<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/GEDUNG-KPK-MERAH-PUTIH-FEDRIK-TARIGAN-2-3624778002.jpg" alt="Ilustrasi: Suasana Gedung KPK, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Suasana Gedung KPK, Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menjadwalkan pemanggilan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah. Hal itu untuk mendalami Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Dedy Mandarsyah yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya menjelaskan, pemanggilan terhadap Dedy Mandarsyah setelah KPK memiliki bukti kuat terkait isi dari LHKPN. &ldquo;Kalau kita sudah memiliki data kuat untuk kemudian dilakukan konfirmasi dan klarifikasi, pasti pada akhirnya yang bersangkutan (Dedy Mandarsyah) akan kita panggil. Mudah-mudahan dalam dua minggu ke depan sudah mulai pemanggilan,&rdquo; kata Herda dikonfirmasi, Minggu (15/12). Herda menuturkan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan bahan-bahan analisis termasuk anomali-anomali yang ada pada LHKPN milik Dedy. Setelah ada kesimpulan, baru bisa dibuat keputusan untuk diperdalam. &ldquo;Dalam konteks itu tentu kita akan melakukan klarifikasi-klarifikasi pada berbagai pihak terkait,&rdquo; ujar Herda. Ia menyebut, nama Dedy Mandarsyah sempat disebut dalam kasus korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, pada November 2023 lalu. Dugaan itu menguatkan KPK untuk memeriksa harta kekayaan yang bersangkutan di tengah polemik, kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anaknya. &ldquo;Saat KPK menangani kasus OTT BPJN Kaltim akhir 2023, nama yang bersangkutan sebetulnya juga sudah disebut-sebut. Hal itu makin menguatkan untuk segera dilakukan pendalaman,&rdquo; tegas Herda. Adapun, Dedy Mandarsyah mendapat sorotan lantaran namanya dikaitkan sebagai ayah dari mahasiswa bernama Lady Aurelia Pramesti. Diduga, Lady diduga terkait dalam kasus dugaan penganiayaan seorang mahasiswa doktet koas Universitas Sriwijaya (Unsri) bernama Luthfi yang videonya viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi lantaran Lady tidak terima mendapat jadwal piket bertepatan dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan LHKPN, Dedy Mandarsyah tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 9.426.451.869 atau Rp 9,4 miliar lebih. Harta kekayaan itu terakhir dilaporkan pada 14 Maret 2024. Dedy tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta sebanyak tiga bidang yang diklaim senilai Rp 750 juta. Dedy juga mengklaim mempunyai mobil Honda CRV 2019 seharga Rp 450 juta. Selain itu, Dedy juga tercatat memiliki harta bergerak Rp 830 juta, surat berharga Rp 670,7 juta, serta kas dan setara kas Rp 6,7 miliar. Harta kekayaan Dedy menjadi sorotan publik, lantaran mencantumkan nilai tanah dan bangunan yang disebut tidak masuk akal. Sebab, tiga tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan itu hanya bernilai Rp 750 juta. Dalam sejumlah kasus pelaporan LHKPN, KPK pernah bergerak mengecek harta kekayaan usai viral di media sosial, salah satunya mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun terjerat setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio terhadap David Ozora hingga berbuntut panjang pada harta sang Ayah, yakni Rafael Alun.

Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah mendapat sorotan lantaran namanya dikaitkan sebagai ayah dari mahasiswa bernama Lady Aurelia Pramesti.

 Buntut Penganiayaan Dokter Koas, KPK Akan Panggil Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Terkait LHKPN

<div id="m#msg-f:1789513852860490696" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/JKT-1-KPK-TAHAN-PENYUAP-WAMENKUMHAM-FED-4JPG-2778217743.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH),memakai baju orange tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Kamis (7/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH),memakai baju orange tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Kamis (7/12/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons dikabulkannya permohonan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Sebab, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014055231/aturan-cukai-minuman-berpemanis-kemasan-disahkan-tahun-ini-berlaku-untuk-kandungan-gula-6-gram-per-100-mililiter">Aturan Cukai Minuman Berpemanis Kemasan Disahkan Tahun Ini, Berlaku untuk Kandungan Gula 6 Gram Per 100 Mililiter</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan, akan mempelajari dahulu putusan PN Jaksel tersebut. "Kita akan pelajari dahulu putusan hakim praperadilan," kata Nawawi dikonfirmasi, Selasa (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">PN Jaksel secara tegas menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucap Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menghukum termohon membayar biaya perkara," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014055244/prabowo-ungkap-sudah-mulai-peduli-pertanian-sejak-aktif-sebagai-tentara">Prabowo ungkap Sudah Mulai Peduli Pertanian Sejak Aktif sebagai Tentara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango menyatakan, akan mempelajari dahulu putusan PN Jaksel tersebut.

