<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/KPK19-A-3384638059.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2). Mereka yang dilantik antara lain, Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi, Aminuddin sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Ely Kusumastuti sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. &ldquo;Kepada yang terpilih, Pak Aminuddin, kemudian Pak Asep dan Ibu Ely, ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa,&rdquo; kata Setyo dalam sambutannya. Setyo menegaskan, jabatan deputi merupakan posisi strategis yang menentukan arah gerak kelembagaan. Karena itu, Deputi harus mampu menggerakkan seluruh jajaran di kedeputiannya untuk memengaruhi ekosistem organisasi secara keseluruhan. &ldquo;Kalau Deputinya pasif, maka para Direkturnya pun juga akan seperti itu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan kinerja, bergerak dan bertindak semaksimal mungkin, tidak cukup hanya optimal,&rdquo; tegasnya. Ia juga mendorong para deputi untuk adaptif terhadap lingkungan kerja dan mampu melakukan penyesuaian, bukan justru menuntut orang lain menyesuaikan diri. Selain itu, mereka dituntut memiliki pola pikir visioner dan mampu memprediksi arah penanganan perkara. Setyo menegaskan, Deputi Penindakan harus dapat memahami arah suatu perkara sejak awal, bahkan sebelum dipaparkan oleh penyidik. Termasuk di dalamnya memetakan pasal yang akan dikenakan, menentukan saksi, hingga menilai keterlibatan pihak-pihak terkait. Hal serupa berlaku bagi Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang dituntut memiliki ketajaman analisis sejak tahap awal, serta mampu menjalin komunikasi yang adaptif dengan aparat penegak hukum (APH). &ldquo;Bagaimana cara mengoordinasi, mensupervisi terhadap APH, bukan hanya sekadar koordinasi dan supervisi, tapi bagaimana menjalin sebuah komunikasi yang adaptif tadi. Jadi banyak hal,&rdquo; jelasnya. Setyo juga menyoroti tuntutan publik agar pemberantasan korupsi semakin membaik. Ia mengakui, pendekatan penindakan kerap lebih mendapat perhatian masyarakat, namun aspek pencegahan dan pendidikan masyarakat juga harus diperkuat. Ia pun menyinggung penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 37 menjadi 34. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab besar bagi KPK pada 2026. &ldquo;Orang selalu sasarannya itu saat bicara tentang IPK hanya KPK, yang lain-lain enggak mau tahu. Padahal kita punya Pencegahan, punya Dikmas, punya Penindakan, dan punya Korsup, didukung dengan Kedeputian Informasi dan Data,&rdquo; ujarnya. Dengan kondisi tersebut, Setyo menekankan pentingnya melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar upaya pemberantasan korupsi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik ke depan. &ldquo;Dengan kondisi seperti itu, maka itulah yang harus kita kejar untuk bisa melakukan banyak perubahan,&rdquo; pungkasnya.

Penting melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar upaya pemberantasan korupsi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik ke depan.

