<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/565133af-ab39-42b0-815b-fcc630420f19-1534656885.jpeg" alt="Ilustrasi pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh guru kepada siswa. (Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh guru kepada siswa. (Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden terbaru menimpa siswa-siswi SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. &ldquo;Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, yang berasal dari program MBG,&rdquo; kata Charles kepada wartawan, Selasa (30/9). Menurut Charles, kasus tersebut bukanlah yang pertama. Dalam dua hari terakhir, peristiwa serupa juga terjadi di Ciamis dan Lampung.&nbsp; &ldquo;Keracunan akibat MBG terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program,&rdquo; ujarnya. Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu menegaskan, pemerintah tidak boleh menganggap kasus ini sekadar insidental.&nbsp; &ldquo;Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah taruhan yang tidak bisa dinegosiasikan,&rdquo; tegasnya. Charles mendesak pemerintah melakukan langkah konkret, termasuk menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh dilakukan. Ia juga menuntut adanya audit ketat dan independen terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Charles mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, model ini bisa lebih efektif, transparan, serta mudah diawasi guru, orang tua, dan masyarakat. &ldquo;Pemerintah bisa belajar dari Jepang dan Tiongkok yang puluhan tahun berhasil menjalankan program makan siang berbasis dapur sekolah dengan pengawasan orang tua murid,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Charles mengusulkan mekanisme penyajian makanan dengan sistem prasmanan di sekolah agar kualitas tetap terjaga.&nbsp; &ldquo;Dengan anggaran yang ada, sekolah bisa menyajikan makanan hangat dan segar, bukan ribuan paket massal yang berisiko basi,&rdquo; pungkasnya.

Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk memanfaatkan dapur sekolah guna mencegah keracunan makanan dari program MBG.

Tak Ingin MBG Terus Berpolemik, Komisi IX DPR Dorong Pemanfaatan Dapur Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/demo-ojol2-4201936183.jpg" alt="ILUSTRASI Demo ojol. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Demo ojol. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, merasa prihatin atas pendapatan ojek online atau ojol yang hanya mendapat Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu perhari. Pernyataan ini disampaikan menyikapi unjuk rasa pengemudi ojol di sejumlah daerah dengan tuntutan utama potongan tarif aplikasi tak lebih dari 10 persen. "Pengemudi ojek online, taksi daring, hingga kurir logistik bukan hanya berjuang melawan panas dan hujan, tetapi mereka juga berjuang melawan sistem digital yang melucuti hak-hak dasar mereka sebagai pekerja," kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (21/5). Nurhadi menyoroti pernyataan Ketua SPAI, Lily Pujiati, yang menyebut bahwa pengemudi ojol kini hanya bisa membawa pulang Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per hari. Angka ini jauh di bawah upah minimum regional, apalagi jika dikurangi biaya operasional seperti bensin, perawatan kendaraan, dan cicilan motor. Sementara, perusahaan platform memotong hingga 70 persen dari biaya jasa. Dalam satu kasus, pengemudi hanya menerima Rp 5.200 dari tarif Rp 18.000 untuk pengantaran makanan, jauh melampaui batas potongan maksimal 20 persen yang telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667 Tahun 2022. Menurut Nurhadi, kesenjangan antara kerja keras di lapangan dan penghasilan yang diterima para driver ojol adalah potret nyata dari ketimpangan struktural dalam ekonomi digital Indonesia. "Dengan status 'mitra', perusahaan platform berhasil menghindar dari kewajiban membayar gaji tetap, tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, cuti, dan perlindungan ketenagakerjaan lainnya. Ini adalah bentuk eksploitasi baru yang dikemas dengan teknologi," ucap Nurhadi. Padahal, Mahkamah Agung (MA) dalam beberapa putusannya telah mengindikasikan bahwa hubungan kerja tetap bisa diakui meskipun dalam skema kemitraan jika memenuhi unsur upah, pekerjaan, dan perintah. "Sayangnya, tanpa regulasi yang kuat, posisi tawar para pengemudi tetap rapuh," tegas Nurhadi. Karena itu, Nurhadi menegaskan DPR punya tanggung jawab konstitusional untuk menjawab problem hukum dan sosial akibat disrupsi digital. "Apa gunanya Omnibus Law Cipta Kerja yang katanya pro-investasi, jika ribuan pekerja digital tidak punya kepastian pendapatan, apalagi perlindungan?&rdquo; ucapnya. Nurhadi yang bertugas di Komisi Ketegakerjaan DPR itu beranggapan, diperlukan payung hukum baru berupa Undang-Undang Perlindungan Pekerja Digital yang secara tegas mengatur standar kerja layak. Regulasi ini juga dapat mengatur soal transparansi algoritma platform, pembatasan komisi yang wajar, kewajiban jaminan sosial bagi pengemudi, hingga mendorong evaluasi terhadap kemitraan eksploitatif. "Apakah status 'mitra' ini memang murni hubungan bisnis atau praktik penghindaran kewajiban perusahaan? Ini harus diaudit oleh negara," pungkasnya.

