<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-2-418.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Irjen Napoleon Bonaparte yang terjerat kasus penyuapan Rp 7,2 miliar selamat dari sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya memberikan sanksi demosi selama 3 tahun 4 bulan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, dalam sidang KKEP yang diketuai Komjen Ahmad Dofiri itu, terdapat sejumlah keputusan. Antara lain, perilaku Irjen Napoleon adalah perbuatan tercela. &rdquo;Irjen NB (Napoleon Bonaparte, Red) juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri,&rdquo; paparnya. Sanksi administratifnya berupa demosi atau penurunan jabatan selama 3 tahun 4 bulan. Menurut dia, Irjen NB bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan telah dinyatakan bersalah dengan mendapat hukuman penjara selama empat tahun. &rdquo;Untuk sanksi sidang KKEP, Irjen NB menerimanya,&rdquo; jelas Ramadhan dalam keterangan tertulis, Senin (28/8). Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, putusan sidang KKEP tersebut memberikan beban tambahan terhadap kinerja Kapolri yang tengah membangun kepercayaan publik. &rdquo;Publik malah disuguhi sidang KKEP yang tidak elok,&rdquo; urainya. Dia menegaskan, Napoleon tidak sekadar melanggar disiplin. Namun, kasusnya merupakan korupsi yang mencemarkan nama baik Polri. &rdquo;Atas dasar peraturan mana keputusan demosi itu diberikan ke terpidana korupsi,&rdquo; jelasnya. Menurut dia, selama menjalani hukuman penjara, Irjen Napoleon terus mendapatkan gaji. Hukuman penjaranya ditempuh selama tiga tahun. &rdquo;Sudah korupsi, mendapat gaji dari uang rakyat saat tidak bekerja. Bagaimana ini,&rdquo; tuturnya. Padahal, masyarakat masih berharap banyak terhadap Polri. Berharap untuk menjadi penegak hukum yang tegak lurus. &rdquo;Bagaimana harapan publik ini.&rdquo; (idr/c7/oni)

Irjen Napoleon Bonaparte yang terjerat kasus penyuapan Rp 7,2 miliar selamat dari sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Tidak Dipecat, Irjen Napoleon Hanya Didemosi, Pengamat Citra Polri Bisa Makin Terpuruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/richard-eliezer-sidang-kode-etik.jpg" alt="SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANKSI RINGAN PEMBUNUH YOSUA: Bharada Richard Eliezer (tengah) berjalan meninggalkan ruangan setelah menjalani sidang kode etik di gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (22/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bharada Richard Eliezer Lumiu bisa sepenuhnya lega. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan Eliezer tetap menjadi anggota Polri. Dia hanya dihukum demosi satu tahun.  Sidang KKEP yang berlangsung selama hampir tujuh jam itu dipimpin tiga orang. Ketua komisi dijabat Kombespol Sakeus Ginting. Sedangkan Kombespol Imam Thobroni dan Kombespol Hengky Widjaja menjadi anggota komisi.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, hasil sidang kode etik memastikan bahwa Eliezer dipertahankan menjadi anggota Polri. Namun, dia mendapatkan hukuman berupa demosi selama setahun.  ”Sanksi administrasi,” ujarnya. Sanksi demosi tersebut membuatnya dimutasi menjadi tamtama di divisi pelayanan markas (yanma). Eliezer juga diwajibkan meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada pimpinan Polri.  Putusan sidang kode etik itu mempertimbangkan sejumlah hal. Antara lain, Eliezer telah mendapat maaf dari keluarga Brigadir Yosua. Lalu, Eliezer berstatus sebagai justice collaborator. Selain itu, Eliezer menembak Yosua karena kondisi terpaksa. Sebab, dia tidak berani menolak perintah atasan.  ”Pertimbangan lainnya, dia masih muda, usianya 24 tahun, dan sopan selama persidangan,” papar Ramadan. Menurut dia, sidang kode etik menilai Eliezer masih mempunyai peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik.  Dalam sidang etik itu, sejatinya ada delapan orang yang diundang sebagai saksi. Namun, lima di antaranya tidak hadir. Mereka adalah Ferdy Sambo (FS), Kuat Ma’ruf (KM), Ricky Rizal (RR), Kombespol MBP, dan Iptu JA. ”Untuk FS, RR, dan Kuat memberikan keterangan tertulis. Lalu, untuk Kombespol MBP dan Iptu JA sedang sakit,” terang Ramadan.

