<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Screenshot_20240221_105935_YouTube-3751127509.jpg" alt="Presiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri ATR/BPN." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri ATR/BPN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Posisi Menko Polhukam sepeninggal Mahfud MD yang mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilpres 2024 segera diisi pejabat definitif. Hari ini (22/2) Presiden Joko Widodo diagendakan melantik menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Nama yang santer menggantikan Mahfud MD adalah Hadi Tjahjanto. Saat ini Hadi menjabat menteri agraria dan tata ruang/kepala BPN. Nah, posisi yang ditinggalkan mantan panglima TNI itu akan diisi wajah baru. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencuat ke permukaan. Pihak istana membenarkan adanya agenda reshuffle kabinet tersebut. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, presiden akan melantik Menko Polhukam dan menteri ATR/BPN. &rdquo;Pelantikan oleh presiden di Istana Negara,&rdquo; ucapnya kepada Jawa Pos. Namun, Ari enggan berbicara sosok yang akan dilantik. &rdquo;Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok (hari ini, Red) ya,&rdquo; bebernya melalui aplikasi perpesanan. Selain pelantikan menteri, Jokowi akan mendengarkan sumpah anggota Komisi Kejaksaan. Secara terpisah, seusai menghadiri puncak Hari Pers Nasional kemarin, Presiden Jokowi juga mengisyaratkan adanya pelantikan menteri. Namun, dia tidak menyebut siapa yang akan diambil sumpahnya. &rdquo;Besok ditunggu jam 10,&rdquo; ungkapnya. Hadi Tjahjanto diketahui memang dekat dengan Jokowi. Saat Jokowi masih menjadi wali kota Solo, dia merupakan komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Soemarmo. Saat awal pemerintahan Presiden Jokowi, Hadi merupakan sekretaris militernya. Kariernya berlanjut dengan menjadi irjen di Kementerian Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Udara, hingga menjadi panglima TNI. Sementara itu, nama AHY muncul lantaran kini Demokrat berada dalam &rdquo;gerbong&rdquo; yang sama. Yakni, menjadi pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres. Akhir Januari lalu, Jokowi dan AHY sempat sarapan gudeg bersama di Jogjakarta setelah bersepeda. Apabila resmi dilantik menjadi menteri, praktis AHY hanya memiliki masa jabatan selama sekitar 8 bulan. Seiring dengan berakhirnya pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin pada Oktober mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak menampik kabar bakal dilantiknya AHY sebagai menteri hari ini. Namun, secara normatif, dia menyatakan bahwa urusan jabatan menteri hak prerogatif presiden. Jika dipercaya, Zaky meyakini AHY akan siap memenuhinya. &rdquo;Jika negara memanggil, Mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara,&rdquo; ujarnya. Sebagai mantan prajurit, lanjut Zaky, AHY selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, sekarang di medan politik. &rdquo;Ke depan, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan sudah mendengar kabar terkait reshuffle. Khususnya informasi bahwa Hadi akan mengisi posisi yang pernah dia jabat sebelumnya. &rdquo;Saya sudah mendengar. Kan sudah banyak diberitakan,&rdquo; kata Mahfud. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Hadi merupakan orang yang baik. Dia mengenal langsung sosok menteri ATR tersebut. &rdquo;Boleh juga, boleh juga. Saya kenal baik sama beliau,&rdquo; ungkap Mahfud. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya proses kocok ulang kabinet kepada presiden. (far/lum/lyn/mia/c7/fal)