Lantik Tiga Deputi Baru, Ketua KPK Tak Ingin Indeks Persepsi Korupsi Terus Merosot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Konpres-Bupati-Ponorogo-Sugiri-Sancoko-Dery-Ridwansah-3JPG-1205494684.jpg" alt="Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang mencakup tiga klaster, di antaranya suap pengurusan jabatan, suap proyek pembangunan RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11). Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto. &ldquo;KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11) dini hari. Klaster pertama, berkaitan dengan adanya dugaan suap untuk mempertahankan jabatan Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM). Diduga, Yunus memberikan uang kepada Bupati Sugiri Sancoko (SUG) agar tidak diganti dari jabatannya. Melalui koordinasi dengan Sekda Ponorogo Agus Pramono (AGP), Yunus menyerahkan uang secara bertahap. Penyerahan uang itu dilakukan pada Februari 2025, sejumlah Rp 400 juta diserahkan kepada Sugiri melalui ajudannya. Selanjutnya, pada April&ndash;Agustus 2025 senilai Rp 325 juta diserahkan kepada Agus Pramono. Kemudian, pada November 2025 sejumlah Rp 500 juta kembali diberikan kepada Sugiri melalui kerabatnya, Ninik (NNK). Total uang yang diberikan Yunus mencapai Rp 1,25 miliar, dengan rincian Rp 900 juta untuk Sugiri dan Rp 325 juta untuk Agus Pramono. Klaster Kedua berkaitan dengan dugaan suap proyek RSUD dr. Harjono Ponorogo tahun 2024 senilai Rp 14 miliar. Diduga, Sucipto (SC), pihak swasta rekanan RSUD, memberikan fee proyek 10 persen atau Rp 1,4 miliar kepada Yunus Mahatma. Yunus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Sugiri melalui Singgih (SGH), ajudan bupati, dan Ely Widodo (ELW), adik Sugiri. Sementara klaster ketiga, Sugiri diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 300 juta selama periode 2023&ndash;2025. Penerimaan gratifikasi itu berkaitan jabatannya sebagai Bupati. Adapun, rincian penerimaan itu yakni, Rp 225 juta dari Yunus Mahatma dan Rp 75 juta dari pihak swasta bernama Eko (EK) pada Oktober 2025. Adapun, keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Khusus untuk Sucipto dan Yunus Mahatma, juga dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor.

Penetapan tersangka dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11).

Bupati Ponorogo Resmi jadi Tersangka KPK, Terjerat Tiga Klaster Dugaan Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Plt-Deputi-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Asep-Guntur-RahayuJPG-836002171.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tidak berhubungan langsung dengan organisasi masyarakat, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pernyataan ini disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyikapi beberapa anggota PBNU diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji 2024. Menurut Asep, pemanggilan saksi maupun pihak yang diperiksa oleh KPK semata-mata dilakukan atas kapasitas pribadi, bukan sebagai representasi organisasi keagamaan.&nbsp; &ldquo;Bahwa yang kami panggil itu adalah orang per orang, yang kami panggil itu orang per orang. Misalkan saudara A. Itu yang kita panggil,&rdquo; kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam (18/9). Beberapa nama yang telah dipanggil KPK di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, Ketua PBNU sekaligus staf Yaqut, Ishfah Abidal Aziz, serta Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyathry. Asep tak memungkiri, individu yang dipanggil memiliki latar belakang ganda, sebagai pegawai Kementerian Agama (Kemenag) sekaligus menjadi anggota atau pengurus organisasi keagamaan. Namun, ia menekankan pemanggilan saksi lebih pada kapasitas pribadi, bukan mengatasnamakan organisasi. &ldquo;Nah masalah dia, misalkan selain berdinas di Kementerian Agama, dia kemudian menjadi anggota salah satu organisasi keagamaan. Di samping menjadi pegawai di Kementerian Agama, dia menjadi juga anggota. Tapi yang dipanggil itu adalah orang per orangnya,&rdquo; ucap Asep. Asep menegaskan, dugaan korupsi kuota haji berkaitan dengan hubungan antara Kementerian Agama, jamaah haji, serta pihak travel yang mengoordinasi pemberangkatan pada tahun 2024. Ia memastikan, isu ini tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan lembaga atau organisasi keagamaan. &ldquo;Yang terkait dengan masalah kuota haji ini adalah Kementerian Agama dengan para jamaah haji yang waktu itu berangkat. Di tengah-tengahnya ya ada travel, ada travel yang kemudian mengkoordinir pemberangkatan calon haji tersebut di tahun 2024,&rdquo; jelasnya. Asep juga menanggapi isu yang berkembang bahwa adanya individu dari organisasi tertentu dipanggil KPK, tidak serta merta organisasi tersebut terseret kasus.&nbsp; &ldquo;Jadi yang kita panggil adalah personnya. Orangnya dan kaitannya adalah karena yang bersangkutan sebagai pegawai di Kementerian Agama. Walaupun yang bersangkutan juga menjadi anggota atau pengurus di organisasi keagamaan," ujarnya. Dalam menelusuri aliran uang terkait kuota haji tambahan ini, KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga tersebut dilibatkan untuk menelusuri dugaan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan distribusi dan pemanfaatan kuota tambahan tersebut. KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan berjalan secara optimal. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pemanggilan saksi maupun pihak yang diperiksa oleh KPK dilakukan atas kapasitas pribadi, bukan sebagai representasi organisasi keagamaan.

