<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT2-PDIP-Perkarakan-Edy-Mulyadi-eca1.jpg" alt="Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak menyikapi rencana pemer" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak menyikapi rencana pemer</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengusulkan penutupan gerai Alfamart dan Indomaret di seluruh Indonesia. Ia menekankan, informasi yang beredar di media sosial terkait dukungan DPR untuk menutup kedua minimarket tersebut sebagai hoaks dan tendensius. &ldquo;Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup. Kesimpulan rapat juga akan kami lampirkan sebagai bukti dokumen resmi,&rdquo; kata Lasarus kepada wartawan, Senin (23/2). Ia menjelaskan, narasi tersebut beredar melalui unggahan Instagram yang menampilkan foto Ketua DPR RI, Puan Maharani, seolah-olah menyatakan DPR mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret. &ldquo;Dalam unggahan itu ditampilkan Ibu Puan Maharani yang sangat saya hormati. Saya tegaskan, yang menyampaikan pandangan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret adalah saya, bukan Ibu Puan Maharani,&rdquo; jelasnya. Lasarus menilai, unggahan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kepentingan tertentu. &ldquo;Sekali lagi saya sampaikan, Instagram yang beredar dengan tulisan &lsquo;DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA&rsquo; adalah berita hoaks dan tendensius,&rdquo; tegasnya. Lasarus menekankan, pernyataannya dalam rapat didasari keluhan masyarakat, khususnya pedagang toko kelontong yang kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern hingga ke pelosok desa. Ia mengusulkan agar gerai Alfamart dan Indomaret dibatasi hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, bukan ditutup total. Hal itu bertujuan agar distribusi kebutuhan pokok di desa dan dusun dapat dikelola oleh pedagang lokal, BUMDes, atau koperasi desa. &ldquo;Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja. Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun memberi kesempatan kepada pedagang sembako serta BUMDes atau koperasi desa,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal, maka penyebaran minimarket di desa sebaiknya dihentikan. &ldquo;Saya setuju sekali di forum terhormat ini, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,&rdquo; ungkap Yandri dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2). Ia menilai, pemerintah harus berpihak pada masyarakat desa dan memastikan Kopdes Merah Putih tidak tergerus oleh dominasi ritel modern. Pernyataan senada disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ia mengimbau agar pengelola ritel modern tidak lagi menambah gerai baru di wilayah pedesaan guna memperkuat peran koperasi desa sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. &ldquo;Stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu koperasi desa yang menjual kebutuhan masyarakat,&rdquo; pungkas Ferry.

Komisi V DPR di Jakarta tegas bantah usulan tutup Alfamart dan Indomaret, sebut isu ini hoaks. Simak fakta lengkap dari DPR dan Mendes PDT.

Komisi V DPR RI Tegaskan Tak Pernah Usulkan Alfamart dan Indomaret Ditutup

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/20240625_162911-2-2463705739.jpg" alt="Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tengah mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang diduga meminta fee 10 persen dalam proyek jalur rel kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusan majelis hakim terhadap terdakwa Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub dan terdakwa Fadliansyah selaku PNS di Kemenhub, terungkap bahwa Lasarus disebut pernah meminta fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek pengadaan rel R.54 untuk wilayah Jawa Tengah sebesar Rp 82,1 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih didalami penyidik dan dilihat kecukupan alat buktinya," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, pengembangan kasus dugaan suap DJKA Kemenhub yang diduga melibatkan Pimpinan Komisi V DPR RI itu analisis alat bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti bergantung kepada penyidik sesuai hasil analisisnya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil analisis dari jaksa penuntut umum (JPU) dalam mengembangkan kasus suap DJKA. Termasuk dugaan adanya aliran uang ke DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita tunggu laporan perkembangan penuntutan atau laporan hasil dari persidangan tersebut. Termasuk juga ada tadi anggota dewan, saudara LS (Lasarus), itu seperti apa," ucap Asep Guntur, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Asep menekankan pihaknya memastikan akan mengembangkan kasus suap DJKA Kemenhub. Hanya saja perlu informasi lebih sebagaimana proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan menunggu di persidangan ini," urai Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, terdakwa Harno Trimadi telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilam Negeri Jakarta Pusat. Harno juga dijatuhi hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 900 juta, USD 20.000 dan SGD 30.000 subsider 2 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, terdakwa Fadliansyah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider kurungan 4 bulan. Fadliansyah juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp 625 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harno dan Fadliansyah divonis melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Harno Trimadi dan Fadliansyah, KPK telah juga telah menjerat belasan orang dari unsur Kemenhub dan swasta terkait kasus ini. Terakhir, KPK enahan pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian (PPK BTP) Semarang, Yofi Oktarisza pada Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yofi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa baru di lingkungan BTP Semarang.</div>

