<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/7BC5BE78-03FA-4792-901A-4CD551BDF933-3546219396.jpeg" alt="Andi Sukmono" width="100%">
<figcaption>Andi Sukmono</figcaption>
</figure> Syahdan! 143 juta orang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di media sosial, paling aktif dan disiplin bekerja selama 3 jam 45 menit per hari. Hasil analisis We Are Social dan Meltwater dalam Digital 2025 Global Overview Report. Sebagian patut diberi standing applause karena menolak status "buruh sukarela" hanya dengan kompensasi like, komen dan share, hingga berhasil menggapai cuan dari puluhan, ratusan, bahkan milyaran rupiah, setiap bulannya.&nbsp; Memang, banyak kegirangan pada media generasi ke empat ini. Misalnya, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, justru ada dan nyata di sana&mdash; kesempatan dan peluang terhampar setara bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja, berdasar aset intangible yang melekat pada setiap individu. Sayang langgamnya dua sisi mata uang. Kegirangan yangpada sisi lain, dapat berupa kengerian, karena pendekatan palugada atau 'apa yang lu mau gua ada', langgas dihidangkecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui algoritmayang sangat kompleks, diantaranya machine learning, deeplearning dan reinforcement learning.&nbsp; The Social Dilemma, film dokumenter yang rilis tahun 2020, membeberkan dengan wawasan mendalam sisi lain yang mengerikan itu, berdasar pengalaman bertahun-tahun para pelaku di balik berbagai platform global.&nbsp; Urgensi Redefenisi Penyiaran Tiga generasi media sebelumnya; cetak, elektronik dan online, mengacu pada keresahan Paul Johnson, jurnalis dan sejarahwan Amerika, mengidentifikasi praktek menyimpang media, &ldquo;tidak lebih&rdquo; dari tujuh dosa besar: Seven DeadlySins. Sengkarut pada media generasi empat ini jauh lebih kompleksdari Seven Deadly Sins. Fasilitas &ldquo;satu orang satu media&rdquo;mendisrupsi pola dan karakter media generasi sebelumnya, diantaranya perubahan distribusi satu arah dari produsen ke konsumen menjadi prosumer atau produsen sekaligus konsumen (user generated content), hilangnya batas antar media atau konvergensi media, dengan transformasi multiplatform, hingga ragam patologi sosial dengan segala turbulensinya, yang turut disemai algoritma. Misalnya meningkatnya perilaku seks bebas di kalangan anak/remaja, dan sesaknya ruang publik dengan ujaran kebencian. Rendahnya literasi digital dan empati sosial menyebabkan perilaku banyak pengguna dituntun oleh feedyang memberi asupan informasi atau konten berdasar interaksi sebelumnya.&nbsp; Bila seorang anak atau remaja pernah mencari konten seksual,maka ia akan mendapatkan konten serupa pada kunjungan berikutnya. Dalam konteks ujaran kebencian, bagaimana &nbsp;pengguna tidak terus &ldquo;menyala&rdquo; akibat sulutan provokasiberlimpah yang disajikan feed? Nah, bagaimana menjangkau semua perubahan fundamental itu dengan aturan penyiaran? Disinilah letak urgensi redefenisipenyiaran guna mangaransemen Undang-Undang (UU) Penyiaran yang lebih responsif, adaptif dan inklusif. Penyiaran berasal dari kata siar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), siar berarti memberitahu atau menyebarkan informasi kepada khalayak melalui berbagai media.&nbsp;Basis etimologi ini dapat dijadikan rujukan dalam redefenisipenyiaran, untuk kemudian fokus pada tujuan dan fungsi siaran. Apa pun medianya, jika bertujuan memberitahu atau menyebarkan informasi kepada khalayak, maka termasuk dalam ruang lingkup penyiaran. Mendasarkan regulasi pada cara atau teknis penyebaran siaran, hanya menciptakan tumpang tindih regulasi, serta kehilangan relevansinya dalam mengatur dan melindungi kepentingan publik, karena tidak selaras dengan pesatnya laju teknologi informasi dan komunikasi. Redefenisi penyiaran dapat menjadi peta sekaligus kompas dalam melahirkan UU Penyiaran yang komprehensif. Bukan sekedar penyesuain etimologi, tetapi fondasi penting dalam menjawab tantangan penyiaran yang telah beralih generasi.