<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/anggota-dpr-3900668183.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam penyediaan layanan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (26/1). Herman menilai, capaian kinerja kedua bank pelat merah tersebut mencerminkan ketahanan perbankan nasional di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga kebijakan proteksionisme perdagangan dinilai menjadi tantangan serius bagi sektor keuangan. &ldquo;Di tengah tantangan global yang semakin berat, kinerja BNI dan BTN menunjukkan ketahanan dan keandalan manajerial perbankan Indonesia. Secara umum indikator kinerja sudah cukup baik dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan,&rdquo; kata Herman dalam rapat tersebut. Ia juga menyoroti rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan yang dinilai masih terkendali. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL perbankan nasional tercatat stabil di bawah 3 persen, mencerminkan kualitas aset yang relatif terjaga serta aktivitas ekonomi riil yang masih tumbuh. Khusus BNI, Herman menilai komposisi penyaluran kredit yang merata di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, industri pengolahan, hingga jasa, berpotensi menjadikan BNI sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan kinerja keuangan perseroan, pertumbuhan kredit BNI ditopang oleh segmen korporasi, konsumer, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ke depan, Herman mendorong BNI untuk memperbesar skala bisnis melalui percepatan digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence/AI. Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber seiring meningkatnya transaksi digital, sejalan dengan penegasan OJK bahwa ketahanan sistem teknologi informasi menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas perbankan di era digital. Selain itu, Herman mendorong penguatan segmen korporasi dan global BNI agar mampu bersaing dengan bank-bank internasional. Menurutnya, ekspansi BNI di luar negeri, khususnya dalam mendukung pembiayaan perdagangan dan layanan bagi diaspora Indonesia, menunjukkan perkembangan yang positif. Sementara untuk BTN, Herman menyatakan dukungannya terhadap peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama yang berkaitan dengan sektor perumahan. Ia menilai, realisasi KUR BTN relatif baik dibandingkan perbankan lainnya. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lanjut Herman, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. &ldquo;Penambahan kuota KUR BTN dapat mendorong pengembang kecil dan menengah meningkatkan pembangunan perumahan rakyat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian,&rdquo; pungkasnya.

Komisi VI DPR mendorong digitalisasi dan penguatan layanan KUR perumahan di perbankan. Fokus pada BNI dan BTN.

Komisi VI DPR Dorong Digitalisasi dan Peningkatan Pelayanan KUR Perumahan bagi Perbankan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/06/43DwvJOu1xbQCvRdKJVFsfeM7XEVWsJi1Jj9bGai-412137147.jpg" alt="Erick Thohir dorong Jawa Pos jadi bagian transformasi sepak bola nasional bersama PSSI. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Erick Thohir dorong Jawa Pos jadi bagian transformasi sepak bola nasional bersama PSSI. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi VI DPR RI secara resmi menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 4,773 triliun kepada 3 perusahaan pelat merah. "Jadi, kita diminta untuk menetapkan atau menyetujui dari PMN yang sudah dipaparkan tahun 2024. Bisa kita setuju?," tanya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9). "Setuju," jawab hampir seluruh anggota yang hadir pada RDP tanda menyepakati usulan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sebetulnya PMN untuk tiga perusahaan pelat merah sudah disetujui akan diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, seiring dengan peralihan kewenangan pembiayaan yang telah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, maka Kementerian BUMN kembali meminta persetujuan kepada Komisi VI DPR RI. "Jadi, hari ini sebenarnya hanya tentu penetapan saja proses agar ini bisa diproses oleh mereka (BPI Danantara)," jelas Erick Thohir. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir menyebutkan bahwa PMN yang diusulkan akan diberikan kepada Pelni senilai Rp 2,5 triliun; KAI senilai Rp 1,8 triliun, dan Inka senilai Rp 473,6 miliar. Lebih rinci, Erick menyebutkan PMN yang akan dikucurkan kepada PT KAI (Persero) akan digunakan untuk melakukan pengadaan sarana KRL lintas Jabodetabek. Lalu, untuk INKA digunakan sebagai pembangunan fasilitas pabrik, antara lain untuk produksi KRL Jabodetabek. "Dan mungkin pada kesempatan ke depan kita juga bisa mengundungi INKA di bulan Desember karena memang sudah mulai ada mix antara robotik dan pegawai itu sendiri. Alhamdulillah kualitasnya cukup meningkat," beber Erick. Lalu, kata dia, untuk Pelni sendiri PMN yang diberikan bakal digunakan untuk pengadaan 3 unit kapal penumpang. Dengan begitu, Pelni akan melakukan perbaikan pelayanan dan menekan isu-isu tingkat kecelakaan hingga menambah ketersediaan kapal penumpang. "Karena ini bagian dari pelayanan publik yang maksimal dan memang tidak lain, kita merupakan negara kepulauan. Kita wajib melakukan perbaikan untuk kesediaan daripada kapal penumpang yang kita berikan kepada masyarakat," pungkasnya.

