<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/KECELAKAAN-KAPAL-21-1562115274.jpg" alt="Proses evakuasi korban KM Barcelona V yang terbakar di Perairan Talise pada Minggu (20/7). (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Proses evakuasi korban KM Barcelona V yang terbakar di Perairan Talise pada Minggu (20/7). (TNI AL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Duka mendalam pasca tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali belum hilang, namun insiden dalam pelayaran kapal penumpang kembali terjadi. Kali ini dialami Kapal Motor (KM) Barcelona V di Perairan Talise. Runtutan kecelakaan kapal itu menjadi atensi Komisi V DPR. Mereka mendesak agar SOP pelayaran dievaluasi.&nbsp; &rdquo;Kami sangat prihatin dengan terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang beberapa waktu terakhir. Belum tuntas masalah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, kini KM Barcelona terbakar di perairan Talise yang juga menelan korban jiwa,&rdquo; ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda dalam keterangan resmi pada Senin (21/7).&nbsp; Dalam kebakaran kapal tersebut, sebanyak 3 korban meninggal dunia. Atas insiden itu, Huda meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat. Menurut dia, harus ada terobosan dari Kemenhub untuk memastikan seluruh kapal penumpang di Indonesia layak berlayar. Sehingga insiden yang merenggut nyawa tidak berulang terjadi.&nbsp; Sebagaimana diberitakan oleh JawaPos.com, KM Barcelona V terbakar dalam pelayaran dengan rute Tahuna-Manado. Menurut Huda, terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kemenhub. Apalagi data mencatat hampir 90 persen kecelakaan kapal di Indonesia dipicu faktor kelalaian manusia.&nbsp; &rdquo;Artinya jika ada pengawasan ketat dari pihak berwenang maka potensi kecelakaan fatal yang bisa merenggut nyawa manusia bisa ditekan seminimal mungkin,&rdquo; imbuhnya. Huda pun membeber beberapa pemicu kecelakaan kapal di Indonesia. Mulai dari kurangnya pemeliharaan mesin, kelebihan muatan, hingga tidak diperhitungkannya stabilitas muatan. Karena itu, dia menilai penting dilakukan evaluasi terhadap standar operating procedure (SOP) pelayaran di Indonesia.&nbsp; &rdquo;Kami menilai perlu evaluasi dan perbaikan SOP pelayaran menyangkut prosedur muatan, pengelolaan navigasi, hingga prosedur perawatan. Selain itu, harus dipastikan jika jumlah penumpang dan muatan memang sesuai dengan kapasitas kapal,&rdquo; jelasnya. Berdasar data dari Basarnas, jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi pasca kebakaran KM Barcelona V sebanyak 571 orang, termasuk 3 korban meninggal dunia. Namun, penumpang yang tercatat dalam manifest pelayaran kapal tersebut hanya 280 orang.&nbsp;

Runtutan kecelakaan kapal itu menjadi atensi Komisi V DPR. Mereka mendesak agar SOP pelayaran dievaluasi.