Pengemudi ojol kini hanya bisa membawa pulang Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per hari, ngka ini jauh di bawah upah minimum regional.

Prihatin Ojol Hanya Dapat Rp 100 Ribu Perhari, DPR Usul Bentuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Digital untuk Atur Upah Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/JKT_INDEKS-PEMBANGUNAN-MANUSIA-JAKARTA-NAIK_HANUNG-HAMBARA_24042024-6-3847933449.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi IX DPR RI Charles Meikyansah menyoroti perbincangan di media sosial dan media massa terkait jumlah pengangguran di Indonesia yang melonjak, khususnya kalangan Gen Z. Dia membandingkannya dengan klaim pemerintah bahwa ekonomi Indonesia tum buh 5,1 persen. &ldquo;Pemerintah selalu mengklaim bahwa perekonomian Indonesia menguat dan baik-baik saja. Tapi pada faktanya masih banyak pengangguran di Indonesia, dan itu harus diatasi agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/8). Charles mendorong pemerintah untuk memberi atensi lebih. Apalagi badai PHK tengah menjamur dapat bisa berdampak buruk pada perekononian negara. "Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya. Agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," lanjut politikus Partai Nasdem itu.&nbsp; Menurut dia, sulitnya Gen Z mencari pekerjaan membuat miris karena saat ini mereka sedang dalam usia produktif. "Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukan solusinya," ungkap Charles. Merujuk data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024, tercatat ada 3,6 juta Gen Z usia 15&ndash;24 tahun yang menganggur. Sementara total pengangguran terbuka di Indonesia ada di angka 7,2 juta. Artinya, Gen Z menyumbang 50,29 persen dari total pengangguran terbuka di Indonesia. Jika ditambah dengan mereka yang bukan angkatan kerja tetapi tidak sedang sekolah atau pelatihan, (not in employment, education, or training/NEET), jumlah pengangguran mencapai 9,9 juta.&nbsp; Charles memastikan Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan menaruh perhatian serius pada tingginya angka pengangguran Gen Z yang terus meningkat. Dia tidak menampik bahwa budaya kerja hingga perilaku Gen Z dinilai dapat mengubah sistem kerja di perusahaan. Namun, menurut Charles hal itu seharusnya tidak serta merta membuat mereka disingkirkan dari persaingan dunia kerja.&nbsp; "Gen Z ini memiliki keunggulan di industri kreatif, yang sangat penting dan dibutuhkan dalam era digital saat ini. Mereka seharusnya bisa diberdayakan dengan baik dan diberikan pendidikan nonformal tentang budaya kerja," pungkasnya.

Komisi IX menyoroti sulitnya Gen Z mendapat pekerjaan, padahal perekonomian Indonesia diklaim tumbuh 5,1 persen.