Eliezer Tetap Anggota Polri, Hanya Disanksi Demosi dan Mutasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kapolri-bkkbn.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di BKKBN,. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di BKKBN,. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, institusinya tak tipis telinga dan tak tutup mata atas semua aspirasi masyarakat atas nasib keanggotaan dua personil itu, Bharada Richard Eliezer (RE), dan terdakwa Bripka Ricky Rizal (RR).  Sigit mengaku akan mendengar semua pandangan dari eksternal dalam memberikan saran-saran untuk sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus mereka.  "Kami akan mempertimbangkan semua aspek. Dari hal yang meringankan, maupun hal-hal lain yang tentunya semuanya akan diperhitungkan,” kata Kapolri, Selasa (21/2).  Dijelaskannya, masa depan keanggotaan terpidana Bharada Richard Eliezer, dan terdakwa Bripka Ricky Rizal (RR) hanya akan ditentukan melalui sidang KKEP. Sidang ini akan memutuskan kelanjutan karir di kepolisian, baik itu dipertahankan sebagai anggota Polri atau diputuskan untuk pecat dengan Pemberhentian Tidak Dengn Hormat (PTDH).  “Sidang etik tidak mungkin dihilangkan. Tinggal nanti pelaksanaannya saja,” begitu kata Jenderal Sigit di Mabes Polri.  Sigit menyerahkan pelaksanaan sidang KKEP terhadap Bharada Richard dan Bripka Ricky itu ke Divisi Propam Polri. “Dan saat ini Kadiv Propam dan tim saat ini sedang menyusun susunan komisi kode etik. Selanjutnya akan diputuskan,” begitu kata Sigit.

Soal Karir Eliezer, Kapolri: Kami Tak Tipis Kuping dan Tak Tutup Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1665754446812.jpg" alt="Irjen Teddy Minahasa. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Irjen Teddy Minahasa. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Senin ini dijadwalkan mulai memeriksa Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.  Pemeriksaan Teddy Minahasa dilakukan secara paralel, yakni pelanggaran etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan pemeriksaan tindak pidana oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya.  "Senin ini baru mulai pemeriksaan TM," Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo ketika dikonfirmasi di Jakarta.  Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan pemeriksaan etik terhadap Teddy Minahasa dilakukan oleh Propam Polri di Mabes Polri. Pemeriksaan ini dalam rangka pemberkasan sebelum sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilaksanakan.  "Ya pemberkasan dulu, periksa saksi-saksi dan lain-lainnya," kata Dedi.  Sedangkan pemeriksaan kasus pidana Teddy Minahasa terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan atau jual beli narkoba dilakukan oleh Polda Metro Jaya.  Menurut Dedi, pemeriksaan keduanya berjalan secara paralel sesuai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.  "Kasus KKEP-nya Propam yang tangani dan untuk pidananya Polda Metro. (Pemeriksaan) pararel sama-sama jalan (pidana dan etik)," kata Dedi.  Sebelumnya, pada Jumat (14/10), Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penangkapan Irjen Teddy Minahasa oleh Propam Polri terkait kasus dugaan peredaran gelap narkoba yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.  Kapolri memerintahkan Kadiv Propam Polri untuk memeriksa Teddy Minahasa terkait pelanggaran etik agar bisa segera diproses sidang etik dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).  "Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro Jaya untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya," kata Sigit.  Polda Metro Jaya telah menetapkan Irjen Polisi Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba pada Jumat (14/10).  Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan.  Diketahui, Kepolisian Resor Bukit Tinggi hendak memusnahkan 40 kilogram sabu-sabu, namun Irjen Polisi Teddy Minahasa selaku Kapolda Sumatera Barat diduga memerintahkan untuk menukar sabu-sabu sebanyak lima kilogram dengan tawas.  Meski demikian, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.  Sebanyak 1,7 kilogram sabu-sabu telah berhasil diedarkan, sedangkan 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas.