Terungkap bahwa Lasarus disebut pernah meminta fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak proyek pengadaan rel R.54 untuk wilayah Jawa Tengah

Pimpinan Komisi V DPR Diduga Minta Fee Proyek DJKA, KPK: Masih Didalami Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/1_jel_2-4196301009.jpg" alt="AMBLAS: Kondisi jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di KM 64 yang mengalami longsor pada Rabu (3/4)." width="100%">
<figcaption>AMBLAS: Kondisi jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di KM 64 yang mengalami longsor pada Rabu (3/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mempertanyakan kinerja operator jalan tol Bocimi. Sebab, longsor di Km 64 menunjukkan minimnya inspeksi berkala pada kelaikan jalan tol. "Operator kan tahu di mana titik-titik yang rawan longsor. Seharusnya, ketika terjadi hujan deras, mereka melakukan inspeksi terhadap keamanan struktur jalan tol yang mereka kelola,&rdquo; katanya kemarin. Sigit menyebut longsor tidak tiba-tiba terjadi. "Ada tanda-tanda seperti ada retakan. Apalagi saat musim hujan seperti ini,&rdquo; ucapnya. Dia menekankan seharusnya operator lebih aware terhadap musibah longsor, terutama di jalur tol dengan topografi berbukit dan lereng. Perlu diketahui, tol Bocimi berada di sekitar bukit. Dalam Pasal 53 PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol disebutkan, badan usaha wajib melakukan pemeliharaan jalan tol yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan. Di pasal 54 diatur bahwa pemeliharaan jalan tol dilakukan menurut ketentuan teknik pemeliharaan jalan tol dan pelaksanaan pemeliharaan jalan tol tidak boleh merugikan pengguna jalan. Dia meminta BPJT mengevaluasi kelaikan jalan tol Bocimi pasca terjadinya longsor. Selain itu, meminta operator segera melakukan perbaikan dan mitigasi bencana di titik-titik rawan longsor. Sigit juga meminta operator jalan tol memberikan ganti rugi kepada pengguna tol tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, operator jalan tol wajib mengganti kerugian yang diderita pengguna jalan sebagai akibat kesalahan badan usaha dalam pengusahaan jalan tol. Dalam musibah Rabu lalu, ada mobil yang masuk ke dalam longsoran dan satu truk terguling. &rsquo;&rsquo;Operator wajib memberikan ganti rugi. Apalagi, musibah seperti ini sebenarnya bisa dimitigasi kalau inspeksi berkala,&rdquo; ujarnya. (idr/mia/lyn/c7/oni)

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mempertanyakan kinerja operator jalan tol Bocimi. Longsor di Km 64 menunjukkan minimnya inspeksi.