&nbsp; Konsekuensi Logis &nbsp; Salah satu konsekuensi logis dari redefenisi penyiaran adalah jalan progresif bagi stakeholder media/penyiaran, menyatukan lembaga otoritas media massa di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Dewan Pers yang tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Lembaga Sensor Film yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, merupakan lembaga otoritas media yang memiliki ruang lingkup yang sama&mdash; penyiaran. &nbsp; Jalan progresif ini bisa jadi riuh, dan berintang banyak polemik. Namun, selain alasan efisiensi dan efektifitas, integrasi antar lembaga otoritas media, hemat penulis, merupakan peluang yang lebih besar sekaligus cepat, dalam mengorkestrasi tata kelola penyiaran yang sehat, beradab, berkeadilan, berkelanjutan, dan berkedaulatan. Selain alasan efektifitas dan efisiensi Problem penyiaran yang telah beralih generasi, mendesak kita sebagai bangsa bergegas mengurai sekaligus menjawabtantangan berikutnya, utamanya kedaulatan digital, agar keluh miris &ldquo;ketergantungan yang berlebihan&rdquo; pada platform global,sebagaimana temuan survei Dewan Pers bersama Universitas Multimedia Nasional (UMN), bertajuk &ldquo;Lanskap Media Pers di Indonesia&rdquo; yang dipublikasikan pada 12 Juni 2024, juga dapat segera digerai. Untuk itu revisi UU Penyiaran diharap mencakup lebih dari sekedar kepastian hukum, keadilan regulasi, perlindungan publik, keberlanjutan industri media, dan transparansi algoritma. Tapi juga kedaulatan digital, yang dapat memastikan lingkungan informasi dan komunikasi yang sehat dan beradab bagi tumbuh kembangnya anak cucu kita. Bukan lagi carut marut palugada yang pekat dengan patologi sosial,beserta segala turbulensinya. Semoga! <hr /> *) Andi Sukmono,&nbsp;Ketua Umum Yayasan AYO Indonesia

Tiga generasi media sebelumnya; cetak, elektronik dan online, mengacu pada keresahan Paul Johnson, jurnalis dan sejarahwan Amerika.

Menyoal Kembali Revisi UU Penyiaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/WhatsApp-Image-2023-09-08-at-120246-3219530259.jpeg" alt="Selama kepemimpinannya, Ganjar dinilai berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang kondusif di Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Selama kepemimpinannya, Ganjar dinilai berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang kondusif di Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik terkait tayangan azan Magrib yang menampilkan bacapres Ganjar Pranowo diharapkan mereda. Pasalnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sudah mengeluarkan keputusan. Intinya, tayangan azan yang muncul di RCTI dan MNCTV tersebut bukan pelanggaran. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah di Jakarta kemarin (14/9). &rsquo;&rsquo;Berdasar hasil forum klarifikasi dan rapat pleno, KPI menilai bahwa siaran azan Magrib yang menampilkan salah satu sosok atau figur publik tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS, Red),&rsquo;&rsquo; katanya. Ubaidillah mengatakan, penanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Dia menjelaskan, KPI telah melakukan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan. KPI sudah memanggil RCTI dan MNCTV dalam forum klarifikasi. KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mengedepankan prinsip adil dan tidak memihak. Selain itu, selalu proporsional dalam menyiarkan program siaran demi menjaga Pemilu 2024 yang demokratis. Ubaidillah menyebutkan, KPI tetap akan memantau tayangan kepemiluan. Tujuannya untuk menentukan apakah ada tayangan yang berpotensi melanggar. Dia mengatakan, KPI bakal menindaklanjuti setiap laporan dan berkoordinasi dengan gugus tugas yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, meski kasus Ganjar tidak termasuk pelanggaran kampanye, pihaknya meminta para elite untuk menahan diri. Khususnya dengan tidak menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik. &rdquo;Kan pendaftaran bacapres masih bulan depan, agar menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, masa sosialisasi hanya bisa dilakukan di kegiatan internal. Juga dilarang menggunakan frekuensi publik. Untuk mengantisipasi kasus serupa, Bagja akan mengeluarkan surat imbauan kepada partai politik. "Tidak boleh ada sosialisasi di frekuensi publik, kecuali PKPU-nya berubah," imbuhnya. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menilai, kegiatan azan oleh bacapres Ganjar Pranowo yang ditayangkan televisi bukanlah bagian dari politik identitas. Menurut dia, itu bagian dari syiar. "Menurut saya nggak (termasuk politik identitas, Red). Bagian dari syiar saja," katanya saat ditemui di kantor Kemenko PMK kemarin (14/9). Namun, beda perkara jika mengklaim A, B, C, dan seterusnya. &rsquo;&rsquo;Identitasnya itu kan aku A, Anda B, atribut, itu kan (azan, Red) hanya bagian dari apa ya, ritual yang wajar peringatan hari-hari,&rsquo;&rsquo; sambungnya. (wan/far/mia/c6/oni)

Polemik terkait tayangan azan Magrib yang menampilkan bacapres Ganjar Pranowo diharapkan mereda. Pasalnya, KPI sudah mengeluarkan keputusan.