Perekonomian Indonesia Diklaim Tumbuh 5,1 Persen, Komisi IX DPR: Gen Z Sulit Mendapat Kerja  

<div id=":1sc" class="ii gt"> <div id=":1sd" class="a3s aiL "> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/packages-4028460807.jpg" alt="Ilustrasi kurir mengirim paket dalam jumlah banyak/sumber: freepik_studio4rt" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kurir mengirim paket dalam jumlah banyak/sumber: freepik_studio4rt</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> &nbsp; JawaPos.com - Belakangan muncul kabar skema upah yang minim untuk kurir logistik Shopee Express. Permasalahan ini sudah masuk ke meja Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Di tengah biaya hidup yang semakin meningkat, para kurir diharapkan bisa mendapatkan penghasilan lebih layak.&nbsp; Sorotan terhadap rendahnya upah kurir e-commerce asing itu, disuarakan oleh anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina. Dia menyatakan keprihatinan akan banyaknya keluhan mengenai upah kurir logistik Shopee Express yang dinilai terlalu rendah.&nbsp; "Memang ini pembahasan kami di Komisi IX. Ini case yang menarik," katanya di Jakarta pada Kamis (18/4). Dia mengatakan, perusahaan itu menggunakan tenaga kerja lokal dengan pembayaran yang diberikan itu sangat minim. Menurutnya selain upah, fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan perusahaan di bawah standar nilai rata-rata yang ada.&nbsp; Arzetti tidak menampik bahwa karena tingginya kebutuhan dari masyarakat untuk pekerjaan, maka upah kecil pun tetap diambil. Di sisi lain, Shopee Express terus menggenjot ekspansi besar-besaran. Sehingga jumlah kurir menjadi semakin banyak, sementara&nbsp; orderan yang diterima setiap kurir semakin sedikit. Menanggapi adanya potensi eksploitasi pekerja oleh perusahaan asing ini, Arzeti mengatakan bahwa ia akan membawa dan membahas permasalahan ini di parlemen dan melibatkan pemerintah. "Kami tidak akan tinggal diam, kami akan bahas juga dengan pemerintah," kata dia. Karena ternyata ada perusahaan asing yang besar, namun tidak memikirkan kesejahteraan para pekerjanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014555156/balita-dan-ayahnya-tercebur-ke-sungai-saat-naik-perahu-tambang-di-taman-sidoarjo">Balita dan Ayahnya Tercebur ke Sungai saat Naik Perahu Tambang di Taman Sidoarjo</a> Sementara itu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku.&nbsp; Ketika ditanya kemungkinan memanggil Shopee Express untuk mendiskusikan tentang upah kurir, Afriansyah tidak menutup langkah tersebut.&nbsp;"Tentunya kita selalu merangkul&nbsp; seluruh pemangku kepentingan dan hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pasti akan melibatkan seluruh pihak," katanya. </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1p3" class="hq gt">&nbsp;</div>

Sorotan terhadap rendahnya upah kurir e-commerce asing itu, disuarakan oleh anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina.