DPR RI setujui PMN Rp 4,773 triliun untuk 3 perusahaan pelat merah, Pelni, INKA, dan KAI, dukung perbaikan layanan publik.

Komisi VI DPR RI Setujui PMN Senilai Rp 4,77 Triliun untuk Pelni, KAI dan INKA

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/KINERJA-KEUANGAN-06-3142624665.jpg" alt="Aanggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aanggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi VI DPR RI memberi apresiasi kinerja perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) karena mampu mempertahankan kinerjanya. Salah satunya ditorehkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) yang mampu mencatatkan laba Rp16,3 triliun untuk periode sembilan bulan yang berakhir September 2024. "Saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap BNI yang mampu menjaga pertumbuhan kinerja keuangan," tutur anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan (Himbara). BNI dianggap berhasil menjaga momentum pertumbuhan yang positif di tengah tekanan yang melanda Indonesia. Transformasi yang dilakukan BNI telah berhasil memperluas jangkauan sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan perbankan yang diberikan perusahaan. Berbeda dengan tahun &ndash; tahun sebelumnya, pada tahun 2024 ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI terutama berasal dari pertumbuhan tabungan ritel, sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan. Hal ini berdampak pada perbaikan Cost of Fund (CoF) BNI yang tercermin pada rasio Net Interest Margin (NIM) kuartal III-2024. Pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi aplikasi mobile terbaru, wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang berfokus pada sales culture. BNI terus menunjukkan konsistensinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan peluang ekspansi yang tersedia. BNI melihat peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan visi pemerintah terkait peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan serta berbagai program sektoral meliputi infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UKM, hilirisasi industri termasuk pertanian dan perikanan, serta program perumahan.

BNI dianggap berhasil menjaga momentum pertumbuhan yang positif di tengah tekanan yang melanda Indonesia.