KPK Sebut Dugaan Korupsi Kuota Haji Tak Beririsan dengan Keorganisasian PBNU, Tapi Personal Anggota

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/Pungli-KPK-3867489589.jpg" alt="Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bertopeng buronan Harun Masiku dan empat pimpinan KPK beraksi teaterikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1). (ANTARA FOTO)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bertopeng buronan Harun Masiku dan empat pimpinan KPK beraksi teaterikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1). (ANTARA FOTO)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan segera menindaklanjuti kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan puluhan pegawai KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK tersebut, diketahui bahwa tidak kurang dari 93 pegawai diduga terlibat dalam pelanggaran kode etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan proses etik yang dilakukan oleh Dewas KPK, secara keselurahan tercatat ada sebanyak 169 saksi yang diperiksa dalam kasus pungli tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013769346/komisi-iii-dpr-tegaskan-pengisian-pimpinan-kpk-harus-melalui-pansel">Komisi III DPR Tegaskan Pengisian Pimpinan KPK Harus Melalui Pansel</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimana keseluruhannya terdiri dari pihak internal dan eksternal KPK, termasuk para mantan tahanan yang saat ini sudah menjadi narapidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak eksternal itu 27 orang mantan tahanan KPK. Jadi kami harus pergi memeriksa ke lapas-lapas karena mereka sudah menjadi narapidana," terang Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Jakarta seperti dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group) pada Selasa (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari 169 saksi tersebut, Dewas KPK berhasil menemukan 65 bukti dalam bentuk dokumen, termasuk dokumen penyetoran uang. Albertina kemudian membuka data penerimaan uang dalam praktik ilegal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013769228/dewas-kpk-pastikan-terus-pantau-pencarian-harun-masiku">Dewas KPK Pastikan Terus Pantau Pencarian Harun Masiku</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kami hubungkan dengan uang-uang yang diterima. Itu paling sedikit menerima Rp 1 juta. Dan yang paling banyak menerima Rp 504 juta," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dilakukan akumulasi, tidak tanggung-tanggung, jumlah total pungli yang mereka lakukan tersebut mencapai nilai kurang lebih Rp 6,148 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantaran kasus ini masih ditangani oleh KPK, Albertina juga mengatakan bahwa sangat mungkin ada perbedaan angka penerimaan uang dalam kasus pungli tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013769218/dewas-periksa-169-orang-pegawai-untuk-usut-dugaan-pungli-di-rutan-kpk-senilai-rp-61-m">Dewas Periksa 169 Orang Pegawai untuk Usut Dugaan Pungli di Rutan KPK Senilai Rp 6,1 M</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tapi yang pasti, hingga sejauh ini, Dewas KPK mendapati total penerimaan uang dalam kasus pungli di Rutan KPK tersebut kurang lebih senilai Rp 6,148 miliar. Sedangkan proses sidang akan segera dilakukan secepatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus pungli rutan akan mulai disidangkan pada Rabu tanggal 17 (Januari 2024) dan seterusnya," kata dia memastikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puluhan pegawai KPK yang diduga melanggar etik tersebut oleh Dewas KPK dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang dan akan disidang secara bertahap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013769180/fantastis-albertina-ho-ungkap-pungli-di-rutan-kpk-capai-rp-61-miliar">Fantastis! Albertina Ho Ungkap Pungli di Rutan KPK Capai Rp 6,1 Miliar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat sebanyak 90 orang yang akan disidangkan dalam enam berkas terpisah dan tiga orang lainnya disidangkan dalam tiga berkas terpisah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bicara pelaku utama nanti biar penindakan yang melanjutkan terkait dengan masalah pidananya. Nanti di situ akan terungkap semuanya," kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina juga memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan data secara terbuka kepada publik apabila sidang etika tersebut sudah selesai dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013735068/biar-tak-jadi-polemik-panjang-ampk-minta-kpk-sespons-soal-harta-kepala-ppatk">Biar Tak Jadi Polemik Panjang, AMPK Minta KPK Sespons Soal Harta Kepala PPATK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pihaknya juga tidak lupa untuk menyampaikan saran kepada KPK agar kasus serupa tidak terulang lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka mencegah terulangnya pungli di rutan, perlu ada perbaikan tata kelola di rutan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewas KPK Tumpak H. Panggabean juga turut menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah luput untuk meminta informasi terkait perkembangan upaya penangkapan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013734373/dewas-telah-periksa-169-orang-terkait-dugaan-pungli-di-rutan-kpk">Dewas Telah Periksa 169 Orang Terkait Dugaan Pungli di Rutan KPK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa Dewas KPK selalu menagih informasi tersebut dalam setiap rapat pengawasan bersama pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya dilaporkan kepada Dewas (KPK dalam rapat pengawasan). Mereka juga ada yang berangkat ke Filipina untuk mencari Harun Masiku. Tapi, sampai sekarang memang belum ketemu," jelasnya.</div>