Hadi Tjahjanto dilantik sebagai menkopolhukam. Jabatan sebelumnya menter ATR/kepala BPN digantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hadi Tjahjanto Dilantik Jadi Menko Polhukam, AHY Jabat Menteri ATR untuk Delapan Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten. Kakak korban, Iman Zanatul Khaeri, mengungkapkan, banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses hukum yang berjalan. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya memang belum menerima laporan dari keluarga korban. Namun, Komjak sudah memantau perkembangan penanganan kasusnya. &rdquo;Kami memantau dan melakukan pengecekan serta meminta konfirmasi dari satuan kerja kejaksaan di sana,&rdquo; imbuhnya. Menurut dia, sejauh ini sidang atas perkara dugaan pelanggaran UU ITE sudah berjalan. Pihaknya akan terus memantau sidang tersebut. Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang baru akan dilaporkan pihak keluarga, Barita menyampaikan bahwa itu belum masuk ranah kejaksaan. Karena itu, pihak kejaksaan juga belum bisa melangkah lebih jauh. &rdquo;Jaksa pada waktu itu menyatakan bahwa itu menjadi kewenangan penyidik, bukan jaksa,&rdquo; ujarnya. Yang jelas, jika pihak keluarga merasa dan mendapati hal janggal dari kejaksaan atau oknum jaksa, mereka bisa melaporkannya ke Komjak. Dia memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. &rdquo;Silakan secara resmi sampaikan ke kami supaya kami punya bahan. Karena ini berkaitan dengan pengalaman korban,&rdquo; katanya. Sebagaimana yang ramai beredar, pihak keluarga korban mengungkap banyak keganjilan dalam penanganan perkara. Misalnya, tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan sidang perdana. Lalu, dari keterangan Iman, sang adik yang dihadirkan sebagai saksi justru diarahkan untuk memaafkan pelaku dan menempuh jalan damai oleh JPU. Keganjilan itu berlanjut di sidang ketiga saat Iman dan pihak pengacara diusir dari ruang sidang dengan alasan tertutup. Setelah kejadian tersebut, pihaknya berinisiatif melapor ke Kejaksaan Pandeglang. Namun, Iman mengaku justru mendapat amukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octaviane karena menggunakan jasa pengacara. Kejanggalan-kejanggalan tersebut berlanjut hingga sidang keempat yang digelar kemarin (27/6). Iman mengaku kaget lantaran sidang pembacaan tuntutan tersebut tiba-tiba berubah menjadi online. Pelaku tak dihadirkan langsung dalam sidang. Sementara itu, dilansir dari Radar Banten, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan telah melakukan klarifikasi langsung kepada sejumlah jaksa, baik di Kejati Banten maupun Kejari Pandeglang, yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Dari hasil klarifikasi, perkara tersebut berasal dari Ditreskrimsus Polda Banten terkait laporan UU ITE. Sebelum laporan tersebut dibuat, korban berinisial ISK dan terdakwa AHM sudah saling kenal sejak 2015. Keduanya berpacaran pada 2021 dan telah melakukan hubungan suami istri. Didik mengatakan, saat melakukan hubungan intim dengan korban, terdakwa sempat merekamnya. Video hubungan badan tersebut disimpan terdakwa dan akan disebarkan apabila korban meminta putus. &rdquo;Berkali-kali video itu dipakai untuk mengancam korban,&rdquo; kata Didik. Video yang disimpan terdakwa akhirnya disebar kepada teman korban pada 2022. Setelah video itu disebar, korban membuat laporan di Polda Banten. Terlapor kemudian ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Perkara itu dilimpahkan ke Kejari Pandeglang sesuai locus-nya (tempat kejadian perkara, Red),&rdquo; kata Didik. Perkaranya disidangkan di PN Pandeglang. &rdquo;Proses sidang sudah tiga kali,&rdquo; imbuhnya. Seusai persidangan itu, korban bersama kakaknya datang ke Kejari Pandeglang. Kakak korban menceritakan bahwa adiknya telah diperkosa oleh terdakwa. Mendengar itu, Kajari Pandeglang meminta agar perkara tersebut dilaporkan ke Polda Banten. Sebab, dalam berkas perkara, terdakwa tidak didakwakan pasal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan. Didik mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut jaksa sempat menanyakan hasil visum terhadap korban jika kasus tersebut kembali dilaporkan. Hasil visum menjadi pertanyaan karena kejadian pemerkosaan telah terjadi tiga tahun yang lalu. &rdquo;Nah, ini (karena pernyataan tersebut, Red) ditanggapi kejaksaan kurang mendukung atau mengakomodasi kasus pemerkosaan,&rdquo; ungkap dia. (syn/mia/fhm/c6/fal)

Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten.

