta, dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya. Kemenag sempat mengusulkan nilai BPIH sebesar Rp 105 juta. Angka tersebut pun mendapat banyak protes dari sejumlah pihak, termasuk Komisi VII DPR, karena dinilai terlalu tinggi. Hingga akhirnya, dalam rapat panja antara Kemenag dan komisi VII pada Rabu (22/11) malam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menyampaikan, usulan angka BPIH turun menjadi Rp 94.385.382 (Rp 94,3 juta). Hilman mengungkapkan, angka tersebut diperoleh setelah melakukan rasionalisasi pada berbagai aspek komponen haji. Salah satunya biaya penerbangan pergi pulang (pp) jemaah. Dia mengaku telah mendapat angka validnya Rp 33,4 juta. Biaya penerbangan itu naik 2 persen dari tahun sebelumnya. &rdquo;Berdasar hasil kajian yang kami lakukan, BPIH yang sudah kami rumuskan itu berkisar Rp 94,3 juta,&rdquo; ujarnya. Angka tersebut pun masih menjadi perdebatan serius dalam rapat. Besaran Rp 94,3 juta diminta kembali dipangkas dengan kembali merasionalisasi komponen-komponen haji. Hingga akhirnya disepakati bahwa usulan BPIH 2024 kembali diturunkan menjadi Rp 93,4 juta per orang. Angka usulan terbaru itu sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan BPIH 2023. Yakni, Rp 90 juta per orang. Kendati demikian, biaya penetapan resmi pun belum diketok. Rencananya, pembahasan dilanjutkan pada Senin (27/11) dalam rapat Panja BPIH bersama Komisi VIII DPR. Rapat itu juga bakal membahas mengenai formulasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan 1445 H/2024 M hasil kelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPIH dan bipih merupakan dua hal yang berbeda. Mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2019 disebutkan, BPIH merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. BPIH ini bersumber dari beberapa komponen. Yakni, bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Menurut anggota Panja BPIH Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, jumlah pelunasan yang harus dibayar calon jemaah haji bergantung pada rapat Panja Komisi VIII DPR dengan BPKH nanti. Sehingga dapat diketahui berapa besaran subsidi atau nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013284382/menag-usul-biaya-haji-2024-rp-105-juta-perkiraan-subsidi-30-persen-sisanya-ditanggung-cjh">Menag Usul Biaya Haji 2024 Rp 105 Juta, Perkiraan Subsidi 30 Persen, Sisanya Ditanggung CJH</a> Dia pun memahami, kenaikan BPIH ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya kenaikan asumsi kurs dolar Amerika (USD) dari tahun lalu Rp 15.150/USD menjadi Rp 15.600/USD. Selain itu, ada penambahan jumlah makan dari 2 kali menjadi 3 kali sehari dengan tujuan agar calon jemaah haji mendapatkan kalori yang cukup untuk beribadah. Terlebih di musim haji nanti, cuaca diperkirakan mencapai 47&ndash;52 derajat Celsius. &rdquo;Kepastian berapa biaya pelunasan ongkos naik haji (bipih) yang harus dilunasi calon jemaah akan dibahas antara DPR dan BPKH pada Senin mendatang,&rdquo; ungkapnya kemarin. (mia/c19/ttg)

Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyepakati usulan angka BPIH sebesar Rp 93,4 juta per jemaah.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Disepakati Rp 93,4 Juta

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Aksi-Protes-Penanganan-Polusi-Udara-Di-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-3-909121663.jpg" alt="Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota menggelar aksi damai terkait buruknya polusi udara Jakarta di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota menggelar aksi damai terkait buruknya polusi udara Jakarta di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan perlu adanya kerja sama antar pemerintah daerah, lembaga, kementerian, dan masyarakat untuk mengatasi polusi udara, yang kini mendera kawasan Jabodetabek. Upaya ini, penting agar menghadirkan solusi berkelanjutan yang manjur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menilai, memburuknya kualitas udara di Jabodetabek bukan disebabkan oleh faktor tunggal saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masalah ini (adalah) kombinasi kemungkinan dari PLTU yang berbasis batu bara, yang kedua adanya industri di Jabodetabek, ketiga karena juga ada permasalahan transportasi. Maka, permasalahannya harus diselesaikan bersama-sama," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (18/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melanjutkan transisi energi sesuai peta jalan yang telah disusun guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, komitmen tersebut menjadi krusial mengingat berpotensi akan semakin mengokohkan kedaulatan energi nasional. Ia pun memintas, Komisi VII DPR RI akan melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012705968/pengamat-sebut-wfh-untuk-atasi-polusi-udara-tak-pastikan-mobilitas-menurun">Pengamat Sebut WFH untuk Atasi Polusi Udara Tak Pastikan Mobilitas Menurun</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komisi VII DPR membahas isu tersebut pada masa persidangan mendatang," tegas Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diketahui, terhitung sejak Minggu (13/8) lalu hingga saat ini, wilayah Jabodetabek menjadi wilayah paling berpolusi di dunia berdasarkan laman IQAir. Laman tersebut mengingatkan agar masyarakat memakai masker apabila sedang di luar, menyalakan penyaring udara, menutup jendela untuk menghindari udara yang kotor, dan menghindari aktivitas di luar ruangan.</div>