(Dewas KPK) akan segera melakukan sidang secara bertahap para pegawai KPK yang terlibat pungli hingga Rp 6,1 miliar.

Puluhan Pegawai KPK yang Terlibat Pungli hingga Total Rp 6,1 Miliar akan Disidang Secara Bertahap

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih. Pria yang menjabat sebagai Komisaris PT Energi Kita Indonesia (EKI) pada 2020 itu akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun anggaran 2020-2022. Selain Politikus Golkar itu, KPK juga memanggil Inspektur Jenderal Kemenkes RI, Murti Utami Andyanto dan PNS Ditjen Bea Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Bogor tahun 2020, Pius Rahardjo. "Hari ini (11/12) bertempat di gedung merah putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes RI," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (11/12). Dalam mengusut kasus ini, KPK juga telah mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. "Terkait dengan dibutuhkannya keterangan beberapa pihak untuk mendukung proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes RI, saat ini KPK telah ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap lima orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri," urai Ali. Pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama enam bulan ke depan, dan dapat diperpanjang selama satu kali untuk jangka waktu yang sama. Oleh karena itu, juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu berharap, para pihak yang dicegah tersebut bisa kooperatif, untuk mempercepat penanganan perkara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji. Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat. KPK menyebut, nilai proyek dalam pengadaan APD di Kemenkes tahun 2020-2022 mencapai Rp 3,03 triliun. Nilai proyek triliunan rupiah itu untuk pengadaan 5 juta set APD pada masa pandemi Covid-19. Juru bicara berlatar belakang jaksa itu mengatakan, perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan penghitungan sementara, Ali mengatakan jumlah kerugian negara mencapai ratusan miliar untuk tahun 2020. "Dugaan kerugian negara sementara sejauh ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang," ucap Ali. KPK menyayangkan, adanya gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan warga negara dalam menghadapi pandemi, justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi. Karena itu, KPK mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan penanganan perkara ini. &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih

KPK Periksa Anggota DPR Gde Sumarjaya dan Itjen Kemenkes Terkait Dugaan Korupsi Proyek APD Covid-19   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/antara-kaltara-1-1328455736.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri (kanan) berikan keterangan terkait penggeledahan di Kantor Kementerian Pertanian dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri (kanan) berikan keterangan terkait penggeledahan di Kantor Kementerian Pertanian dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp;JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, proses hukum terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin dalam kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam, belum berhenti. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013212722/intensitas-pertempuran-makin-meningkat-di-gaza-lima-belas-tentara-israel-tewas-saat-perang">Intensitas Pertempuran Makin Meningkat di Gaza, Lima Belas Tentara Israel Tewas saat Perang</a> Siman Bahar merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerjasama pengolahan anoda logam antara PT Loco Montrado dengan PT Aneka Tambang (Antam) tbk pada tahun 2017. "Proses penyidikannya masih terus berjalan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/11). <h3 class="ltr-element" data-indentation="1">Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan, penyidik masih mengumpulkan alat bukti soal keterlibatan Siman Bahar dalam kasus yang telah merugikan negara hingga Rp 100,8 miliar.</h3> Namun, sampai saat ini KPK belum menahan tersangka Siman Bahar. Namun, saat ditanya soal upaya KPK menahan Siman Bahar, Ali Fikri menyebut akan menyampaikan perkembangan berikutnya. "Penyidikan perkara dengan tersangka SB (Siman Bahar), saat ini KPK masih terus lakukan melengkapi alat bukti dan pemberkasan. Nanti perkembangan berikutnya kami akan sampaikan," tegas Ali. Pengusutan kasus Siman Bahar di KPK berjalan bersamaan dengan penyidikan kasus transaksi mencurigakan terkait impor emas senilai Rp 189 triliun oleh penyidik di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Kasus impor emas seberat 3,5 ton yang terjadi pada 2017 hingga 2019, melibatkan tiga entitas terafiliasi dengan grup pengusaha bernama Siman Bahar. Penyidik DJBC telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 07 tanggal 19 Oktober 2023 dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Komite TPPU, Mahfud MD mengatakan, telah ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pajak penghasilan (PPH). Siman Bahar diduga melakukan modus dengan mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Padahal, berdasarkan data yang diperoleh Satgas TPPU, emas batangan seberat 3,5 ton itu diduga beredar di perdagangan dalam negeri. "Dengan demikian Grup SB telah menyalahgunakan Surat Ketetapan Bebas PPH Pasal 22," ucap Mahfud di Kantor Menko Polhukam, Rabu (1/11). Selain itu, penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun telah mengantongi dokumen perjanjian tentang pengolahan anoda logam antara PT Antam ke PT Loco Montrado pada 2017. Perjanjian itu diduga menjadi kedok Siman Bahar untuk melakukan ekspor barang secara tidak benar. Penyidik masih menelusuri jumlah pengiriman anoda logam dari PT Antam ke PT Loco Montrado. Selain itu, pengiriman hasil dari olahan berupa emas dari PT Loco Montrado ke PT Antam pun masih didalami. Hal ini dilakukan untuk memastikan nilai transaksi yang sebenarnya. DJP kemudian memperoleh data bahwa Grup Siman Bahar melaporkan SPT secara tidak benar. Sehingga DJP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPRIN BUKPER) tanggal 14 Juni 2023 terhadap 4 Wajib Pajak Grup Siman Bahar. Di mana, data sementara yang diperoleh, terdapat Pajak Kurang Bayar beserta denda yang diperkirakan mencapai ratusan milyar rupiah untuk grup Siman Bahar. Dalam kasusnya di KPK, Siman Bahar sempat lolos dari cengkraman komisi antirasuah saat permohonan praperadilan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan PN Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka terhadap Siman oleh KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/40/DIK.00/01/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Jo Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 23 Agustus 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam kasus ini, KPK lebih dulu memproses hukum General Manager UBPP-LM PT Antam Tbk Tahun 2013-2017 Dody Martimbang. Dody didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp 100,7 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013213007/4-efek-samping-gel-lidah-buaya-bagi-kulit-wajah-sebabkan-alergi-hingga-timbul-sensasi-terbakar">4 Efek Samping Gel Lidah Buaya Bagi Kulit Wajah, Sebabkan Alergi hingga Timbul Sensasi Terbakar!</a> Dody melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Marketing Manager UBPP LM PT Antam Tbk tahun 2017 Agung Kusumawardhana, Siman Bahar dan PT Loco Montrado. (*)

penyidik masih mengumpulkan alat bukti soal keterlibatan Siman Bahar dalam kasus yang telah merugikan negara hingga Rp 100,8 miliar

