<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/26/IMG-20230826-WA0004_2-3222763809.jpg" alt="Seorang pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Sabtu (26/8)." width="100%">
<figcaption>Seorang pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Sabtu (26/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar memberi atensi khusus atas kenaikan harga bahan pangan di pasaran. KPPU meningkatkan serta mengintensifkan pengawasan untuk memastikan tidak ada permainan harga. Kepala KPPU Kanwil VI Makassar Hilman Pujana memperingatkan, para pelaku usaha untuk tidak memainkan harga di momen kekeringan ekstrem seperti saat ini. Terutama, tidak menahan pasokan yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan. &rdquo;Intinya kami dengan pemerintah itu memastikan melakukan pengawasan pada komoditas yang harganya terus naik,&rdquo; kata Hilman seperti dilansir dari Antara usai melakukan peninjauan harga komoditi pangan di Pasar Pabbaeng-baeng, Makassar. Dia menyebut, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan karena faktor siklus permintaan dan penawaran. &rdquo;Khususnya dari sisi suplai, karena faktor musim. Jadi memang agak berkurang pasokan,&rdquo; ujar Hilman Pujana. Ada pun kenaikan beberapa komoditas, kata Hilman, selain karena cuaca juga karena momentum Maulid Nabi Muhammad&nbsp;SAW. Sejauh ini, KPPU Makassar mencatat belum ada indikasi adanya permainan harga. Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan intensif untuk memastikan kelancaran distribusi. &rdquo;Kalau pengawasan kami selalu, terus melakukan pemantauan di pasar maupun di jalur distribusi. Itu pesannya, jangan coba-coba memainkan harga,&rdquo; tutur Hilman. Kenaikan harga bahan pokok yang kini semakin melonjak menjadi perhatian serius Pemprov Sulsel. Sejumlah langkah taktis disiapkan untuk menekan harga. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan, akan menginstruksikan kepada bupati dan wali kota di 24 kabupaten/kota untuk melakukan penetrasi pasar. Salah satunya lewat pasar murah dan operasi pasar. &rdquo;Itu (pasar murah) salah satu cara untuk mengatasi secara cepat dan singkat. Tapi cara cepat juga perlu kita pikirkan supaya tidak berlanjut terus masalah ini, jangan cara singkat terus,&rdquo; terang Bahtiar Baharuddin.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar memberi atensi khusus atas kenaikan harga bahan pangan di pasaran

KPPU Makassar Tingkatkan Pengawasan Kawal Kenaikan Harga Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/antarafoto-permintaan-telur-meningkat-di-tingkat-peternak-07042023-yudi-4_1-3014215171.jpg" alt="Ilustrasi peternakan ayam di Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peternakan ayam di Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menyebutkan, hingga saat ini, nyaris tidak ada lagi peternak ayam mandiri di Sumatera Utara. &rdquo;Untuk peternak mandiri, hampir 100 persen hilang dari Sumut. Kami hampir tidak menemukan lagi peternak mandiri di sini,&rdquo; ujar Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas seperti dilansir dari Antara.&nbsp; Menurut Ridho, salah satu yang membuat profesi peternak ayam mandiri itu tidak lagi diminati adalah tidak ada jaminan untuk mereka. Peternak tersebut tidak memiliki jaminan akan adanya pembeli dan harga. &rdquo;Kalau tidak ada jaminan, hilang juga,&rdquo; tutur Ridho. Oleh karena itu, sebagai solusi, KPPU meminta pemerintah daerah agar peternak mandiri dapat bermitra dengan hotel, restoran, atau kafe. Sehingga, mereka memiliki kepastian soal pasar dan pembeli. Saat ini, lanjut Ridho, keberadaan peternak ayam mandiri yang nyaris habis digantikan peternak mitra. Peternak ayam itu merupakan mitra dari perusahaan besar. &rdquo;Perusahaan memberikan peternak itu jaminan pembeli, pasokan, dan harga,&rdquo; terang Ridho Pamungkas. Akan tetapi, dia menambahkan, peternak mitra bukan tanpa masalah. Kini, KPPU melihat adanya kecenderungan peternak mitra menggunakan metode kandang tertutup (close house) yang lebih produktif dibandingkan kandang terbuka (open house). Nah, kandang tertutup itu berbiaya mahal, dengan modal bisa mencapai Rp 1,4 miliar. Tidak semua peternak mitra dapat memenuhi hal ini. &rdquo;Kami mengkhawatirkan hilangnya peternak-peternak mitra kecil jika semua beralih ke close house. Okelah close house itu meningkatkan produktivitas, tapi kalau kita bicara kesejahteraan? Ada peluang UMKM mati,&rdquo; tutur Ridho. Dia mengingatkan, ketiadaan peternak ayam mandiri dan peluang lenyapnya peternak mitra kecil mengurangi jumlah pemain di sektor peternakan ayam. Dengan demikian, peternakan ayam hanya dikuasai pemain-pemain besar dan ini berbahaya. &rdquo;Kalau jumlah pemainnya sedikit, mereka bisa mengatur harga dan itu berpotensi kartel,&rdquo; ujar Ridho.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menyebutkan, nyaris tidak ada lagi peternak ayam mandiri di Sumut