Kurir Logistik Terima Upah Minim, Komisi IX DPR Soroti Kebijakan E-Commerce Asing yang Beroperasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/_Wakil-Ketua-Komisi-IX-DPR-RI-Kurniasih-Mufidayati-dprgoid-1171282434.jpg" alt="&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perlindungan ketenagakerjaan menjadi kewajiban yang harus diberikan pemerintah Indonesia terhadap semua kalangan pekerjanya, formal maupun informal. Perlindungan tersebut dalam bentuk jaminan sosial sehingga seluruh pekerja di Indonesia bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Apalagi jumlah pekerja informal di Indonesia tergolong besar, bahkan dapat disebut mendominasi dibandingkan segmen pekerja formal. Namun besarnya jumlah pekerja informal belum dibarengi kepesertaan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan, demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. &ldquo;Dengan mayoritas pekerja informal di Indonesia maka program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamsostek sudah amat penting diterapkan. Mereka yang bekerja di sektor informal sejauh ini juga tidak mendapatkan jaminan keberlangsungan upah dari pekerjaannya,&rdquo; ujar Kurniasih. Kurniasih menyebut, bila PBI Jamsostek terealisasi secara baik maka para pekerja informal di Indonesia hidupnya bisa lebih terjamin karena memiliki perlindungan jika mengalami risiko saat bekerja. &ldquo;Program PBI Jamsostek harus didukung dan didorong terlaksana secara optimal. Agar semua pekerja informal mempunyai jaminan sosial dalam kehidupan dan pekerjaan dilakoninya,&rdquo; ujar Kurniasih. Pentingnya skema PBI Jamsostek diterapkan, ungkap Kurniasih, karena pekerja informal tidak memiliki jumlah penghasilan tetap seperti dirasakan pekerja formal. Namun dari sisi lapangan kerja, justru pekerja informal yang paling terbuka kesempatannya. Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin menyampaikan, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial sehingga mampu mengembangkan diri sebagai manusia bermartabat. Implementasi amanat tersebut melalui sistem jaminan sosial yang salah satunya di bidang ketenagakerjaan sebab dirasa penting mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi terhadap pekerja. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, penerapan PBI Jamsostek membutuhkan dukungan dari DPR RI agar regulasi skemanya dapat ada.

Perlindungan ketenagakerjaan menjadi kewajiban yang harus diberikan pemerintah Indonesia untuk semua kalangan pekerjanya, termasuk informal.

Komisi IX DPR: Penerapan PBI Jamsostek untuk Pekerja Informal itu Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/31/WhatsApp-Image-2023-06-12-at-165925-1-3281254513.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang rencananya mulai 1 Januari 2024 belum tepat untuk diberlakukan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang rencananya mulai 1 Januari 2024 belum tepat untuk diberlakukan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar yang rencananya mulai 1 Januari 2024 belum tepat untuk diberlakukan. "Justru pada akhir tahun ini ada peningkatan kasus Covid-19, ada 318 kasus baru dan satu kematian. Jadi, pemberlakuan kebijakan ini (vaksin Covid-19 berbayar) dirasa kurang tepat waktunya," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/12). Menurut dia, meski diatur batas terakhir vaksin Covid-19 gratis hingga 31 Desember 2023, namun pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan itu. Setidaknya kebijakan menerapkan vaksin berbayar untuk Covid-19 bisa ditunda hingga waktu yang pas. Kurniasih menambahkan Covid-19 adalah penyakit pandemi yang beralih menuju endemi. Persebaran penyakit ini masih ada dan nyata. Sementara dengan jumlah penduduk besar, amat mungkin masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapat cakupan vaksin. "Jika masih dibebani anggaran vaksin Covid-19, entah dosis ke berapa, tentu akan semakin memberatkan. Kita punya vaksin anak bangsa yang seharusnya bisa melayani kebutuhan anak bangsa," jelasnya. Dia pun berharap hadirnya vaksin anak bangsa benar-benar bisa membantu masyarakat dan justru tidak memberatkan dengan kebijakan berbayar. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan vaksin Covid-19 berbayar pada 1 Januari 2024. Untuk itu, warga yang belum melengkapi vaksinasi segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah terdekat mumpung masih gratis. "Betul, 1 Januari 2024 vaksinasi Covid-19 mulai bayar," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati. Ani menyebut vaksin Covid-19 berbayar ini berlaku untuk penyuntikan semua dosis vaksin. Namun, ada beberapa kelompok yang tetap mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis, seperti warga lanjut usia dan kelompok rentan lainnya. Ani belum mengetahui rincian biaya yang akan dikenakan setiap dosis vaksin. Dinkes DKI Jakarta masih menunggu mekanisme dan teknis pelayanan dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada khalayak bahwa penanganan pasien Covid-19 tidak lagi gratis atau ditanggung pemerintah apabila sudah terjadi perubahan status dari pandemi menjadi endemi. "Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit Covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujar Jokowi saat menghadiri peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6), yang lalu.