Komisi Kejaksaan Tunggu Laporan Korban Rudapaksa di Pandeglang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/johnny-g-plate-IST.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G. Plate. Ini terkait pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 - 2022.  Pemeriksaan terhadap Jhonny rencananya akan dilakukan pada, Kamis (9/2) besok.  “Kejaksaan komit, apalagi kemarin kan, jelas perintah dari Presiden supaya penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih," kata Barita Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (8/2).  Menurut Barita, Kejaksaan Agung dinilai tegak lurus dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, Jokowi meminta untuk tidak tebang pilih dalam setiap penanganan perkara korupsi.  Barita mengakui, kinerja Korps Adhyaksa dalam beberapa tahun terakhir cukup positif, terutama dalam penanganan kasus korupsi. Bahkan, sempat dipuji Presiden Jokowi karena berhasil mengusut kasus Garuda, Jiwasraya, dan ASABRI.  "Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya menyelesaikan kasus-kasus megakorupsi selama tahun 2022 dalam 4 periode survei," ucap Barita.  Barita memastikan, Komjak mendukung penuh setiap langkah Kejagung dalam mengusut kasus korupsi, agar penanganan yang dilakukan secara profesional dan akuntabel.  "Zero tolerance terhadap korupsi agar tujuan pembangunan nasional dapat dijaga, diamankan dengan baik," tegas Barita.  Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengakui, pihaknya telah mengirimkan surat untuk memeriksa Menkominfo Jhonny G. Plate sebagai saksi dalam kasus ini. Keterangannya dianggap penting untuk menyelesaikan proses penyidikan.  “Rencana, Kamis kami akan panggil Menteri (Kominfo). Surat sudah dilayangkan kemarin,” ucap Kuntadi.  Kuntadi menjelaskan, pemanggilan Jhonny G. Plate ke Gedung Bundar untuk mendalami sejauh mana pelaksaan BTS 4G. Asisten Umum Jaksa Agung ini mengatakan, pihaknya juga akan melalukan konfirmasi terkait proyek infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 - 2022.  Meski surat pemeriksaan sudah dilayangkan oleh pihak Kejagung, Kuntadi mengakui sampai saat ini pihak dari Menkominfo belum menkonfirmasi kedatangan.  “Belum ada komunikasi (kedatangan),” papar Kuntadi.  Sebagaimana diketahui, perkara ini telah menjerat empat orang sebagai tersangka, mereka di antaranya Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia.  Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment.  Mereka disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Komjak Apresiasi Sikap Kejagung yang akan Periksa Johnny G. Plate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kuasa-Hukum-Keluarga-Brigadir-Yosua-Kamaruddin-Simanjuntak-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Kamaruddin Simanjuntak saat hadir menjadi saksi di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2022). Saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini merupakan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Total 12 saksi akan dihadir" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua Kamaruddin Simanjuntak saat hadir menjadi saksi di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2022). Saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini merupakan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Total 12 saksi akan dihadir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Kamaruddin Simanjuntak mengadukan Tim Penyidik Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI). Dia meminta perlindungan hukum dan keadilan ke Komjak karena merasa dikriminalisasi dalam kasus hukum yang menimpa kliennya.  "Kami datang ke sini (Komisi Kejaksaan) untuk meminta keadilan atas klien kami telah menjadi korban dugaan kriminalisasi oleh penyidik khusus korupsi pada Kejati Jateng," ucap Kamaruddin kepada wartawan, Sabtu (19/11).  Kamaruddin datang ke Komisi Kejaksaan RI bersama kliennya, Agus Hartono dari PT Citra Guna Perkasa. Agus merupakan eks debitur atau nasabah Bank Mandiri.  "Klien kami menyerahkan beberapa bidang obyek tanah dan bangunan bersertifikat untuk dinilai oleh Tim Penilai Aset atau Jasa Appraisal yang ditunjuk oleh Bank Mandiri," ujar advokat yang namanya kondang setelah menjadi kuasa hukum dari keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tersebut.  Selaku kreditur, kata Kamaruddin, pihak bank telah menilai beberapa bidang objek tanah dan bangunan milik kliennya dengan penilaian sangat laik.  "Pasca dinilai oleh Tim Penilai Aset atau Jasa Appraisal yang ditunjuk oleh Bank Mandiri laik untuk mendapatkan hutang atau fasilitas kredit, dan pasca menjalani berbagai macam proses dan seleksi, maka pinjaman pun telah dicairkan ke perusahaan," jelasnya.  Kamaruddin menyampaikan, dalam proses selanjutnya kliennya telah melepaskan saham dan pengurusan pada perusahaan debitur dari bank. Sehingga secara hukum, tidak ada lagi hubungan hukum antara kliennya dengan perusahaan selaku debitur.  "Namun terkait objek tanah dan bangunan yang menjadi Jaminan Hutang Piutang Bank Mandiri selaku kreditur, tetap melekat dan atau tidak dilepaskan oleh klien kami," katanya.  Kamaruddin menuturkan, dalam perjalanannya, diduga terjadi sesuatu hal di mana perusahaan selaku debitur dari bank telah dimohonkan pailit oleh pihak ketiga.  "Diduga perusahaan dimaksud juga memiliki hutang piutang dengan pihak ketiga bank lainnya,” jelasnya.  Akan tetapi, pengurusan asset budel perusahaan pailit dimaksud telah jatuh ke tangan kurator untuk menjual dan atau melelang seluruh aset-aset perusahaan guna dibagikan kepada para kreditur. "Dengan kata lain, pengurusan semua budel perusahaan pailit telah berada ditangan kurator, bukan lagi ditangan pengurus perusahaan dan atau bukan ditangan klien kami,” paparnya.  Namun karena diajukannya pailit bersamaan dengan terjadinya Covid-19, kurator tidak mudah menjual atau melelang semua budel perusahaan pailit yang akan dibagi-dibagikan kepada para kreditur. Termasuk kepada Bank Mandiri selaku kreditur yang diutamakan selaku pemberi fasilitas kredit.  “Klien kami juga korban dari adanya pailit yang dimaksud. Terbukti klien kami selaku avalis atau penjamin hutang piutang perusahaan, sampai saat ini belum juga mendapatkan ganti rugi atas objek jaminan hutang piutang perusahaan dimaksud dengan Bank Mandiri selaku kreditur. Karena kurator masih belum berhasil untuk melakukan lelang atas obyek atau aset milik perusahaan terpailit,” ujar Kamaruddin.  Kamaruddin menyebut, kliennya telah dijadikan tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Mandiri (persero) tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kantor Cabang Semarang, yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.  Kamaruddin merasakan ada hal yang tidak wajar atas penetapan status tersangka kliennya, jika dilihat dari aspek hukum maupun fakta-fakta hukum yang ada. "Klien kami merasakan ada hal yang janggal, dan ketidakadilan serta aroma kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh tim penyidik pidana. Klien kami merasa dikriminalisasi," tegasnya.  Kejanggalan yang dimaksud Kamaruddin lantaran dia menilai kurator selaku penguasa mutlak atas budel kepailitan dalam pengawasan Hakim Pengawas atas budel kepailitan perusahaan pailit, belum berhasil menjual semua aset perusahaan selaku termohon pailit.  Dikatakan Kamaruddin, sepengetahuan kliennya, pemberian fasilitas kredit merupakan ranah peristiwa keperdataan, yaitu pinjam-meminjam yang didasari kepada kepercayaan melalui proses yang panjang dan ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kredit.

Klien Merasa Dikriminalisasi Kejati Jateng, Kamaruddin Ngadu ke Komjak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Komjak-KAI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vice Presiden Bidang Pembelaan Anggota, Bantuan Hukum dan HAM Kongres Advokat Indonesia (KAI) Aldwin Rahadian mendatangi Komisi Kejaksaan (Komjak). Kehadiran mantan pengacara artis Ahmad Dhani itu untuk melaporkan dugaan kriminalisasi advokat yang dialami Natalia Rusli.  Diketahui, Natalia Rusli ditetapkan sebagai tersangka berdasar laporan yang teregistrasi di nomor LP/B/3677/VII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 30 Juli 2021 dengan Pelapor Verawati Sanjaya.  Dalam laporan itu Natalia Rusli dipersangkakan dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan oleh Unit Harda Polres Jakarta Barat.  Aldwin menyatakan, DPP Kongres KAI mendapatkan laporan dari anggota bernama Natalia Rusli. Setelah dipelajari dan dikaji ternyata ada dugaan kriminalisasi terhadap advokat Natalia Rusli. Dugaan kriminalisasi terjadi terhadap Natalia saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kuasa hukum.  "Karena menyangkut hubungan klien dengan advokat tentunya lebih dahulu dilakukan proses etik di internal organisasi advokat sebelum penyelidikan dan penyidikan," tegas Aldwin, Kamis (20/10).  