KPK Pastikan Proses Hukum Siman Bahar Belum Berhenti   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-05-13-at-6.04.44-PM.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali pengetahuan Direktur Utama (Dirut) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Novel Arsyad soal keikut sertaan perusahaan yang dipimpinnya dalam proses lelang pembangunan Stadion Mandala Krida. Hal serupa juga didalami tim penyidik KPK, kepada saksi pihak swasta Johanes Christian Nahumury. Novel Arsyad dan Johanes diperiksa oleh tim penyidik KPK, pada Senin (16/10) kemarin. "Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan ikutsertanya perusahaan para saksi dalam proses lelang untuk pengadaan pembangunan stadion Mandala Krida tahun anggaran 2016-2017," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (17/10). KPK menduga, terdapat kejanggalan dalam proses lelang pembangunan Stadion Mandala Krida tersebut. "Didalami juga dugaan adanya kejanggalan tertentu saat proses lelang berlangsung," tegas Ali. Dalam perkaranya, KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida. KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Jogjakarta. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 31,7 miliar. Ketiga pihak yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jogjakarta sekaligus menjabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Edy Wahyudi; Direktur Utama PT Arsigraphi, Sugiharto dan Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara sekaligus Direktur PT Duta Mas Indah, Heri Sukamto. Mereka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Novel Arsyad dan Johanes Christian Nahumury didalami pengetahuannya dalam pengadaan pembangunan stadion Mandala Krida pada  2016-2017.

KPK Cecar Dirut PTPP Novel Arsyad Soal Proses Lelang Pembangunan Stadion Mandala Krida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/20230329_214019-1975458298.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada pembukaan pendaftaran tes CPNS 2023 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu instansi yang membuka lowongan dengan formasi terbanyak. Di seleksi CPNS 2023 ini,&nbsp;KPK menyediakan 214 formasi untuk menampung pegawai baru melalui proses seleksi atau tes CPNS 2023. Dari 214 formasi yang dibuka KPK ini, akan ditempatkan dalam 19 unit penempatan yang berbeda. Jumlah formasi yang begitu banyak di KPK ini memberikan peluang bagi kamu yang ingin mendaftar tes CPNS 2023 dan bergabung dengan lembaga anti korupsi ini. Lantas posisi mana yang punya jumlah formasi terbanyak dalam tes CPNS 2023 di KPK? Dikutip JawaPos.com dari Instagram @official.kpk, berikut 5 posisi jabatan dengan jumlah formasi tes CPNS 2023 paling banyak di KPK. "Ini pertama kalinya, KPK membuka tes CPNS 2023 sebanyak 214 formasi, ayo bergabung menjadi bagian KPK agar ikut mendukung upaya memeberantas korupsi di Indonesia," tulis akun @official.kpk. Inilah 5 posisi dengan jumlah formasi terbanyak dalam tes CPNS 2023 di KPK: A. Direktorat 1. Terdapat 33 formasi untuk menjadi bagian Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi. 2. Terdapat 10 formasi untuk menjadi bagian Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi. 3. Terdapat 9 formasi untuk menjadi bagian Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013023513/kpk-periksa-anggota-dpr-ri-fraksi-pkb-luqman-hakim-terkait-kasus-dugaan-korupsi-di-kemnaker">KPK Periksa Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker &nbsp;</a> B. Sekretariat 1. Terdapat 38 formasi untuk menjadi bagian Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. 2. Terdapat 37 formasi untuk menjadi bagian Sekretariat Deputi Penindakan dan Eksekusi. Adapun proses tes CPNS 2023 mulai sejak 20 September 2023 hingga 20 Maret 2024. Pendaftaran tes CPNS 2023 di KPK melalui situs resmi di https://sscasn.bkn.go.id. Serta untuk mendapat informasi syarat dan ketentuan dan formasi lainnya melalui situs resm KPK di https://rekrutmen.kpk.go.id.

KPK menyediakan 214 formasi posisi untuk menampung pegawai baru melalui proses seleksi atau tes CPNS 2023.