Komisi V DPR Sebut Operator Jarang Lakukan Inspeksi Berkala di Tol Bocimi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220125-WA0002.jpg" alt="Foto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Foto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kalimantan Barat Lasarus dan Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis (foto: istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendapatkan penghargaan sebagai Legislator Pro Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi dalam helatan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2023 yang berlangsung di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Jakarta, Selasa (2/10). Penghargaan diberikan lantaran Lasarus dianggap sebagai Wakil Rakyat yang mendukung penuh progres pembangunan infrastruktur dan transportasi di Tanah Air. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (Kalbar) ini mengaku sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh KWP kepadanya.&nbsp; &ldquo;Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan KWP. Saya mohon maaf tidak bisa hadir dikarenakan rapat internal DPP. Terimakasih kepada kawan-kawan jurnalis yang bertugas di DPR yang tanpa lelah dalam mengawal kerja-kerja kami dalam menjalankan tugas,&rdquo; kata Lasarus lewat pesan singkat.&nbsp; Lasarus mengatakan, penghargaan yang diterima merupakan motivasi baginya untuk terus menjalankan tugas-tugas yang tentunya bertujuan mensejahterakan wong cilik.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/01436648/komisi-v-dpr-soroti-jalur-pantai-selatan-jawa-yang-dililit-masalah">Komisi V DPR Soroti Jalur Pantai Selatan Jawa yang Dililit Masalah</a> &ldquo;KWP Award ini sebagai motivasi sekaligus cambukan kepada kami anggota dewan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,&rdquo; ujar Lasarus.&nbsp; Ke depan, dia berharap sinergi anggota dewan dan media, utamanya KWP dapat terus berjalan harmonis guna menspesialisasikan program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013023478/jokowi-ingin-moda-transportasi-massal-lrt-hingga-kereta-cepat-terintegrasi-dengan-baik">Jokowi Ingin Moda Transportasi Massal LRT Hingga Kereta Cepat Terintegrasi dengan Baik</a>&nbsp; &ldquo;Sekali lagi terima kasih KWP. Ini merupakan sebuah dedikasi dan tanggung jawab oleh saya dan para penerima kategori dalam penghargaan ini,&rdquo; demikian Lasarus. Sebelumnya, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar KWP Award 2023. Ajang penghargaan bagi Anggota Dewan untuk kedua kalinya ini digelar di masa kepemimpinan Ketua KWP Periode 2022-2024 Ariawan. Ini merupakan KWP Award lanjutan dari masa kepemimpinan Ketua KWP Periode 2020-2022 Marlen Erikson Sitompul. Sementara itu, Ketua KWP Ariawan menuturkan acara KWP Award ini sebagai bentuk apresiasi wartawan Parlemen terhadap para Wakil Rakyat dan juga sejumlah mitra Parlemen seperti institusi Polri dan Kementerian. "Tentu ini menjadi titik, di mana bahwa teman-teman wartawan, yang selalu meliput di DPR, kita ingin memberikan penialain secara objektif, bahwa kita melihat anggota anggota dewan para senator memang betul bekerja," kata Ariawan.

Penghargaan diberikan lantaran Lasarus dianggap sebagai Wakil Rakyat yang mendukung penuh progres pembangunan infrastruktur dan transportasi