Kecelakaan Kapal Terjadi Beruntun dalam Waktu Berdekatan, Komisi V Desak Evaluasi SOP Pelayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/KEMENHUB-270070314.jpg" alt="Sosialisasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) dan University Fair Tahun 2025 di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun, Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) dan University Fair Tahun 2025 di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun, Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi V DPR RI dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberi apresiasi langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSMDP) dalam melahirkan SDM di bidang transporasi yang mumpuni. Anggota Komisi V DPR RI, Supriyanto dan Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Liz Zeny Merry memberi apresiasi saat menghadiri Sosialisasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR) dan University Fair Tahun 2025 di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun, Jawa Timur. Supriyanto menyebut upaya Kemenhub melahirkan SDM transportasi yang unggul, profesional, dan berdaya saing global sangat penting, termasuk melakukan sosialisasi langsung ke daerah-daerah. &ldquo;Upaya jemput bola ini patut diapresiasi, sebab hal ini merupakan upaya mempromosikan sekaligus menjaring minat para calon taruna yang akan menjadi cikal bakal penerus dan pengerak bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang,&rdquo; katanya. Supriyanto juga mendukung upaya dari Kemenhub yang mengoptimalkan BPSDMP sehingga bisa memiliki perguruan tinggi yang bertaraf internasional, dengan fasilitas pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi. Sebab dengan hal tersebut, para taruna dan taruninya dapat beradaptasi serta bersaing dengan lulusan dari macanegara. &ldquo;Saya mendapatkan penjelasan bahwa seluruh kampus di bawah BPSDMP menerapkan sistem pendidikan berbasis kompetensi yang diselaraskan langsung dengan kebutuhan pasar kerja, baik dalam negeri maupun mancanegara. Bahkan salah satu keunggulan utama sekolah-sekolah vokasi BPSDMP terletak pada integrasi standar sertifikasi global ke dalam kurikulum, seperti Organisasi Maritim Internasional (IMO),&rdquo; katanya. Pada kesempatan yang sama, Liz juga mengatakan bahwa kampus di bawah BPSDMP telah memadukan antara Pembangunan SDM dengan pemanfaatan teknologi. Bahkan melakukan adaptasi secara maksimal terhadap kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar kampus dibawah BPSDMP telah mempunyai simulator untuk mendukung kegiatan belajar para tarunanya. &ldquo;Dengan ini, maka kampus-kampus yang berada di bawah BPSDMP tidak hanya mengajarkan teori semata namun sinergi dengan praraktek. Sehingga disaat mereka lulus menjadi siap pakai dan beradaptasi dunia industri,&rdquo; katanya.

Dalam mencetak SDM Unggul, Kemenhub mengoptimalkan BPSDMP sehingga bisa memiliki perguruan tinggi yang bertaraf internasional.

DPR Apresiasi Langkah Kemenhub Lahirkan SDM Unggul Bidang Transportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/XCp683pDUOn0r8x5H9VBpKSPX5WOopbRQmbc5T5k-1-1494452226.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut potongan tarif aplikasi tak lebih dari 10 persen. Ia memastikan, pihaknya terus memfasilitasi persoalan ini bersama Pemerintah agar mendapat solusi yang terbaik. "Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5). &nbsp; Puan mengaku telah menugaskan Komisi V DPR yang mengurusi soal transportasi bersama Komisi IX bidang ketenagakerjaan. Serta, Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika untuk menindaklanjuti tuntutan para ojol tersebut. "Kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari komisi V, dari komisi IX bahkan komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut," tutur Puan. "Jadi, apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution," sambungnya. Terkait aksi demo hari ini, Puan mengimbau kepada para driver ojol untuk melakukan aksi unjuk rasa secara tertib. "Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum," tegas Puan. Sebagaimana diketahui, ribuan driver ojol menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, depan gedung DPR RI, kantor-kantor aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. Selama aksi unjuk rasa, ojek dan taksi online menyatakan akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan. Para driver transportasi daring itu menuntut Pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022. Mereka menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Tak hanya itu, massa ojol pun meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Mereka juga meminta agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa ojol yang menuntut potongan tarif maksimal 10 persen, mencari solusi terbaik.

Ojol Demo Besar-besaran Tuntut Potongan Tarif hanya 10 Persen, Ketua DPR Ngaku Tengah Cari Solusi Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/demo-ojol3-3200615435.jpg" alt="Massa aksi Ojol saat melintasi frontage Jalan A Yani, Selasa (20/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi Ojol saat melintasi frontage Jalan A Yani, Selasa (20/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi V DPR menyatakan akan mengundang aplikator dan perwakilan serikat pengemudi ojek online untuk rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR pada Senin, (26/5). Hal itu untuk mencari solusi atas perseteruan ojol dengan aplikator. Salah satu agendanya untuk membahas mengenai regulasi penurunan potongan sebesar 10 persen aplikasi. "Kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman dan komisi V akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan ojol ini hari Senin, jam 1 siang. Setelahnya Komisi V DPR akan mengundang operator," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, Selasa (20/5). Hanya saja, Komisi V DPR tidak akan mendudukkan driver ojol dan operator di hari yang sama. "Karena kalau didudukkan di hari yang sama, dipaksa untuk mengambil keputusan di ruangan itu, tentu ini masalah dari sisi kita bernegara," jelasnya.&nbsp; Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, DPR terus memfasilitasi persoalan ini bersama Pemerintah agar didapat solusi yang terbaik bagi semua pihak. "Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah," ujar Puan. Menurut Puan, Komisi V DPR yang mengurusi soal transportasi bersama Komisi IX bidang ketenagakerjaan, bahkan Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika selama ini terus bekerja menindaklanjuti tuntutan para ojol tersebut. "Jadi, apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution," sambung Puan. Terkait aksi demo, Puan mengimbau kepada para driver ojol untuk melakukan aksi unjuk rasa secara tertib. "Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum," ungkap Puan.&nbsp; Untuk diketahui, ribuan driver ojol menggelar aksi unjuk rasa hari ini di beberapa titik, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, di depan gedung DPR RI, Kantor-kantor Aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. Selama aksi unjuk rasa, ojek dan taksi online menyatakan akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan. Para driver transportasi daring ini menuntut Pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022. Driver ojol juga mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator. Mereka menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen.&nbsp; Tak hanya itu, massa ojol pun meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Mereka juga meminta agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