KPPU Sebut Nyaris Tak Ada Lagi Peternak Ayam Mandiri di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/telur-3580334276.jpg" alt="Seorang peternak mengumpulkan telur di kandang ayam." width="100%">
<figcaption>Seorang peternak mengumpulkan telur di kandang ayam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menemukan potensi kartel di bisnis ayam Sumatera Utara (Sumut). KPPU tengah menyelidiki hal tersebut. &rdquo;Kami sedang menyelidiki soal kartel pakan ternaknya (ayam),&rdquo; ujar Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas seperti dilansir dari Antara. Menurut Ridho, salah satu indikasi peluang kartel adalah tingginya harga pakan ayam ternak. Bahkan, itu terjadi ketika harga jagung turun. Lalu ketika harga naik, KPPU menyebut ada dugaan kenaikan itu nyaris bersamaan. Itu lantaran produsen menyurati para penyuplai dan distributor tentang adanya penambahan harga. &rdquo;Itu terjadi serentak. Jangan-jangan itu kesepakatan,&rdquo; papar Ridho. Dia melanjutkan, di Sumatera Utara, ada dua pemain besar di sektor pakan dan budi daya ayam. Karena hanya dua, KPPU menilai peluang untuk mengatur harga lebih besar. KPPU Kanwil I memanggil pihak-pihak yang diyakini terkait untuk meminta keterangan mereka mengenai peluang kartel tersebut. &rdquo;Kami sudah mengundang produsen, peternak inti, dan peternak mitra. Berikutnya kami menjadwalkan pertemuan dengan pihak bakul atau agen. Kami ingin mengetahui apakah agen ini diatur perusahaan,&rdquo; ujar Ridho. KPPU mengingatkan bahwa praktik kartel kemungkinan besar terjadi saat wilayah dalam keadaan inflasi. Para spekulan memanfaatkan tingginya permintaan, daya beli, dan berkurangnya pasokan produksi. &rdquo;Nantinya, kalau harga tinggi, kami akan mengecek apakah masalahnya ada di produsen, transportasi, atau bermasalah di pedagang besar,&rdquo; tutur Ridho. Indikasi kartel, dia menambahkan, tampak di perbedaan harga antara produsen dan konsumen. &rdquo;Kalau perbedaan harga itu menjauh rentangnya, bisa jadi untung semakin besar dan ada permainan di situ,&rdquo; jelas Ridho Pamungkas. &rdquo;Kondisi kompetitif terlihat dengan kecilnya disparitas harga di produsen dan konsumen,&rdquo; terang Ridho.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan selidiki potensi kartel di bisnis ayam di Sumatera Utara