PN Jaksel Nyatakan Penetapan Tersangka Eddy Hiariej Gugur, KPK: Kita Akan Pelajari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berusaha mengusut tuntas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga. Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group) Yusrial Suprianto Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dipanggil tim penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ali Fikri selaku juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Yusrial Suprianto Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Labura. Selain Yusrial Suprianto Pasaribu, setidaknya terdapat lima saksi lainnya yang turut diperiksa oleh tim penyidik KPK. "Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Ali kepada wartawan pada Selasa (23/1) siang. Saksi-saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK guna menjalani pemeriksaan yakni, Yusrial Suprianto Pasaribu selaku anggota DPRD Kabupaten Labura Fraksi PKB, Mahrani selaku Kepala Dinas P2KB dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, Wahyu Ramdhani Siregar selaku wiraswasta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013963653/pemprov-sumut-dan-kpk-berkoordinasi-terkait-pengajuan-plt-bupati-labuhan-batu">Pemprov Sumut dan KPK Berkoordinasi Terkait Pengajuan Plt Bupati Labuhan Batu</a> Tak hanya itu saja, 3 saksi lainnya yakni Hendra Efendi Hutajulu selaku ASN, Zainuddin Siregar selaku Kepala BKPP Pemkab Labuhanbatu, dan Elviani Batubara selaku honorer pada Sekretariat DPRD Labuhanbatu. Sebelumnya, telah diinformasikan bahwa KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, kedua tersangka lainnya yakni, Efendy Syahputra (ES) alias Asiong selaku swasta, dan Fazar Syahputra (FS) alias Abe selaku swasta. Dalam kasus ini, Erik terlibat secara intensif dengan melakukan intervensi aktif pada berbagai proyek pengadaan di berbagai SKPB di Pemkab Labuhan Batu.&nbsp;Beberapa proyek yang menjadi fokus perhatiannya termasuk di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Khusus Dinas PUPR, terdapat proyek yang melibatkan lanjutan peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang di Kecamatan Panai Tengah, dan proyek lanjutan peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur di Kecamatan Bilah Hilir atau Kecamatan Panai Hulu. Kedua proyek ini memiliki nilai pekerjaan mencapai Rp19,9 miliar. ***

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengusut 6 saksi terkait dugaan korupsi Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga .

KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Enam Saksi Terkait OTT Bupati Labuhan Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/image-46-310263017.png" alt="Ilustrasi daftar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak berdiri tahun 2003. (Benardy Ferdiansyah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi daftar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak berdiri tahun 2003. (Benardy Ferdiansyah/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-&nbsp;Presiden Joko Widodo resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara pada Senin (27/11). Hal tersebut sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Firli Bahuri yang terhenti karena dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dilansir dari akun Tiktok @bellezzacleona dan Antara pada Senin (27/11), pimpinan KPK diketahui menjabat selama empat tahun dalam satu periode kepemimpinan. Sebelum Nawawi, kepemimpinan KPK sejak berdiri pada tahun 2003 telah melibatkan berbagai tokoh yang memiliki kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah Taufiqurahman Ruki, Ruki menjadi ketua KPK pertama periode 2003-2007. Dia menempuh karier cemerlang di kepolisian sejak tahun 1970 sebelum akhirnya dipilih menjadi ketua KPK pertama pada 2004. Ruki dikenal sebagai sosok yang tegas dan visioner, yang meletakkan fondasi kuat bagi KPK di era awal berdirinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013330058/kpk-belum-putuskan-beri-bantuan-hukum-kepada-firli-bahuri">KPK Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Kepada Firli Bahuri</a> Periode kedua ketua KPK dipegang oleh Antasari Azhar, yang memegang kursi kepemimpinan dari tahun 2007-2010. Nama Antasari Azhar juga mencuat ketika ia menjabat sebagai kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun sayangnya, sebelum masa jabatannya habis Antasari Azhar didakwa melakukan pembunuhan terhadap pengusaha Nasrudin Zulkarnaen, direktur Putra Rajawali Banjaran. Muhammad Busyro Muqoddas menyusul sebagai Ketua KPK periode 2010-2011. Sapaan Busyro merupakan seorang akademisi dan pakar hukum lulusan Universitas Islam Indonesia. Busyro sebelumnya menjabat sebagai ketua Komisi Yudisial. Di bawah kepemimpinannya, KPK mulai menangani kasus-kasus besar dan menjerat sejumlah pejabat negara. Periode berikutnya, KPK dipimpin oleh Abraham Samad ketua KPK periode 2011-2015., aktivis antikorupsi asal Sulawesi Selatan yang juga pendiri LSM Anti Corruption Committee. Abraham terkenal karena gaya kepemimpinannya yang energik dan langsung turun ke lapangan menangani kasus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013328816/resmi-dilantik-jadi-ketua-kpk-sementara-nawawi-pomolango-janji-pimpin-kpk-secara-independen">Resmi Dilantik jadi Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango Janji Pimpin KPK Secara Independen</a> Beberapa kasus besar seperti kasus suap pengadaan simulator SIM dan kasus Hambalang terungkap di bawah kepemimpinannya. Kemudian Agus Rahardjo, seorang birokrat reformis yang pernah menjabat di Bappenas dan LKPP, menjadi ketua KPK periode 2015-2019. Meski baru dua tahun menjabat, Agus sempat menangani kasus e-KTP yang menyeret ketua DPR Setya Novanto. Terakhir, Firli Bahuri kepemimpinan KPK sebagai ketua periode 2019-2023, perwira polisi senior yang sebelumnya menjadi Wakapolda Banten dan NTB. Firli menjadi ketua KPK di tengah situasi yang penuh tekanan politik. Namun akhirnya Firli sendiri harus berhadapan dengan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Dia diberhentikan sementara dari jabatannya pada November 2023. Kemudian digantikan Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK. Sepanjang dua dekade berdiri, telah banyak kasus besar korupsi berhasil diungkap KPK di bawah kepemimpinan para ketuanya. Meski tidak selalu mulus dan kerap menerima tekanan politik, namun perjuangan KPK dalam memberantas korupsi patut diacungi jempol. Seiring dengan perubahan kepemimpinan, harapannya KPK terus menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di Indonesia. ***