 Catatkan Kinerja Keuangan Solid, Komisi VI DPR Apresiasi Kinerja BNI

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/darmadi-warga-tionghoa-punya-peran-jaga-kebhinekaan_m_.jpg" alt="Anggota DPR RI yang juga Waketum PTKI, Darmadi Durianto (tengah) ketika memberikan keterangan pers di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI yang juga Waketum PTKI, Darmadi Durianto (tengah) ketika memberikan keterangan pers di Jakarta.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto&nbsp; mengkritisi penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 dan Pengaturan Impor dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 tahun 2024. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014465069/jadi-presiden-ri-terpilih-prabowo-ajak-rakyat-bersatu-dan-hidup-rukun">Jadi Presiden RI Terpilih, Prabowo ajak Rakyat Bersatu dan Hidup Rukun</a> Pasalnya, kata Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) itu, Peraturan Teknis (Pertek) terkait dua Permen tersebut banyak dikeluhkan para pengusaha yang tergabung dalam Perprindo. "Karena banyak keluhan bahwa Pertek yang seharusnya terbit dalam waktu 5 hari kerja menurut peraturan tersebut tapi pada praktiknya berlarut-larut sampai bulanan baru bisa terbit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk para pelaku usaha," ungkap Anggota Baleg DPR RI itu kepada wartawan, Selasa (19/03/2024). Padahal, lanjut dia, jika saja Pemerintah melihat apa yang sudah dilakukan para pengusaha khususnya yang tergabung di Perprindo, harusnya pemerintah peka terkait keluhan yang dialami mereka (keluhkan terkait mekanisme penerbitan Pertek). "Hampir semua anggota Perprindo skala besar telah melakukan investasi dalam negeri dengan membangun pabrik di dalam negeri. Kontribusi mereka signifikan, harusnya pemerintah jangan mempersulit mereka yang sudah berinvestasi," tandas Politikus PDIP itu. Darmadi mencontohkan ada beberapa perusahaan yang tergabung di Perprindo turut berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. "Contohnya, PT Daikin Industries Indonesia yang telah melakukan investasi pabrik Air conditioner dengan investasi 3.3 triliun Rupiah dan diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2500 tenaga kerja yang pembangunannya dimulai di tahun 2022 dan diharapkan akan selesai di akhir tahun 2024," bebernya. Tak hanya itu, lanjut dia, SHARP juga telah membangun pabrik air conditioner di tahun 2022 dengan nilai investasi sebesar Rp582 Miliar dan mulai beroperasi di akhir tahun 2023. "Dan AQUA HAIER yang sudah mempunyai pabrik Air Conditioner di Cikarang dan juga anggota lainnya yang sudah memindahkan proses produksi ACnya dengan bekerjasama dengan pabrik lokal misalkan MIDEA, BESTLIFE, Hisense, GREE," ungkap dia. Ironisnya, kebijakan yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri ini juga justru bisa berdampak pada produk impor yang masih dibutuhkan oleh pasar Indonesia. "Kurangnya pasokan akan menyebabkan kenaikan harga barang dan membebani masyarakat pada umumnya karena penerapan di lapangan yang carut marut," tegasnya. Darmadi berharap agar pemerintah dapat bijak memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan menerbitkan Pertek sesuai peraturan.&nbsp; "Yaitu dalam waktu 5 hari kerja dan jangan menjadikan peraturan ini sebagai alat justifikasi untuk menutup semua proses impor karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat global dan Asia khususnya dan sudah menandatangani Perjanjian ASEAN-CHINA Free Trade Agreement pada November 2014 di mana negara ASEAN dan China sudah sepakat untuk menguatkan ekonomi di kawasan ASEAN dan tidak melakukan hambatan dalam impor expor dalam kawasan," papar dia. Darmadi juga mengingatkan bahwa pada tahun 2021 pemerintah Thailand pernah mengajukan keberatan kepada pemerintah Indonesia atas diterapkannya Permendag nomor 68 tahun 2020 yang pada praktiknya membuat pelaku usaha Air Conditioner tidak dapat melakukan impor hampir 3 bulan tanpa adanya kepastian hukum.

Darmadi Durianto  mengkritisi penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 dan Pengaturan Impor dan Peraturan Menteri

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Sebut Permendag dan Permenperin soal Pembatasan Impor Barang Elektronik Kacau-balau   

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/andre-rosiade-drian-bintang.jpg" alt="Andre Rosiade." width="100%">
<figcaption>Andre Rosiade.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak biasanya Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berangkat ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta dengan menggunakan KRL, Senin (10/4). Politikus Partai Gerindra itu berangkat dari Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, menuju Stasiun Palmerah, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan Andre untuk menjawab permintaan netizen, terkait polemik rencana impor KRL bekas dari Jepang. Andre mengunggah momen tersebut pada akun media sosial Twitter pribadinya. "Pagi ini 10 April jam 6 kurang 8 menit kita akan berangkat ke Stasiun Rawabuntu di Serpong untuk naik KRL menuju stasiun Palmerah, supaya modal rapat hari Rabu dengan dengan Menteri BUMN atau dengan Wakil Menteri BUMN II Pak Tiko, dalam rangka salah satunya membahas perkembangan commuter line," kata Andre dikonfirmasi, Senin (10/4). Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu mengungkapkan, hal ini dilakukan sebagai modal dirinya untuk rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir, pada Rabu (12/4) mendatang. Rapat itu salah satunya membahas terkait rencana penambahan KRL bekas dari Jepang. Andre mengakui, pada jam-jam sibuk terdapat penumpukan penumpang. Sebab, dirinya sangat merasakan tidak bisa duduk saat naik KRL dari Stasiun Rawa Buntu ke Stasiun Palmerah&nbsp; "Jadi memang butuh tambahan KRL untuk di jam-jam sibuk ini, baik waktunya di tambah, lalu juga kalau bisa dalam rangkaian gerbongnya juga atau keretanya di tambah. Supaya tidak terlalu padat di dalam KRL," ucap Andre. Penumpukan terjadi bukan hanya di dalam gerbong kereta, kata Andre, penumpukan penumpang juga terjadi saat keluar dari gerbong atau pada eskalator stasiun. Sehingga terdapat antrean dari para penumpang. "Pas kita turun naik esklator juga terlalu padat, lalu juga ada petugas commuter line yang mengatur ya," ujar Andre. Oleh karena itu, Andre menyarankan PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dapat merencanakan terkait penanbahan gerbong kereta. Terutama dalam mengantisipasi penumpukan penumpang pada jam sibuk. "Harusnya kalau jam sibuk padat, pihak PT KCI dari awal sudah mempersiapkan dan merencanakan hal ini," pungkasnya.