DPR akan menggelar RDP dengan aplikator dan driver ojol untuk mencari solusi atas perseteruan dan tuntutan regulasi yang lebih adil.

Polemik Ojol, Komisi V DPR akan Panggil Aplikator dan Serikat Driver

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220125-WA0002.jpg" alt="Foto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Foto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis (foto: istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat yang akan dipungut pemerintah sebesar 3 persen bagi pekerja belakangan ini menjadi sorotan karena menuai penolakan dari berbagai pihak. Diantaranya, mulai dari pekerja atau buruh hingga pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencananya, kebijakan ini baru akan diterapkan pada tahun 2027. Namun karena menuai pro kontra, pemberlakuan iuran Tapera bisa saja mundur dari rencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji akan menggelar rapat khusus untuk membahas Tapera yang banyak menuai polemik. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan rapat khusus perlu dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai, penjelasan Bapak (Menteri Basuki) pun rasanya tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan kita rapat khusus terkait Tapera supaya nanti tuntas karena memang kami banyak mendapat pertanyaan seterusnya,&rdquo; kata Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) DPR RI dengan Menteri PUPR, di Jakarta, Kamis (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tidak disebutkan kapan, Lasarus menyebut nantinya dalam rapat itu diharapkan bisa ada jalan keluar yang ditetapkan. Salah satu opsinya, yaitu menunda pemberlakuan karena menuai banyak keberatan dari pekerja dan pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahasa saya di media kalau bisa pemerintah tunda dulu, karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit kami jawab di sini, yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotongan pun keberatan, titik temu ini yang menurut saya harus dicarikan jalan keluarnya dulu,&rdquo; jelas Lasarus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karenanya, kami nanti akan mengundang dulu semua pihak. Kami rapat dulu, nanti kita undang dunia usaha, kita undang perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari Tapera, saya kira itu jalan keluarnya,&rdquo; ujar Anggota DPR RI dari fraksi PDIP itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ribuan massa buruh dari berbagai elemen menggelar aksi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6). Dalam aksi itu, buruh menuntut Presiden Joko Widodo mencabut aturan Tapera maksimal dalam waktu satu minggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui program Tapera itu baru diteken Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuntut agar aturan soal Tapera dicabut maksimal dalam waktu satu minggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi dari teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, maka aksi akan terus berlanjut meluas ke seluruh Indonesia,&rdquo; ancamnya.</div>

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuntut agar aturan soal Tapera dicabut.

Heboh Iuran Tapera, Komisi V DPR RI Janji Gelar Rapat Khusus Ajak Buruh hingga Pengusaha