KPPU Temukan Potensi Kartel di Bisnis Ayam Sumatera Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MinyaKita-Miftahul-Hayat-5.jpg" alt="Sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng curah kemasan sederhana de" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng curah kemasan sederhana de</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) VI Makassar menerima informasi adanya praktik tying atau penjualan bersyarat dalam penjualan maupun distribusi minyak goreng.  Kepala KPPU Kanwil VI Makassar Hilman Pujana mendalami informasi mengenai adanya dugaan praktik penjualan bersyarat yang dilakukan distributor minyak goreng.  ”Sejak beberapa pekan terakhir ini, kami intensif melakukan pemantauan penjualan minyak goreng karena adanya kendala dalam distribusi dan penjualan,” ujar Hilman Pujana seperti dilansir dari Antara.  Hilman menjelaskan, praktik tying adalah upaya yang dilakukan pihak penjual atau distributor yang mensyaratkan konsumen/pedagang untuk membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama yakni minyak goreng. Atau paling tidak, konsumen sepakat untuk tidak membeli produk kedua di tempat lain.  Dia menjelaskan, praktik tying melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Hilman menyebut, pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pihak (pelaku usaha) lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.  Khusus untuk pemantauan terhadap distribusi minyak goreng rakyat (MGR) atau yang dikenal dengan Minyakita, hasil pantauannya itu diduga ada pelanggaran dalam persaingan usaha.  ”Hasil pantauan di lapangan, Tim KPPU Makassar mendapatkan informasi perihal adanya perilaku distributor yang menjual Minyakita dengan persyaratan toko pengecer harus membeli produk lain dari distributor,” terang Hilman Pujana.  Penjualan bersyarat atau tying agreement merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.  ”Kami telah mendapatkan informasi para pihak yang terkait, segera akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” ucap Hilman Pujana.

KPPU Makassar Terima Informasi Praktik Jual Bersyarat Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Kebutuhan-Pokok-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Pedagang menunjukan minyak goreng curah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022). Selain minyak goreng curah, Harga bahan pokok seperti telur, daging, minyak goreng, ayam potong, cabe masih mengalami fluktuasi harga di pasar rakyat. .-FOTO :" width="100%">
<figcaption>Pedagang menunjukan minyak goreng curah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022). Selain minyak goreng curah, Harga bahan pokok seperti telur, daging, minyak goreng, ayam potong, cabe masih mengalami fluktuasi harga di pasar rakyat. .-FOTO :</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI Makassar bersama Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan menemukan adanya keluhan pedagang karena pasokan minyak goreng curah sejak awal Januari tersendat.  Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana mengatakan, adanya berbagai kendala yang dilaporkan para pedagang akan langsung dicek ke bagian distributor.  ”Dari sekian banyak pedagang yang kami temui, mereka mengaku jika distribusi minyak goreng curah ini alami kendala sejak awal Januari dan ini akan kami selidiki,” ujar Hilman Pujana seperti dilansir dari Antara.  Hilman mengatakan, temuan di lapangan terjadi kelangkaan minyak goreng curah yang menyebabkan pedagang di pasar menjual minyak goreng kemasan. Kurangnya pasokan minyak juga menjadikan harga minyak goreng bervariasi dan cenderung di atas kisaran harga yang telah ditetapkan yakni Rp 14.000 per liter.  ”Minyak goreng eceran tidak ada, kita dijanjikan terus. Awal Januari 2023 semua distributor kosong barangnya, apalagi yang harga Rp 12.500 sudah lama tidak ada,” terang Hilman Pujana.  Hilman menerangkan, jika pedagang menjual sesuai dengan harga perolehan dari tempat mereka mengambil barang. Karena itu, pihaknya bersama pemerintah ingin turun langsung ke distributor untuk mengecek dan memperlancar distribusinya serta mencari penyebab masalah dari tersendatnya distribusi.  Kadis Perdagangan Provinsi Sulsel Andi Arwien Azis berharap masalah minyak goreng dapat terselesaikan. Apalagi saat ini sudah mendekati hari besar keagamaan.  ”Kita ingin memastikan bahwa kendala-kendala yang dihadapi pedagang sehingga harga-harga itu menjadi naik. Itu kita mau pastikan tadi dikatakan dari sisi pasokan ketersediaan distribusi hambatan-hambatannya, nah ini kita mau lihat sejauh mana kondisi ini terjadi di lapangan,” ucap Andi Arwien Azis.  &nbsp;  &nbsp;