Andre mengakui, pada jam-jam sibuk terdapat penumpukan penumpang. Sebab, dirinya sangat merasakan tidak bisa duduk di dalam KRL.

Andre Mendadak ke Senayan Naik KRL, Alasannya Buat Modal Rapat dengan Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-27-at-17.09.23.jpeg" alt="Kereta api Walahar Ekspress. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kereta api Walahar Ekspress. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VI DPR RI mempertanyakan pernyataan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo terkait impor kereta bekas dari Jepang. Sebab, KAI sejak lama selalu impor kereta bekas dari Jepang.  “Pak Didiek menyampaikan di awal yang saya bingung adalah diperlukannya impor dari kereta bekas ini, disebabkan tadi alasan pandemi covid-19 dan lain-lain. Tapi kalau saya baca-baca Pak, sebenarnya kereta bekas ini sebenarnya bukan kejadian pertama, ini udah lama KAI ini impor kereta bekas, gerbong bekas,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Kereta Commuter Indonesia, PT INKA, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).  Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, argumentasi KAI seolah menunjukkan keinginannya untuk tetap impor kereta bekas. “Jadi, kalau alasan bapak karena covid-19 karena ini karena itu ya saya enggak bisa terima. Karena ini bukan kejadian baru. Kalau ini kejadian baru saya bisa terima Pak,” tegasnya.  “Salahnya di mana? Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Andre tadi. Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan. Kalau benar perencanaan tidak akan terjadi hal ini,” imbuhnya.  Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih memproses terkait pengajuan impor kereta.  “Jadi, pimpinan dan ibu anggota Komisi VI DPR RI. Hasil rapat di Kemenko Marvest tanggal 6 Maret 2023 isinya adalah proses impor KRL bukan baru (bekas) sekarang masih direview BPKP,” papar Didiek.  Didiek menyebut, pihaknya sudah menerjunkan tim untuk melakukan peninjauan langsung kereta bekas tersebut ke Jepang bersama tim BPKP dan KCI sejak pekan lalu.  “Kereta-kereta yang akan diimpor itu masih beroperasi sampai sekarang,” ucap Didiek.  Meski demikian, Didiek menegaskan pihaknya akan fokus pada apa yang menjadi keputusan rapat bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, terkait perlu adanya evaluasi sebelum impor kereta bekas.  “Memang apa yang menjadi catatan di Kemenko Marvest itu menjadi evaluasi review oleh BPKP,” pungkasnya.