KPI Nyatakan Azan Ganjar Pranowo Bukan Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/dorong.jpg" alt="ZAMAN BERUBAH: Komisioner KPI Irsal Ambia (kiri) dalam diskusi tentang RUU Penyiaran di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ZAMAN BERUBAH: Komisioner KPI Irsal Ambia (kiri) dalam diskusi tentang RUU Penyiaran di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran hingga kini tak kunjung dibahas DPR RI. Usia UU Penyiaran yang ada sekarang ini sudah 20 tahun. Karena itu, perlu dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman.  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, RUU Penyiaran sudah diusulkan pada periode DPR RI sebelumnya. Namun, sampai sekarang memang pembahasannya belum selesai. Bahkan, masih banyak tahapan yang harus dilalui.  Kharis menambahkan, saat ini RUU Penyiaran baru masuk tahap persiapan akhir draf RUU yang ada di komisi I. Setelah draf selesai, komisi menyerahkannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. "Posisinya masih di komisi I,” kata Kharis dalam sebuah diskusi bertema RUU Penyiaran untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara di Media Center DPR RI kemarin (7/3).  Setelah selesai dibahas di baleg, draf RUU Penyiaran itu dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Berikutnya, DPR mengirim surat ke presiden untuk membahas RUU tersebut bersama pemerintah. Jadi, proses yang harus dilalui masih cukup panjang.  Sementara itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Irsal Ambia mengatakan, UU 32/2022 tentang Penyiaran sudah berusia 20 tahun. UU bersangkutan merupakan salah satu produk reformasi di bidang pers dan penyiaran. "Sudah saatnya dilakukan perubahan,” papar Irsal yang hadir dalam diskusi kemarin.  Menurut dia, banyak faktor yang menjadi alasan utama untuk memperbarui UU tersebut. Di antaranya, perkembangan teknologi yang berjalan sangat luar biasa. Teknologi penyiaran, teknologi komunikasi, teknologi telekomunikasi, dan teknologi lainnya berkembang pesat.  Irsal menyatakan, perkembangan teknologi telah mendisrupsi ruang penyiaran dan model-model penyelenggaraan penyiaran yang selama ini berjalan konvensional. "Semuanya berubah sangat drastis dengan keberadaan model dan sistem penyiaran berbasis internet, digital, dan sebagainya,” ungkapnya.