Soal Etik dan Narkoba, Jenderal Teddy Minahasa Diperiksa Pararel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/78.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (kanan). Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (kanan). Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima Sekretariat KKEP.  ”Untuk memori banding empat pemohon sudah diterima, tapi lagi penyusunan hakim bandingnya,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (28/9).  Keempat pelanggar yang mengajukan banding tersebut adalah mantan Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuck Putranto, mantan Kasubbag Riksa Baggaketika Rowaprof Divisi Propam Polri Kompol Baiquni Wibowo, mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri Kombespol Agus Nur Patria, dan mantan Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Keempatnya mengajukan banding atas putusan sidang etik yang menjatuhkan sanksi administrasi dipecat sebagai anggota Polri atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).  Menurut Dedi, pelaksanaan banding dapat dilakukan setelah Sekretariat KKEP menerima memori banding dari pelanggar. Setelah disusun perangkat hakim banding oleh Kapolri sebagaimana diatur dalam pasal 71 Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.  ”Apabila hakim banding sudah disusun, kemudian diajukan kepada pimpinan dan sudah disahkan baru bisa kami umumkan kapan pelaksanaan sidang bandingnya,” ujar Dedi.  Kompol Chuck Putranto telah menjalani sidang etik pada Kamis (1/9), Kompol Baiquni Wibowo disidang Jumat (2/9), kemudian Kombespol Agus Nur Patria disidang etik pada Selasa (6/9), dan AKBP Jerry Raymond Siagian disidang etik pada Jumat (10/9), dengan putusan yang sama. Yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).  Ferdy Sambo yang lebih dulu disidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH pun telah menggunakan haknya mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan pimpinan Sidang KKEP. Hak itu diatur dalam pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 walau kemudian permohonan banding tersebut ditolak dan menguatkan putusan sidang etik sebelumnya.  Adapun keempat pelanggar tersebut terlibat dalam pelanggaran etik Polri tidak profesional dalam menjalankan tugas penanganan tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J di Kompleks Polri Duren Tiga. Tiga di antaranya berstatus tersangka obstruction of justice, yaitu Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombespol Agus Nur Patria.  Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, keempat pelanggar etik tersebut layak ditolak permohonan bandingnya. Sebab, pelanggaran yang dilakukan kategori berat.  Menurut Poengky, dalam memutus banding perlu dilihat pangkat dan jabatan para pelanggar. Untuk yang level tamtama, bintara, dan perwira pertama, bisa dipahami jika mereka dalam posisi terjepit sehingga tidak mampu melawan perintah, apalagi jika perintah tersebut tidak dipatuhi dikhawatirkan akan membahayakan nyawa mereka.  ”Tetapi jika yang diperintah itu perwira tinggi atau perwira menengah, yang bersangkutan seharusnya dapat memberikan masukan jika proses yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan aturan hukum,” tutur Poengky Indarti.  Poengky mengatakan, keempat pelanggar yang memohon banding tersebut sudah pernah mengikuti sekolah pimpinan (Sespim), sudah dibentuk jiwa kepemimpinannya, sehingga argumentasi mereka di bawah perintah dan korban tidak bisa dijadikan alasan.  ”Perbuatan yang mereka lakukan berupa obstruction of justice sangat fatal, menjadikan proses lidik sidik kasus ini menyesatkan. Hal ini mencoreng nama baik institusi,” ucap Poengky.