Komisi VI DPR Heran KAI Selalu Impor Kereta Bekas dari Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Intan-Fauzi-Baru.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Intan Fauzi menegaskan, jika kegiatan impor pakaian bekas harus diselidiki secara menyeluruh, terutama dari sisi perizinan yang sudah diberikan dalam lima terakhir. Perusahaan yang selama ini aktif dalam memfasilitasi impor pakaian bekas juga perlu diselidiki.  "Jika nantinya ditemukan adanya indikasi pelanggaran, oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan impor pakaian bekas harus ditindak karena sudah menghancurkan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri," tegas Intan, Selasa, (21/3).  Diungkapkan, maraknya impor pakaian bekas nyata-nyata berdampak serius pada industri tekstil dan produk tekstil. Impor pakaian bekas juga tidak sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang selalu mendorong kenaikan penggunaan produk lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN).  Menurut Intan, impor pakaian bekas yang mencapai 320.000 ton. Apabila besaran itu diproduksi di dalam negeri berimplikasi pada kegiatan ekonomi lain. Baik di sektor energi, perbankan, logistik, industri pendukung dan sektor terkait lainnya. Selain itu akan memberikan masukan pendapatan bagi pemerintah dari sektor pajak sekitar Rp 6 Trilun.  Anggota DPR RI dari Komisi VI DPR RI, yang merupakan mitra dari Kementerian Perdagangan itu menyatakan, impor pakaian bekas melanggar Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2020 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor.  Kemudian Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.  "Penertiban pakaian bekas harus cepat dilakukan. Di satu sisi, aparat penegak hukum menyelidiki dari sisi perijinan dan perusahaan yang mengimpor pakaian bekas, penertiban dilapangan juga tidak kalah penting. Baik di pasar, mall, online dan sentra-sentra penjualan terbuka," ucap Intan Fauzi.  Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat dengan Komisi VI DPR sendiri menyatakan akan memusnahkan tangkapan pakaian bekas impor yang berhasil dijaring di Riau dengan nilai setara dengan Rp 20 miliar. Pemusnahan juga dilakukan di Mojokerto Jawa Timur dengan nilai setara Rp10 miliar.  Menurut Intan Fauzi, ke depan penertiban pakaian bekas bisa dilakukan melalui Peraturan terkait label Bahasa Indonesia yakni Permendag Nomor 25 Tahun 2021. Kemudian SNI Wajib Pakaian sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2014.  "Hingga saat ini oknum importir produsen nakal masih tetap mendapatkan ijin impor yang sangat besar yang tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai aturan. Padahal, semestinya barang yang diimpor hanya untuk bahan baku sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan dan dipindah tangankan," beber Intan Fauzi.  "Banyak perusahaan bodong yang hanya punya ijin IUI saja namun tidak punya mesin dan kapasitas produksi. Beberapa produsen nakal menggunakan barang impornya sebagai bahan baku dan sebagian lagi dijual. Ini sangat memprihatinkan," sambungnya.

DPR Minta Persoalan Impor Pakaian Bekas Harus Dituntaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Depo-Pertamina-Plumpang-Kebakaran-Dery-3.jpg" alt="Foto udara terlihat suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat  17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2" width="100%">
<figcaption>Foto udara terlihat suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat  17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam (3/3) menelan belasan korban jiwa dan puluhan korban luka. Insiden itu bukanlah yang pertama. Hal itu membuat Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mendesak upaya pengusutan penyebaran kebakaran secara menyeluruh.  Amin meminta Pertamina menyantuni keluarga korban meninggal, menanggung biaya perawatan korban luka bakar, serta memberikan ganti rugi bagi warga yang rumahnya terbakar.  “Harus diketahui apakah karena murni human error, terdapat kerusakan sistem atau jaringan, atau disebabkan faktor lain, misalnya Sabotase. Perlu dikaji juga apakah perlu memindahkan depo mengingat lokasinya berada di tengah permukiman padat penduduk,” kata Amin kepada wartawan, Minggu (5/3).  Menurut dia, evaluasi terhadap peristiwa sangat penting agar tidak terjadi lagi kejadian serupa pada masa mendatang.  Sebagaimana diketahui, depo di Plumpang sudah beroperasi sejak 1974. Kondisi depo perlu diperhatikan apakah masih layak atau tidak. Itu harus dievaluasi.  Sebelum terjadi pada Jumat (3/3), kebekaran hebat pernah juga melanda depo Plumpang pada 2009. Selain ada korban jiwa, peristiwa itu menimbulkan kerugian hingga Rp 17 miliar.  "Kami mendesak Pertamina untuk memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah-wilayah yang selama ini dilayani oleh Depo Pertamina Plumpang," tegasnya.  Terlebih, Depo Pertamina Plumpang dinilai sebagai terminal BBM terpenting di Indonesia. Sebab, depo tersebut menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25 persen dari total SPBU Pertamina.  Selain itu, Thruput (kapasitas aliran) BBM rata rata sebesar 16.504 kiloliter per hari dan wilayah distribusi utamanya meliputi Jabodetabek.  “Agar objektif, investigasi sebaiknya dilakukan tim gabungan yang melibatkan ahli dan aparat penegak hukum,” pungkas Amin.