KPPU Selidiki Pasokan Minyak Goreng Curah yang Tersendat di Awal 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KPPU-Sidak1.jpg" alt="Sidak KPPU Kanwil VI Makassar dan Dinas Perdagangan Makassar di Pasar Terong, Makassar, Rabu (25/1). Suriani Mappong/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidak KPPU Kanwil VI Makassar dan Dinas Perdagangan Makassar di Pasar Terong, Makassar, Rabu (25/1). Suriani Mappong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional di Kota Makassar. Itu dilakukan terkait kelangkaan minyak curah, sehingga memicu minyak curah harus ditebus Rp 16 ribu – Rp 17 ribu per liter.  ”Jangkauan distribusi yang cukup jauh salah satu pemicu. Laporan di Makassar saja dijual hingga Rp 17 ribu per liter, belum lagi yang jauh di daerah, karena itu diharapkan masyarakat turut memantau dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Ketua KPPU Kanwil VI Makassar Hilman Pujana seperti dilansir dari Antara di Pasar Terong, Makassar, Rabu (25/1).  Dia mengatakan, berkaitan dengan kondisi tersebut, pihaknya bersama Dinas Perdagangan Makassar dan Bulog Sulsel berkoordinasi dan melakukan pemantauan lapangan. Minyak curah itu sudah mulai tersendat pasokannya sejak awal Januari.  ”Akibatnya harga minyak curah di pasar tradisional bervariasi mulai Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu per liter. Sedangkan, minyak kemasan juga dijual dengan harga yang bervariasi mulai Rp 23 ribu hingga Rp 25 ribu per kilogram,” ujar Hilman Pujana.  Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Makassar Arlin Ariesta mengatakan, bersama dengan instansi terkait segera melakukan penelusuran jika terjadi gejolak harga sembilan bahan pokok (sembako). Termasuk melakukan Operasi Pasar (OP) dengan penjualan minyak curah asal Bulog Sulsel seharga Rp 12.500 per liter.  Dia mengatakan, hal yang paling penting adalah peran pemerintah daerah dan provinsi untuk melakukan pengawasan bersama aparat keamanan di lapangan. Selain itu, memberikan jaminan ketersediaan pasokan Sembako dengan harga terjangkau.  ”Jadi kehadiran kami di sini untuk memastikan harga bahan pokok tidak terlalu naik dan ingin mengetahui kendalanya di mana, apakah di pihak distributor, pasokan, distribusi atau yang lainnya,” tutur Arlin Ariesta.  Syahrul, salah seorang pedagang di Pasar Terong Makassar mengatakan, sejak awal Januari sudah kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng curah. Kalau pun ada stok, penjual minyak goreng dibatasi pembeliannya dengan alasan pasokan sedikit.  ”Karena kami membelinya seharga Rp 15 ribu per liter dari distributor, jadi kami menyesuaikan harga jualnya yakni Rp 16 ribu per liter,” terang Syahrul.