Polri Susun Perangkat Sidang KKEP Banding untuk Empat Pelanggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20220714_144517.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah memberikan keterangan pers, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah memberikan keterangan pers, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri belum juga menentukan waktu sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait pelanggaran obstruction of justice untuk Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Persidangan Hendra sempat ditunda karena saksi kunci, AKBP Arif Rahman, sakit.  Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, sidang kode etik Hendra masih menunggu kepastian. "Karena di dalam sidang nanti ada kepanitiaan yang dibentuk. Itu untuk kepanitiaannya apakah sudah disetujui atau belum nanti kami update," ujar Nurul Azizah kepada wartawan, Selasa (27/9).  Sebelumnya sidang kode etik Brigjen Hendra tertunda karena saksi kunci, yaitu AKBP Arif sakit. Senin (26/9), AKBP Arif sudah bisa dihadirkan untuk sidang. Oleh karena itu, Nurul masih menunggu informasi lanjutan terkait pelaksanaan sidang untuk Hendra.  "Untuk tepatnya Brigjen Pol HK nanti kita sampaikan, apabila nanti kami sudah mendapatkan jadwal yang pasti," jelas Nurul.  Sebelumnya, Timsus Polri resmi menetapkan tujuh perwira polisi sebagai tersangka kasus dugaan obstruction of justice atau menghalangi-halangi penyidikan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Para pelaku diduga menyebabkan proses pengungkapan kasus menjadi terhambat. Mereka yakni Irjen Pol Ferdy Sambo, AKBP Irfan Widyanto, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kompol Chuck Putranto.  "Ya (sudah ditetapkan tersangka), sudah masuk ranah sidik," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (1/9).  Dedi mengatakan, pihaknya secara beriringan akan melangsungkan sidang kode etik terhadap para tersangka tersebut. "Secara pararel untuk sidang KKEP juga jalan," jelasnya.

Saksi Kunci Sakit, Brigjen Hendra Belum Bisa Jalani Sidang Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus" width="100%">
<figcaption>Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Daftar perwira polisi yang dipecat terkait dengan upaya menghambat penyidikan (obstruction of justice) bertambah. Menyusul Irjen Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto juga diberhentikan dengan tidak hormat.  Mantan Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuck Putranto dianggap melanggar etik dan profesi Polri. Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Chuck yang digelar selama sekitar 15 jam pada Kamis (1/9) hingga dini hari kemarin (2/9) tersebut diputuskan secara kolektif kolegial. Dalam putusan itu, Chuck dinilai melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.  Selain itu, Chuck dinilai melanggar Pasal 10 ayat 1 huruf f dan Pasal 10 ayat 2 huruf h Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. ”Untuk saksi yang diperiksa menyangkut masalah Kompol CP ada sembilan orang,” kata Dedi dalam konferensi pers di Mabes Polri kemarin.  Dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Chuck diduga menghilangkan barang bukti rekaman CCTV di rumah dinas Sambo yang ketika itu menjabat Kadivpropam. Padahal, CCTV tersebut merupakan alat bukti penting dalam penanganan kasus penembakan Yosua pada 8 Juli lalu. Chuck juga diduga memerintah Kompol Baiquni Wibowo untuk menghapus rekaman CCTV.  Selain Chuck, Polri juga menetapkan enam perwira polisi sebagai tersangka. Yakni, Irjen Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombespol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto. Sejauh ini, baru dua tersangka yang sudah divonis dipecat melalui sidang etik. Yakni, Sambo dan Chuck.  Dedi menambahkan, Chuck menyatakan banding atas putusan PTDH tersebut. ”Itu merupakan hak yang bersangkutan,” ujarnya. Upaya banding sebelumnya juga dilakukan Sambo ketika divonis PTDH dalam kasus yang sama. ”Hanya, sampai hari ini (kemarin, Red) informasi dari Pak Karowabprof untuk memori banding Irjen FS atau Saudara FS belum diterima,” imbuhnya.  Polri juga menggelar sidang etik terhadap Kompol Baiquni Wibowo. Semalam, Komisi Kode Etik Polri juga memberi sanksi pemecatan kepada Kompol Baiquni Wibowo. Mantan Kasubbag pemeriksaan di Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri itu pun langsung mengajukan banding. "Itu hak yang bersangkutan," katanya.  Dedi memastikan, pihaknya akan menggelar sidang etik terhadap para terduga pelaku penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat ini masih tersisa 28 anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran etik. Dia memastikan sidang etik tersebut disampaikan secara transparan.