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/Bob-Andika-Mamana-SitepuJPG-2494171902.jpg" alt="Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan, Bob Andika Mamana Sitepu membantah adanya cawe-cawe anggotanya dalam proyek pekerjaan aspirasi maupun pokir di kereta api." width="100%">
<figcaption>Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan, Bob Andika Mamana Sitepu membantah adanya cawe-cawe anggotanya dalam proyek pekerjaan aspirasi maupun pokir di kereta api.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan, Bob Andika Mamana Sitepu membantah adanya cawe-cawe anggotanya dalam proyek pekerjaan aspirasi maupun pokir di kereta api. Menurut Bob, dirinya sudah ditugaskan untuk melakukan pengecekan soal pencatutan nama Sukur H Nababan dalam proyek kereta api di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sukur adalah politisi senior PDI Perjuangan yang kini menjadi anggota Komisi V DPR RI.&nbsp; "Apalagi soal program aspirasi atau pokir tidak ada itu. Bang Sukur tidak pernah cawe-cawe di program kereta api soal proyek, kami akan cek nanti," ungkap Bob kepada wartawan, Rabu (29/11) malam. Sebelumnya, Rabu (29/11), KPK meminta klarifikasi beberapa pihak terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan DJKA. Mereka adalah Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB) dan Fadholi (anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem). Lalu, Robby Kurniawan (ASN pada Kementerian Perhubungan/Staf Ahli Menhub bidang Logistik dan Multimoda)dan Yennesi Rosita (ASN Kemenhub /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Setditjen Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub) serta Arfi Setiadi (ASN Kemenhub/Auditor). Diketahui saat ini KPK masih menyelidiki kasus di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) terkait proyek perkeretaapian di Bandung. KPK kembali menetapkan dua orang tersangka, Senin (6/11).&nbsp; Keduanya, yakni Asta Danika (AD) selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), dan Zulfikar Fahmi (ZF) selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS). Dalam perkaranya, agar perusahaannya terpilih dalam proyek peningkatan jalur kereta api Lampengan-Cianjur 2023-2024, Asta Danika dan Zulfikar melakukan pendekatan dengan Syntho Pirjani Hutabarat (SPH) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari paket besar kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung pada Satuan Kerja Lampegan-Cianjur. Paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Syntho di antaranya peningkatan jalur KA R 33 menjadi R 54 KM 76+400 sampai dengan 82+000 antara Lampegan-Cianjur tahun 2023-2024 dengan nilai paket pekerjaan Rp41,1 miliar. Tindakan Syntho untuk mengondisikan dan memploting calon pemenang lelang atas sepengetahuan dan arahan dari Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian. Terjadi kesepakatan antara Asta Danika dan Zulfikar dengan Syntho agar dapat dimenangkan dengan adanya pemberian sejumlah uang. Untuk penyerahan uang kepada Syntho, dilakukan melalui beberapa kali transfer antar rekening bank. Besaran uang yang diserahkan Asta Danika dan Zulfikar sejumlah sekitar Rp 935 juta.

Dirinya sudah ditugaskan untuk melakukan pengecekan soal pencatutan nama Sukur H Nababan dalam proyek kereta api di Kementerian Perhubungan.

Kapoksi Fraksi PDI Perjuangan di Komisi V DPR, Bantah Anggotanya Titip Aspirasi di Kemenhub 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ketapang-2.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan siap-siap melanjutkan perjalanan setelah menyeberang lewat penyeberangan Gilimanuk-Ketapang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan siap-siap melanjutkan perjalanan setelah menyeberang lewat penyeberangan Gilimanuk-Ketapang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub bersama Anggota Komisi V DPR RI dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (2/11). Rakor membahas langkah-angkah peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dan mengantisipasi lonjakan arus liburan Nataru 2023/2024. &ldquo;Libur Nataru tinggal satu setengah bulan. Kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan tahun lalu untuk meningkatkan pelayanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk menjadi lebih baik lagi,&rdquo; ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam pembukaan rapat koordinasi. Dirjen Hendro mengatakan kecepatan waktu pemberangkatan kapal harus dievaluasi, sehingga pelayaran dapat dilakukan tepat waktu dan aman. Selain itu, harus dibuat skema layanan yang lebih padat ketika peak season. Puncak arus mudik/balik pada libur Nataru diprediksi terjadi dua sesi, yaitu puncak arus mudik sesi pertama pada tanggal 22-23 Desember 2023 dan puncak arus balik pada tanggal 26-27 Desember 2023. Sementara, puncak arus mudik kedua diprediksi pada tanggal 29-30 Desember 2023 dan arus balik pada 1-2 Januari 2024. "Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan antrean kendaraan akan disiapkan kantong parkir, buffer zone untuk kendaraan penumpang, truk dan terminal kargo, selain itu juga direncanakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang saat periode libur nanti," ucap Dirjen Hendro. Di samping itu, untuk alternatif kendaraan truk yang akan menyeberang ke Gilimanuk disiapkan Dermaga Bulusan yang rencananya khusus untuk Long Distance Ferry (LDF). Adapun, kesiapan sarana dan prasarana Lintas Ketapang-Gilimanuk meliputi 49 unit kapal siap operasi dengan 7 pasang dermaga. Pada kesempatan yang sama, Anggota komisi V DPR RI, Sumail Abdullah juga memfokuskan pelayanan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk mengingat Pelabuhan kedua terbesar setelah Pelabuhan Merak-Bakauheni. Untuk antisipasi peningkatan pergerakan, Ia mengatakan harus ada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi menuturkan ke depan layanan angkutan penyeberangan akan terus ditingkatkan terutama dalam hal ticketing. "Kami sedang proses bekerja sama dengan salah satu platform untuk pembelian tiket sehingga ke depan kemungkinan tiket bisa dipesan tidak hanya melalui Ferizy. Selain itu, akan dikembangkan juga sistem pemesanan tiket yang nantinya dilakukan berdasarkan radius jarak," pungkas Ira. &nbsp;