Raih Penghargaan Legislator Pro Pembangunan Transportasi, Lasarus PDIP: Ini Motivasi Sekaligus Cambukan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/JKT_JALAN-KALI-MALANG-MACET-IMBAS-TOL-ONE-WAY_MIFTAHULHAYAT-04.jpg" alt="TERIMBAS ONE WAY: Pengendara terjebak macet di Jalan Raya Kalimalang yang menghubungkan Jakarta Timur dengan Bekasi, Sabtu (7/5/2022). Hal itu imbas pemberlakukan one way arus balik mudik Lebaran ke Jakarta. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>TERIMBAS ONE WAY: Pengendara terjebak macet di Jalan Raya Kalimalang yang menghubungkan Jakarta Timur dengan Bekasi, Sabtu (7/5/2022). Hal itu imbas pemberlakukan one way arus balik mudik Lebaran ke Jakarta. (Miftahul Hayat/Jawa Pos).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR untuk mengantisipasi sejumlah persoalan yang dikhawatirkan muncul dalam puncak arus mudik lebaran 2023 mendatang. Menurutnya, mudik tahun ini diperkirakan menjadi yang terbesar dalam tiga tahun terakhir akibat pandemi Covid-19 yang melanda tanah air.  “Beberapa kesalahan berulang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan bus. Mudik harus betul-betul difasilitasi oleh pemerintah,” kata Suryadi kepada wartawan, Jumat (31/3).  Politikus PKS ini juga meminta, pemerintah meningkatkan sosialisasi terkait adanya pengalihan arus di jalur mudik. Hal itu dirasa penting untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.  “Rest area jalan tol jangan sampai tidak memadai kapasitas tempat parkirnya sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan,” tegas Suryadi.  Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini pun berharap, agar kesalahan yang terjadi pada mudik sebelumnya dapat diantisipasi serta diperbaiki oleh pemerintah. Sehingga diharapkan, mudika lebaran 2023 bisa diantisipasi lebih awal.  “Standar Pelayanan Minimum (SPM) di jalan-jalan ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Kemacetan pada Mudik Lebaran 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Tol-Layang-MBZ-Di-Tutup-Dery-Ridwansah-8-.jpg" alt="Suasana ruas tol layang MBZ (Mohamed Bin Zayed) yang kosong di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Korlantas Polri melakukan penutupan sementara akses jalan Tol Layang MBZ untuk mendukung kebijakan larangan mudik yang ditetapkan Pemerintah pada tanggal" width="100%">
<figcaption>Suasana ruas tol layang MBZ (Mohamed Bin Zayed) yang kosong di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Korlantas Polri melakukan penutupan sementara akses jalan Tol Layang MBZ untuk mendukung kebijakan larangan mudik yang ditetapkan Pemerintah pada tanggal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR, Muhammad Fauzi, mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek) II atau Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ).  "Jika indikasi (korupsi) itu memang benar, ya, dilakukan penyidikan. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Tapi, tetap sesuai prosedur hukum yang ada," ujar Fauzi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/3).  Fauzi melanjutkan, Komisi V DPR belum membahas masalah tersebut dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). pasalnya, dewan baru selesai reses pada awal pekan ini.  "Sampai sekarang, kita baru selesai reses, baru masuk beberapa hari. (Kasus korupsi Japek II) baru dapat info. Jadwal ketemu PUPR belum terjadwal,” tuturnya.  Politikus Partai Golkar ini pun enggan membicarakan kasus korupsi tol Japek II. Baginya, upaya hukum oleh Kejagung harus dihormati.  “Kita juga sebenarnya kurang tepat untuk mengomentari sesuatu kejadian yang diduga berindikasi ada permasalah hukum di situ, lantas kita berpendapat. Kita harus mengedepankan norma-norma hukum agar tidak ada yang merasa terintervensi,” tutupnya.

DPR Dukung Kejaksaan Usut Tuntas Kasus Korupsi Tol Japek II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/KOMISI-V.jpg" alt="Tangkapan layar - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja evaluasi mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/2/2023). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat kerja evaluasi mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/2/2023). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti Jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) yang masih terkendala sejumlah masalah sehingga belum siap digunakan sebagai jalur untuk mudik di wilayah Pulau Jawa, pada musim libur Idul Fitri 1444 H.  “Kan sudah dibangun dan banyak menggunakan APBN ke sana, kami masih mendapati laporan untuk Pansela itu fasilitas keselamatan jalannya masih perlu kita tingkatkan dalam rangka lebaran yang akan datang,” ujarnya dalam Rapat Kerja Evaluasi Mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.  Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memaparkan hasil pantauannya, yakni masih terdapat sejumlah titik di jalur Pansela yang belum siap digunakan, sehingga ia tidak terlalu mempromosikan jalur ini.  “Korlantas bersama Dirjen Darat menyusur dari Banten, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masih terdapat penggalan yang belum baik, maka kami rekomendasikan tidak terlalu mengkampanyekan Pansela,” ujar Budi.  Ia juga menyebut di jalur ini terdapat tanjakan yang luar biasa sehingga dari sisi biaya bakal menjadi perhatian utamanya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan telah menindaklanjuti persoalan terkait jalur Pansela yang telah disusuri Kementerian Perhubungan dengan Korlantas dan Dirjen Darat, bahkan pihaknya telah menyiapkan rencana program perbaikan yang disebutnya bakal menelan dana sekitar Rp1 triliun.  “Bahkan kita sudah ada kebutuhan biaya kalau kita lengkapi itu semua sekitar Rp1 triliun. Jadi itu bukan biaya yang murah juga jadi mungkin kita ada prioritas,” ujar Hedy.  Untuk itu, pihaknya memasukkan beberapa bagian ke dalam Jalur Pansela agar direvitalisasi masuk ke dalam Inpres Pembangunan Jalan Daerah yang bisa menjadi akses alternatif darat dari bagian barat ke timur Jawa.