Komisi VI DPR Desak Investigasi Menyeluruh Kebakaran Depo Plumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Erick-Thohir-Dok.-PSSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 2023. Perhelatan akbar itu akan terselenggara mulai 20 Mei hingga 11 Juni di enam stadion. Yaitu, Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Si Jalak Harupat (Bandung), Manahan (Solo), Gelora Bung Tomo (Surabaya), Jakabaring (Palembang), dan Kapten I Wayan Dipta (Bali).  Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade yang juga perwakilan Semen Padang FC berharap penyelenggaraan Piala Dunia U-20 berjalan sukses. Sebab, itu adalah ajang yang sangat bergengsi. Banyak pemain top dunia lahir lewat Piala Dunia U-20. Salah satunya, Harry Kane.  Ya, Harry Kane yang dikenal sebagai penyerang untuk klub Liga Utama Inggris Tottenham Hotspur dan tim nasional Inggris adalah anggota skuad di Piala Dunia U-20 pada 2013. Pada ajang itu, Kane tampil di ketiga pertandingan fase grup yang saat itu digelar di Turki. Dari sana, Kane melanjutkan jenjang karirnya ke timnas senior Inggris pada 2015 saat Inggris menghadapi Lithuania di Stadion Wembley pada Maret.  Selain Kane, bintang timnas Argentina Lionel Messi juga merupakan jebolan Piala Dunia U-20. Ketika itu, Messi menembus skuad Argentina U-20 saat baru berusia 18 tahun. Dia sukses membawa Argentina U-20 juara Piala Dunia U-20 2005 yang saat itu digelar di Belanda.  Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia, PSSI memegang kendali penting dalam kesuksesan ajang tersebut. Andre optimistis Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa memegang peran penting dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20.  Menurut Andre, Erick dikenal telah memiliki rekam jejak di dunia sepak bola. Apalagi, menteri BUMN tersebut pernah terlibat dalam pengembangan tim sepak bola kelas dunia Inter Milan.  Menurut Andre, pengalaman Erick yang pernah menduduki posisi presiden Inter Milan juga menjadi modal awal yang baik untuk memajukan dunia sepak bola Indonesia.  ”Beliau memiliki modal dasar dan pengalaman yang cukup karena sempat memimpin klub sepak bola kelas dunia. Selain itu, beliau juga punya pengalaman di Perbasi. Bagaimana beliau membangun olahraga basket di Indonesia sehingga mendapatkan prestasi juga diharapkan bisa diaplikasikan dalam dunia sepak bola Indonesia,” kata Andre.  Selain itu, menurut dia, sepak terjang Erick sebagai Menteri BUMN juga berhasil membenahi BUMN yang sebelumnya terpuruk. Pencapaian itu tercermin dari kinerja BUMN yang kini bisa mengantongi laba bahkan dapat menyetorkan dividen terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.  ”Hal ini memberikan optimisme bahwa Erick Thohir bisa melakukan perubahan yang signifikan di dunia sepak bola Indonesia,” ucap Andre.