Kecepatan waktu pemberangkatan kapal harus dievaluasi, sehingga pelayaran dapat dilakukan tepat waktu dan aman.

Kemenhub bersama Komisi V DPR RI Rakor Antisipasi Arus Nataru di Pelabuhan Ketapang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bujt-28.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan tengah melintas di jalan tol" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan tengah melintas di jalan tol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus bekerja sama melanjutkan pembangunan jalan tol. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.  Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menyampaikan hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 BUJT dengan total panjang jalan tol 2.623,51 km.  "Ditargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang total 3.196 km, dimana jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi sepanjang 720 km,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/3).  Danang menjelaskan, jalan tol yang sudah terbangun dan mulai beroperasi sepanjang tahun 2023 ini sepanjang 24,39 km yaitu Semarang-Demak Seksi 2 (16,01 km), Bekasi-Cawang-Kp Melayu seksi 2A (4,88 km), dan Cinere-Jagorawi seksi 3A (3,5 km).  Selanjutnya, direncanakan hingga akhir 2023 jalan tol beroperasi akan bertambah 309,78 km, yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Ciawi-Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km), Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km).  Lalu, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (31,25 km), Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), Binjai-Langsa (26,2 km), dan Sp. Indralaya-Prabumulih (64,7 km).  Sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km jalan tol akan beroperasi, yaitu Kayu Agung-Palembang-Betung (24,9 km), Padang-Pekanbaru (24,7 km), Cinere-Jagorawi seksi 3 (2 km), Sigli-Banda Aceh seksi 1 (24,67 km).  Kemudian, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3-4 (58 km), Serang-Panimbang seksi 2 (24,17 km), Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2 (42,37 km), Yogyakarta-Bawen seksi 1 (8,8 km), dan Jalan Tol Akses IKN (52,8 km).  “Sebagai upaya pengelolaan jalan tol berkelanjutan, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, serta memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana instruksi Menteri PUPR,” jelas Danang.  Dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, Danang menyampaikan bahwa telah dilakukan juga pengembangan teknologi. Salah satunya, penerapan sistem transaksi tol non tunai nirsentuh (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satelite System (GNSS) sehingga dapat menghilangkan antrean di gerbang tol.  MLFF ditargetkan akan diujicoba di Jalan Tol Bali-Mandara pada Juni 2023. Terakhir, Danang mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kendala penyelenggaraan jalan tol. Di antaranya, keterbatasan fiskal pemerintah serta penurunan kemampuan investor akibat kondisi perekonomian global.  “Maka untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan ketergantungan pada APBN, diperlukan creative financing melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Dukungan Pengusahaan Jalan Tol. Diharapkan BLU ini dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya,” tandas Danang.  &nbsp;