Masalah ini (adalah) kombinasi kemungkinan dari PLTU yang berbasis batu bara, yang kedua adanya industri di Jabodetabek

Komisi VII DPR Akan Bahas Buruknya Udara di Jabodetabek dengan Pihak Terkait

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/Bazar-UMKM-Dery-Ridwansah-5-1122804615.jpg" alt="Pengunjung meihat produk pada stan UMKM di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pengunjung meihat produk pada stan UMKM di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhtaruddin mengapresiasi langkah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam memperjuangkan nasib para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (<a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a>) agar dimudahkan mendapat modal usaha hingga 100 juta di bank tanpa anggunan mendapat dukungan penuh DPR RI. Pasalnya, salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a>&nbsp;selama ini adalah susahnya akses mendapat pinjaman dari bank milik negara atau bank Himbara. Padahal, Mukhtaruddin berpendapat salah satu tugas bank-bank Himbara ini adalah ikut mendukung pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat lewat bantuan permodalan seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bagi Mukhtaruddin, masalah anggunan atau jaminan ini masih menjadi batu sandungan bagi pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a>, hingga mereka tidak berani melakukan pinjaman. Pasalnya, pihak bank selalu menyamakan pinjaman <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a> ini dengan pinjaman pengusaha besar yang harus menggunakan anggunan. &ldquo;Saya kira kuncinya itu adalah di soal agunan ya, kuncinya di situ. Nah kita mengapresiasi atau menyambut baik kalau pemerintah (Menteri Bahlil) menghilangkan agunan 100 juta ke bawah, yang kendalanya tidak terserap oleh karena perbankan masih memberikan persyaratan biaya kredit komersil seperti pada pengusaha-pengusaha besar, itu yang menjadi kendala selama ini,&rdquo; kata Mukhtaruddin kepada wartawan, Kamis (17/8). <div class="flying_carpet_div"><center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> Dikatakan Mukhtaruddin, langkah baik Menteri Bahlil ini harus diperhatikan oleh bank-bank Himbara agar ke depan akses permodalan oleh para pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a> ini berjalan dengan baik, karena langkah ini semata-mata untuk memberdayakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a>&nbsp;dari sisi modal. Oleh sebab itu, ia mengakui pihaknya akan mendukung penuh kebijakan tersebut demi menguatkan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a>. &ldquo;Pihak perbankan melihat ini tidak terserap mungkin, dan dialihkan ke pengusaha-pengusaha besar dan ini juga salah karena memang diperuntukkan untuk memberdayakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a>&nbsp;dari sisi permodalan," ucapnya. "Nah dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini Pak Bahlil mengatakan bahwa agunan tidak diberlakukan bagi kredit yang 100 juta ke bawah, saya kira ini langkah yang bagus yang harus kita dukung,&rdquo; sambungnya. Mukhtaruddin juga menambahkan rata-rata modal yang dibutuhkan oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a> untuk mengembangkan bisnisnya antara Rp 5 juta hingga Rp 20 juta, sehingga tidak perlu disyaratkan menggunakan agunan. &ldquo;Sehingga <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a> yang butuh Rp 5 juta, Rp 10 juta, Rp 15 juta hingga Rp 20 juta itu tidak perlu menyiapkan agunan dan ini pasti akan menggerakkan sektor <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a> yang di bawah. Yang paling banyak itu kan mereka yang butuh modal Rp 5 sampai Rp 10 juta," urainya. Namun, Mukhtaruddin menyayangkan pihak bank masih kerap menyamaratakan syarat pinjaman <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm">UMKM</a> dengan pelaku usaha yang sudah besar. "Tapi persyaratan sama dengan mengajukan pinjaman Rp 1 miliar kan sama saja, jadi ini yang memberatkan kepada UMKM sehingga mereka tidak bisa menggunakan alokasi anggaran yang