Rusak CCTV di Rumdin Kadivpropam, Dua Anak Buah Sambo Menyusul Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sidang-Tertutup-KKEP-Irjen-Sambo-Dery-2.jpg" alt="Sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo tersebut menj" width="100%">
<figcaption>Sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo tersebut menj</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Ferdy Sambo menjadi pusat perhatian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sosok Ketua Sidang KKEP Komjen Ahmad Dofiri. Pria yang sehari-hari menjabat Kabaintelkam Polri itu ditunjuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Komjen Ahmad Dofiri dikenal sebagai sosok yang tegas. Dia memiliki segudang prestasi yang mumpuni. Dofiri merupakan lulusan terbaik angkatan 1989 yang meraih Adhi Makayasa. Pada 1990 dia menjabat Resintel Polsekta Tangerang, yang dilanjutkan menjadi Kasubbag Jabamentil Bagian SDM Polri pada 2005.  Pada 2007 Dofiri menjabat Kapolres Bandung selama dua tahun. Lalu melanjutkan jabatan sebagai Wakapolwiltabes Bandung pada 2009. Pada tahun yang sama, jabatannya beralih menjadi Kapoltabes Jogjakarta.  Kariernya makin moncer setelah menjabat Koorspripim Polri pada 2010. Yang dilanjutkan menjadi Wakapolda Jogjakarta pada 2013. Sempat menjabat Karobinkar SSDM Polri pada 2014, Dofiri lalu menjadi Kapolda Banten pada 2016.  Selang tidak berapa lama, Dofiri dipercaya menjabat Kapolda Jogjakarta. Pada 2019 dia ditarik ke Mabes Polri untuk menjadi asisten Kapolri bidang logistik (aslog). Selanjutnya, pada 2020, dia kembali diterjunkan ke daerah menjadi Kapolda Jawa Barat.  Sejak 2021 pria kelahiran Indramayu, 4 Juni 1967, itu resmi berpangkat jenderal bintang tiga dengan jabatan kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Baintelkam merupakan unsur pelaksana tugas yang membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan.  Kini kepemimpinan Ahmad Dofiri diuji untuk menentukan nasib mantan Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo yang terbelit kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sekaligus menghalang-halangi penyidikan dalam kasus tersebut.  Dari layar visual tanpa audio sidang KKEP, tampak Komjen Ahmad Dofiri bertanya dengan tegas kepada Irjen Ferdy Sambo. Sayang, tidak diketahui apa saja yang ditanyakan kepada tersangka pembunuhan ajudannya sendiri itu.  Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyatakan, Komjen Dofiri memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas. ”Dia pernah meraih Adhi Makayasa pada 1989,” ujarnya kemarin.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/komjen_dofiri-750x537.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Komjen Ahmad Dofiri. (YOUTUBE)  Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengetahui sosok Komjen Ahmad Dofiri sebagai orang yang baik. Yang terpenting, selama kariernya, Dofiri memiliki karakter yang dikenal sangat lurus. Jenderal bintang tiga itu juga memiliki kepandaian di atas rata-rata. "Sejak muda sudah pandai," katanya kepada Jawa Pos kemarin.  Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menyebut Komjen Dofiri sebagai sosok yang baik dan bersih. Selama ini, tidak ada isu miring yang menerpa jenderal polisi kelahiran Indramayu tersebut. Selain itu, Dofiri merupakan sosok yang berwibawa. Hal itu terlihat dari pembawaannya. Wibawa itu terlihat ketika dia berjumpa dengannya. Bukan hanya itu, Dofiri juga sosok yang cerdas dan cemerlang dalam kariernya. "Lulusan terbaik di angkatannya," ungkap politikus PKS tersebut.  Karena itu, kata Nasir, sangat tepat jika Kapolri menunjuk Komjen Dofiri sebagai ketua sidang etik Sambo. Dengan track record Dofiri, Sambo akan bisa menerima hasil persidangan.