Aldwin berharap laporannya ke Komjak segera ditindaklanjuti karena ini terkait profesi advokat. Sebab, hubungan klien dan advokat, klien dan kuasa hukumnya mengenai soal fee janji tentu ada di undang-undang advokat Nomor 18 tahun 2003 dan kode etik advokat.  "Sebenarnya perkara soal hubungan kuasa hukum dan klien tidak masuk dalam pidana. Tapi masuk dalam wilayah perdata," terangnya.  Kerja advokat, lanjut Aldwin, dilindungi oleh undang-undang (UU) dan di dalamnya ada hak imunitas advokat seperti tercantum dalam Pasal 16 UU Advokat No 18/2003 jo putusan Mahkamah Konsitusi No 26-PUU-XI/2013.  "Penetpan tersangka pada Natalia adalah pelanggaran hak imunitas advokat dan indikasi kriminalisasi. Dan advokat dalam menjalankan tugasnya tak bisa dituntut secara pidana maupun perdata baik di luar maupun dalam pengadilan," terangnya.  Aldwin melanjutkan, perkara laporan Natalia sudah digelar di Mabes Polri pada 7 Juni 2022. Hasil dari gelar perkara tersebut kalau kasus Natalia terlalu terburu buru, prematur dan kurang alat bukti.  "Terdapat dugaan tidak profesional dalam hal prosesur penangan perkara oleh Polres Jakbar ataupun Kejari Jakbar dan perkara ini tak layak dilimpahkan. Meminta kepada Komjak mengawasi perkara agar tidak ada krikinalisasi pada advokat," ungkapnya.  Selain itu kata Aldwin, pihaknya juga telah melayangkan perlindungan Hukum kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. "Kami berharap Kejaksaan mengeluarkan surat penghentian penuntutan," tegasnya.  Diketahui, pada tanggal 30 Juni 2022, Natalia Rusli mendapatkan Surat Pemberitahuan perkembangan dumas dengan hasil yaitu: “Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam gelar perkara khusus dan alat bukti yang ada bahwa terhadap Laporan Polisi No: LP/B/3677/VII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 30 Juli 2021 dengan Pelapor VERAWATI SANJAYA, Bahwa penetapan tersangka sdri. NATALIA RUSLI, S.H sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/38/III/2022/Sat Reskrim/Resto Jakbar tanggal 15 Maret 2022 TERLALU TERBURU-BURU (PREMATURE) karena pengumpulan alat bukti yang didukung barang bukti belum maksimal.

Soal Dugaan Kriminalisasi Advokat, Vice Presiden KAI Lapor Ke Komjak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J segera digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Kejaksaan (Komjak) pun telah bersiap untuk memantau proses persidangan agar berjalan berkeadilan untuk semua pihak.  Ketua Komjak, Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Pengadilan terkait sidang tersebut. Di antara mereka dibicarakan agar proses penanganan perkara berjalan transparan, profesional dan akuntabel.  "Dalam rangka tugas pengawasan kami telah membentuk tim yang terdiri dari 5 orang Komisioner Komjak untuk memantau dan memonitoring persidangan kasus ini. Komisioner Komjak akan hadir, mendengar, melihat langsung persidangan yang akan digelar," kata Barita saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/10).  Barita memahami adanya tuntutan publik terhadao kasus ini agar diselesaikan sebaik mungkin. Serta terhindar dari intervensi pihak mana pun.  "Maka hal-hal seperti pemantauan pengawasan sarana komunikasi, proteksi para jaksa yang bertugas antara lain adalah langkah-langkah antisipatif yang direncanakan untuk ditempuh dalam rangka memastikan tim JPU bekerja dengan baik, profesional, aman, juga untuk memudahkan koordinasi dan untuk menghindari alasan-alasa teknis dalam proses penuntutan," pungkasnya.  Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri melakukan pelimpahan Tahap II kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias BrigadirJ. Total ada 11 orang tersangka yang diserahkan.  "Hasil pemeriksaan kesehatan sudah selesai dan segera untuk para tersangka yang nantinya jumlahnya 11 orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke JPU di Kejagung," kata Karo Multi Media Div Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/10)  Pelimpahan ini meliputi dua kasus. Yakni pembunuhan berencana dengan 5 tersangka. Yakni Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawathi.  Kemudian kasus kedua terkait obstruction of justice dengan 7 tersangka. Yakni Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto dan Irfan Widyanto. "(Barang bukti) ada macam-macam yang jelas jumlahnya hampir ada sekitar 3 kontainer boks plastik itu barang buktinya," jelas Gatot.