untuk modal bagi UMKM itu,&rdquo; jelasnya. Politisi asal Kalimantan itu menegaskan pemerintah sudah menyiapkan modal usaha bagi UMKM di bank-bank Himbara, namun pihak bank menerapkan persyaratan bagi UMKM sama dengan persyaratan buat pengusaha besar, hingga pelaku UMKM ini kesulitan mengakses pinjaman modal ke bank. Oleh sebab itu, lewat kebijakan ini, menurutnya kedepan UMKM akan kembali bergairah. &ldquo;Sangat bisa (UMKM berkembang) karena selama ini kendalanya itu, begitu saya tanya persoalannya apa, ternyata di modal. Padahal modalnya kan sudah ada disiapkan di perbankan, tapi persyaratan kami sama saja dengan persyaratan pengusaha besar, katanya harus ada agunan, harus ada ini segala macam akhirnya mereka yang namanya UMKM mereka tidak punya kemampuan untuk itu,&rdquo; ungkapnya. Untuk itu, langkah pemerintah soal penghapusan anggunan ini sangat baik dan positif bagi pengembangan UMKM di tanah air, baik di pusat hingga ke daerah. Bahkan, Mukhtaruddin berharap langkah baik yang dilakukan oleh Menteri Bahlil ini kemudian menjadi kebijakan pemerintah dalam menopang pelaku UMKM, hingga patut didukung secara total. &ldquo;Saya kira pasti ini akan signifikan pengaruhnya terhadap menggeliatnya usaha UMKM, inilah langkah positif yang kalau ini sebuah kebijakan, ini memang kebijakan yang pro UMKM jadi kita dukung, kita apresiasi kalau memang pemerintah memberlakukan itu udah lama juga, saya membicarakan soal ini karena ada perlakuan khusus,&rdquo; paparnya. Diakui Mukhtaruddin, hampir semua usaha rakyat di Indonesia masih membutuhkan peran besar pemerintah, termasuk bantuan permodalan karena para pelaku UMKM ini banyak keterbatasannya hingga membutuhkan peran pemerintah, salah satunya adalah akses permodalan di bank tanpa syarat yang memberatkan UMKM. &ldquo;Terus terang UMKM ini kan kalau tidak diberdayakan, tidak ada goodwill pemerintah, tidak ada pemberdayaan dari pemerintah mereka sulit tumbuh dan berkembang, karena mereka SDM-nya terbatas, kemampuan modal terbatas, tentu yang ada treatment-treatment khusus seperti ini yang bisa menggairahkan sektor UMKM kita, ini satu langkah yang bagus ya,&rdquo; akuinya. &ldquo;Jadi saya kira ini kebijakan yang positif yang harus kita apresiasi, kita dukung dalam rangka pemberdayaan kepada UMKM,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta kepada bank milik negara atau Himbara agar tidak ada lagi syarat agunan ketika pelaku UMKM ingin meminjam modal dana usaha. Karena saat kegiatan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlangsung di Pekanbaru, pada hari Kamis (10/8/2023), masih terdapat UMKM dimintai agunan oleh bank dengan nilai kredit Rp 50 juta. "Pak (Deputi BUMN) kita kan sudah sepakat bahwa kredit KUR sampai dengan Rp 50 juta, bahkan sampai Rp 100 juta itu tidak pakai jaminan," katanya dalam pemberian NIB di Pekanbaru, Riau, dikutip dari tayangan Youtube Kementerian Investasi, Kamis (17/8). Bahlil menyampaikan pesan kepada Menteri BUMN Erick Thohir melalui deputinya yang hadir pada kegiatan itu agar tidak lagi ada permintaan agunan sebagai jaminan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). "Jadi Pak (Deputi BUMN), kalau masih ada seperti ini kasih tahu Pak Erick (Menteri BUMN). Apalagi bank Himbara enggak boleh," pesan Bahlil. Padahal peniadaan syarat jaminan itu sudah pernah dibawa dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Presiden pun kata Bahlil, menyetujui usulan tanpa syarat agunan tersebut. "Jadi Pak Deputi BUMN, ini sudah saya bawa ke ratas. Saya sudah sampaikan ke ratas. Bagaimana UMKM dimintai agunan, kios saja sewa, rumah saja masih kos-kosan, pendapatan saja belum tentu ada tiap hari, bagaimana mau punya jaminan," lanjutnya. "Makanya Bapak Presiden Jokowi membuat kebijakan, kredit tanpa agunan KUR itu yang menjadi jaminan adalah negara lewat asuransi," ucap Bahlil. Selain itu, Bahlil juga berpesan kepada pelaku UMKM supaya KUR tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan usahanya. "Tapi jangan pakai kredit beli handphone, beli motor, beli moge lagi, bahaya itu barang," ucapnya </div>