KPI Dorong Penuntasan Revisi Undang-Undang Penyiaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-jadi-timses-paslon-komisioner-kpid-terancam-kehilangan-jabatan_m_216011.png" alt="ILUSTRASI Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Budi Setyo Purnomo mengusulkan pergantian anggotanya, Tazkiyatul Muthmainnah. Pasalnya, yang bersangkutan kepergok namanya tercantum dalam timses Sudirman Said." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Budi Setyo Purnomo mengusulkan pergantian anggotanya, Tazkiyatul Muthmainnah. Pasalnya, yang bersangkutan kepergok namanya tercantum dalam timses Sudirman Said.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR menetapkan sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2022–2025 dalam rapat paripurna kemarin (7/2). Sembilan orang tersebut merupakan hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 calon anggota KPI.  Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan bahwa fit and proper test dilakukan pada 18–19 Januari. ”Proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” terang dia dalam rapat paripurna di kompleks parlemen.  Proses pengujian juga dilakukan secara terbuka sebagaimana amanat Pasal 10 ayat 2 UU Penyiaran. Yaitu, setiap calon menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu, dilanjutkan sesi tanya jawab.  Pada 24 Januari, lanjut dia, Komisi I DPR melaksanakan rapat internal secara tertutup untuk memilih sembilan nama dari 27 calon anggota KPI. Mereka adalah Aliyah, Amin Shabana, Evri Rizki Monarshi, I Made Sunarsa, Mimah Susanti, Mohammad Reza, Muhammad Hasrul Hasan, Tulus Santoso, dan Ubaidillah.  Politikus PKS itu meminta sembilan anggota terpilih KPI untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggung jawab. Juga senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independensi. Mereka juga harus menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. ”Serta bersedia bekerja secara penuh waktu dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas KPI,” papar Kharis.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, nama anggota KPI terpilih akan diserahkan kepada presiden untuk dilantik.

DPR Tetapkan Sembilan Anggota KPI 2022–2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-debat-pilpres-maruf-amin-bakal-siapkan-kejutan-untuk-sandiaga_m_.jpg" alt="Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi I DPR RI menetapkan sembilan nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 yang diputuskan dalam rapat internal.  "Komisi I DPR melaksanakan rapat internal hari ini untuk memutuskan sembilan calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (24/1).  Ke-9 nama anggota KPI baru itu adalah (1) Aliyah; (2) Amin Shabana; (3) Evri Rizqi Monarsih; (4) I Made Sunarsa; (5) Mimah Susanti; (6) Mohammad Reza; (7) Muhammad Hasrul Hasan; (8) Tulus Santoso; (9) Ubaidillah.  Penetapan tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari yang diikuti 27 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 pada 18-19 Januari.  Meutya menambahkan bahwa Komisi I DPR RI juga mempertimbangkan 30 persen keterwakilan perempuan dengan menetapkan tiga orang perempuan dari sembilan orang calon anggota KPI Pusat terpilih.  Komisi I DPR RI menyepakati pula untuk memilih tiga nama petahana atau incumbent guna keberlanjutan program KPI Pusat.  "Kalau petahana langsung dua orang, ada yang sebelumnya juga pernah menjadi petahana, jadi ada tiga kalau dihitung dengan periode sebelumnya," ujarnya.  Selain itu, lanjut dia, Komisi I DPR RI juga menyepakati ada enam nama cadangan untuk anggota KPI Pusat periode 2022-2025, di mana mereka akan menjadi pengganti apabila ada halangan tetap terhadap sembilan calon anggota terpilih.  Keenam nama cadangan anggota KPI Pusat periode 2022-2025 itu adalah (1) Mulyo Hadi Purnomo; (2) Tantri Relatami; (3) Cecep Suryadi; (4) Ida Fitri Halili; (5) Gustav Aulia; (6) Bondan Kartiko.  Meutya mengatakan, Komisi I DPR mempertimbangkan berbagai keterwakilan unsur dan latar belakang dalam menetapkan sembilan nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025, mulai dari latar belakang industri penyiaran hingga akademisi.  "Tentu dalam memilih yang pertama integritas dan profesionalitas dalam penyampaian visi-misi mereka yang kemudian didalami," tuturnya.  Selanjutnya, Meutya menyebut sembilan nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 tersebut akan disampaikan oleh pimpinan Komisi I DPR RI kepada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat.