Komisi V DPR Soroti Jalur Pantai Selatan Jawa yang Dililit Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sudewo.jpg" alt="dpr.go.id" width="100%">
<figcaption>dpr.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengamini pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara umum berjalan dengan baik. Pemerataan ini bahkan diyakini bisa mengantarkan menuju Indonesia emas pada 2045.  "Infrastruktur utamanya soal pembangunan jalan infrastruktur jalan ini secara umum dalam kondisi baik," kata Sudewo dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.  Kendati begitu, Sudewo memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Jokowi. Salah satunya, masih ada standar konstruksi yang di bawah standar. Utamanya, infrastruktur jalan nasional yang berada di Pulau Jawa.  Seperti jalan Pantura maupun jalan lintas selatan pulau Jawa. Padahal, kata dia, jalan Pantura merupakan ikon perekonomian Pulua Jawa dari Jakarta.  "Jadi kurang memberikan rasa aman kurang memberikan rasa nyaman maka pembangunan atau kondisi jalan Pantura ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah oleh Kementerian PUPR dalam penanganannya harus maksimal tidak boleh setengah-setengah jadi hasil penanganannya itu harus menjadi kondisi yang sangat baik dan sangat kuat," kata dia.  Menurut politikus Gerindra ini, Indonesia merupakan negara yang berpeluang menjadi negara besar. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan.  Sudewo mengatakan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur jalan darat. Pergerakan ekonomi juga harus melalui transportasi udara atau laut.  "Jadi emang pembangunan pelabuhan-pelabuhan baik itu pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pangkal itu harus betul-betul memadai jumlahnya dan juga dalam kondisi yang baik supaya transportasi laut itu berjalan secara lancar dengan cost angkutan yang tidak besar," kata dia.  Untuk itu, Sudewo berharap transportasi laut melalui tol laut dimaksimalkan. Khususnya, di wilayah yang membutuhkan adanya pelabuhan dan kapal untuk angkatan barang seperti di Ambon dan Maluku.  "Karena banyaknya potensi di daerahnya seperti kopra dan lain-lain itu belum bisa dipasarkan di pulau lain atau di negara lain," kata dia.  Di sisi lain, Sudewo ingin pemerintah betul-betul fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini Indonesia segera menjadi negara maju jika pemerintahannya fokus pada pengembangan SDM.  "Karena Indonesia diberi anugerah sumber daya alam yang luar biasa oleh Tuhan yang maha kuasa sumber daya alam yang paling lengkap di dunia itu adalah Indonesia baik sumber daya alam lautnya pada sumber daya alam daratnya tambah berbagai macam jenis pertambangan baik itu perkebunan baik itu pertanian baik itu hutan baik itu ladang yang sekedar hanya di sekitar rumah itu adalah punya potensi alam," kata dia.  Terakhir, Sudewo menyarankan agar penanganan infrastruktur fokus pada faktor-faktor yang utamanya adalah untuk urat nadi perekonomian. Pemerintah harus bisa menangani jalan-jalan rusak yang menjadi perlintasan pergerakan ekonomi.  "Harus ditangani secara serius seperti yang saya sampaikan tadi di pulau Jawa banyak jalan tol yang rusak. Apalagi, Tengah ini kan hampir merata di mana-mana meskipun itu jarang provinsi tetapi kepadatannya juga tidak kalah dengan jalan nasional artinya jalan provinsi itu juga sebagai uraikan menjadi perekonomian yang sangat kita," tegas dia.  Pembangunan infrastruktur nasional yang masif dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap berhasil merealisasikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pemerataan ini bahkan dinilai langkah Jokowi merealisasikan masa kejayaan Indonesia.  Beberapa pihak juga menganggap langkah Jokowi itu adalah fondasi yang sangat tepat. Segala upaya yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi bahkan diyakini akan mengantarkan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045.