Pasalnya, salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM selama ini adalah susahnya akses mendapat pinjaman dari bank milik negara.

DPR Dukung Upaya Menteri Bahlil Dorong Perbankan Permudah Akses Kredit UMKM

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/bahlil-grandJPG-4022380638.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Xinyi Glass Holdings Limited (Xinyi Group) mengenai kerja sama investasi, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Chengdu, Tiongkok. MoU yang ditandangani 28 Juli 2023 ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Bahlil ke fasilitas produksi Xinyi Group di Wuhu, Tiongkok pada 19 Juli 2023 lalu.&nbsp; Tujuan dari MoU ini adalah untuk mendukung rencana investasi Xinyi Group senilai USD 11,5 miliar atau setara dengan Rp. 127 triliun di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Investasi tersebut meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca dan industri kaca panel surya. Menanggapi kabar ini, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid mengakui capaian pemerintah ini sangat baik dan kebijakan hilirisasi yang dilakukan selama ini tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah lewat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus mengawal kerjasama ini dengan baik hingga terealisasi. &ldquo;Bagus dong, yang penting kan ada kepastian hilirisasi itu enggak, tidak ada masalah jadi yang penting progresnya bagus tinggal kita tunggu realisasinya saja. Itu kan baru rencana, apakah dari rencana ini sesuai dengan target yang sudah dibuat atau bagaimana," kata Abdul Wachid saat dihubungi, Jumat (4/8). Seiring dengan hal itu, pemerintah berencana membuka opsi pelarangan ekspor pasir kuarsa atau silika untuk fokus dilakukan hilirisasi di dalam negeri, sebab Indonesia berupaya untuk menjadi negara penyumbang panel surya terbesar dunia. Namun, Abdul Wachid meminta pemerintah untuk memastikan terlebih dahulu rencana investasi harus benar-benar terwujud. "Jadi pemerintah harus buat plan, kalau memang mau menyetop ekspor silika itu kapan mulainya begitu, jangan ini belum ada kepastian namanya juga rencana investasi,&rdquo; tambahnya Menurut Abdul Wachid, pemerintah terlebih dahulu menyusul master plan dengan baik agar perusahan pengelola silika di Indonesia tidak mengalami kerugian setelah pemerintah memutuskan melakukan hilirisasi kepada pasir kuarsa yang menjadi bahan utama kaca.&nbsp; Pasalnya, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ini memaksakan perusahan atau pabrik di Indonesia tidak boleh mengekspor bahan mentah tang dikelola. Untuk itu, perlu ada kejelasan dari pemerintah soal investasi besar ini. &ldquo;Rencana investasinya kapan realisasinya. Nah setelah ada master plan-nya, terus kalau mau dilarang ekspor bagus kalau menurut saya itu langkah maju, tapi jangan ujug-ujug ada larangan ekspor lalu teman-teman yang sudah bergerak di bidang silika ini yang belum mampu bangun smelter, terus tidak boleh ekspor ya bagaimana itu,&rdquo; ujarnya. Dikatakan Abdul Wachid, perlu diperhatikan juga oleh pemerintah jika pelarangan ekspor pasir silika diterapkan, ia meminta pasir tersebut masih tetap terserap dengan baik di pasar domestik. &ldquo;Itu kan tidak adil juga, jadi yang namanya berkeadilan itu boleh dilarang ekspor tetapi di dalam negeri ada yang nampung, tidak ada persoalan menurut saya,&rdquo; ucapnya. Abdul Wachid pun memastikan Komisi VII DPR akan mendukung penuh keberhasilan pemerintah datangkan investor ke Indonesia, yang mana investor akan membangun pabrik pengelolaan kaca terbesar kedua di dunia. &ldquo;Ya bagus, artinya kalau itu kita support bagus yang penting kan bagi kita itu hilirisasi. Mengapa kita sepakat dengan hilirisasi itu karena memang ada add value, jadi ada nilai tambah dari kegiatan tambang itu sendiri. Kalau hanya kita menjual raw material umpamanya itu kan nilai tambahnya berkurangnya rugi kita itu banyak terutama dari sisi tenaga kerja dari sisi nilai produk umpamanya kayak nikel,&rdquo; ungkapnya. Politisi PKB ini pun mencontohkan kerugian negara saat menjual bahan mentah seperti nikel, dimana negara mengalami kerugian 10 kali lipat saat menjual masih dalam kondisi bahan mentah. Padahal potensi negara mengalami untung besar jika smelter dibangun di Indonesia, dan ini membuat pemerintah melakukan hilirisasi pertambangan. Selain untung besar, pemerintah juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat dimana pabrik tersebut beroperasi. &ldquo;Nikel itu kan kalau dijual raw materialnya 10 kali lipat kerugian kita, seharusnya kita untung 10 kali lipat kalau kita bangun smelter, setidaknya setengah jadi atau memang sudah jadi material yang dibutuhkan oleh industri turunannya. Kalau menurut saya itu jauh lebih menguntungkan, mulai dari penyerapan tenaga kerja, kita akan menggembar-gemborkan soal bonus demografi sebenarnya,&rdquo; ucap Abdul Wachid. Lanjut Abdul Wachid mengatakan dengan bonus demografi yang sudah didepan mata, lapangan kerja harus juga tersedia seoptimal mungkin, salah satu dari upaya tersebut ialah mendorong kebijakan industrialisasi. &ldquo;Satu sisi bonus demografi ini kan kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana, karena apa angkatan kerjanya tinggi tetapi lapangan kerjanya tidak tersedia itu kan bahaya. Nah langkah menciptakan lapangan kerja tidak ada selain industrialisasi yang bisa menyerap lapangan kerja,&rdquo; jelasnya. Abdul Wachid pun mencontohkan beberapa negara maju yang mulai mengutamakan industrialisasi dalam mengelola hasil kekayaan alam mereka, dan mereka sendiri bisa dengan leluasa mengelola semua hasil alam dengan turunannya. Dia juga menegaskan, industrialisasi dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju kedepan. &ldquo;Negara-negara maju itu mengapa bisa maju karena memang mereka berpindah dari tradisional menjadi industrialisasi. Mengapa industrialisasi karena dia bisa mengelola turunan yang lebih baik nilai produknya. Yang kedua produksinya itu jadi gak icrit-icrit (sedikit-sedikit)," paparnya "Jadi kalau sesuatu itu diproduksi secara masal dia lebih murah biayanya dan hasilnya lebih bagus,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Investasi senilai Rp 127 Triliun tersebut meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca dan industri kaca panel surya.