Ini 9 Nama yang Akan Dilantik Menjadi Komisioner KPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-komisi-i-dpr-minta-istana-jelaskan-kepergian-gus-yahya-ke-israel_m_220265.jpeg" alt="Abdul Kharis Almasyhari minta Istana jelaskan kepergian Gus Yahya ke Israel." width="100%">
<figcaption>Abdul Kharis Almasyhari minta Istana jelaskan kepergian Gus Yahya ke Israel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan keputusan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 akan diumumkan pada Selasa (24/1).  "Kita akan melakukan rapat internal untuk pengambilan keputusan itu hari Selasa, minggu depan. Hari Selasa, jam 13.00 Insya Allah nanti kita akan adakan rapat internal," kata Abdul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (19/1).  Ia menjelaskan, bahwa Komisi I DPR telah dua hari menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang dibagi ke dalam lima sesi.  "Berakhir tadi pada sesi kelima, sekitar jam 16.00 WIB berakhir," ucap Abdul.  Ia menyebut sedianya tahapan uji kelayakan dan kepatutan akan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I DPR untuk mengambil keputusan terhadap sembilan calon anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan, namun terpaksa diundur karena beberapa hal.  "Mestinya dilanjutkan dengan rapat internal untuk pengambilan keputusan, namun karena sudah terlalu sore, juga sebagian anggota banyak tabrakan acara," ujarnya.  Abdul juga menyebut 27 nama calon anggota KPI Pusat yang telah dikirimkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Rekrutmen Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022–2025 ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan untuk dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.  "Nah, kita sudah mendengarkan paparan mereka kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka dan sudah dijawab dengan baik, dan kami sudah punya penilaian terhadap mereka," tuturnya.  Meski demikian ia mengatakan belum mengantongi sembilan nama anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan karena mekanisme penentuannya harus diambil melalui rapat internal Komisi I DPR.  "Prosesnya besok kita sepakati dalam rapat internal tapi pasti langsung diumumkan hari Selasa (24/1) hasilnya, paling satu jam selesai," kata Abdul.  Ia menyebut pihaknya menyoroti pula perihal peran pengawasan KPI dalam melakukan tahun pemilu saat uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap 27 calon anggota tersebut.  "Hampir semua pertanyaan anggota itu mempertanyakan kepada calon anggota KPI bagaimana sikap dia melakukan pengawasan terhadap TV, baik swasta maupun publik, dalam tahun politik yang akan datang. Semua ditanyakan dan dijawab rata-rata dengan baik oleh calon anggota KPI," papar Abdul.  Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta KPI berperan maksimal mengawasi siaran televisi maupun radio memasuki tahun politik.  “Peran KPI diharapkan maksimal agar konten penyiaran memberikan kesejukan, pendidikan politik sehat, dan bermartabat bagi masyarakat, terutama menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam,” kata Christina.  Pemilihan Komisioner KPI Pusat baru ini, tutur dia, momentumnya tepat karena Indonesia mulai memasuki tahun politik.  “Dengan demikian kami berharap pengawasan penyiaran bisa lebih optimal lagi. Bukan saja di pusat, tapi KPID di daerah-daerah harus aktif melakukan pengawasan," ucap Christina usai Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Komisioner KPI Pusat di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, (19/1).  Ia juga mengatakan, KPI memiliki peran penting mengingat suasana politik yang mulai menghangat dan tidak jarang media penyiaran Tanah Air, baik televisi maupun radio kerap digunakan sebagai sarana propaganda politik yang tidak sehat, tidak mendidik, kampanye hitam, dan hoaks.  "Ini KPI harus ingatkan dari jauh-jauh hari agar penyiaran kita steril dari praktik-praktik semacam itu. KPI harus tegas jangan takut memberikan teguran apabila melakukan pelanggaran," kata Christina.  Ia mengatakan tantangan yang tengah dihadapi KPI saat ini, antara lain, menyangkut citra publik, anggaran terbatas, dan pengawasan siaran "platform streaming" atau media baru OTT ("over the top") yang walaupun belum masuk sebagai kewenangan KPI, tetapi ternyata menjadi sumber hiburan masyarakat.  "KPI perlu segera mengesahkan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang tertunda sejak tahun 2020. Ini mendesak untuk dilakukan," kata Christina.  Adapun pemilihan anggota KPI akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme "voting" dan dijadwalkan pada hari Selasa, 24 Januari 2022.  Mengutip situs resmi DPR RI, 27 nama calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut, yaitu Afgiansyah, Ahmad Alhafiz, Amad Junaidi, Akbar Ciptanto, Aliyah, Amin Shabana, Arif Adi Kuswardono, Bondan Kartiko, Cecep Suryadi, Evri Rizqi Monarsih, Geofakta Razali, dan Gustav Aulia.  Kemudian, I Made Ray Kurna Wijaya, I Made Sunarsa, Ida Fitri Halili, Imam Wahyudi, M Sudama Dipawikarta, Maryuni Kabul Budiono, Mimah Susanti Mohammad Reza, Mohammad yusuf Andibachtiar Siswo, Muhammad Hasrul Hasan, Mukhamad Rofik, Mulyo Hadi Purnomo, Tantri Relatami, Tulus Santoso, dan Ubaidillah.