Setidaknya kebijakan menerapkan vaksin berbayar untuk Covid-19 bagi masyarakat bisa ditunda hingga waktu yang pas.

Alasan Komisi IX DPR Sebut Kebijakan Vaksin Covid-19 Berbayar Belum Tepat Diberlakukan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="ILUSTRASI. Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapikan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapikan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan menimbulkan perdebatan publik, salah satunya pada pasal penyamaan zat narkotika, dengan produk tembakau dalam satu kategori.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini menyarankan, adanya aturan terpisah untuk zat narkotika dan tembakau, termasuk rokok elektrik sebagai salah satu produk turunannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang di dalam RUU disebutkan termasuk hasil produk turunan dari tembakau adalah rokok elektrik, dikategorikan sebagai bahan berbahaya. Nanti akan kita pisah secara lebih rinci, kalau induknya produk tembakau dihilangkan dari RUU, rokok elektrik akan ikut. Memang pengaturannya harus berbeda, karena memang risikonya lebih kecil,&rdquo; kata Yahya kepada wartawan, Kamis (11/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yahya mengungkapkan, industri tembakau telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia selama lebih dari seratus tahun. Bahkan, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi sektor tembakau juga berdampak positif lantaran menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena industri ini sangat membantu keuangan negara dan melibatkan banyak pekerja, kita akan berusaha melakukan pembicaraan dengan teman-teman fraksi yang sejalan agar masalah ini dicabut,&rdquo; papar Yahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah menyatakan, kebijakan tersebut akan membawa dampak negatif pada sektor tembakau, yang setiap hari terus bertumbuh dan berkontribusi bagi Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam sebuah kebijakan dan regulasi, perlindungan adalah merupakan keutamaan dan seharusnya pemerintah memberikan perlindungan terhadap sektor tembakau lainnya (rokok elektrik, tembakau dipanaskan, tembakau kunyah, Dst) agar sektor yang sudah terbukti ini dapat tumbuh dan berkembang," pungkasnya.</div> &nbsp;

Industri tembakau telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia selama lebih dari seratus tahun.

DPR Akan Pisahkan Pasal Produk Tembakau yang Disamakan dengan Narkotika di RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen seiring meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.  "Kita memang khawatir terjadi learning loss yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen" ujar Netty kepada wartawan, Jumat (4/3).  Apalagi menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan orang tua atau wali murid tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ.  "Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" katanya.  Netty juga menambahkan Di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, anak-anaklah mendominasi dirawat di rumah sakit. Anak-anak di bawah 12 tahun yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dari pada usia 16 tahun ke atas. "Jangan sampai kejadian ini juga kita alami," ungkapnya.  Oleh karena itu Netty juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. Karena para asosiasi medis sudah sejak lama meminta agar PTM dievaluasi.  "Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar," pungkasnya.