Pastikan Investasi Rp 127 Triliun Masuk Indonesia, DPR Dukung Kebijakan Menteri Bahlil 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/InShot_20230414_105706951-1366792226.jpg" alt="ILUSTRASI. Petugas PGN memantau salah satu industri yang menggunakan saluran pipa gas." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Petugas PGN memantau salah satu industri yang menggunakan saluran pipa gas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pelaksanaan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD 6 per MMBTU berdampak pada kehilangan penerimaan negara sebesar Rp 29,39 triliun. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, kehilangan penerimaan negara terjadi pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Itu akibat penyesuaian harga gas bumi setelah menghitung bagi hasil produksi migas antara bagian pemerintah terhadap kontraktor.&nbsp;"Terkait penurunan-penurunan penerimaan bagian negara atas HGBT ini, kewajiban mereka kepada kontraktor yaitu sebesar 46,81 persen atau 16,46 triliun pada tahun 2021 dan 46,94 persen atau 12,93 triliun tahun 2022," kata Tutuka, dikutip dari Antara, Jumat (14/4). Menurutnya, dalam menjalankan kebijakan insentif harga gas sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri tersebut, pemerintah hanya bisa mengorbankan bagian negara. Sedangkan porsi bagian kontraktor tetap.&nbsp; "Peneriamaan negara itu yang dikurangi, kalau nggak harga gasnya bisa lebih dari USD 6," ujar Tutuka.&nbsp; Tutuka melanjutkan, penurunan pendapatan negara juga terjadi pada perpajakan dari industri penerima insentif harga gas sebesar 3 persen pada 2021 dibandingkan 2019. Menurut Tutuka, atas kondisi penerimaan negara yang hilang tersebut, Kementerian ESDM telah mengajukan penyesuaian penerimaan negara atas penerapan HGBT. Atas pengajuan tersebut, Menteri Keuangan juga telah berikan tanggapan atas penyesuaian penerimaan negara sesuai dengan penyesuaian penerimaan HGBT. Tutuka mengungkapkan, insentif yang tertuang dalam Perpres 121 Tahun 2020 bertujuan untuk membantu industri yang perlu dibantu sehingga insentif gas murah ini bersifat sementara. Sehingga jika ada industri yang sudah membaik dibandingkan sebelumnya, maka perlu dievaluasi dan digantikan dengan sektor industri baru yang masih lemah. Pemerintah pun akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan harga gas tertentu sebesar USD6 per MMBTU, yang tertuang dalam Keputusan Menteri 134 Tahun 2022. Evaluasi insentif harga gas murah ini harus sejalan dengan peningkatan industri penerima seperti kenaikan penyerapan tenaga kerja, utilisasi pabrik, hingga kontribusi pajak bagi negara. "Kita supaya ada landasan evaluasi namanya ada kepmen 134 dan itu cukup lengkap, di situ ada produktivitas penghematan dan sebagainya," ucap Tutuka.