Rekam Jejak Erick Thohir Dinilai Bisa Sukseskan Piala Dunia U-20 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/andre-rosiande.jpg" alt="Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Rabu (26/1) kemarin. Diketahui, PT MSU ini merupakan anak usaha Grup Lippo yang bertanggung jawab dalam membangun Meikarta.  Pada RDPU itu, nama James Riady mengemuka dalam rapat tersebut. Munculnya nama bos besar Lippo Grup itu, James Riady dalam rapat itu dari Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Politikus Gerindra itu, pada awalnya mempertanyakan ketidakhadiran Presdir PT MSU dalam rapat dengan Komisi VI DPR.  Apalagi, lanjutnya, ketidakhadirannya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua M Hekal itu tanpa penjelasan apapun. Sebelumnya sempat ditanyakan ke bagian Sekretariat Komisi VI apakah pihak Meikarta membalas undangan dari Komisi VI dan dijawab tidak ada balasan.  Andre pun kemudian menegaskan bahwa hal itu menunjukkan Meikarta merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang di republik ini.  "Kalau seperti ini sama hal nya dengan menunjukkan bahwa Meikarta merasa bahwa dirinya bisa membeli, bisa menundukkan semua orang di republik ini. Kenapa saya bilang itu? Karena satu, diduga PKPU yang dilakukan Meikarta itu, seperti pengakuan yang kita dapat dari konsumen tanggal 18 Januari lalu," jelas Andre.  Diketahui, PT Mahkota Sentosa Utama diketahui menggugat 18 konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen (PKPM) Meikarta. Gugatan perdata senilai Rp 56 miliar tersebut dilayangkan lantaran para konsumen Meikarta berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Bank Nobu pada 2022.  Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa 24 Januari 2023 itu, majelis hakim memutuskan dilakukannya penundaan dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 Februari 2023 mendatang.  Andre juga mempertanyakan jalannya PKPU yang tidak melibatkan konsumen Meikarta. Akan tetapi, meski tidak melibatkan konsumen nyatanya sidang tetap bisa berjalan.  "PKPU tidak melibatkan mereka, tapi PKPU ini bisa jalan, berarti (ada) dugaan Meikarta melakukan permainan dengan mafia hukum. Dia bisa taklukkan itu, oleh Meikarta. Bayangkan konsumen tidak dilibatkan tapi PKPU-nya jalan," beber Andre.  Ia mengungkapkan, masyarakat konsumen yang menuntut hak mereka akan unit di Meikarta dan atau uang mereka dikembalikan namun malah digugat oleh pengembang senilai Rp 56 miliar. Hal itu menunjukkan bahwa Meikarta merasa kuat, bisa melakukan segala-galanya dan bahkan merasa dilindungi.  Disebutkan bahwa ada dua entitas milik Lippo Group dalam gugatan tersebut. Pertama adalah PT MSU dan kedua Nobu Bank. Melalui Nobu itulah konsumen membayarkan cicilan untuk unit yang beli. Atas dasar itu, Andre mengusulkan dilakukannya rapat gabungan.  "Konkrit saja, kita lakukan segera. Pertama saya usulkan rapat gabungan," kata Andre yang juga Anggota Dewan Pembina (Wanbin) Partai Gerindra.  Rapat gabungan melibatkan Komisi VI, Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Komisi VI bisa mendatangkan Kepala BKPM/Menteri Investasi karena terkait dengan perizinan pengembangan dan pembangunan Meikarta.  Komisi III bisa memperdalam dengan mengundang Mahkamah Agung (MA). Yakni untuk mengecek proses berjalannya PKPU dan aparat hukum lainnya. Kemudian melalui Komisi XI, bisa mengundang Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan peran Nobu Bank.  "Tentu pihak Lippo harus kita undang. Saya usulkan bukan Meikarta lagi yang kita undang, tapi langsung pemilik perusahaannya, keluarga (James) Riady harus kita undang. Karena Meikarta ini kan pegawai, manajemen Meikarta itu kan pegawai. Kita undang saja konglomerasinya langsung," ucapnya.  "Karena diduga yang mengambil keputusan juga keluarga besar itu, bukan lagi pegawai-pegawainya di MSU, jadi saya minta rapat gabungan Komisi III, VI dan XI, menghadirkan mitra-mitranya. dan juga menghadirkan pimpinan Lippo James Riady dan keluarganya," sambung Andre.  Terakhir, jika dalam prosesnya masih tetap tidak kooperatif, ia mengusulkan dibentukan Panitia Khusus Meikarta. Semua itu dilakukan demi kepentingan membela rakyat sekaligus memberikan pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa seenaknya mengatur Negara ini.  "Saya usulkan kita pansus, karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen yang membeli, menyicil dan menuntut hak mereka, mereka malah dituntut balik. Berarti kan ada intimidasi dari oligarkhi. Kita harapkan niat baiknya Lippo Group dengan mendatangkan James Riady," demikian Andre.

Gara-gara Meikarta, Nama James Riady Mencuat saat Rapat RDPU di DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi vi dpr

Berita Terkini