Komjen Ahmad Dofiri, Sosok Tegas Pimpin Sidang Etik Irjen Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus" width="100%">
<figcaption>Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus</figcaption>
</figure>Hari Ini Putri Candrawathi Diperiksa sebagai Tersangka  JawaPos.com – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menentukan nasib Irjen Ferdy Sambo berlangsung secara maraton. Hingga sekitar pukul 23.45 tadi malam, sidang yang dimulai pukul 09.30 itu belum selesai. Itu berarti sidang berlangsung sekitar 15 jam.  Pantauan Jawa Pos, Sambo datang jauh lebih awal, sekitar pukul 07.30, ke ruang sidang KKEP yang terletak di gedung TNCC Kompleks Mabes Polri. Tampak Sambo mengenakan seragam dengan tanda pangkat jenderal bintang satu dengan lis yang tidak lagi merah.  Lis merah itu merupakan tanda kewenangan, untuk komandan yang memiliki anak buah bidang operasional atau komandan yang memiliki wilayah.  Sidang KKEP berlangsung tertutup, tapi bisa diakses dalam siaran visual atau video tanpa suara. Hingga pukul 18.20, sebanyak delapan orang saksi telah diperiksa. Tiga di antaranya adalah Bharada E, Bripka Ricky, serta Kuat Ma’ruf. Sekitar pukul 20.45 tadi malam, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah mengatakan bahwa 15 saksi telah diperiksa dalam sidang kode etik tersebut. Setelah 15 saksi itu, terang dia, giliran Irjen Sambo yang akan diperiksa.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, beberapa saksi tersebut antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Benny Ali, Kombespol Budhi Herdi Susianto, Kombespol Agus Nurpatria, dan Kombespol Susanto. Keterangan para saksi itu diperlukan untuk mendalami konstruksi hukum pelanggaran kode etik.  Setelah sidang kode etik tersebut, lanjut Dedi, penyidik dan tim khusus (timsus) Polri akan memproses tindak pidana, yakni dugaan pembunuhan berencana. ”Saudari Putri Candrawathi juga akan diperiksa secepatnya,” ucap dia. Setelah itu sidang kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan akan dilakukan secara paralel antara pelanggaran etik dan pidana. ”Fokus utama ke Irjen FS (Ferdy Sambo, Red),” katanya.  Sebelum sidang kode etik tersebut, beredar surat yang ditulis tangan dan diteken Sambo. Dalam surat bermeterai itu, Sambo meminta maaf kepada senior dan rekan-rekannya di Polri yang terdampak perbuatannya. Sambo juga mengaku siap bertanggung jawab dan menanggung semua akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan kepolisiannya. ”Semoga rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima. Saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik,” ucapnya dalam surat tersebut. Kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, memastikan bahwa surat itu benar-benar ditulis kliennya.  Persepsi Publik  Kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan Sambo dipastikan telah memengaruhi penilaian publik terhadap Polri. Indikator Politik Indonesia pada Kamis (25/8) merilis hasil survei yang mereka lakukan berkenaan dengan hal tersebut. Survei itu mereka lakukan pada 11 sampai 17 Agustus 2022. Lebih kurang satu bulan setelah Yosua meninggal dunia di rumah dinas Kadivpropam Polri.  Survei tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode random digit dialing atau RDD. Secara keseluruhan, ada 1.229 responden yang dilibatkan dalam survei itu. Mereka dihubungi Indikator Politik Indonesia secara acak. Berkaitan dengan margin of error atas hasil survei tersebut, Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa angkanya berada di kisaran 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, survei itu dilakukan beberapa saat setelah Polri mengumumkan status hukum Sambo. ”Hanya beberapa hari setelah Kapolri menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka,” ucap dia dalam paparannya kemarin. Dari hasil survei tersebut, pihaknya mendapati bahwa tren penurunan kepercayaan publik terhadap Polri masih terjadi.  