<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/09/WhatsApp-Image-2026-02-09-at-090737-4119399473.jpeg" alt="Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie. (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima masukan lebih dari 100 organisasi, mulai dari perguruan tinggi hingga organisasi kemasyarakatan (ormas). Mayoritas masukan tersebut bersifat operasional. Jimly menjelaskan, seluruh aspirasi masyarakat telah didengar, dirangkum, dan kemudian diformulasikan menjadi dua kelompok besar usulan kebijakan. &ldquo;Masukan dari masyarakat, lebih dari 100 organisasi, termasuk dari perguruan tinggi, sudah kita dengar semuanya. Selanjutnya kita rangkum dan rumuskan menjadi dua kelompok usulan kebijakan,&rdquo; kata Jimly dalam siniar YouTube bersama Mahfud MD, Senin (9/2). Ia memaparkan, kelompok pertama merupakan usulan kebijakan yang bersifat operasional. Usulan ini terutama membutuhkan pengaturan internal, seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) dan Peraturan Kapolri (Perkap). Kebijakan tersebut dirancang untuk jangka menengah hingga panjang, yakni selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2029. &ldquo;Sebagian bisa langsung dikerjakan oleh Kapolri saat ini, namun ada juga yang diharapkan dapat dilanjutkan oleh Kapolri berikutnya,&rdquo; jelas Jimly. Sementara itu, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menjelaskan bahwa kelompok kedua merupakan usulan kebijakan yang bersifat struktural dan akan disampaikan kepada Presiden. Usulan ini menyangkut sejumlah isu fundamental dalam tata kelola kepolisian. &ldquo;Yang struktural itu nanti akan disampaikan kepada Presiden. Misalnya soal kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan, apakah langsung di bawah Presiden atau berada di bawah kementerian,&rdquo; ujar Mahfud. Selain itu, Mahfud juga menyoroti perlunya penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar memiliki peran pengawasan internal yang lebih kuat. Isu struktural lainnya adalah mekanisme pengangkatan Kapolri, termasuk apakah melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR atau mekanisme lain. &ldquo;Termasuk juga soal penugasan anggota Polri di institusi sipil di luar struktur Polri,&rdquo; ucapnya. Mahfud menegaskan, usulan-usulan struktural tersebut berbeda dengan kebijakan yang bersifat instrumental atau operasional, yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh Kapolri melalui Perpol maupun Perkap. "Itu yang struktural. Yang lain itu sifatnya instrumental tadi, dilaksanakan Kapolri, dibuat Perpol, dibuat apa macam-macam gitu nanti," pungkasnya

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima masukan lebih dari 100 organisasi.

Komisi Percepatan Reformasi Polri Terima Masukan Lebih dari 100 Organisasi, dari Penguatan Kompolnas hingga Polri di Bawah Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Screen-Shot-2025-11-19-at-205642-3944586954.png" alt="Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Rabu (19/11). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Rabu (19/11). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lebih kurang sebulan menjaring masukan dari masyarakat, Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali melaksanakan rapat pleno di Jakarta pada Kamis (18/12). Dalam rapat tersebut, komisi sepakat untuk menggunakan metode omnibus law dalam usulan revisi Undang-Undang (UU) Polri maupun aturan turunannya. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa usulan revisi UU Polri dan peraturan pemerintah atau aturan turunan lain terkait Polri akan disertakan dalam laporan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah menjaring masukan dari puluhan kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, dia menyatakan bahwa metode ombinus akan kembali digunakan.&nbsp; &rdquo;Hari ini kami mengambil keputusan, di samping ada hal-hal yang kami anggap mendesak, diantaranya karena kami sepakat nanti di akhir laporan kami kepada presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Polri dan juga rancangan PP,&rdquo; ungkap dia kepada awak media.&nbsp; PP yang dimaksud oleh Jimly termasuk PP turunan UU ASN yang sejak 2023 masih belum disusun. Kemudian PP lain berhubungan dengan UU lain yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Jimly dan jajaran komisi, metode omnibus dirasa paling cocok untuk merumuskan UU dan aturan-aturan lain yang saling berkaitan satu dengan lainnya.&nbsp; &rdquo;Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP, misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tentang TNI, undang-undang tentang kehutanan. Maka kami akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian,&rdquo; jelasnya. Menurut Jimly, keputusan tersebut diambil dengan maksud untuk melakukan pembenahan sistem aturan yang tidak harmonis dan tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Termasuk polemik yang muncul pasca terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Dia menyampaikan bahwa substansi aturan tersebut memang lintas instansi.&nbsp; &rdquo;Maka solusinya kami angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam, tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; &nbsp; ***