PUPR Targetkan 3.196 Km Jalan Tol Tersambung hingga Akhir Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pasang-wifi-gratis-di-pesawat-penumpang-citilink-melonjak-low-season_m_.jpg" alt="Pesawat Citilink (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Pesawat Citilink (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan investigasi terkait meninggalnya pilot Citilink QG307 saat mendarat darurat di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/7) kemarin. Seharusnya setiap pilot yang ingin menerbangkan pesawat harus dalam kondisi sehat.  “Kita berharap Kemenhub melakukan investigasi ya. Sejauh mana nih maskapai-maskapai dan juga semua pihak yang terlibat memberikan izin terbang,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus kepada wartawan, Jumat (22/7).  Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, insiden meninggalnya pilot Citilink harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak, khususnya maskapai penerbangan di Tanah Air. Dia menegaskan, semua pilot yang akan terbang harus dipastikan dalam kondisi sehat.  Sebab, pilot sebagai pengendara pesawat memiliki tanggung jawab dengan keselamatan penumpang. Seharusnya maskapai penerbangan selalu mengecek kesehatan setiap pilot.  “Maskapai harus bisa memastikan bahwa pilot yang dipercaya untuk membawa pesawat harus sehat. Pilot juga bertanggung jawab keselamatan penumpang. Wajib hukumnya bagi pilot dalam keadaan sehat. Saya rasa Itu pelajaran berharga,” tegas Lasarus.  Meski demikian, Lasarus menyebutkan bahwa soal kematian memang kehendak Tuhan YME. Hanya saja mengenai prosedur kesehatan pilot sebelum pesawat diterbangkan pun tak boleh diabaikan oleh setiap maskapai.  “Kalaupun itu (pilot Citilink meninggal dunia) kehedak Tuhan ya. Namun kita harus memastikan soal kesehatan itu kan bisa didetect,” ujar Lasarus.  Sebelumnya, pesawat Citilink rute Surabaya-Makassar dengan nomor penerbangan QG307 kembali mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Hal itu dikarenakan pilot meninggal dunia karena sakit.  Pesawat lepas landas dari bandara Juanda pada Kamis (21/6) pukul 06.00 WIB. Namun, baru beberapa menit di udara, pesawat kembali ke bandara.  "Setelah kurang lebih 15 menit mengudara, penerbangan tersebut kembali mendarat di Surabaya dikarenakan pilot kami mengalami darurat kesehatan,” ungkap Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Dewa Kadek Rai dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/7) kemarin.  “Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dari pihak rumah sakit setempat, disampaikan bahwa pilot kami dinyatakan telah meninggal dunia,” sambungnya.  Dewa memastikan, pihaknya telah mengurus keperluan pilot pesawat Citilink terkait prosedur pemulangan jenazah kembali ke pihak keluarga di Jakarta.  "Almarhum akan diterbangkan langsung pada hari ini (21/7) dari Surabaya menuju Jakarta dan jenazah akan disemayamkan di Jakarta sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku,” papar Dewa Kadek Rai menandaskan.

DPR Minta Kemenhub Investigasi Kasus Meninggalnya Pilot Citilink

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/PUPR-04.jpg" alt="Tangkapan layar - Suasana rapat dengar pendapat komisi V DPR RI dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (4/7/2022). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Suasana rapat dengar pendapat komisi V DPR RI dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (4/7/2022). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi V DPR RI mengkritisi penyerapan anggaran untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang rendah untuk lebih ditingkatkan ke depannya.  "Terkait dengan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 Komisi V DPR RI meminta Dirjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan Tahun Anggaran 2022," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.  Iwan mengatakan dari paparan yang disampaikan Ditjen Sumber Daya Air, pihaknya tidak dapat melihat realisasi fisik baik sesuai rencana keuangan maupun rencana fisik yang ada.  "Jadi kami tidak mengetahui apakah penyerapan anggaran bapak atau pelaksanaan kegiatan bapak di tahun anggaran 2022 ini negatif atau positif," kata Iwan.  Untuk itu, Komisi V DPR RI berharap paparan berikutnya bisa menjadi bahan penilaian apakah pencapaian realisasi anggaran ditjen SDA positif atau negatif dari perencanaan awal.  Kesimpulan lain RDP tersebut adalah Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKL K/L atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Tahun Anggaran 2023 secara lebih konkret, sesuai usulan dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023.  Di tempat yang sama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyampaikan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 sebesar 35,09 persen atau Rp14,9 triliun dari total pagu Rp 42,69 triliun dengan realisasi fisik sebesar 38,38 persen.  Sementara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Tirta Saputra Zuna memaparkan realisasi anggaran keuangan sampai dengan bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp171,7 miliar rupiah dari total anggaran Rp 512,47 miliar.  &nbsp;

Komisi V DPR RI Kritisi Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi v dpr ri

Berita Terkini