Komisi V DPR Dukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur era Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT2-PDIP-Perkarakan-Edy-Mulyadi-eca1.jpg" alt="Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak menyikapi rencana pemer" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Lasarus (kanan) memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/22). Lasarus angkat bicara terkait ucapan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak menyikapi rencana pemer</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi V DPR RI meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk mencari tahu penyebab peristiwa anjloknya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Terlebih, kereta cepat buatan negeri tirai bambu itu masih dalam bentuk uji coba.  "Kita minta didalami secara detil ya apa penyebab utamanya, dan ditemukan penyebabnya. Itu kan kereta masih ujicoba sebetulnya, dan saya dengar ada korban jiwa juga, detilnya berapa dari karyawan itu," kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kepada wartawan, Selasa (20/12).  Politikus PDI Perjuangan ini pun meminta, KCIC bisa menggandeng Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam melakukan investigasi terkait kecelakaan yang terjadi di KCJB. Hal ini penting, agar ke depan tidak lagi terjadi peristiwa serupa.  "Kita minta didalami sampai ditemukan penyebab dari kecelakaan itu. Kita minta KCIC jangan investigasi sendiri, tolong libatkan juga dari KNKT, supaya ketahuan masalah utamanya," tegas Lasarus.  Selain itu, Lasarus mengutarakan pihaknya juga akan memanggil pihak dari KCIC terkait penyebab kecelakaan tersebut. Terlebih, peristiwa itu menelan korban jiwa.  "Kami akan panggil, saya tidak ingin yang membuat statemen yang tidak didasari dengan data dan fakta," ucapnya.  PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan sedang melakukan investigasi terkait anjloknya kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) di area Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (18/12) kemarin.  “PT KCIC menyampaikan bahwa kejadian tersebut saat ini masih dalam investigasi pihak terkait,” kata Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry dalam keterangan resmi, Senin (19/12).  Ia juga memastikan, investigasi yang sedang dilakukan termasuk memastikan adanya dugaan sebanyak 4 orang yang mengalami luka-luka. Adapun kejadian diperkirakan terjadi di area Cipada – Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.  Menurut Rahadian, usai kejadian petugas kepolisian langsung tiba di lokasi dan melakukan pengamanan. Ia menegaskan, KCIC akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menginvestigasi insiden ini.  “KCIC memastikan segenap pekerjaan yang dilakukan kontraktor KCJB senantiasa mengimplementasikan aspek Safety, Security, Health and Environment (SSHE) pada setiap aktivitas kerja,” tegasnya.  Sebelumnya, sebuah akun di Twitter merekam anjloknya kereta teknis KCJB. Dalam video berdurasi 16 detik, pemilik akun memperlihatkan kereta berwarna dominasi hijau dan kuning anjlok jauh dari relnya.  “BREAKING NEWS: DF4B KCIC dan mesin track installer anjlok sore tadi, Ahad (18/12/2022), di area Padalarang. Kereta terlihat anjlok sangat jauh dari rel yang sebenarnya berakhir,” tulis akun Twitter @Metro95_, Senin (19/12).