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat pleno di Jakarta, sepakat menggunakan metode omnibus law untuk revisi UU Polri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri Sepakat Gunakan Metode Omnibus Law dalam Usulan Revisi UU Polri maupun Aturan Turunannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/icmi-as-makin-tak-dipercaya-masyarakat-internasional_m_176444.jpeg" alt="Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Melalui dialog bertajuk Exclusive Talks Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyerap masukan yang disampaikan dalam rangka ikhtiar menjadikan Polri semakin baik. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Jumat (12/12) tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IKA PMII M. Nur Purnamasidi menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurut dia, itu adalah bukti presiden mendengar suara publik.&nbsp; Menurut Purnamasidi, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sangat penting. Sebagai lembaga penegak hukum yang diandalkan oleh masyarakat, pihaknya ingin Polri semakin baik, profesional, dan dapat dipercaya dalam setiap pelaksanaan tugasnya.&nbsp; &rdquo;Untuk mendorong agar Polri menjadi lebih baik, lebih akuntabel, serta semakin melayani masyarakat, bukan justru menjadi subordinasi kekuasaan dan oligarki tertentu,&rdquo; terang dia.&nbsp; Atas dukungan dan masukan yang disampaikan oleh PB IKA PMII, Jimly menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki fase penting yang disebut sebagai Reformasi Gelombang ke-II. Menurut dia, fase itu penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat Indonesia sebagai negara hukum. Jimly menyampaikan bahwa sampai 10 Desember 2025, Komisi Percepatan Reformasi Polri sudah melakukan 16 kali audiensi dan menerima masukan serta saran dari 78 kelompok masyarakat. Semua masukan dan saran tersebut diserap oleh komisi sesuai dengan komitmen untuk mendengar dan menerima masukan dalam tahap awal pelaksanaan tugas. &rdquo;Sudah 78 kelompok yang beraudiensi dengan kami, terakhir tadi ormas keagamaan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Jimly menyatakan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat akan menjadi bahan Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk merumuskan berbagai alternatif kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian. Baik secara struktural, kultural, maupun instrumental, termasuk kode etik Polri. &rdquo;Jadi, kami mulai pelan-pelan. Kalau kemarin belum punya sikap, belum punya keputusan tapi satu bulan ke depan mulai kami intensifkan rapat-rapat untuk menyepakati kebijakan reformasi yang dimaksud,&rdquo; terang dia.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyerap masukan dari PB IKA PMII untuk memperbaiki Polri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri Sudah Audiensi dengan 78 Kelompok, Hasilnya Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/icmi-as-makin-tak-dipercaya-masyarakat-internasional_m_176444.jpeg" alt="Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Percepatan Reformasi Polri menyoroti jumlah tahanan kasus kerusuhan akhir Agustus lalu. Sampai saat ini tercatat lebih dari seribu tahanan yang ditangkap dalam kasus tersebut, persisnya 1.038 orang. Melalui rapat yang berlangsung pada Kamis (4/12) di Jakarta, komisi merekomendasikan agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kaji ulang. &rdquo;Tadi disepakati di komisi, kami minta, kami rekomendasikan kepada kapolri untuk mengkaji ulang. Tujuannya supaya ada pengurangan jumlah, jangan 1.038 itu, itu termasuk terlalu besar meskipun demonstrasi yang kemarin sangat masif. Tapi, jumlah ini kami sarankan untuk dievaluasi sehingga bisa dikurangi,&rdquo; ungkap Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie.&nbsp; Jimly pun mencontohkan, Polri bisa menekankan pentingnya perlakuan khusus dan perlindungan lebih kepada pelaku perempuan, pelaku difabel, dan anak-anak. Kalau pun tidak bisa dilepas statusnya sebagai tersangka, komisi tersebut berharap agar Polri dan jajarannya dapat melakukan penangguhan penahanan. Sehingga jumlah tahanan tidak lebih dari seribu orang.&nbsp; &rdquo;Meskipun banyak sekali anak-anak sekarang ini terlibat, harus dikategorikan sebagai tindak pidana, tapi karena pertimbangan masih anak-anak diberi perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih. Jumlahnya berapa, itu akan dikaji oleh kapolri dengan intern, nanti akan diumumkan pada waktunya,&rdquo; terang dia.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Mohammad Mahfud MD sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri menyampaikan 3 nama di antara nama-nama yang direkomendasikan untuk tidak lagi dijadikan sebagai tahanan dan perlu diperhatikan oleh kepolisian. Yakni Laras Faizati, Dera, dan Munif. Menurut Mahfud, ketiganya pantas untuk dilepas dari tahanan sesegera mungkin.&nbsp; &rdquo;Pertama orang bernama Laras Faizati, dia bekerja di kantor majelis antarparlemen ASEAN. Jadi, di jam kerusuhan dia itu ditangkap dan di HP-nya konon tertulis ikut bela sungkawa atas meninggalnya Affan. Lalu dia termasuk yang diciduk, dituduh dia memprovokasi dan oleh karena itu dia ditahan dan tercatat sekarang ditahan Polri. Maka dari pekerjaannya dia diberhentikan,&rdquo; jelas Mahfud.&nbsp; Karena itu, lanjut dia, pihaknya sepakat agar kapolri mengkaji penangkapan terhadap Laras Faizati. Kalau pun tidak dapat dilepas, minimal penangguhan penahanan terhadap Laras dapat dilakukan. Sementara Dera dan Munif, kata Mahfud, adalah aktivitas lingkungan hidup dan pembela hak asasi manusia (HAM) yang ditangkap oleh Polda Jawa Tengah (Jateng).&nbsp; &rdquo;Dia adalah aktivis lingkungan hidup, tetapi pada waktu dia ditangkap atau kemudian dibawa dan ditahan itu dia diberitahu dia sudah tersangka dalam kasus kerusuhan Agustus. Penetapan tersangkanya 14 November, kemudian penangkapannya 27 November dan dia nggak pernah diberitahu ketersangkaan itu,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Komisi berpandangan bahwa Undang-Undang (UU) 32 tentang Lingkungan Hidup mengatur hal itu. Bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dipidana atau digugat perdata. UU tersebut secara eksplisit menegaskan hal itu. Sehingga komisi juga merekomendasikan nama &nbsp;Dera dan Munif. &nbsp;

Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan pengurangan jumlah tahanan dalam kasus kerusuhan Agustus lalu.

Ada Seribu Lebih, Komisi Percepatan Reformasi Polri Dorong Pengurangan Jumlah Tahanan Kasus Kerusuhan Akhir Agustus

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Screen-Shot-2025-11-19-at-205642-3944586954.png" alt="Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Rabu (19/11). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Rabu (19/11). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Reformasi Kepolisian melaksanakan rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (19/11). Lewat agenda tersebut muncul 3 ide besar. Pembentukan Kementerian Keamanan, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa ide tersebut muncul dari beberapa purnawirawan TNI. Selain itu, dia menyampaikan bahwa beberapa pihak turut menyampaikan kritik berkaitan dengan pola pendidikan kepolisian yang selama ini dinilai kurang mengedepankan aspek kognitif. Selama satu bulan, dia menyatakan, pihaknya akan mendengarkan berbagai masukan dari semua pihak. &rdquo;Bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. Semua akan kami petakan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Menurut dia, langkah itu merupakan tahap awal dalam kerja-kerja yang dilaksanakan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Khususnya sebagai bagian dari upaya menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian. Untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis. Kanal itu dibuka melalui nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian. Dari kanal tersebut, dia berharap mendapat banyak masukan.&nbsp; &rdquo;Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,&rdquo; kata dia.&nbsp; Nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian pun dibeber oleh Jimly. Yakni 08131797771. Selain nomor telepon, Jimly juga menyebut alamat email yang bisa digunakan sebagai kanal menyampaikan masukan. Yakni sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com. &nbsp;Melalui kanal-kanal tersebut, dia mempersilakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasi masing-masing dengan sekeras-kerasnya.&nbsp; &rdquo;Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,&rdquo; kata dia.&nbsp; Jimly mengakui bahwa dalam rapat dengar pendapat umum itu, turut muncul persoalan dugaan ijazah palsu yang kasusnya kini ditangani oleh Polri. Namun demikian, dia tegas menyatakan bahwa komisi yang dipimpin olehnya tidak dalam kapasitas untuk masuk ke ranah penegakan hukum. Dia tegas menyebut, fokus Komisi Percepatan Transformasi Kepolisian adalah memperbaiki Polri. &rdquo;Kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. Kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. Kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; </div>

Komisi Reformasi Kepolisian melaksanakan rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta

Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap 3 Ide Besar, Pembentukan Kementerian Keamanan Hingga Penguatan Kompolnas

Komisi Percepatan Reformasi Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi Percepatan Reformasi Polri

Berita Terkini

Komisi Percepatan Reformasi Polri Terima Masukan Lebih dari 100 Organisasi, dari Penguatan Kompolnas hingga Polri di Bawah Kementerian

Komisi Percepatan Reformasi Polri Sepakat Gunakan Metode Omnibus Law dalam Usulan Revisi UU Polri maupun Aturan Turunannya

Komisi Percepatan Reformasi Polri Sudah Audiensi dengan 78 Kelompok, Hasilnya Apa?

Ada Seribu Lebih, Komisi Percepatan Reformasi Polri Dorong Pengurangan Jumlah Tahanan Kasus Kerusuhan Akhir Agustus

Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap 3 Ide Besar, Pembentukan Kementerian Keamanan Hingga Penguatan Kompolnas

Download Aplikasi JawaPos.com