Cegah Adanya Intervensi, Komjak Akan Hadir Langsung di Sidang Sambo Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PACAR-DAN-KELUARGA-BRIGADIR-J-KE-JAKARTA-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Pacar Almarhum Brigadir J, Vera Simanjuntak dan Keluarga Brigadir J tiba di salah hotel di Jakarta, Kamis (29/9/2022). Kedatangan Keluarga dan pacar Almarhum Brigadir J terkait Status berkas yang sudah lengkap dan siap disidangkan (P21) perkara para tersa" width="100%">
<figcaption>Pacar Almarhum Brigadir J, Vera Simanjuntak dan Keluarga Brigadir J tiba di salah hotel di Jakarta, Kamis (29/9/2022). Kedatangan Keluarga dan pacar Almarhum Brigadir J terkait Status berkas yang sudah lengkap dan siap disidangkan (P21) perkara para tersa</figcaption>
</figure>Hindari Intervensi, Komjak Usul Safe House untuk Tim Jaksa  JawaPos.com – Kendati pembunuhan Brigadir Yosua sudah tiga bulan berlalu, rasa sedih masih menggelayut di hati sang kekasih, Vera Simanjuntak. Kejadian keji itu membuat Vera tak mampu menahan air matanya dalam konferensi pers kemarin (29/9) di sebuah hotel di Jakarta Barat.  Pantauan Jawa Pos, Vera menangis sembari memeluk aktivis Irma Hutabarat yang berada di sampingnya. Namun, Vera berusaha menguatkan diri. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu membongkar kasus tersebut. ”Puji Tuhan, sampai P-21 ini semua berkat Tuhan dan orang-orang yang mau membantu. Kami ucapkan terima kasih,” katanya.  Dia berharap sidang berjalan dengan baik. Setiap tersangka mendapat hukuman seadil-adilnya. ”Sesuai dengan perbuatan mereka,” ujarnya. Lalu, Vera bersama para pendampingnya dan kuasa hukum masuk ke hotel. Kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak, menyatakan kedatangan Vera untuk persiapan mengawal persidangan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.  Menurut dia, Vera sendiri yang mengutarakan keinginan mengawal persidangan tersebut. Untuk itu, perlu persiapan dengan datang ke Jakarta. ”Keliling Jakarta, ke Monas lah dan menghadapi wartawan. Agar tidak nervous atau grogi. Maklum dari daerah,” urainya. Keinginan mengawal jalannya persidangan itu disebabkan Vera dan kuasa hukum meyakini bahwa semua tahap proses hukum harus dijaga. ”Jangan sampai ada amplop-amplop bertebaran yang membuat putusan tidak adil,” terangnya.  Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan berkas perkara kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah lengkap. Demikian pula berkas perkara dugaan obstruction of justice dalam peristiwa di rumah dinas Kadivpropam Polri. Atas perkembangan itu, Komisi Kejaksaan (Komjak) berharap perkara tersebut ditangani dengan baik sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Mereka juga meminta adanya perlindungan terhadap para jaksa yang menangani perkara itu.  Ketua Komjak Barita Simanjuntak menyampaikan, perkara yang menjerat Irjen Ferdy Sambo mendapat perhatian luas dari publik. Saat ini publik berharap besar perkara tersebut ditangani dengan baik. ”Di tengah adanya kekhawatiran dugaan intervensi faktor-faktor nonhukum,” imbuh dia. Untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi, dia menilai perlu adanya pengawasan ekstra. Termasuk memberikan perlindungan maksimal terhadap tim jaksa yang ditunjuk untuk memproses perkara itu.  Bahkan, Barita mengusulkan adanya safe house untuk tim jaksa tersebut. Tujuannya, tim jaksa bekerja profesional tanpa tekanan. Menurut dia, hal itu juga penting untuk menjawab keraguan publik atas penanganan perkara tersebut. ”Terutama karena proses penyidikan sebelumnya yang dirasa publik ada hal-hal yang mengkhawatirkan,” bebernya.  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyatakan bahwa ide tersebut memang baik. ”Tapi, saat ini belum diperlukan,” tegas Ketut. Dia memastikan bahwa tim jaksa yang ditugaskan oleh Kejagung akan bekerja maksimal.  Di lain pihak, Komisi Yudisial (KY) memastikan akan memantau sidang perkara tersebut. ”Tujuannya untuk menjaga kemandirian hakim,” kata Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting. Pihaknya ingin memastikan tidak terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Selain itu, KY juga harus memastikan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut terjaga kehormatannya. ”Tidak direndahkan kehormatannya, misalnya melalui intimidasi atau iming-iming,” beber Miko.  Menurut dia, saat ini KY sedang merumuskan respons konkret terhadap hal itu. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan berbagai usulan. ”Misalnya, ada wacana safe house atau temporary relocation mechanism terhadap para hakim, terutama apabila perkara ini tetap disidangkan di PN Jakarta Selatan,” jelas dia. Kemudian, ada juga usulan untuk mendorong pemindahan lokasi sidang melalui persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA). ”KY akan membuka komunikasi dengan pimpinan MA. Karena MA pasti juga sedang merumuskan mitigasi risiko terhadap situasi ini,” tambahnya.  Miko menyebut, MA bukan kali pertama mengelola persidangan yang sifatnya high profile. ”Yang pasti, keseimbangan antara keamanan dan keselamatan hakim dan para pihak, akses dan partisipasi publik, serta integritas pembuktian perlu diusahakan bersama,” terang Miko. Dalam hal itu, dia memastikan KY akan mendukung penuh MA.