DPR Minta KCIC Gandeng KNKT untuk Investigasi Kecelakaan Kereta Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11208_28867_jokowi-batam.jpg" alt="PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pengerjaan kapal pesanan Pertamina di galangan kapal PT Anggrek Hitam, Kabil, Minggu (21/6)." width="100%">
<figcaption>PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pengerjaan kapal pesanan Pertamina di galangan kapal PT Anggrek Hitam, Kabil, Minggu (21/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Tak terkecuali dari politikus partai koalisi pemerimtah  Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Sudewo mengatakan, kebijakan di era Presiden Jokowi yang menggalakkan pembangunan infrastruktur tidak hanya berpusat di Pulau Jawa melainkan seluruh pelosok negeri, dinilai menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.  “Jadi pemerataan pembangunan infrastruktur dilihat dari konteks pemerataan pembangunan secara nasional saya melihatnya sudah ada pemerataan dan ada keadilan terhadap semua wilayah di Republik Indonesia,” ujar Sadewo, Selasa (29/11).  Sadewo mencontohkan dibangunnya Jalan Tol Trans Sumatera diyakini akan menumbuhkan sentra ekonomi baru dan menjadi akses untuk menghubungkan seluruh Provinsi yang ada di Sumatera.  “Ini kita lihat pembangunan jalan tol yang berada di Pulau Sumatera, meskipun itu sesungguhnya tidak mendesak tetapi untuk kepentingan jangka menengah dan jangka panjang perekonomian Sumatera itu dibutuhkan,” jelasnya.  Lanjut Legislator asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan begitu pun yang terjadi di Wilayah Sulawesi Selatan yang kini akhirnya memiliki kereta api mempermudah transportasi warga yang berada di pelosok-pelosok dan menghubungkan daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi.  “Misalnya juga pembangunan kereta api di Sulawesi Makassar Pare-pare kemudian juga pembangunan infrastruktur yang di Pulau Papua kemudian juga transportasi laut pelabuhan pelabuhan,” bebernya.  “Kemudian juga kapalnya untuk menunjang transportasi laut supaya terjangkau biaya transportasinya, kemudian menjadi terbuka daerah-daerah yang terisolir potensi-potensi perkebunan, pertanian, perhutanan bisa memiliki yang lebih mudah untuk dipasarkan dijual,” sambung Sudewo.  Untuk itu, anak buah Prabowo Subianto itu menilai kebijakan Presiden Jokowi memberikan keadilan bagi masyarakat.  “Saya melihatnya secara umum pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Pak Jokowi ini sudah memberikan rasa keadilan,” ucapnya.  Selain itu, kata Sudewo pembangunan infrastruktur yang merata di semua wilayah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah.  “Secara otomatis dengan pemerataan pembangunan terhadap wilayah-wilayah di Republik ini baik di pedalaman baik yang di pulau terluar itu pasti akan mengurangi ketimpangan akan mengurangi gap pembangunan perekonomian itu sudah pasti,” jelasnya.  Lebih lanjut Sudewo menekankan pembangunan infrastruktur sebaiknya mengutamakan dua hal utama yaitu membuka pertumbuhan ekonomi serta mengintegrasikan konektifitas baik jalur darat, laut dan udara.  “Prioritas utama pembangunan infrastruktur itu adalah pembangunan infrastruktur yang kondisi mantap, utamanya pada jalur perekonomian yang vital seperti Pantura jalur perekonomian antar kabupaten,” paparnya.  “Kemudian juga prioritas yang kedua adalah konektivitas dari pusat-pusat perekonomian dan juga konektivitas dari pelayanan transportasi vital misalnya pelabuhan dengan jalan nasional misalnya bandara dengan jalan raya seperti itu harus di titik beratkan penganggaran pembangunan infrastrukturnya.” Pungkas Sudewo.

Elite Gerindra Apresiasi Pemerataan Pembangunan di Era Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi v dpr

Berita Terkini