Minyak Curah Langka, KKPU Makassar Sidak Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/16565847138431.jpg" alt="Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VI Makassar sepanjang 2022, menangani 14 perkara persaingan usaha tidak sehat. Perkara tersebut dari aduan masyarakat maupun investigasi. Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Hilman Pujana mengatakan, persaingan usaha tidak sehat yang ditangani terdiri atas persekongkolan tender, diskriminasi, posisi dominan, dan jabatan rangkap. ”Kalau aduan masyarakat yang kami tangani ada 14, kemudian ada lima perkara yang dalam investigasi tim,” ujar Hilman Pujana seperti dilansir dari Antara. Hilman mengatakan, kelima perkara yang sedang dalam investigasi itu masih dalam tahap penyelidikan. Dari jumlah perkara persaingan usaha itu, terdapat sembilan laporan tentang dugaan diskriminasi, posisi dominan, dan jabatan rangkap. Menurut dia, laporan terkait persekongkolan pengadaan barang dan jasa selalu terkait dengan perilaku pengusaha dan regulasi. Adapun jenis proyek yang banyak terdapat persekongkolan adalah infrastruktur. ”Ini karena untuk proyek infrastruktur nilainya sangat tinggi angka HBS-nya. Termasuk juga pengadaan jalan dan jembatan. Sedang untuk kasus persekongkolan tender di dunia kesehatan hingga saat ini belum ditemukan,” terang Hilman Pujana. Hilman menyebut, salah satu potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa oleh para pelaku usaha atau kontraktor yakni peminjaman bendera perusahaan. ”Ini sering terjadi dalam beberapa tender yang dilakukan pemerintah. Ada banyak kontraktor ikut tender, tetapi meminjam perusahaan orang lain,” tutur Hilman Pujana. Hilman menjelaskan, praktik lelang atau tender dengan menggunakan bendera perusahaan orang lain, punya potensi pelanggaran pidana dan perdata. Berbeda halnya ketika kontraktor atau pengusaha yang memenangkan tender dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar mutu serta aturan lainnya. ”Kalau menang tender dengan meminjam perusahaan orang lain, bagus kalau pekerjaannya sesuai standar mutu dan tidak ada masalah. Jika demikian halnya, itu hanyalah satu dari banyak contoh kasus,” ujar Hilman Pujana. Hilman menjelaskan, biasanya penggunaan atau meminjam perusahaan orang lain karena pengusaha yang bersangkutan bisa saja tidak memenuhi syarat, sehingga meminjam bendera orang lain. ”Pinjam bendera ini sudah praktik lama dan hingga saat ini masih saja terjadi. Dan biasanya perusahaan yang dipakai benderanya tidak diketahui pemilik perusahaan. Pernah kita memanggil pemilik perusahaan, ternyata dia tidak mengetahui jika ikut tender, dan tanda tangannya dipalsukan,” ucap Hilman Pujana. Selain itu, secara jumlah yang ditangani, Kanwil VI telah menyelesaikan target tersebut. Kanwil VI memiliki target untuk dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian dan menjaga iklim usaha yang kondusif di wilayah kerja khususnya di Sulawesi Selatan.

KPPU Kanwil VI Tangani 14 Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PUR-1a.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kesiapannya untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Khususnya melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa.  ”Tentu saja yang bisa dilakukan KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat,” kata Ketua KPPU M. Afif Hasbullah seperti dilansir dari Antara.  Gus Afif, sebagaimana dia kerap disapa, menjelaskan pihaknya telah menyampaikan kesiapan KPPU untuk mendukung pemindahan IKN saat melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. KPPU akan ikut mengawasi proses pengadaan termasuk di jasa konstruksi dan lainnya.  ”Jadi kami siap untuk back up terkait hal itu,” ujar Afif Hasbullah.  Kendati demikian, Gus Afif berharap pengusaha yang terlibat dalam pembangunan IKN juga didorong untuk bisa mengikuti program kepatuhan. Hal itu perlu dilakukan agar mereka bisa mendapatkan informasi yang menyeluruh dan bisa menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat.  ”Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya, dengan KPPU sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, memang semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat,” tutur Afif Hasbullah.  Sebelumnya, berdasar Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sejalan dengan visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur.  Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam jangka panjang. Tahap pembangunan Ibu Kota Nusantara pada dokumen itu dimulai pada 2022 dan tahap kelima berakhir pada 2045. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi lima tahap, meliputi Tahap 1 (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039), dan Tahap 5 (2040-2045).  Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, sanitasi, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development) untuk kantor pemerintahan dan istana presiden berikut wakil presiden.