Hasil Fit and Proper Test KPI Bakal Diumumkan Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/tv-digital-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Pemerintah Pastikan Perangkat STB bagi Warga Miskin  JawaPos.com – Mulai nanti malam (2/11) pemerintah memberlakukan migrasi tayangan TV analog ke digital atau analogue switch-off (ASO). Salah satu pembeda yang signifikan adalah gambar menjadi lebih jernih. Namun, pemerintah tidak berhenti pada kualitas gambar, tetapi juga kualitas konten.  Pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah mengatakan, televisi tidak sebatas media hiburan.  Tetapi juga media edukasi untuk masyarakat. ”Jangan berhenti pada kualitas gambar yang lebih jernih, tapi masyarakat harus disuguhi tontonan berkualitas,” tuturnya di Jakarta kemarin (1/11).  Konten-konten tayangan yang berkualitas untuk memenuhi peran edukasi, ujar Lina, harus diperbanyak. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sangat penting untuk mengawal terwujudnya konten-konten tayangan TV berkualitas.  Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) itu menceritakan sudah sekitar tiga bulan menikmati tayangan TV digital. ”Kualitas gambarnya jauh lebih jernih. Sama seperti TV berlangganan, tapi ini gratis,” jelas warga Kota Depok tersebut.  Lina sudah memiliki TV yang built-in dekoder sehingga tidak perlu membeli set top box (STB). Namun, beberapa waktu lalu dia juga sempat membeli perangkat STB untuk TV model lama milik keluarganya. Harga STB itu sekitar Rp 200 ribu per unit.  Lina menyatakan, distribusi perangkat STB memang menjadi tantangan tersendiri dalam migrasi ke TV digital. Namun, itu tidak berarti jatuh tempo pelaksanaan ASO diundur lagi. ”Kalau diundur lagi, nanti masyarakat mengentengkan lagi,” tuturnya. Dia berharap batas penetapan ASO tetap dijalankan seperti aturannya.  Program ASO diatur dalam Pasal 60A UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa proses peralihan siaran televisi analog ke digital ditetapkan pada 2 November 2022 sebagai batas terakhir.  Kementerian Kominfo menyebutkan, ada 222 wilayah yang menjalankan ASO sesuai jadwal per hari ini. Kemudian, ada 292 kabupaten/kota yang masih menunggu kesiapan. Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, salah satu tantangan ASO di 292 kabupaten/kota itu adalah pendistribusian perangkat STB. Perangkat tersebut berguna untuk menangkap siaran digital.  Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pembagian STB gratis. Program itu dikhususkan untuk masyarakat kategori miskin ekstrem. Acuannya sesuai dengan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Syarat lainnya, berada di wilayah terdampak ASO, memiliki TV analog, dan punya kartu identitas atau KTP.  Di bagian lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa migrasi TV analog ke digital tidak perlu ditunda lagi. ”(ASO) sudah tidak perlu ditunda lagi. Harus dilaksanakan,” tegasnya. Migrasi dari TV analog ke TV digital itu, tutur dia, sudah menjadi perintah undang-undang.  Ma’ruf menyatakan, Kementerian Kominfo sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menjalankan program ASO. Termasuk penerapan migrasi secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah menyosialisasikan dengan masif terkait ASO. ”Masalah sosialisasi ASO ini perlu ditingkatkan agar tidak salah persepsi di tengah masyarakat,” ucapnya.  Menurut Kharis, masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti terkait program ASO yang dijalankan pemerintah. Masih ada persepsi bahwa program tersebut berbayar tiap bulan sehingga masyarakat merasa terbebani.