Nawawi Pomolango remi dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sementara. Intip kursi kepemimpinan di KPK.

Nawawi Pomolango Resmi Jadi Ketua KPK Sementara, Intip Estafet Kursi Kepemimpinan di KPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/IMG_20231018_123357-1415399249.jpg" alt="Prof Eddy Hiariej (Instagram)." width="100%">
<figcaption>Prof Eddy Hiariej (Instagram).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menyatakan belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hal ini setelah Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, KPK tengah melengkapi persyaratan administrasi terhadap status hukum yang menjerat Eddy Hiariej. Menurutnya, KPK hanya tinggal melengkapi hal-hal teknis terkait kasus yang menjerat Eddy tersebut. "Ya nanti itu kan secara teknis, proses-proses penyidikan itu berjalan. Ada melengkapi proses administrasi penyidikan, ada melengkapi proses materi penyidikan, itu teknis proses administrasi penyidikan," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/11). Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya pun akan melengkapi alat bukti untuk menguatkan sangkaan terhadap Eddy Hiariej. "Tentu melengkapi alat bukti menjadi sangat penting bagi kami untuk terus menyelesaikan proses penyidikan," tegas Ali. Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman menyatakan, Wamenkumham Eddy Hiariej belum mengetahui secara resmi terkait sangkaan hukum yang dialamatkan tersebut. "Beliau (Eddy Hiariej) tidak tahu-menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media, karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP," ujar Tubagus dalam keterangannya, Jumat (10/11). Tubagus menekankan, pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara Kemenkumham membuka opsi memberikan bantuan hukum terhadap Eddy Hiariej. "Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap," tegas Tubagus. Sebagaimana diketahui, Eddy Hiariej dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar. Bahkan, belakangan beredar kabar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT Citra Lampia Mandiri (CLM).

KPK merespons pernyataan Kemenkumham yang belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Wamenkumham Eddy Hiariej.