Burhanuddin menyebutkan, kejaksaan yang sebelumnya berada di posisi terbawah (bila dibandingkan dengan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) kini justru menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya. ”Kepolisian yang tahun lalu peringkat pertama itu trennya menurun. Sekarang tinggal 54 persen publik yang percaya atau sangat percaya terhadap institusi kepolisian,” terangnya.  Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Keduanya dipanggil secara terpisah. Mahfud hadir sekitar pukul 10.00, sedangkan Sugeng pukul 13.00.  MKD mengklarifikasi pernyataan Mahfud yang menyebutkan adanya anggota DPR yang dihubungi Ferdy Sambo. Mahfud mengatakan, Sambo menghubungi beberapa pihak setelah pembunuhan Yosua. Antara lain Kompolnas, Komnas HAM, pemimpin redaksi TV, dan anggota DPR. Dia menyatakan, Sambo menghubungi sejumlah pihak agar mereka percaya terhadap skenario pembunuhan yang dibuatnya. Yaitu, terjadi aksi saling tembak yang menewaskan Yosua. Mungkin ada ratusan orang yang dihubungi Sambo. ”Sambo membuat prakondisi agar orang percaya terjadi tembak-menembak,” ucapnya.  Terkait anggota DPR yang dihubungi Sambo, Mahfud tidak menyebutkan namanya. Sambo menghubungi anggota DPR itu pada Senin (11/7). Namun tidak dalam rangka perencanaan pembunuhan, tapi lebih ke penyebaran skenario yang dikarang. Sambo ingin mereka percaya dengan skenario yang dibuatnya.  Mahfud menegaskan, anggota DPR yang dihubungi Sambo bukanlah suatu kesalahan dan bukan perbuatan pidana. Untuk itu, dia merasa tidak perlu menyampaikan nama anggota dewan yang dihubungi Sambo. ”Dihubungi orang itu bukan tindak pidana,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua IPW Sugeng dimintai klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ada dugaan anggota DPR menerima aliran dari Sambo. Dalam pertemuan tersebut, Sugeng mengatakan bahwa dirinya melakukan slip of the tongue atau selip lidah terkait dugaan aliran dana dari Sambo ke DPR. Hal itu terjadi ketika dia diwawancarai seorang wartawan media online.  Saat itu Sugeng hendak masuk mobil, kemudian ada wartawan yang mengikutinya dan bertanya terkait dugaan tersebut. Saat itulah dia salah bicara. Atas kesalahan ucap tersebut, Sugeng sudah membuka klarifikasi. ”Saya sudah membuat rilis ke media untuk klarifikasi pernyataan saya,” ungkapnya.  Ketua MKD Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan kepada Mahfud, tidak ada dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus Sambo. Anggota dewan hanya dihubungi Sambo setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Hal itu bukan sebuah tindak pidana.  Sedangkan terkait dugaan adanya aliran dana dari Sambo ke anggota DPR juga tidak benar. IPW menyatakan bahwa hal itu hanya kesalahan komunikasi atau selip lidah. Maka, dari hasil klarifikasi kepada Mahfud dan Sugeng, MKD memutuskan tidak melanjutkan proses pengungkapan dugaan keterlibatan anggota dewan dalam kasus Sambo. ”Case closed. Sudah tidak ada apa-apa,” tegas Aboe yang juga menjabat Sekjen DPP PKS.

Sidang Kode Etik Irjen Ferdy Sambo 15 Jam, Periksa 15 Saksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi Kode Etik Polri

Berita Terkini