Migrasi ke TV Digital Berlaku Malam Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/RAMADAN-1443-H.jpg" alt="ILUSTRASI RAMADAN: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI RAMADAN: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran yang berisi pedoman dan panduan bagi stasiun televisi dan lembaga penyiaran dalam menjalankan program-programnya selama bulan suci Ramadan. Edaran ini dibuat KPI setelah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Seperti dikutip dari laman resminya, KPI dalam edarannya meminta stasiun televisi dan lembaga penyiaran memerhatikan kepatutan dalam berbusana yang dikenakan para pengisi acara supaya sesuai dengan spirit bulan Ramadan.  KPI melarang untuk menampilkan konsumsi makanan atau minuman secara berlebihan. Seperti dilakukan dengan cara close up atau detail karena dinilai dapat mengurangi kekhusyukan orang yang berpuasa.  KPI dalam edarannya juga meminta stasiun televisi dan lembaga penyiaran berhati-hati dalam menampilkan candaan baik dalam bentuk verbal ataupun nonverbal selama bulan Ramadan. Tidak ada adegan berpelukan dan gendong mesra lawan jenis dalam semua programnya.  KPI juga melarang menampilkan orang yang dapat menimbulkan keburukan bagi publik. Kecuali orang itu ditampilkan untuk tujuan kebaikan seperti insaf atau inspirasi kehidupan lain. Tapi tetap memerhatikan batasan-batasan privasi dan penghormatan agama lain.  KPI juga melarang menampilkan gerakan tubuh erotis, sensual, cabul, menampilkan kata kata kasar atau makian yang memiliki makna jorok, cabul,vulgar, atau menghina agama dan nilai-nilai keagamaan. KPI mengharamkan menampilkan adegan mengandung LGBT, perilaku hedonistik, mistik, praktik hipnotis, eksploitasi konflik atau privasi seseorang, bincang-bincang seks, dan muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.  Dalam edarannya, KPI meminta lembaga penyiaran lebih berhati-hati dalam menampikan program bermuatan perbedaan pandangan paham tertentu. Dan jika mengulas topik khusus, menghadirkan narasumber kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan supaya tidak menimbulkan perdebatan atau kegaduhan di masyarakat.  KPI menyarankan untuk menambah durasi program bermuatan dakwah dan menggunakan dai atau pendakwah berkompeten, kredibel dan tidak terkait dengan organisasi terlarang sebagaimana dinyatakan dalam hukum di Indonesia. Selain itu, materi yang disampaikan menjunjung nilai-nilai Pancasila dan ke-Indonesiaan.  KPI dalam edarannya juga meminta untuk menayangkan atau menyiarkan azan Magrib sebagai tanda berbuka puasa dan menghormati waktu-waktu penting selama bulan Ramadan seperti waktu sahur, imsak, dan azan Subuh sesuai waktu di wilayah layanan siaran masing-masing.  Selain itu, KPI juga meminta lembaga penyiaran menerapkan protokol kesehatan dalam rangka menekan laju persebaran Covid-19 sebagaimana diatur dam Keputusan KPI Pusat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dukungan Lembaga Penyiaran dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Persebaran Covid-19.

Jelang Ramadan, KPI Keluarkan Edaran untuk Dipatuhi Stasiun TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/KPI.jpg" alt="Kerja sama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan para stakeholder bidang penyiaran dalam upaya meningkatkan kualitas siaran." width="100%">
<figcaption>Kerja sama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan para stakeholder bidang penyiaran dalam upaya meningkatkan kualitas siaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan upaya peningkatan kualitas siaran yang di gagas KPI dalam Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi  diharapkan bisa menjangkau wilayah yang lebih luas di Indonesia.  Saat ini, KPI telah menjalin bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri di Indonesia dan diharapkan jangkauan risetnya bisa diperluas lagi ke depannya.  Pria yang akrab di sapa Andre ini meminta kepada Nielsen Indonesia untuk bisa berkontribusi baik melalui risetnya terhadap kualitas program siaran televisi.  "Dengan kapasitasnya, KPI ingin mengajak kepada para stakeholder penyiaran terutama Nielsen Indonesia untuk bisa ikut berkontribusi bersama dengan kualitas tayangan," kata Yuliandre.  Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Nielsen Indonesia, Hellen Katherina mengungkapkan pelaku usaha masih dapat percaya terhadap rating televisi untuk beriklan. Meskipun waktu konsumsinya sudah adanya fitur baru berbasis dengan internet. Ia melihat pertumbuhan tren tayangan di televisi akan cenderung meningkat sesuai dengan peralihan Analog Switch Off (ASO) yang akan dimulai tahun 2022 mendatang.  Saat ini, Hellen mengatakan pihaknya baru melakukan pengukuran rating 11 kota di Indonesia.  Kedepan, mulai tahun 2022 Nielsen akan mulai melakukan perluasan penelitian rating mulai dari seluruh pulau Jawa dan akan berlanjut pada seluruh wilayah di Indonesia. Hellen menyebutkan pada Januari tahun 2022 perluasan wilayah pengambilan sampel di 114 kota seluruh Indonesia.  "Kolaborasi dengan KPI sebagai regulator penyiaran menjadi salah satu point penting, apa lagi dengan bicara riset kualitas tayangan dan ini akan kami kembangkan ke seluruh wilayah di Indonesia," kata Hellen saat menjadi narasumber dalam Ekspos Riset Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahap II Tahun 2021 di Bekasi, Kamis (2/12).  Lebih lanjut, Hellen mengapresiasi riset yang digagas KPI ini. Ia melihat selalu muncul hasil dari riset tersebut yang secara kualitatif dan kuantitatif dan saling melengkapi.  "Kuantitiaf tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari isu yeng berkembang, dengan kualitatif hal itu bisa dilengkapi," tutup Hellen

Kolaborasi KPI Perkuat Kualitas Tayangan Televisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/1615047950544.jpg" alt="Terduga korban pelecehan seksual kepala SMK di Surabaya mengaku diberi hadiah dan diiming-imingi potongan biaya sekolah" width="100%">
<figcaption>Terduga korban pelecehan seksual kepala SMK di Surabaya mengaku diberi hadiah dan diiming-imingi potongan biaya sekolah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi mendatangi kantor Komnas HAM kemarin (15/9). Dia memberikan keterangan seputar kasus dugaan perundungan dan pelecehan di KPI.  Mulyo yang datang bersama kepala sekretariat KPI memastikan bahwa instansinya tidak akan menghambat atau memperlambat penyelesaian kasus tersebut. ”Kami ingin menyelesaikan kasus itu seadil-adilnya, seterang-terangnya,” ungkap dia kepada awak media.  Bukan hanya di Komnas HAM, tetapi juga proses hukum di kepolisian. ”Kami serahkan semuanya (agar) berjalan sebagaimana mestinya,” terang Mulyo. KPI, kata dia, berkomitmen menuntaskan kasus tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.  Terkait pertemuan antara korban dan terduga pelaku, Mulyo menepis bahwa itu terjadi atas ide KPI. Instansinya sama sekali tidak terlibat. ”Itu di luar kuasa kami,” tegas Mulyo. Bahkan, saat pertemuan tersebut terjadi, dia sedang tidak di Jakarta. Mulyo tengah melaksanakan tugas di Malang, Jawa Timur.  Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan tersebut, korban diajak untuk berdamai. Namun, dia diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa tidak pernah terjadi pelecehan terhadap dirinya. Permintaan itu ditolak korban.  Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, kemarin pihaknya menggali sejumlah informasi dan keterangan dari perwakilan KPI. ”Terkait kronologi peristiwa serta respons KPI terhadap aduan kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual itu,” katanya.  Menurut Beka, perwakilan KPI menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan Komnas HAM. Termasuk di antaranya mekanisme penanganan keluhan di internal KPI. ”Serta langkah-langkah yang sudah dijalankan (KPI),” ujarnya.  Sebelum bertemu dengan perwakilan KPI, Komnas HAM sudah memintai keterangan korban dan kuasa hukum korban. Selanjutnya, keterangan-keterangan yang diperoleh tersebut akan dianalisis.  Sejatinya, kemarin Komnas HAM juga menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan dari Polres Jakarta Pusat. Namun, pertemuan tersebut batal. ”Polres masih memerlukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri,” terang Beka.  ”Komnas HAM menjadwalkan ulang agenda permintaan keterangan pada Rabu, 22 September 2021,” imbuhnya.

Komnas HAM Analisis Keterangan KPI dan Korban Pelecehan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi penyiaran indonesia

Berita Terkini