Jadi Peluang Besar bagi Para Peserta CPNS, KPK Buka 214 Formasi dengan 19 Unit Penempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/raffi-ahmad-rahman.jpg" alt="Raffi Ahmad" width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Raffi Ahmad didampingi oleh beberapa stafnya menyambangi Gedung Merah Putih Pemberantasan Korupsi (KPK) Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kedatangan Raffi ke kantor Lembaga berkaitan dengan Kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). &ldquo;Acara kegiatan Stranas PK,&rdquo; kata Ali, melansir dari Antara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013020593/raffi-ahmad-tiba-tiba-datang-ke-gedung-kpk-ternyata-punya-agenda-ini">Raffi Ahmad Tiba-tiba Datang ke Gedung KPK, Ternyata Punya Agenda Ini</a> Sejauh ini Ali belum membocorkan materi apa yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut. Raffi Ahmad tiba di Gedung KPK pada pukul 12.12 WIB. Raffi memberikan pernyataan singkat terkait kedatangannya tersebut. &ldquo;Podcast,&rdquo; ujar Raffi singkat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013012449/tinggalkan-rafathar-dan-rayyanza-gaya-liburan-raffi-ahmad-dan-nagita-slavina-di-spanyol-tuai-sorotan">Tinggalkan Rafathar dan Rayyanza, Gaya Liburan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Spanyol Tuai Sorotan</a> Apa itu Stranas? Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sekretariat Stranas PK telah menyusun 15 aksi PK periode tahun 2023-2024 dari tiga focus yang telah ditetapkan. Aksi tersebut dilaksanakan oleh 163 Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kedatangan Raffi ke kantor Lembaga berkaitan dengan Stranas PK.

Raffi Ahmad Sambangi Gedung KPK, Terkait Apa?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_KPK_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memecat petugas rumah tahanan (Rutan) KPK berinisial M yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri tahanan. Hal itu dibenarkan oleh Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris. "Ya benar, yang bersangkutan sudah diberhentikan oleh KPK," kata Syamsuddin dikonfirmasi, Senin (11/9). Hal ini setelah dilakukan pemeriksaan disiplin oleh Inspektorat KPK, menindaklanjuti rekomendasi Dewas KPK yang telah melakukan pemeriksaan kode etik dan pedoman perilaku. Tindakan asusila yang dilakukan petugas Rutan KPK berinisial M kepada istri tahanan diduga aksi pelecehan seksual. \ Sang petugas Rutan KPK, juga sempat menunjukkan alat vitalnya atas inisiatif sendiri ketika melakukan video call dengan istri tahanan berinisial B. Berdasarkan salinan putusan yang diterima JawaPos.com, terdapat fakta-fakta yang akhirnya membuat M dijatuhi sanksi hukuman sedang oleh Dewas KPK. M sendiri merupakan pegawai KPK yang bertugas di rumah tahanan (Rutan) KPK sejak 5 Desember 2019. Pegawai KPK berinisial M itu sudah berhubungan dengan BL, istri tahanan korupsi berinisial MS sejak September 2022. Pertemuan itu pertama kali terjadi saat BL berkunjung ke Rutan KPK. "Bahwa terperiksa M menghubungi BL secara intens. Bisa pagi siang sore, tidak menentu. Awalnya hanya terkait kunjungan, namun lama kelamaan terjalin kedekatan karena M mengaku sedang ada permasalahan di rumah tangganya," bunyi petikan putusan Dewas KPK. Dalam putusan Dewas KPK, M disebut sering melakukan panggilan video call dengan BL. Awalnya video call ngobrol biasa, namun lama kelamaan melakukan video call yang tidak pantas. "Bahwa terperiksa M melakukan panggilan video call di beberapa tempat, pernah dilakukan poliklinik rutan K4, namun seringnya ketika di rumah," tulis putusan Dewas KPK. Fakta lainnya yang ditemukan Dewas KPK yakni, M disebut saling bertukar video asusila dengan BL. Hingga mempertontonkan bagian alat vitalnya melalui video call, yang kemudian bergantian meminta BL untuk membuka pakaiannya. "Terperiksa pernah berbagi video asusila dengan BL," bunyi salinan putusan itu. Selain itu, M juga pernah bertemu secara langsung berdua dengan BL di Tegal, Jawa Tengah pada 12 Oktober 2022. M beralasan cuti untuk urusan keluarga, namun M malah mengajak jalan BL bepergian di Kota Tegal. "Di Tegal mereka jalan-jalan ke Transmart, makan di Solaria, dan nonton film di bioskop," demikian bunyi putusan tersebut. (*)

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memecat petugas rumah tahanan (Rutan) KPK berinisial M yang diduga melakukan pelecehan seksual

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi pemberantasan korupsi

Berita Terkini