Pemerintah pun akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan harga gas tertentu sebesar USD6 per MMBTU.

Pendapatan Negara Tekor Rp 29,39 Triliun atas Penerapan HGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Arya-Sinulingga_BUMN_Depo-Plumpang-nurul-fitriana-jpc.jpg" alt="staff khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga Nurul fitriana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>staff khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga Nurul fitriana/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menanggapi keluhan anggota DPR yang tidak lagi bisa mendapat jatah sarung dari PT Pertamina (Persero). Menurutnya, anggota DPR sah-sah saja mengajukan usulan untuk mendapat CSR dari BUMN yang kemudian dibagikan ke masyarakat. Bahkan kata Arya, tak hanya DPR yang boleh mengajukan CSR ke perusahaan pelat merah. Melainkan, siapapun masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa mengajukan pemberian CSR. "DPR juga boleh mengajukan usulan, engga ada yang salah. Dibolehkan untuk mengajukan CSR apalagi mereka berhak mengajukan usulan dari masyarakat di konstituennya, itu sah-sah saja,&rdquo; kata Arya saat ditemui di Synergy Lounge Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/4). Arya menegaskan pemberian CSR oleh BUMN ke DPR tidak berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemberian CSR dialokasikan ke anak perusahaan BUMN terlebih dahulu. &ldquo;Pengalokasian tetap di masing-masing BUMN, cuma kebijakan besaran dari BUMN. Teknisnya di BUMN masing-masing,&rdquo; tuturnya. Sebelumnya, Ramson Siagian dalam RDP dengan PT Pertamina menyoroti penyebab kilang dan depo Pertamina terbakar berkali-kali. Ia menyebut, salah satu penyebabnya, karena Pertamina kurang bersedekah. Hal ini disampaikan Ramson saat Komisi VII DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina, Selasa (4/4) kemarin. Ia menyebut, Pertamina kurang bersedekah sehingga perusahaan pelat merah itu kerap mendapatkan musibah. Ramson yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 10 itu menuturkan, sarung yang diminta dari Pertamina dibagi-bagikan kepada warga di dapilnya. "Ngomong soal amal. Periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA (Whatsapp) Bu Dirut (Nicke Widyawati) dan langsung dikirim 2.000 sarung," ungkap Ramson. Namun, Ramson menuturkan permintaan sarung tersebut tak didapat di periode saat ini, karena harus mengantongi izin dari Menteri BUMN Erick Thohir. &ldquo;Sekarang satu sarung enggak bisa, katanya harus Pak Erick semua gitu," keluh Ramson.

Anggota Komisi VII DPR Ramson menyebut Pertamina kurang bersedekah sehingga perusahaan pelat merah itu kerap mendapatkan musibah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi vii dpr

Berita Terkini