Pacar Yosua Menangis, Bersikeras Kawal Sidang Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200930_215247.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan eksepsi atau nota pembelaa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan eksepsi atau nota pembelaa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengharapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat terlibat melakukan koordinasi dan supervisi penanganan kasus skandal Djoko Tjandra. Keterlibatan KPK perlu dilakukan untuk menghadirkan kepercayaan publik, karena kasus Djoko Tjandra melibatkan oknum Kejaksaan Agung dan Polri.  ”Fungsi koordinasi dan supervisi hal yang menjadi keyakinan publik ada wilayah yang menumbuhkan kepercayaan lagi,” kata Barita pada Senin (9/11).  Skandal kasus Djoko Tjandra di Kejagung melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait dugaan suap pengurusan fatwa agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dua tahun penjara dalam kasus Bank Bali. Sementara itu, di Polri, melibatkan dua jenderal yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon terkait dugaan suap pengahapusan nama Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri.  Pelibatan KPK, sambung Barita, perlu dilakukan untuk memastikan kalau kasus yang melibatkan aparat penegak hukum berjalan secara independen. Terlebih, Komjak tidak memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, tapi hanya bisa memberikan rekomendasi.  ”Bukan hanya di Pinangki dan AIJ (Andi Irfan Jaya) KPK bisa jeli, sangat diperlukan agar publik yakin,” tegas Barita.  Kasus yang menyeret Jaksa Pinang terkait pengurusan fatwa Djoko Tjandra telah naik ke persidangan, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali. Sehingga, Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana penjara.  Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak  Pidana Pencucian Uang. Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar pasal 15  jo pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 88 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=p0Ow6sjE_vs

Komjak Harapkan KPK Terlibat Dalam Penanganan Skandal Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/trio-tersangka.jpg" alt="TRIO TERSANGKA: Dari kiri, Brigjen Prasetijo Utomo, serta Tommy Sumardi, dan Irjen Napoleon Bonaparte di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TRIO TERSANGKA: Dari kiri, Brigjen Prasetijo Utomo, serta Tommy Sumardi, dan Irjen Napoleon Bonaparte di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) memastikan, pihaknya bakal memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna. Hal ini terkait dugaan penjamuan khusus Anang kepada Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Brigjen Prasetijo Utomo. Diketahui keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Polri.  Dugaan ini mencuat setelah tim kuasa hukum Prasetijo, Petrus Bala Pattyona mengunggah foto makan siang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini pun lantas menimbulkan berbagai persepsi publik.  "Kami akan dalami informasi ini dan meminta keterangan atau penjelasan bagaimana hal tersebut terjadi sehingga semua terang termasuk alasan-alasannya," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak dikonfirmasi, Senin (19/10).  Menurut Barita, memberikan makan siang kepada tersangka dan tim kuasa hukum merupakan hal yang wajar, bagi semua tersangka tanpa kecuali. Hal ini didasari semua orang sama di hadapan hukum, tidak ada yg diistimewakan berdasarkan  prinsip equlity before the law dan due process of law. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/10/2020/petrus-klaim-tidak-ada-jamuan-khusus-dari-kajari-jaksel/">Petrus Klaim Tidak Ada Jamuan Khusus dari Kajari Jaksel</a></li> </ul> Namun, agar prinsip tersebut diimplementasikan dengan baik, setiap pelaksanaannya harus sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Kejaksaan.  "Tentu saja dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut termasuk dalam hal di atas harus berdasarkan ketentuan sehingga semua aspek dapat dipertanggungjawabkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat," pungkasnya.  Sementara itu, tim kuasa hukum Brigjen Prasetijo Utomo, Petrus Bala Pattyona mengakui telah menghapus unggahan foto terkait dugaan jamuan makan siang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna. Petrus menyebut, publik berlebihan menafsirkan unggahannya itu.  "Jadi bukan suatu jamuan istimewa, pas jam makan siang, setengah dua orang selesai solat, dapet makan soto Betawi. Saya posting itu rasa senangnya kan gitu loh, itu aja. Cuma jadi viral, kesannya negatif," ujar Petrus.  Petrus menyampaikan, makanan soto Betawi tersebut dibawakan dari kantin usai pelimpahan perkara kasus red notice yang menjerat Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Bonaparte dinyatakan P21. Dia mengklaim, tidak ada yang istimewa dalam makan siang tersebut.  "Padahal makanan itu untuk semua orang yang ada di situ, gitu loh dan itu pesannya di kantin nggak sampai Rp20.000 di kantin Kejaksaan. Jadi kita dikasih makan, bukan suatu istimewa," ujar Petrus.  Petrus menyebut, foto yang diunggahnya dalam laman akun media sosial facebook miliknya itu berada di ruang P21. Dalam ruangan itu, dia mengklaim tidak sama sekali ditemani oleh Kajari Jaksel.  Dalam ruangan tersebut, sambung Petrus, dia hanya bersama lima orang yakni Irjen Napoleon Bonaprte dengan penamgacaranya Haposan dan Santrawan. Kemudian Brigjen Prasetijo dan dirinya sebagai pendamping kuasa hukum.  "Kami paginya juga itu kan kami ya tamu dikasih tahu gitu loh ada minum kopi atau sambil nunggu selesai pemberkasan," pungkas Petrus.