KPPU Ikut Awasi Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Telur-Ayam-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Konsumen saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Swalayan, Jakarta, Jumat (9/4/2022). Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam dikhawatirkan bakal meningkatkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan menjelang ramadhan Indeks Harga Konsumen (IH" width="100%">
<figcaption>Konsumen saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Swalayan, Jakarta, Jumat (9/4/2022). Harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam dikhawatirkan bakal meningkatkan inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan menjelang ramadhan Indeks Harga Konsumen (IH</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah IV Sulawesi Selatan menurunkan tim untuk memantau gejolak perkembangan harga telur. dua pekan terakhir, harga telur terus merangkak naik di pasaran.  ”Kita akan gali apa sebenarnya penyebab kenaikan harga tersebut. Apakah karena ada sumbatan-sumbatan di jalur distribusi telur atau ada kenaikan biaya produksi,” ujar Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Hilman Pujana seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (29/8).  Dari informasi yang berkembang di lapangan, harga telur mengalami kenaikan cukup signifikan, dari semula pada kisaran Rp 40.000-an, kini naik di atas Rp 50.000-an pada Agustus. Untuk menyikapi terjadinya gejolak harga telur, KPPU telah menurunkan tim khusus pada sejumlah daerah produksi telur untuk melakukan penelitian secara komprehensif baik secara distribusi suplai barang maupun demand atau permintaan pasar.  ”Bila hasil pengecekan di lapangan nanti ditemukan produksi menurun sementara permintaan bertambah, tentu kita akan sampaikan ke pemprov agar dicarikan segera solusinya termasuk bahan pokok lainnya,” papar Hilman.  Dari pantauan lapangan, harga telur ayam terus merangkak naik dari semula Rp 40.000-an kini menembus di angka Rp 60.000-an per rak. Faktor kenaikan harga telur disinyalir dampak dari harga pakan konsentrat ternak ikut naik.  ”Kalau harga semula itu Rp 40.000-an per rak, sekarang Rp 57.000 sampai Rp 60.000 per rak, naiknya kira-kira 20 persen. Katanya, itu naik gara-gara harga pakan ayam ikut naik,” ujar Andika, pedagang Pasar Toddopoli.  Dia menjelaskan, sejauh ini suplai telur ayam dari daerah tetap lancar. Hanya saja harganya melonjak selama dua pekan terakhir.  ”Pembeli tetap ada hanya saja berkurang dari hari biasanya. Penjualan tetap jalan, tapi pembeli tidak banyak, hanya pelanggan tetap saja yang datang. Kita berharap harga telur ayam ras ini segera distabilkan,” harap Andika.

KPPU Sulsel Pantau Gejolak Gejolak Kenaikan Harga Telur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/harga-tiket-meroket-hampir-2000-pesawat-batal-terbang-dari-kualanamu_m_.jpg" alt="Ilustrasi meroketnya harga tiket pesawat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi meroketnya harga tiket pesawat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan menduga ada kartel dalam penentuan tarif tiket penerbangan dari dan ke Bandara Kualanamu. Hal itu juga termasuk fery penyeberangan Batam ke Singapura dan Malaysia.  Kepala Kanwil KPPU Medan Ridho Pamungkas mengatakan, maskapai penerbangan menyebutkan harga tiket penerbangan dari dan ke Bandara Kualanamu mahal akibat harga avtur naik. Namun, KPPU terus menyelidiki kemungkinan ada kartel dalam penetapan tarif penerbangan itu.  ”Itu juga menyangkut tiket fery yang melayani pelayaran Batam–Singapura,” tutur Ridho Pamungkas seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, kartel adalah kesepakatan antaroperator untuk sama-sama menaikkan harga agar memaksimalkan keuntungan. Perilaku kartel dilarang sehingga harus dihentikan.  Menurut Ridho, indikasi kesepakatan di antara operator di balik mahalnya tiket fery Batam–Singapura, antara lain ada pernyataan salah satu manajer operasional operator ferry yang membenarkan bahwa selama ini, pihaknya menggunakan BBM yang dibeli dari Singapura.  ”Alasan tersebut yang akhirnya membuat kesepakatan antara operator dalam menaikkan harga tiket untuk menutupi biaya operasional,” ujar Ridho Pamungkas.  Selain itu, meski ada kesepakatan untuk menurunkan harga tiket di antara operator dari Rp 800.000 menjadi Rp 700.000, harga itu masih terlalu mahal. ”Ini bisa jadi tarif yang terbentuk adalah hasil kesepakatan secara sepihak oleh para operator,” terang Ridho Pamungkas.  Ridho mengatakan, kartel akan berdampak terhadap harga jasa yang dibayar konsumen jauh di atas harga kompetitif. Akibatnya, masyarakat akan berpikir ulang untuk melakukan perjalanan, baik untuk bisnis maupun wisata.  ”Kondisi itu tentunya akan berdampak cukup signifikan bagi pemulihan ekonomi Sumut maupun Batam usai pandemi Covid-19,” ucap Ridho Pamungkas.

KPPU Duga Ada Kartel Tiket di Bandara Kualanamu dan Ferry Batam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi pengawas persaingan usaha

Berita Terkini