Eddy Hiariej Belum Terima SPDP Penetapan Tersangka, KPK: Itu Hanya Teknis Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang berujung rasuah. Hal ini didalami tim penyidik KPK melalui mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang juga politikus PKB Reyna Usman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012934740/seminggu-air-pdam-di-jalan-banteng-baru-surabaya-mampet-dan-keruh">Seminggu, Air PDAM di Jalan Banteng Baru Surabaya Mampet dan Keruh</a>&nbsp; Pendalaman itu guna memperkuat pembuktian, sekaligus melengkapi berkas penyidikan sejumlah pihak yang telah dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas dugaan korupsi ini. "Dikonfirmasi terkait dengan dari perencanaan pengadaan tersebut, kemudian pelaksanaan lelang dan sebagainya. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (5/9). Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun, Cak Imin berhalangan hadir, sehingga KPK akan melakukan penjadwalan ulang pada pekan depan. "Tadi tim penyidik KPK sudah juga menyampaikan kepada kami karena hari Kamis ada agenda lain yang kemarin sudah kami sampaikan ya tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti di daerah, saya kira tidak perlu kami sampaikan agendanya apa karena itu bagian dari strategi pengumpulan alat bukti," ucap Ali. "Oleh karena itu, tim penyidik tentu akan menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap saksi ini nanti minggu depan," sambungnya. Meski KPK belum mengumumkan status pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Ali, keterangan Cak Imin penting untuk menambah alat bukti dugaan korupsi di Kemnaker. Namun, disinyalir salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan politikus PKB Reyna Usman, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker. Selain Reyna, KPK juga diduga turut menjerat Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta, dan Karunia selaku pihak swasta. Ketiga tersangka dalam kasus ini belum dilakukan upaya penahanan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012934717/kawasan-surabayabarat-jadi-incaran-pengembang-perumahan">Kawasan Surabaya&nbsp;Barat Jadi Incaran Pengembang Perumahan</a> "Dalam sistem penegakan hukum di KPK, sudah ada tersangkanya. Berbeda di penagak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya, di KPK aturan normatifnya proses penyidikan sudah ada tersangkanya," papar Ali. (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker)

KPK Dalami Pelaksanaan Teknis Pengadaan Sistem Proteksi TKI dari Politikus PKB Reyna Usman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/Bupati-Kepulauan-Meranti-Muhammad-Adil-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-3-93234338.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menggunakan rompi tahanan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023). KPK resmi menahan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama Pemeriksa Muda BPK Perwakil" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menggunakan rompi tahanan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023). KPK resmi menahan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama Pemeriksa Muda BPK Perwakil</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp;JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Komisaris Utama Biro Jasa Umroh PT Tanur Muthmainnah Tour, Maria Giptia mengetahui adanya aliran uang dalam bentuk fee dari PT Tanur Muthmainnah ke Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil. Dugaan aliran dana itu salah satu yang didalami penyidik KPK saat memeriksa saksi Maria Giptia, pada Senin (10/7) kemarin. "Antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang dalam bentuk pembagian fee dari kerjasama pelaksanaan paket Umroh di Pemkab Kepulauan Meranti," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/7).&nbsp; Namun, Ali tak menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut. Selain Maria, KPK juga menelisik seorang PNS bernama Heny Fitriani terkait dugaan pengondisian dalam pemenangan tender paket umroh di Kepulauan Meranti. "Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan keikutsertaan saksi menjadi direksi pada PT Tanur Muthmainnah Tours dan PT Hamsa Mandiri International Tours dimana diduga ada pengondisian saat dilaksanakannya tender untuk paket Umroh di Pemkab Kepulauan Meranti," ujar Ali. Diketahui, PT Tanur Muthmainnah mempunyai program, di mana setiap memberangkatkan lima jemaah umroh akan mendapatkan jatah gratis umroh untuk satu orang. Namun pada kenyataannya tetap ditagihkan enam orang kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. KPK menyebut Adil diduga menerima suap senilai Rp 1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah. Uang suap itu diterima Adil melalui Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih yang merupakan Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah. Sejumlah pihak telah dicegah berpergian keluar negeri. Di antaranya, bos PT Hamsa Mandiri International, Muhammad Reza Pahlevi, Heny Fitriani, Maria Giptia, dan Deny Surya AR. KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil (MA) sebagai tersangka. Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih (FN) serta Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa (MFA) Adil dijerat dengan tiga kasus sekaligus. Pertama, Adil diduga telah melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan kisaran 5 persen sampai 10 persen untuk setiap SKPD. Pemotongan anggaran tersebut disamarkan Adil seolah-olah sebagai utang. Kedua, berkaitan kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti. Adil diduga telah menyuap M Fahmi Aressa senilai Rp 1,1 miliar agar Pemkab Kepuasan Meranti mendapatkan status predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kasus Ketiga, terkait dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Adil diduga menerima fee Rp 1,4 miliar dari perusahaan travel umrah, PT Tanur Muthmainnah melalui Fitria Nengsih. Pemberian uang melalui Fitria Nengsih yang juga merupakan Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah terjadi pada bulan Desember 2022. Diduga Suap tersebut sebagai fee pemulus lantaran perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh itu telah dimenangkan untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adil yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Adil juga sebagai pihak yang diduga pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara itu, Fitria Nengsih (FN) sebagai pihak yang diduga pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan M Fahmi Aressa yang diduga sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Komisaris Utama Biro Jasa Umroh PT Tanur Muthmainnah Tour, Maria Giptia mengetahui adanya aliran

KPK Duga Komut Tanur Muthmainnah Tahu Soal Aliran Suap ke Bupati Meranti