Diduga Menjamu Dua Jenderal Tersangka, Komjak Periksa Kajari Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/KEJAKSAAN-DAN-KPK-EKSPOS-KASUS-DJOKO-TJANDRA-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono dan Deputi Penindakan KPK Karyoto, menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus su" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono dan Deputi Penindakan KPK Karyoto, menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus su</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tak mempersoalkan tiga Jaksa penyidik yang menangani perkara Pinangki Sirna Malasari, dilaporkan ke Komisi Kejaksaan (Komjak), mengenai dugaan pelanggaran kode etik. Korps Adhyaksa meyakini, pegawainya profesional melakukan penyidikan terhadap perkara yang menjerat Pinangki.  "Silakan, kan laporan belum tentu terbukti, silakan saja masyarakat ngontrol jaksa, tempatnya di sana, nantikan diperiksa di sana, beda pendapat kan boleh," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono di Kompleks Kejagung, Rabu (14/10) malam.  Tiga Jaksa penyidik yang dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komjak berinisial, SA, WT dan IP. Mereka diduga melanggar kode etik saat menyidik perkara Pinangki. Ali meminta, masyarakat mengikuti jalannya persidangan agar tidak menduga-duga terkait perkara tersebut.  "Ikuti sidang saja, jangan kesimpulan di awal, ikuti aja sidang, apakah betul ada seperti itu, kan berarti dugaan dia, pembuktiannya di sidang," tegas Ali.  Sebelumnya, ICW melaporkan tiga Jaksa penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan (Komjak), Rabu (14/10). Ketiga penyidik tersebut berinisial SA, WT dan IP dilaporkan ke Komisi Kejaksaan, lantaran diduga melanggar kode etik saat menyidik kasus tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/10/2020/komjak-dalami-dugaan-pelanggaran-etik-3-jaksa-penyidik-kasus-pinangki/">Komjak Dalami Dugaan Pelanggaran Etik 3 Jaksa Penyidik Kasus Pinangk</a>i  "ICW melaporkan Jaksa penyidik perkara Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menyidik perkara tersebut. Pelaporan dilakukan pukul 12.00 WIB dan diterima oleh Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers daring, Rabu (14/10).  Kurnia menjelaskan, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ketiga penyidik itu diduga tidak menggali kebenaran materiil kasus Pinangki. Salah satunya mengenai keterangan Pinangki yang mengaku bersama seorang bernama Rahmat bertemu buronan sekaligus terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Tjandra di Malaysia pada 12 November 2019.  Menurutnya, berdasarkan pengakuan Pinangki, Djoko Tjandra percaya begitu saja kepada Pinangki untuk dapat mengurus permohonan fatwa ke MA melalui Kejaksaan Agung. Padahal, Pinangki hanya menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.  Kurnia menegaskan, Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.  Dalam konteks ini, ICW melihat penyidik tidak mendalami lebih lanjut keterangan Pinangki mengenai pertemuannya dengan Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa. Padahal, terdapat sejumlah kejanggalan terkait pengakuan Pinangki tersebut.  "Secara kasat mata, tidak mungkin seorang buronan kelas kakap, seperti Joko S Tjandra, yang telah melarikan diri selama sebelas tahun, bisa langsung begitu saja percaya dengan seorang Jaksa yang tidak mengemban jabatan penting di Kejaksaan Agung untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung," ujar Kurnia.  Kurnia menduga, ketiga penyidik itu telah melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Karenanya, ICW meminta Komisi Kejaksaan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik tersebut berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.  "Jika nantinya laporan ini terbukti benar, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap para Penyidik, maka ICW mendesak Komisi Kejaksaan agar merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk memberi sanksi tegas terhadap para Penyidik," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i4lVC2KXHcQ&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kejagung Tak Persoalkan Jaksa Penyidiknya Dituding Langgar Kode Etik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi kejaksaan

Berita Terkini