Komisi IX DPR: Kekhawatiran Orang Tua Harus Dipertimbangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Emanuel-Melkiades-Laka-Lena-dpr.go_.id_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi IX DPR RI memberikan sejumlah catatan terkait dengan proses registrasi lima merek vaksin Covid-19 yang akan diputuskan pekan depan sebagai vaksin dosis ketiga atau booster di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Proses registrasi kelima merek vaksin yang telah dilakukan BPOM itu adalah merk Pfizer, AstraZeneca, Coronavac/ Vaksin PT Bio Farma, Zifivax dan Sinopharm.  "Terkait kebijakan booster tahun 2022 yang mau diputuskan minggu depan, kami sampaikan beberapa catatan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena kepada wartawan, Selasa (4/1).  Menurut Melki, vaksin booster diletakkan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) yang pelaksanaan di lapangan sudah berjalan baik selama ini oleh BPJS Kesehatan. Dimana pelaksanaannya dilakukan bersama dengan mitra fasilitas kesehatan.  Melki mengungkapkan, ada peserta vaksin yang dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kategori penerima bantuan iuran (PBI). Selain itu ada yang mandiri, baik membayar sendiri atau oleh perusahaan atau orang lain.  "Kategori mandiri tentu gotong-royong membantu pemerintah dengan membayar sendiri vaksin boosternya, sedangkan warga negara yang kepesertaan BPJS Kesehatan dibayar Negara maka boosternya dibayar Negara," tuturnya.  Selanjutnya, jenis vaksin yang akan pakai merupaan vaksin dalam negeri dan atau vaksin impor yang sudah teruji efikasi vaksinnya. Berikut vaksin buatan dalam negeri dan masuk kategori halal sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Penggunaan vaksin halal ini dipertegas oleh  Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dan Penangungjawab KPCPEN Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan.  "Produk dalam negeri, vaksin nusantara dan vaksin merah putih, atau bisa juga vaksin impor kategori halal yang produk akhirnya dibuat di Indonesia," jelasnya.  Dengan penekanan, lanjut dia, ke semua vaksin yang akan digunakan sebagai booster tersebut harus tetap mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) BPOM dan sertifikat halal MUI dan PBNU.  "Kategori halal MUI dan PBNU yakni sinovac dan Zifivax," tutur legislator Partai Golkar ini.  Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito mengungkapkan ada lima merek vaksin Covid-19 sedang dalam proses registrasi sebagai vaksin booster di BPOM. Kelima merek vaksin tersebut adalah Pfizer, AstraZeneca, Coronavac/ Vaksin PT Bio Farma, Zifivax dan Sinopharm.  "Dalam waktu dekat mudah-mudahan lengkap datanya, sehingga bisa keluar emergency use authorization (EUA)," kata Penny.  BPOM RI memprioritaskan kemandirian vaksin produksi dalam negeri yaitu vaksin merah putih kerja sama PT Biotis dan Universitas Airlangga dan vaksin Covid-19 kerja sama PT Bio Farma dan Bayllor College Medicine (BCM).

BPOM Proses Lima Vaksin Booster, Komisi IX Beri Banyak Catatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/menkes-budi-gunadi-sadikin-antara.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hanya baru 13 provinsi di Indonesia yang vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai target 70 persen.  Menurut Budi, 13 provinsi yang mencapai target 70 persen adalah DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jambi, dan Banten.  "Kalau kita lihat baru 13 provinsi yang mencapai target," ujar Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12).  Budi menuturkan, provinsi Jambi dan Banten adalah yang terbaru pada Desember 2021 mencapai 70 persen target vaksinasi Covid-19 dosis pertama.  Sementara menurut Budi, ada enam provinsi yang belum mencapai vaksinasi dosis pertama 70 persen. Itu adalah, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Barat.  "Itu adalah provinsi-provinsi yang populasi banyak namun belum berhasil mencapai angka 70 persen vaksinasi dosis pertama," katanya.  Budi menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan terus mengecarkan vaksinasi ke provinisi-provinsi yang target vaksinasi Covid-19 dosis pertama belum 70 persen.  Karena itu, untuk mengecarkan vaksinasi tersebut, Kemenkes terus berkoordinasi dengan Polri, TNI, dinas kesehatan, dan juga kepala daerah.  "Sekarang kami terus berkordinasi dengan kepala daerah dinas-dinas kesehatan, terus berkordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk aklerasi bagi provinsi yang relatif rendah cakupan dosis vaksinasi," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memasang target pada akhir tahun 2021 ini seluruh provinsi rata-rata sudah mencapai 70 persen vaksinasi dosis pertama.

Menkes Sebut Baru 13 Provinsi yang Target Vaksinasinya Capai 70 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Komisi IX DPR RI

Berita Terkini